Tag: Kota Serang

Penggalangan Bantuan Ditutup, 11 OPD Tidak Ikut Instruksi Walikota Serang

SERANG, BANPOS – BPBD Kota Serang telah menutup masa penerimaan bantuan untuk penyintas bencana Lebak. Hasilnya, dari 33 OPD yang ada di Kota Serang, terdapat 11 OPD yang tidak ikut mengumpulkan penggalangan bantuan yang diakomodir oleh BPBD Kota Serang, seperti yang diinstruksikan Walikota Serang.

Demikian disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang, Diat Hermawan. Menurut Diat, hingga masa pengumpulan bantuan ditutup yaitu pukul 18.00 WIB, sebanyak 22 OPD yang ikut mengumpulkan bantuan.

“Masih ada 11 yang belum mengumpulkan sampai tadi masa pengumpulan ditutup. Terakhir itu Dindikbud yang mengumpulkan, sekitar menjelang maghrib,” ujar Diat kepada BANPOS, Rabu (8/1) saat ditemui di kantornya.

Ia mengatakan, dirinya tidak mau berspekulasi mengapa 11 OPD tersebut tidak ikut mengumpulkan bantuan sesuai dengan instruksi Walikota. Namun, ia mengatakan apabila 11 OPD tersebut tetap mau mengirimkan bantuan, dapat mengirimkan langsung ke lokasi bersama dengan rombongan.

“Jadi kalau kami tetap menerima bantuan sampai malam, bisa-bisa kami tidak selesai melakukan pengepakan bantuan yang sudah masuk. Jadi bukan tidak menerima, tapi ikut mengirimkan ke Lebak bersama rombongan. Jadi memang beberapa OPD mengirimkan langsung ke lokasi,” ucapnya.

Saat ditanya OPD apa saja yang tidak ikut mengumpulkan bantuan, Diat mengatakan akan memberikan laporan terlebih dahulu kepada Walikota Serang. (DZH)

8 Januari 2020
Jadi Syarat Mitra BPJS, RSUD Kota Serang Kejar Akreditasi

SERANG, BANPOS – Dinkes Kota Serang tengah mengejar akreditasi pada RSUD Kota Serang. Hal ini dilakukan agar RSUD milik Pemkot Serang ini dapat menjalin kemitraan dengan BPJS Kesehatan.

Kepala Dinkes Kota Serang, M. Ikbal, menuturkan bahwa sebelumnya RSUD Kota Serang berencana untuk melakukan kerja sama dengan pihak BPJS Kesehatan. Namun, karena ada peraturan baru, yang mengatur bahwa untuk menerima pasien BPJS rumah sakit harus terakreditasi terlebih dahulu.

“Salah satu syarat untuk menerima pasien BPJS itu rumah sakit harus sudah terakreditasi. Jadi, sekarang ini kami fokuskan untuk mengejar akreditasi rumah sakit dulu. Kalau dulu, sebelum ada peraturan baru bisa langsung bekerjasama dengan BPJS-nya, tapi sekarang tidak boleh,” ujarnya, Selasa (7/1)

Pihaknya menargetkan akreditasi rumah sakit selesai sebelum triwulan pertama, sekitar Juni nanti ini. Sebab, seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas sudah disiapkan.

“Dari sisi mutu, ketenagaan, manajemen rumah sakit, kemudian kelengkapan alat kesehatan, semua sudah kami siapkan,” ucapnya.

Sehingga saat ini, RSUD hanya menunggu dari pusat yang dalam hal ini Kemenkes untuk menilai seluruh kelengkapan persyaratan.

“Sehingga nanti bisa segera diakreditasi dan kami pun dapat bekerjasama dengan pihak BPJS Kesehatan untuk menerima pasien pengguna BPJS. Anggaran pun kami sudah menyiapkan untuk akreditasi,” ujarnya.

Mengenai Perda Retribusi Rumah Sakit, ia menuturkan sedang dalam penggodogan oleh Dewan DPRD Kota Serang.

“Perda kan sudah, sekarang ini sedang di godok. Jadi tinggal menunggu keputusan saja. Sambil menunggu Perda, kami selesaikan dulu akreditasi rumah sakit,” katanya.

Kabag Hukum Pemerintah Kota Serang, Subagyo, mengatakan Perda Retribusi Rumah Sakit masih dalam proses evaluasi di Kemenkes. Sehingga saat ini yang menjadi kendala dalam mengeluarkan rekomendasi dan Perda tersebut adalah minimnya SDM baik di Pemkot Serang, Pemprov Banten maupun Kementrian.

