BANTEN POS

Tag: Kota Serang

  • Raih Penghargaan Organisasi Peduli Disabilitas, Ketua PWKS Singgung Kesetaraan Hak

    Raih Penghargaan Organisasi Peduli Disabilitas, Ketua PWKS Singgung Kesetaraan Hak

    SERANG, BANPOS – Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS) mendapatkan penghargaan dari HIMA PKh Untirta sebagai Organisasi Wartawan yang selalu konsisten dalam mengawal isu-isu disabilitas.

    Atas penghargaan tersebut, Ketua PWKS, Muhammad Tohir mengucapkan terimakasih kepada HIMA PKh Untirta atas penghargaan yang diberikan. Ia berharap hal ini dapat menjadi pemicu dalam mendorong kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas.

    “Semoga penghargaan ini menjadikan kami di PWKS lebih bersemangat dalam menyuarakan hak-hak difabel. Sebab teman-teman difabel juga merupakan warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan hak mereka sebagai warga negara,” kata Tohir.

    Di tempat yang sama, pengurus HIMA PKh Untirta, Muhammad Ridwan memaparkan alasan pemberian penghargaan tersebut kepada PWKS.
    “Dalam satu tahun ini, HIMA PKh Untirta fokus dalam mengawal Raperda disabilitas yang mandek selama berbulan-bulan di provinsi. Dan teman-teman PWKS lah yang ikut membantu kami dalam pengawalan tersebut,” ujarnya kepada wartawan disela-sela acara Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI), Minggu (8/12).

    Ia mengungkapkan rasa terimakasih karena selalu menjadi tempat berdiskusi bagi HIMA PKh Untirta dalam mengkaji isu-isu disabilitas.

    “Tidak hanya sekali atau dua kali kami berdiskusi dengan PWKS, terkait dengan isu-isu disabilitas, hasil diskusi itupun selalu menjadi acuan kami dalam mengkaji isu-isu kota Serang khususnya di provinsi Banten,” katanya

    Ridwan mengatakan, PWKS juga menjadi jembatan antara para pegiat dan penyandang disabilitas untuk dapat menghubungkan aspirasi mereka kepada pemerintah kota Serang.

    “Misalkan pada saat itu kami mempertanyakan terkait dengan guidingblock yang ada di kota serang, lalu teman-teman PWKS membantu mempertanyakan kepada Pemkot Serang. Sehingga kami diundang untuk audiensi langsung kepada pak walikota dan wakil walikota Serang,” ujarnya. (DZH/PBN)

  • Aje Kendor Akui Belum Maksimal dalam 1 Tahun

    Aje Kendor Akui Belum Maksimal dalam 1 Tahun

    SERANG, BANPOS – Janji-janji politik pada satu tahun kepemimpinan Syafrudin dan Subadri di Kota Serang, diakui oleh pasangan dengan tagline Aje Kendor ini, masih belum tertunaikan dengan sempurna.

    Demikian yang disampaikan oleh Walikota Serang, Syafrudin dan Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin saat menjadi pembicara dalam refleksi 1 tahun Aje Kendor yang diadakan oleh Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS), Sabtu (7/12).

    “Ada beberapa hal yang masih terdapat kekurangan, dan ini memang harus dievaluasi oleh seluruhnya, baik oleh mahasiswa, insan pers, maupun DPRD,” ujarnya.

    Pihaknya sendiri berharap, evaluasi dan kontrol terus dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan serta untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah Kota Serang agar tidak melenceng dari visi misi yang ditetapkan.

    “Namun kalau dibilang tidak ada perubahan, tidak mungkin. Contohnya adalah pembangunan jembatan di Pekarungan, kemudian pelebaran jalan di keluar pintu tol agar dapat terlihat lebih baik,” terangnya.

    Walaupun pelebaran jalan itu menggunakan dana provinsi, ia mengklaim hal tersebut berdasarkan komunikasi pihaknya dengan Pemprov Banten.

    Selain itu, ia berbicara tentang penataan PKL di Pasar Lama dan di stadion, yang menurutnya, baru pada kepemimpinannya dapat lebih ditertibkan dan ditata sesuai dengan manfaatnya.
    Mantan Camat Kasemen ini mengatakan, kemacetan di area Pasar Lama juga sudah mulai teratasi.

    “Jika dibilang tidak maksimal memang benar. Ada yang tidak puas, itu adalah hal yang wajar, hal yang biasa,” ujarnya.

    Di tempat yang sama, Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin menyampaikan, kedudukan yang didapatkannya saat ini memang didasarkan pada janji-janji yang telah disampaikan kepada masyarakat.

    “Terkait bagaimana realisasinya, kami menyerahkan penilaiannya kepada masyarakat,” jelas mantan Ketua DPRD Kota Serang tersebut.

    Ia memaparkan beberapa hal yang sudah dilakukan dalam melestarikan kearifan lokal Kota Serang. Mulai dari penamaan taman-taman serta rencana untuk membuat peraturan tentang sehari menggunakan bahasa Jawa Serang (Jaseng).

    Subadri juga menjelaskan soal penataan PKL di Stadion Maulana Yusuf yang menurutnya dalam rangka mengembalikan fungsi stadion dan area sekitarnya sebagai tempat untuk melakukan olahraga bagi masyarakat.

