BANTEN POS

Tag: Kota Serang

  • Empat Kecamatan di Kota Serang Rawan Bencana

    Empat Kecamatan di Kota Serang Rawan Bencana

    SERANG, BANPOS – BPBD Kota Serang memetakan titik potensi kerawanan bencana di Kota Serang. Dari enam kecamatan yang ada, hanya Kecamatan Serang dan Taktakan saja yang potensi rawan bencananya rendah. Sementara empat lainnya, cukup tinggi.

    Demikian disampaikan oleh Kasi Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kota Serang, Eva Hasanah, saat diwawancara oleh awak media. Menurutnya, berdasarkan hasil kajian resiko bencana (KRB), terdapat 8 potensi titik rawan bencana di Kota Serang.

    “Berdasarkan KRB itu memang Kota Serang memiliki 8 potensi titik rawan bencana. Itu ada di semua kecamatan yang ada di Kota Serang,” ujar Eva saat ditemui seusai memberikan bantuan kepada masyarakat Kaujon yang rumahnya roboh, Jumat (3/1).

    Untuk kecamatan yang cukup rawan sendiri, Eva menerangkan bahwa empat dari enam kecamatan memiliki resiko yang cukup rawan bencana seperti banjir dan putig beliung. Diantaranya yaitu Cipocok Jaya, Kasemen, Walantaka, dan Curug.

    “Ini dari enam kecamatan hampir semuanya sudah kena. Namun untuk Kecamatan Serang dan Taktakan, potensinya itu rendah untuk bencana angin puting beliung,” tuturnya.

    Namun jika dilihat dari intensitas hujan yang cukup tinggi, Eva mengaku bahwa Kecamatan Taktakan juga cukup rawan mengalami bencana longsor. Hal ini berdasarkan pengalaman beberapa tahun yang lalu, dimana TPSA Cilowong terjadi longsor akibat hujan deras dan menimbulkan korban.

    “Karena kemarin juga belum selesai yah perbaikannya. Dan saat ini intensitas dan debit hujan cukup tinggi. Namun Naudzubillah kalau nanti TPSA Cilowong kembali terjadi longsor,” katanya.

    Sementara Walikota Serang, Syafrudin, mengingatkan kepada masyarakat agar dapat tetap waspada dan menjaga lingkungan sekitar, agar bencana yang dapat terjadi karena ulah masyarakat seperti banjir, dapat terhindarkan.

    “Saya imbau kepada masyarakat, bahkan sebelum memasuki musim penghujan ini, agar dapat menjaga kebersihan selokan atau drainase. Ini supaya aliran air dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan banjir,” ujar Syafrudin.

    Mengenai potensi longsor di Cilowong, Syafrudin berharap masyarakat, khususnya yang bekerja di TPSA Cilowong, agar dapat meningkatkan kewaspadaan dan jangan terlalu memaksakan untuk bekerja di daerah Cilowong yang rawan longsor.

    “Saya ingatkan agar jangan terlalu dekat dengan daerah rawan longsor. Terutama masyarakat yang bekerja sebagai pengumpul barang bekas di TPSA Cilowong. Karena saat ini intensitas hujan sedang tinggi,” tandasnya. (DZH)

  • Pemilik Rumah Minta Tolong Pemkot, Malah Disuruh ke Jokowi

    Pemilik Rumah Minta Tolong Pemkot, Malah Disuruh ke Jokowi

    SERANG, BANPOS – Sebelum terjadinya insiden atap rumah roboh milik Mad Hasyim, pihak keluarga mengaku sempat mengajukan bantuan kepada Pemkot Serang agar dapat dibantu merenovasi, melalui program bedah rumah. Karena sekitar setahun yang lalu, rumah mereka juga sempat jebol pada bagian dapurnya.

    Hal ini diungkapkan oleh Siti Rohayah, istri Mad Hasyim. Menurut Siti, ia sudah beberapa kali meminta bantuan Pemkot Serang, dalam hal ini Dinsos, agar dapat membantu merenovasi rumah yang ia tempati.

    “Saya sudah berkali-kali datang ke Dinsos, namun hasilnya nihil,” ujarnya sambil menyebutkan bahwa upaya yang dilakukannya itu sekitar empat bulan yang lalu.