“Ya itu tadi, karena memang terkendala pada SDM-nya. Kalau dulu ada delapan sub bagian yang menangani khusus tentang Perda, tapi sekarang hanya ada satu bagian yang menanganinya,” ucapnya.

Sehingga, lanjutnya, proses evaluasi yang seharusnya hanya 14 hari kerja, menjadi tidak pasti.

“Apalagi kementrian yang menangani seluruh Indonesia. Tapi kalau kami menginginkan secepatnya Perda tersebut dapat segera terbit,” tandasnya. (DZH/PBN)

8 Januari 2020
Satpol PP Kota Serang Sebut Ada Miskomunikasi Dengan Pedagang Dugan

SERANG, BANPOS – Kepala Satpol PP Kota Serang, Kusna Ramdani, mengatakan bahwa terjadi miskomunikasi antara pihaknya dengan tiga pedagang yang masih bertahan. Karena, pedagang menganggap pemindahan itu dilakukan bagi seluruh PKL.

Ia mengatakan, pihaknya masih melakukan negosiasi dengan tiga pedagang dugan yang menolak pindah ke Kepandean.

“Perlu diingat, pemindahan atau relokasi yang dilakukan itu sesuai dengan Kepwal nomor 511.23/Kep.151-Huk/2019 bahwa PKL stadion dan pedagang kelapa di Pasar Lama akan dipindah ke Kepandean,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (7/1).

Pemindahan pedagang dugan ke Pasar Kepandean bukan merupakan penertiban biasa bagi pedagang yang melanggar aturan. Akan tetapi merupakan tindaklanjut dari Kepwal itu.

“Mereka berkata kok cuma pedagang dugan saja yang dipindahkan ke Kepandean, kenapa yang lainnya tidak. Yah kami berikan penjelasan bahwa ini memang merupakan keputusan agar Kepandean menjadi sentra penjualan dugan,” tuturnya.

Menurutnya, mayoritas pedagang dugan telah sepakat untuk pindah. Karena, dari 23 pedagang dugan saat itu, saat ini hanya tersisa tiga pedagang saja.

“Mayoritas mereka sudah berdagang di pasar Kepandean. Ini memang hanya ada tiga yang menolak pindah karena beralasan mereka tidak berdagang di trotoar, melainkan di kios dan sudah bayar,” ucapnya.

Kusna mengaku saat ini tengah melakukan negosiasi dengan pedagang tersebut, agar mereka mau pindah ke Kepandean.

“Namun kalau mereka tetap tidak mau pindah, yah minimal kami minta mereka jangan sampai mengambil bahu jalan. Tapi kami tetap berusaha agar mereka mau pindah sesuai dengan Kepwal itu,” tandasnya.

Sebelumnya, salah satu pedagang dugan, Lubis, menolak lapaknya dipindahkan. Ia berkilah bahwa lapak dagangnya tidak melanggar aturan, namun tetap saja ditertibkan.

“Salah saya dimana. Saya berjualan di dalam kios bukan di trotoar atau pun di bahu jalan, kios ini sewa loh. Tapi petugas tetap saja membawa barang dagangan saya,” ujarnya dengan nada tinggi.

Ia menegaskan bahwa dengan adanya penertiban ini, dirinya sangat dirugikan. Selain itu, ia menuding Pemkot Serang pilih kasih dalam melakukan penertiban.

“Saya sebagai pedagang merasa dirugikan, Pemkot Serang dan Satpol PP pilih kasih dalam menertibkan. Pedagang kelapa saja yang ditertibkan, tapi pedagang lain yang jualan di trotoar dibiarkan saja,” katanya.(DZH/PBN)

8 Januari 2020
Tinggal di Rumah tak Layak Huni, Nenek di Kota Serang Tewas Tertimpa Tembok

KASEMEN, BANPOS – Seorang nenek berusia 70 tahun, Marsiyah, tewas tertimpa rumahnya yang roboh pada Senin, 6 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 WIB.

Pada saat kejadian, Marsiyah sedang tidur di rumahnya yang masuk dalam kategori tidak layak huni berlokasi di Kampung Lemah Abang RT 014 RW 003 Kelurahan Warung Jaud, Kecamatan Kasemen.