    Setelah lama menunggu, ia mengaku bahwa mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan. Yaitu ia ditolak hanya karena suaminya memiliki gelar haji.

    “Kata orang Dinsos, itu suami ibu sudah ada gelar haji. Masa gak sanggup buat memperbaiki rumahnya sendiri. Padahal saya sudah membawa surat miskin dari kelurahan,” katanya menirukan ucapan petugas Dinsos yang ia lupa namanya.

    Tidak hanya itu, ia juga mengaku saat dirinya terus berupaya agar mendapatkan bantuan, petugas Dinsos tersebut justru malah menyuruh Siti untuk menemui Presiden Jokowidodo agar dapat direnovasi rumahnya.

    “Saya malah disuruh ketemu Jokowi supaya diperbaiki rumahnya. Katanya, minta ke pak Jokowi kartu merah putih (Kartu Keluarga Sejahtera – RED). Nanti kalau sudah dapat, baru disuruh datang lagi. Saya langsung tinggalkan itu tempat, berkas masih di sana,” tandasnya kesal. (DZH)

  • Sudah Seminggu Roboh, Rumah Ini Tak Tersentuh Bantuan Pemkot Serang

    Sudah Seminggu Roboh, Rumah Ini Tak Tersentuh Bantuan Pemkot Serang

    SERANG, BANPOS – Akibat buruknya cuaca, salah satu rumah warga di Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, rubuh atapnya. Akibat kejadian tersebut, salah seorang penghuni rumah, Siti Rohayah, mengalami luka-luka akibat tertimpa atap rumah.

    Pemilik rumah, Muhammad (Mad) Hasyim, menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Ia mengatakan, peristiwa terjadi sekitar seminggu yang lalu, tepatnya pada 27 Desember. Pada saat itu, terjadi hujan deras yang disertai dengan hujan lebat.

    “Waktu itu seharian hujan turun deras. Kami sekeluarga masih ada di rumah,” ujarnya kepada BANPOS saat ditemui di lokasi kejadian, Kamis (2/1).

    Seusai hujan deras, Mad Hasyim dan keluarganya sedang kumpul bersama untuk makan. Pada saat istri dari Mad Hasyim, yaitu Siti Rohayah, ingin mengambil mie instan, tiba-tiba atap dari bangunan jatuh menimpa badan Siti Rohayah.

    “Lagi mau makan bareng sama istri. Pas mau ngambil mie instan tiba-tiba ada suara kencang dari kamar istri, saya kira itu petir, taunya atap jatuh menimpa istri saya sampai pingsan,” tutur Mad Hasyim.

    Ia bersyukur atap rumahnya pada saat rubuh masih tertahan oleh plafon. Sehingga, reruntuhan atap tersebut tidak langsung mengenai tubuh dari istrinya.

    “Alhamdulillah runtuhan itu tertahan oleh plafon rumah. Jadi sempat tertahan sedikit, lalu roboh lagi berikut dengan plafonnya. Kalau langsung mengenai istri, saya tidak tau lagi,” ucapnya.

    Ketua RT 02, Khafiudin, mengatakan bahwa atas kejadian tersebut, masyarakat setempat langsung melakukan iuran yang dikoordinir oleh dirinya untuk meringankan pihak korban yang terkena musibah.

    “Saya musyawarah langsung sama warga, akhirnya warga mutusin untuk iuran. Sudah terkumpul langsung dikasihkan untuk membeli kebutuhan bangunan kembali,” kata Khafiudin.

    Khafiudin menjelaskan, dirinya sudah meminta bantuan kepada Kelurahan Serang. Namun berdasarkan keterangan pihak kelurahan, mereka tidak memiliki program untuk renovasi. Lalu pihak kelurahan mengalihkan kasus tersebut kepada Kelurahan Lopang.

    “Saya sudah ke Kelurahan Serang tapi katanya tidak ada programnya. Terus dialihkan ke Kelurahan Lopang, tapi sampai sekarang belum ada realisasi, cuma foto-foto rumah doang sampai tiga kali,” jelasnya.

    Berdasarkan pantauan BANPOS, kondisi rumah tersebut rusak berat, terutama pada bagian atap. Namun, terlihat pula beberapa material untuk membangun kembali rumah tersebut. Penuturan pemilik rumah, material tersebut merupakan bantuan dari Polres Serang Kota. (DZH)

  • Hampir Sebulan Derita Penyakit Kulit, Patoni Butuh Bantuan Pemerintah

    Hampir Sebulan Derita Penyakit Kulit, Patoni Butuh Bantuan Pemerintah

    SERANG, BANPOS – Seorang warga Lingkungan Lopang Gede, RT 06 RW 01, Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, bernama Patoni menderita penyakit kulit di sekujur tubuh. Kondisi tersebut ia derita sudah hampir sebulan lamanya.

    Karena keterbatasan dana, Patoni terpaksa dirawat oleh adik kandungnya, Bahrul Alam, di rumahnya dengan perawatan ala kadar.

    Patoni sempat dibawa ke klinik, namun berdasarkan keterangan dokter, Patoni harus dirujuk kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif.

    Bahrul menerangkan bahwa sebelum penyakit tersebut menjalar ke seluruh tubuh, Patoni sudah mengeluh dengan munculnya bintik-bintik merah disertai dengan nanah ditubuhnya.

    “Dari tiga minggu kemarin tidak ngomong apa-apa. Tadinya belum menjalar di badan, baru sedikit sedikit. Saya penasaran, pas saya buka jadi banyak begitu,” ujarnya saat ditemui di rumahnya, Selasa (31/12).

    Menurut Bahrul, ketika Patoni akan dirujuk ke rumah sakit, pihak keluarga harus berfikir dua kali. Sebab, Patoni tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

    “Ke klinik setempat sudah, dan disuruh rujuk kerumah sakit. Tapi gak punya BPJS. Belum diketahui penyakitnya apa, harus dirujuk kerumah sakit, keluhannya dari kulit,” katanya.

    Pihak keluarga berharap kepada pemerintah, khususnya Pemkot Serang, agar dapat membantu meringankan musibah yang diderita oleh Patoni, baik dengan penanganan medis maupun biaya pengobatan.

    “Harapan kepada pemerintah Kota Serang mudah-mudahan bisa dibantu untuk masalah penanganan biaya pengobatan,” ucapnya.

    Sementara, Ketua RT 01 Lingkungan Lopang Gede, Warto, mengatakan dirinya baru mengetahui kondisi Patoni saat ini, karena pihak keluarga tidak ada yang memberitahu.

    “Jujur saya baru ngeliat warga saya yang sakit ini. Awalnya keluarga tidak ada yang ngasih tau, pas saya lihat kondisinya mengkhawatirkan begitu. Nanti saya koordinasi sama kelurahan agar segera dibawa ke rumah sakit untuk perawatan,” katanya.

    Terpisah, Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, saat mendengar kabar tersebut mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan OPD terkait agar segera meninjau kondisi Patoni.

    “Saya telah perintahkan pak Camat Serang, Dinsos, Dinkes, agar segera melakukan peninjauan ke lokasi. Mudah-mudahan kami Pemkot Serang dapat segera membantu pak Patoni,” tandasnya. (DZH)

  • Kondom Laku Jelang Malam Tahun Baru

    Kondom Laku Jelang Malam Tahun Baru

    SERANG, BANPOS – Penjualan alat kontrasepsi berbentuk kondom laku jelang malam tahun baru. Hal ini berdasarkan penelusuran di beberapa ritel yang berbeda lokasi di Kota Serang.

    Lokasi pertama, BANPOS mendatangi salah satu ritel di sekitaran terminal Pakupatan. Di sana, pegawai ritel tersebut mengaku penjualan kondom laku menjelang akhir tahun ini.

    “Biasanya palingan sehari kejualnya satu atau dua, tapi jelang akhir tahun ini lumayan banyak,” ujar Nana, salah satu pegawai ritel.

    Ia mengatakan, untuk stok kondom sendiri terbilang aman. Sebab, stok akan kembali dikirimkan sesuai dengan jumlah yang terjual pada hari itu.

    “Jadi kalau ada yang terjual tujuh misalkan, nanti langsung dikirimkan lagi stoknya. Jadi tidak kekurangan,” tuturnya.

    Sementara pada ritel kedua yang didatangi oleh BANPOS berlokasi di sekitar Taman Sari, disebutkan bahwa penjualan kondom pun melonjak tajam di akhir tahun ini.

    “Meningkat di akhir tahun ini. Yang laku itu merek Sutera hitam,” katanya yang merupakan pegawai ritel di dekat hotel di Taman Sari, namun tidak mau menyebutkan namanya.