Salah satu keluarga korban, Rohmadi, mengatakan bahwa pada saat kejadian kondisi cuaca tidak sedang hujan maupun angin kencang.

“Jadi saat almarhumah sedang tidur di kamar belakang, tiba-tiba dinding belakang rumah roboh menimpa beliau,” ujarnya kepada BANPOS, Selasa (7/1).

Ia dan keluarga lainnya pun sontak menolong korban yang tertimpa runtuhan tersebut. Namun saat reruntuhan berhasil dibersihkan, korban ditemukan sudah meninggal dunia.

“Kami langsung tolong dengan mengangkat reruntuhan batu bangunan. Karena kondisinya itu almarhumah tertimbun reruntuhan. Namun ternyata beliau sudah meninggal dunia,” jelasnya sembari memperlihatkan lokasi kejadian.

Berdasarkan pantauan BANPOS di lokasi, rumah tersebut memang sudah terlihat tua dan banyak yang retak. Kondisi tembok pun sudah banyak yang miring. (DZH)

7 Januari 2020
Kurang Aparatur, Disnakertrans Tak Punya Mediator

SERANG, BANPOS – Disnakertrans Kota hingga kini tidak memiliki mediator. Hal ini mengakibatkan setiap kasus perselisihan yang terjadi antara perusahaan dengan pekerja, akan dilimpahkan ke Pemprov Banten.

Demikian disampaikan oleh Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans Kota Serang, Syafaat. Padahal ia mengaku bahwa keberadaan mediator sangat butuhkan. Karena, tugas dari mediator adalah menangani 10 perusahaan yang ada di Kota Serang.

“Memang kami sangat kekurangan, terutama mediator. Karena seluruh mediator yang ada di kami, semua telah ditarik oleh Pemprov Banten,” ujarnya kepada awak media saaat ditemui di ruang kerjanya, Senin (6/1).

Hal ini berdampak pada kerja mediasi yang tidak dapat ditangani langsung oleh Disnakertrans Kota Serang, meskipun kasusnya terjadi antara perusahaan dan pekerja Kota Serang. Sehingga, apabila ada kasus yang membutuhkan mediasi, akan dilimpahkan ke Pemprov Banten.

“Karena disini tidak ada, maka akan kami alihkan mereka ke Provinsi Banten, meskipun memang laporannya masuk ke kami dulu,” tuturnya.

Namun ia mengaku sebelum memasuki tahap mediasi, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin agar perselisihan yang terjadi tidak perlu sampai tahap mediasi.

“Meskipun tidak ada mediator, sedikitnya kami berupaya untuk membantu menyelesaikan masalah perselisihan tanpa melalui prosedur mediasi,” terangnya.

Kendati demikian, pihaknya tetap berupaya untuk mengajukan pejabat fungsional yang bertindak sebagai mediator. Meskipun hingga saat ini masih belum ada kejelasan.

“Sudah lama kami ajukan, tapi mungkin karena kebutuhannya tidak sedikit, apalagi pejabat Pemerintah Kota Pemkot Serang juga masih bisa dikatakan kekurangan,” ungkapnya.

Kepala Disnakertrans Kota Serang, Akhmad Benbela, mengatakan aduan sengketa memang terus masuk ke OPD yang ia pimpin. Namun karena ketiadaan mediator, maka terpaksa penyelesaiannya dialihkan ke Pemprov Banten.

“Pengaduan tetap masuk, tapi kalau memang dibutuhkan mediator kita alihkan ke Pemprov Banten,” katanya.

Meski demikian, Benbela mengaku selama ini penyelesaian perselisihan di Kota Serang tidak sampai pada tahap mediasi formal. Sebab, Disnakertrans dapat menyelesaikan sengketa pada tahap pra mediasi.

“Penyelesaian sebelum masuk mediator bisa selesai disini. Kami bina dan beritahukan secara detail tahapan dan proses apa saja yang harus disiapkan bisa sampai persidangan,” terangnya.

Ia menjelaskan, bila sudah dialihkan ke mediator Pemprov Banten, pihaknya cukup kesulitan untuk mendapatkan informasi penyelesaian perselisihan. Maka dari itu pihaknya terus berupaya agar dapat diselesaikan dalam pra mediasi.

“Kami sangat membutuhkan mediator. Kebetulan di Pemkot Serang untuk ASN saja susah apalagi pengajuan untuk fungsional,” tandasnya. (DZH/AZM)

6 Januari 2020
Dijenguk Walikota Serang, Rahmat Adrian : Saya Ingin Sembuh Pak

SERANG, BANPOS – Pemkot Serang akan menanggung penuh biaya transportasi bagi Rahmat Adrian, pemuda Taktakan yang menderita penyakit kanker tulang dan harus diamputasi kakinya.

Hal ini disampaikan langsung oleh Walikota Serang, Syafrudin, saat menjenguk Rahmat di kediamannya yang berada di Kampung Cilowong Cigengge, RT 16 RW 07, Kelurahan Cibendung, Kecamatan Taktakan, Senin (6/1).

“Gimana kondisinya sekarang? Apa yang dirasakan?” tanya Syafrudin kepada Rahmat Adrian.

Adrian pun menjawab bahwa saat ini ia merasakan sesak nafas, karena menurut dokter kanker tersebut sudah menjalar ke paru-parunya.

Kepada Rahmat, Syafrudin bertanya saat ini apa yang paling diinginkan olehnya. Apakah kaki palsu, atau hal lain yang diinginkan.

“Saya ingin sembuh pak,” jawab Rahmat yang disambut seruan aamiin dari Syafrudin dan mereka yang hadir menjenguk.

Syafrudin juga bertanya kepada ibunda Rahmat, Kholidah, mengenai kesusahan apa yang dihadapi selama melakukan proses pengobatan dari anaknya itu. Kholidah pun menjawab transportasi yang membutuhkan biaya besar dan memakan waktu.

“Yaudah, kalau gitu mulai sekarang kasih tau jadwal kemoterapi kepada pak Camat dan Puskesmas di sini. Biar nanti setiap mau berangkat kemoterapi, Rahmat akan diantarkan menggunakan mobil operasional. Gratis, biaya ditanggung Pemkot,” jelasnya.

Hal tersebut pun membuat keluarga Rahmat bahagia. Tak sedikit Kholidah mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada Syafrudin atas bantuan yang diberikan kepada keluarganya.

Selain itu, Walikota Serang juga memberikan bantuan kepada keluarga Rahmat berupa uang tunai. Begitu pula dengan Kepala Dinkes Kota Serang dan Camat Taktakan, yang juga memberikan bantuan uang tunai. (DZH)

6 Januari 2020
BPBD ‘Ngecrek’ ke Setiap OPD

SERANG, BANPOS – BPBD Kota Serang jemput bola ke setiap OPD di Kota Serang untuk membantu penyintas bencana banjir di Kabupaten Lebak. Hal ini sebagai tindak lanjut dari surat edaran yang diberikan oleh Walikota Serang.

Penggalangan dana tersebut dilakukan dengan tiga tim. Dan seluruh tim tersebut disebar ke setiap OPD dan kecamatan. Berdasarkan pantauan di salah satu lokasi, yaitu Puspemkot Serang, BPBD mengelilingi setiap kantor OPD untuk meminta sumbangan uang dari para pegawai.

“Hari ini kami mulai keliling ke OPD sesuai perintah pak Wali Kota, untuk penggalangan dana korban banjir bandang,” kata Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Serang Eva Khasanah, saat ditemui di Setda Pemkot Serang, Senin (6/1).

Eva mengatakan, jemput bola yang dilakukan oleh pihaknya berdasarkan perintas dari Walikota Serang, Syafrudin. Sebab, Pemkot Serang menargetkan akan menyalurkan donasi pada 10 Januari mendatang.

“Pak Wali minta secepatnya selesai, agar segera bisa diberikan kepada korban di Lebak. Kami masih terus keliling, karena ada beberapa OPD juga yang belum melakukan penggalangan dana di internal,” ungkapnya.

Sementara itu, bantuan logistik sendiri sudah terkumpul di Kantor BPBD Kota Serang yang nantinya akan diserahkan setelah semua penggalangan dana selesai dilakukan.

“Bantuan logistik seperti beras, pakai dan lainnya, sedang kami kemas. Nanti pada 10 Januari kami bersama Walikota Serang akan langsung menyalurkan bantuan ke para penyintas bencana di Lebak,” tuturnya.

Kepala BPBD Kota Serang, Diat Hermawan, mengatakan berdasarkan surat edaran Walikota Serang, seharusnya BPBD hanya bertindak sebagai koordinator pengumpulan bantuan saja. Namun karena waktu yang mepet, maka BPBD terpaksa ‘Ngecrek’ ke setiap OPD.