    Selain itu, ia mengatakan bahwa di akhir tahun ini terdapat promo untuk penjualan alat bantu seks berbentuk tisu magic. Saat ini, harga tisu magic seharga Rp14 ribu.

    “Bukan harganya naik, justru sekarang lagi promo untuk tisu magic. Jadi biasanya yang beli kondom, juga beli tisu magic,” ungkapnya.

    Berbeda dengan ritel yang berada di Secang. Di sana, pegawainya mengaku penjualan kondom tidak laku. Menurutnya, dalam seminggu ini pun terhitung penjualannya.

    “Untuk penjualan masih belum ada peningkatan. Kalau stok karena jarang dibeli, jadi sama saja segitu doang,” tutur Hidayat.

    Ia mengaku di ritel tempatnya bekerja, memang setiap harinya kondom tidak terlalu laku. Namun ia tidak tahu jika di tempat lainnya.

    “Memang biasanya juga jarang ada yang beli. Mungkin kalau di tempat lain banyak yang beli,” tandasnya. (DZH)

  • Pelecehan dengan Catcalling Marak di Kota Serang

    Pelecehan dengan Catcalling Marak di Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Praktik catcalling (menggoda lewat panggilan) marak di Kota Serang. Hal ini mengganggu kenyamanan dan membuat rasa takut dari para wanita yang berlalu lalang.

    Berdasarkan pantauan BANPOS di dekat kampus Untirta Ciwaru pada Sabtu (28/12), dalam kurun waktu pukul 12.00 WIB hingga 14.00 WIB, terjadi empat kali praktik catcalling oleh oknum pria yang diduga supir angkot.

    Salah satu korban praktik cat calling yang mengaku bernama Ratih mengatakan, ia dan teman-temannya sering kali menjadi catcalling di sekitaran kampus Untirta Ciwaru.

    “Kayaknya emang oknumnya itu supir angkot. Memang awalnya manggil buat menawarkan naik angkot, tapi kok lama-lama nada dan cara bicaranya malah jadi kayak ngegoda kami,” tuturnya.

    Ia mengaku bukan hanya di sekitaran kampus Untirta Ciwaru saja, namun praktik tersebut juga sering terjadi di beberapa titik keramaian seperti alun-alun, patung, dan terminal Pakupatan.

    “Kalau lagi jalan-jalan atau lagi nunggu angkutan umum, ada aja yang suit-suitan atau manggil neng-neng. Yah meskipun gak terlalu sering juga,” ucapnya.

    Ratih pun mengaku risih ketika ada oknum yang melakukan catcalling baik kepada dirinya maupun kepada perempuan lain.

    “Yah kalau boleh jujur mah kepinginnya saya tonjok. Cuma kan takut,” katanya sembari tertawa.

    Sementara itu, aktivis Korps HMI Wari(Kohati) HMI MPO Cabang Serang, Irat Suirat, mengatakan bahwa maraknya praktik catcalling di Indonesia, khususnya di Kota Serang, dikarenakan masyarakat masih menganggap wajar hal tersebut.

    “Sudut pandang masyarakat terhadap catcalling itu masih dianggap biasa. Mungkin masyarakat berfikir kalau menggoda sambil berlalu itu hanya candaan sehari-hari saja,” ujarnya kepada awak media.

    Padahal, lanjutnya, selain masuk dalam kategori pelecehan secara verbal, catcalling juga bisa saja menjadi pemicu pelecehan secara fisik.

    “Kami perempuan kalau terkena catcalling, pasti gak menghiraukan. Menganggap tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau misalkan pelakunya ternyata gak suka dan berbuat lebih, seperti bertindak secara fisik, ini yang kami khawatirkan,” ungkapnya.

    Irat pun mengaku, selama sudut pandang masyarakat masih menganggap bahwa catcalling adalah hal yang wajar, maka selama itu pula para perempuan akan diliputi rasa takut dan risih ketika berjalan di tempat umum.

    “Hak kami untuk beraktivitas secara aman dan nyaman terampas hanya karena pola berfikir yang saya rasa kuno tersebut,” tandasnya. (DZH)

  • OPD Mangkir Rapat Aspirasi Masyarakat, Subadri Tenangkan Sidang

    OPD Mangkir Rapat Aspirasi Masyarakat, Subadri Tenangkan Sidang

    CIPOCOKJAYA, BANPOS – Baru saja rapat paripurna DPRD Kota Serang mengenai penyampaian hasil reses masa persidangan pertama dimulai, sudah banjir interupsi. Interupsi tersebut dikarenakan kepala OPD yang seharusnya hadir, tidak pada hadir. Hanya ada kepala Bappeda dan Asda III saja yang hadir.

    Interupsi pertama disampaikan oleh ketua Fraksi PDIP, Bambang Djanoko. Ia menegaskan bahwa saat ini OPD yang hadir hanya diwakilkan pejabat setingkat kepala bidang.

    “Hasil reses yang seharusnya didengar oleh kepala OPD, ternyata tidak ada. Percuma dong kalau mereka tidak hadir,” ujar Bambang dengan suara lantang, Jumat (27/12).

    Bambang mengatakan, pihaknya tahu bahwa saat ini kepala OPD sedang melaksanakan rapat evaluasi APBD di Bandung. Namun, ia mengaku seharusnya rapat paripurna ini diprioritaskan.

    “Saya tau mereka sedang rapat evaluasi di Bandung. Namun kan jadwal sudah dikirimkan. Jelas ini merupakan bentuk kemunduran, slogan Aje Kendor yang diusung oleh kepala Daerah ternyata Aje nya hilang, sisa Kendornya saja,” tuturnya.

    Ia menegaskan, ketidakhadiran kepala OPD di rapat paripurna ini mempermalukan bagi Pemkot Serang. Karena seolah-olah, Pemkot Serang tidak peduli terhadap aspirasi masyarakat.

    “Ini sangat memalukan, gimana aspirasi masyarakat Kota Serang dapat dipenuhi. Lah ini hanya ada Bappeda dan Asda saja yang hadir, yang lain pada kemana?,” tegasnya.

    Interupsi yang sama pun disampaikan oleh Muji Rohman dari Fraksi Golkar, dan Mad Urip dari Fraksi PDIP. Mereka juga menyampaikan bahwa lebih baik hasil reses hanya diserahkan saja kepada Pemkot Serang, tidak perlu dibacakan.

    Sementara, Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, menjawab interupsi dari para anggota dewan. Menurutnya, ketidakhadiran para kepala OPD memang karena adanya rapat evaluasi APBD.

    “Yah saya minta maaf, karena ini sudah berlangsung, ini akan menjadi catatan bagi kami. InsyaAllah kedepannya kami mengusahakan tidak akan kembali terjadi hal yang seperti ini,” tuturnya.

    Subadri mengatakan, kehadirannya di ruang rapat paripurna merupakan bentuk penghormatan kepada DPRD Kota Serang. Karena meskipun baru pulang dari Bandung, ia langsung hadir ke rapat.

    “Kehadiran saya selalu Wakil Walikota, Bappeda, dan Asda itu merupakan salah satu bentuk penghormatan kami yang tinggi kepada bapak ibu dewan, karena kami pulang dari Bandung langsung ke gedung dewan ini,” ucapnya.

    Setelah beberapa kali interupsi, akhirnya rapat paripurna kembali dilanjutkan dengan agenda pembacaan hasil reses masa persidangan pertama. (DZH)

  • Di Tengah Guyuran Hujan, Ribuan Pendekar Meriahkan Festival Bandrong

    Di Tengah Guyuran Hujan, Ribuan Pendekar Meriahkan Festival Bandrong

    SERANG, BANPOS – Perguruan Pencak Silat Bandrong Banten Indonesia (PPSBBI) menggelar Festival Bandrong di Alun-alun barat Kota Serang. Festival tersebut diisi dengan kirab budaya, kolosal 1.000 pendekar Bandrong, dan pelantikan pengurus DPP, DPW, dan DPD Bandrong se Indonesia.

    Meskipun diguyur oleh hujan yang deras, para pendekar Bandrong tetap tidak surut untuk menampilkan kolosal 1.000 pendekar tersebut. Mereka tetap semangat dalam menampilkan berbagai jurus aliran Bandrong.

    Dalam festival tersebut, Walikota Serang, Syafrudin, dilantik menjadi Ketua DPP PPSBBI. Syafrudin pun mengatakan bahwa Bandrong merupakan salah satu warisan budaya yang ada di Banten, yang harus dilestarikan.