“Sejatinya itu sesuai edaran, yah kami hanya menerima saja. Namun karena sudah mepet, yasudah kami turun untuk jemput bola ke setiap OPD.” Tandasnya. (DZH/AZM)

6 Januari 2020
Soal Bahasa Inggris, Ini Kata Walikota Serang

SERANG, BANPOS – Terkait hiasan tulisan yang menuai kritik, Walikota Serang, Syafrudin, mengaku bahwa pemasangan itu merupakan percobaan saja. Sehingga, penggunaan bahasa Inggris hanya untuk sementara.

“Yah ini kan sebenarnya percobaan yah. Menurut saya boleh-boleh saja menggunakan bahasa Inggris di masa percobaan ini. Bagus tidak kalau dipasang seperti itu,” ujar Walikota Serang Syafrudin, Minggu (5/1).

Menurutnya dengan percobaan yang dilakukan, Pemkot Serang jadi tahu bahwa pemasangan hiasan itu sudah baik. Hanya saja, terdapat masukan yang diberikan masyarakat pada penggunaan bahasa.

“Kami terima masukan-masukan tersebut dari masyarakat. Dan saya pribadi merasa sepakat dengan masukan itu. Semua itu dapat menjadi perbaikan bagi Pemkot Serang dalam memasang landmark di tahun selanjutnya,” ucapnya.

Syafrudin menegaskan, kedepannya tulisan hias akan mulai menggunakan bahasa Jawa Serang atau dikenal dengan bebasan. Namun rencana itu akan dilakukan di tahun depan.

“Misalkan Welcome to Kota Serang akan dirubah menjadi Selamat Rawuh ning Kota Serang. Ini memang menjadi lebih memiliki identitas kebudayaan sendiri,” tandasnya.

Sebelumnya, hiasan tulisan di beberapa titik mendapatkan kritikan aktivis mahasiswa asal Untirta, Ahmad Fauzan. Kritikan tersebut dikarenakan penggunaan bahasa Inggris dalam tulisan hias.

“Berdaya dan berbudaya, dua kalimat bermakna yang akan selalu dibawa oleh duet Aje Kendor dalam memimpin Kota Serang. Namun dengan penggunaan bahasa Inggris dalam hiasan tulisan, kami sangsi dengan visi berbudaya yang dibawa itu,” ujarnya.

Menurutnya, penggunaan bahasa Inggris sangat bertolak belakang dengan visi berbudaya yang diusung Syafrudin-Subadri. Karena justru dengan penggunaan bahasa Inggris, menggambarkan Kota Serang krisis identitas.

“Mungkin ada kesalahan berfikir dalam membangun identitas Kota Serang. Seharusnya, Pemkot Serang dapat menggunakan bahasa Jawa Serang dalam upaya membangun identitas kuat Kota Serang dalam segi bahasa,” ucapnya. (DZH)

6 Januari 2020
Gunakan Bahasa Inggris, Pemkot Serang Disebut Krisis Identitas

SERANG, BANPOS – Pemkot Serang terus berupaya untuk mempercantik penampilan dari ibu kota Provinsi. Salah satunya yaitu membangun hiasan tulisan di beberapa lokasi, seperti ‘Welcome to Kota Serang’, ‘I Love Kota Serang’ dan Aje Kendor.

Namun, hiasan tulisan tersebut mendapatkan kritik dari beberapa pihak. Salah satunya yaitu aktivis mahasiswa asal Untirta, Ahmad Fauzan. Kritikan tersebut dikarenakan penggunaan bahasa Inggris dalam tulisan tersebut.

“Berdaya dan berbudaya, dua kalimat bermakna yang akan selalu dibawa oleh duet Aje Kendor dalam memimpin Kota Serang. Namun dengan penggunaan bahasa Inggris dalam hiasan tulisan, kami sangsi dengan visi berbudaya yang dibawa itu,” ujarnya, Minggu (5/1).

Menurutnya, penggunaan bahasa Inggris tersebut sangat bertolak belakang dengan visi berbudaya yang diusung Syafrudin-Subadri. Karena justru dengan penggunaan bahasa Inggris, menggambarkan Kota Serang krisis identitas.

“Mungkin ada kesalahan berfikir dalam membangun identitas Kota Serang. Seharusnya, Pemkot Serang dapat menggunakan bahasa Jawa Serang dalam upaya membangun identitas kuat Kota Serang dalam segi bahasa,” ucapnya.