    “Bandrong ini merupakan warisan leluhur kita, yang harus juga kita lestarikan,” ujarnya di depan ribuan pendekar Bandrong, Minggu (22/12).

    Syafrudin juga mengatakan, saat ini pencak silat Bandrong telah tersebar di berbagai provinsi, kota dan kabupaten yang ada di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa pencak silat Bandrong diterima oleh lintas daerah.

    “Sudah ada 16 provinsi yang memiliki pengurus wilayah. Selain itu juga di luar negeri sudah ada pengurusnya,” katanya.

    Ia mengatakan, beberapa waktu yang lalu dirinya dikunjungi oleh para aktivis pecinta pencak silat mancanegara. Menurutnya, para aktivis pecinta pencak silat tersebut tertarik untuk mempelajari aliran Bandrong.

    “Ada dari Belanda, Singapura, dan beberapa negara lainnya. Mereka mengaku sangat tertarik untuk mempelajari pencak silat aliran Bandrong ini. Dan siap untuk ikut mempelajari,” jelasnya.

    Untuk para pengurus yang baru dilantik, Syafrudin mengingatkan bahwa mereka harus serius dalam memegang amanah yang diberikan, untuk memajukan pencak silat Bandrong.

    “Harus serius. Ini amanah yang diberikan. Para pengurus harus memajukan pencak silat Bandrong dan berkontribusi terhadap masyarakat,” tegasnya.

    Senada disampaikan oleh Ketua Majelis Tinggi PPSBBI, KH Mansyur Muhidin. Ia mengatakan bahwa keberadaan Bandrong harus menunjukkan dampak yang baik kepada masyarakat.

    “Bandrong selain memperkuat silaturahmi, juga harus memberdayakan masyarakat. Itu yang menjadi poin penting seorang jawara,” tandasnya

  • Perda PUK Disahkan, Minuman Beralkohol Boleh Diperjualbelikan

    Perda PUK Disahkan, Minuman Beralkohol Boleh Diperjualbelikan

    CIPOCOK JAYA, BANPOS – Raperda Pengelolaan Urusan Kepariwisataan (PUK) Kota Serang mengizinkan adanya peredaran minuman beralkohol (minol) di hotel berbintang lima. Hal ini sesuai dengan pasal 16 ayat 5 dan 6.

    Dalam pasal 16 ayat 5 dijelaskan bahwa kedai minum di hotel merupakan usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya dalam satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

    Sementara dalam pasal 16 ayat 6 berbunyi usaha penyediaan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hanya disediakan pada hotel berbintang lima.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa penjualan minol memang memiliki cantolan hukum dari Undang-Undang. Namun, untuk Perda sendiri tidak ada yang memperbolehkan penjualan minol.

    “Kalau di Kota Serang tidak ada (aturan yang mengatur peredaran minol). Mungkin di daerah lain ada. Karena memang ada cantolan Undang-undangnya,” ujar Syafrudin seusai rapat paripurna, Kamis (19/12).

    Syafrudin menegaskan, penjualan minol yang diperbolehkan oleh Perda PUK, hanya yang berada di hotel berbintang lima saja. Selain itu, tidak diperbolehkan.

    “Yang boleh menjual dan memiliki fasilitas minol itu hanya hotel berbintang lima saja. Kalau lima kebawah itu tidak diperbolehkan menjual minol,” tuturnya.

    Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan mengatur mengenai fasilitas hotel berbintang lima, yang mengizinkan adanya fasilitas minol.

    “Hotel berbintang lima fasilitasnya memang seperti itu. Ada undang-undangnya dari atas, mengatur seperti itu,” jelasnya.

    Namun saat ditanya kadar alkohol yamg diperbolehkan untuk dijual pada hotel berbintang lima, Syafrudin mengaku belum diatur. Karena dalam Perda penyakit masyarakat, aturan di Kota Serang yaitu nol persen alkohol.

    “Perda Pekat justru tidak memperbolehkan minol. Nol persen dalam aturan yang berlaku itu,” ucapnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Bashri, mengatakan bahwa pasal 16 ayat 5 dan 6 tersebut merupakan pasal kompromi.