Meskipun hal yang mungkin dianggap kecil, Fauzan mengaku khawatir pemilihan penggunaan bahasa Inggris untuk hiasan tulisan tersebut dapat menjadi faktor kemunduran dalam pembangunan Kota Serang yang berbasis kebudayaan.

“Ini akan menjadi kesalahan besar dalam upaya membangun peradaban kebudayaan di Kota Serang. Meskipun kecil, namun itu bisa menjadi salah satu bentuk ketidakpercayadirian Pemkot Serang terhadap budaya lokal,” tegasnya. (DZH)

5 Januari 2020
Diamputasi Karena Kanker Tulang, Pemuda Taktakan Ini Butuh Kaki Palsu

SERANG, BANPOS – Remaja berusia 18 tahun warga Kampung Cilowong Cigengge RT 16 RW 07, Kelurahan Cibendung, Kecamatan Taktakan, Rahmat Andrian, harus kehilangan kaki sebelah kanannya akibat terkena kanker tulang sejak sembilan bulan yang lalu.

Ia yang baru lulus SMK itu tidak bisa menggapai cita-citanya untuk bekerja demi meringankan beban keluarga yang diakui kurang mampu.

Kanker yang diderita oleh Rahmat ini berawal saat Rahmat merasakan kaki sebelah kana dibagian lutut terasa sakit dan muncul adanya benjolan kecil. Ia pun langsung memeriksa di Puskesmas setempat.

“Awalnya baru lulus sekolah pas bulan Mei itu katanya sakit di lutut, dikira sakit biasa, seminggu memasuki bulan puasa ada benjolan kecil. Saat diperiksa ke Puskesmas kayak ada tulang gitu,” ujar Kholidah, ibu dari Rahmat, saat ditemui di kediamannya, Sabtu (4/1).

Setelah dibawa ke puskesmas, lanjutnya, Rahmat akhirnya dibawa ke RSDP Serang. Berdasarkan pemeriksaan dokter, benjolan yang berada di kaki Rahmat merupakan tumor ganas dan sudah stadium empat. Karena keterbatasan peralatan medis, Rahmat pun dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta.

“Semenjak bulan Juli awal berobat ke Cipto. Kaki sebelah kanan harus diamputasi pada 8 Oktober 2019 karena tidak ada cara lain. Kalau mempertahankan kakinya, nyawa tidak tertolong sebab bisa menjalar ke seluruh tubuh,” katanya.

Kholidah yang sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan dan suaminya yang hanya bekerja sebagai Satpam, kini harus banting tulang untuk merawat anak pertamanya yang menderita kanker tulang.

“Awalnya sih gak pakai BPJS karena tidak punya, akhirnya daftar BPJS. Tapi kami tetap harus mencari uang lagi buat biaya transportasi bolak-balik ke Jakarta untuk perawatan berjalan,” ucapnya.

Hingga saat ini, Rahmat masih melakukan rawat jalan. Karena menurut keterangan dokter, kanker yang dialami oleh putranya tersebut sudah menjalar hingga paru-paru.

“Kalau sekarang perawatan jalan karena ada penyebaran, kata dokter udah nyebar ke paru-paru. Sekarang udah jalanin kemo ke tiga, jadi tinggal evaluasi untuk jadwal kemo ke empat,” jelasnya.

Kholidah mengaku sudah meminta bantuan kepada Dinsos Kota Serang untuk meminta kaki palsu, namun hingga saat ini belum juga terealisasi.

“Pernah ngajuin ke Dinsos Kota Serang buat minta kaki palsu, tapi sampai sekarang belum terealisasi karena katanya belum ada. Kalau akhir tahun penutupan,” katanya.

Ia pun berharap kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Serang agar dapat memperhatikan keluarganya yang terkena musibah tersebut.

“Harapan sih ke Pemkot Serang biar bisa ngebantu. Udah gitu aja,” ucapnya.

Hingga saat ini, bantuan yang didapatkan hanya berasal dari iuran pemuda setempat. Hal ini berdasarkan pengakuan Muhammad Prasetyo, salah satu pemuda setempat juga pernah melakukan iuran sebagai bentuk gotong royong, agar meringankan beban keluarga yang dialaminya saat ini.

“Kami juga dari pemuda sempat iuran buat meringankan beban keluarganya. Saya sih berharap agar ada perhatian serius dari Pemkot Serang terhadap warga sini juga,” tandasnya. (DZH)

4 Januari 2020