    “Sebenarnya itu kami lihat pasal ini sebagai pasal kompromi. Karena kami melihatnya bahwa dalam lima tahun kedepan, sulit hotel berbintang lima berdiri. Sedangkan Perda harus diperbarui dalam tiap lima tahun,” katanya.

    Sehingga, lanjut Hasan, dalam kurun lima tahun kedepan Perda PUK akan diusahakan agar mengatur tidak ada lagi celah untuk memperbolehkan peredaran minol di Kota Serang. (DZH)

  • ‘Calo’ Akta Kelahiran Bergentayangan di Disdukcapil

    ‘Calo’ Akta Kelahiran Bergentayangan di Disdukcapil

    SERANG, BANPOS – Pelayanan pada Disdukcapil Kabupaten Serang, disebut akan memutus rantai oknum calo yang terbiasa mewakili masyarakat untuk mengurusi administrasi penduduk (Adminduk) pada pelayanan Disdukcapil.

    Kendati demikian, berselang 5 menit setelah BANPOS menemui Kepala Disdukcapil, di halaman gedung utama pelayanan, terlihat ibu paruh baya yang sedang mengisi beberapa lembar formulir. Dengan ramah ia menjelaskan bahwa dirinya sedang mengurusi Adminduk beberapa tetangganya yang ingin mengubah nama di Akta Kelahiran.
    “Ibu disini lagi ngisi formulir akta kelahiran tetangga ibu yang ganti nama. Kesini dari jam 8,” ujar ibu yang diketahui bernama Sumarni asal Kecamatan Baros tersebut.

    Ia pun mengatakan, hanya bisa mengurus Akta kelahiran saja di kantor pelayanan Disdukcapil. Sedangkan, untuk mengurus Kartu keluarga (KK) di UPT Kecamatan.

    “Kalau KTP harus orangnya yang datang, tidak boleh dititipkan seperti akta kelahiran,” ujarnya seraya menunjukkan dua kartu yang diakuinya pemberian dari Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah.
    Berdasarkan penuturannya, ia sudah terbiasa mengurusi berkas-berkas Adminduk baik di kantor pelayanan Disdukcapil maupun di UPT Kecamatan. Dalam kurun waktu sepekan, ia bisa mengunjungi kantor pelayanan Disdukcapil sebanyak 3 kali.

    “Kadang mah ibu bawa banyak (berkas), kadang orang minta bikin cepat, makanya ibu bawa ke sini. Ada juga pengambilan, hari ini ada pengambilan nanti ibu juga mau mengambil akte yang sudah jadi,” tuturnya.

    Ia mengaku sudah lama menjadi kader Posyandu, namun bukan sebagai petugas UPT Kecamatan yang merupakan lembaga resmi yang ditunjuk oleh Disdukcapil untuk melayani masyarakat. Sehingga, kata dia, masyarakat percaya kepadanya. Ia pun menyebutkan operator pada UPT Kecamatan Baros yang sudah lama bekerjasama dengannya.

    “Alhamdulillah dipercaya oleh semua masyarakat, inginnya ke ibu semua bikin segala-galanya (Adminduk), katanya kalau ke ibu mah cepat jadi, cepat selesai. Tidak menunggu lama,” terangnya.

    Sedangkan, ia tidak mematok transportasi. Terkadang, kata dia, ada yang memberikan tarif mulai dari Rp100.000. Ada juga yang memberi Rp50.000.

    “Jadi ibu mah bagaimana yang memberi saja, tidak mematok (harga),” pungkasnya.

    Kepala Disdukcapil Kabupaten Serang, Abdullah menyatakan pihaknya secara tegas akan menolak bagi siapa saja yang meminta pelayanan Disdukcapil, tetapi mewakili orang lain.

    “Kita cut, tidak akan diberi peluang kepada mereka (para calo), bagi masyarakat yang mengurus berkas tetapi diwakilkan, harus langsung datang sendiri,” tegasnya.

    Adapun jika oknum tersebut ingin membantu, sifatnya hanya mendampingi. Ia menegaskan, seluruh pelayanan Adminduk tidak dikenakan biaya sepeserpun atau gratis.

    “Semua pelayanan yang kami berikan gratis, tidak berbayar sama sekali. Kecuali pembuatan akte kelahiran, diharuskan membeli materai, cukup satu materai per akte kelahiran,” jelasnya. (MUF)