    “Tapi saya sepakat, kami berdua sadar, masih belum maksimal, belum memberikan yang terbaik. Namun kami secara berangkulan, bersama-sama, kami pelan-pelan mencoba menunaikan janji-janji tersebut,” tegasnya.

    Dalam sambutannya, Ketua PWKS, Muhammad Tohir menyampaikan, kegiatan ini adalah dalam rangka mengulas bagaimana langkah-langkah pembangunan yang telah dilakukan selama satu tahun kepemimpinan Syafrudin-Subadri, serta memberikan informasi kepada masyarakat terkait apa saja yang sudah dikerjakan. (PBN)

  • Refleksi 1 Tahun Aje Kendor, Diskominfo Andalkan Pembangunan Infrastruktur

    Refleksi 1 Tahun Aje Kendor, Diskominfo Andalkan Pembangunan Infrastruktur

    SERANG, BANPOS – Kota Serang berencana untuk menambah CCTV di 12 titik pada tahun 2020. Beberapa area yang direncanakan tersebut terletak di titik-titik ruang publik, seperti taman, pasar dan jalan raya.

    Demikian yang diucapkan oleh Kepala Diskominfo Kota Serang, Hari W. Pamungkas saat menjadi keynote speaker dalam acara Refleksi Satu Tahun Aje Kendor yang dilaksanakan oleh Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS), Sabtu (7/12).

    “Ini adalah pembangunan infrastruktur teknologi dan informasi yang dilakukan dalam rangka mendukung Kota Serang menuju Smart City,” ujar Hari.

    Ia mengatakan, saat ini sudah dipasang beberapa CCTV, baik di kantor OPD maupun di kecamatan. Selain itu juga terdapat CCTV di terowongan Trondol yang dalam rangka memantau titik kemacetan.

    “Jadi jika ada kemacetan, Dinas Perhubungan (Dishub) dapat segera melakukan tindakan penguraian,” jelasnya.

    Ia mengatakan, tuntutan untuk menjadi Smart City merupakan hal yang wajar, dikarenakan saat ini sudah memasuki revolusi 4.0 dimana beberapa tahapannya adalah kecerdasan buatan dan menuntut seluruh elemen masyarakat untuk beradaptasi dan menyikapinya.

    “Revolusi 4.0 itu menuntut pemda untuk bertransformasi dari era manual menuju era digital untuk menjawab isu strategis yang ada di perkotaan,” papar Hari.

    Kemacetan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, SDM adalah isu strategis pembangunan di Kota Serang. Dan dijawab dalam dua misi Aje Kendor yaitu misi kedua dan keempat yang didukung oleh Diskominfo.

    “Untuk hal tersebut, telah dibangun infrastruktur internet di seluruh OPD hingga di tingkat kelurahan,”, terangnya.

    Selain itu juga, telah dibentuk 44 aplikasi dalam rangka mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik.
    “Untuk kami ada aplikasi Rabeg dan juga Kota Serang Siaga 112,” tandasnya. (PBN)

  • Walikota Sebut PKH Belum Efektif Entaskan Kemiskinan

    Walikota Sebut PKH Belum Efektif Entaskan Kemiskinan

    SERANG, BANPOS – Dalam penyaluran bantuan PKH yang dihadiri oleh DPR dan Kemensos, Walikota Serang menyatakan, efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Serang masih belum terlihat.

    Pernyataan tersebut sesuai dengan data yang dimiliki BPS, dimana dalam rentang tahun 2013 – 2018, rata-rata presentase angka kemiskinan di Kota Serang adalah sebesar 5,70 persen, dengan penurunan hanya sebesar 9,8 persen saja.

    Sebagaimana diketahui, pendataan PKH saat ini mulai terus dimutakhirkan, bahkan di beberapa tempat seperti Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, dilakukan stikerisasi, yaitu penyemprotan tanda di rumah penerima PKH. Stikerisasi ini berdampak terhadap mundurnya beberapa penerima PKH yang sudah dalam kategori mampu.

    Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, mengatakan bahwa pihaknya beserta Kemensos RI menyalurkan langsung PKH ini agar program yang diperuntukkan bagi keluarga pra sejahtera, dapat tepat sasaran.

    “Kami sebagai Komisi VIII ingin memastikan program penerima manfaat itu berjalan dengan baik. Dan pak walikota (Syafrudin, red) memang benar-benar mengawasi,” ujarnya di sela-sela acara, Jumat (6/12).

    Sebagai mitra Kemensos RI, pihaknya sangat mengapresiasi komitmen yang diperlihatkan oleh Kemensos, dalam memastikan bahwa PKH tersalurkan dengan tepat.
    “Sebagai Komisi VIII, saya sangat mengapresiasi komitmen Kemensos dari segi anggaran, pengawasan, maupun dari komunikasinya. Intinya, rekanan kami sebagai Komisi VIII akan terus berjalan dengan baik,” katanya.

    Namun, ia mengaku bahwa program PKH ini masih belum bisa menjangkau seluruh masyarakat pra sejahtera di Indonesia. Sebab, berdasarkan data yang dimiliki, hanya 10 juta masyarakat pra sejahtera yang dapat terjangkau dari 20 juta masyarakat.

    “Jadi memang kalau sekaligus tidak mungkin. Tapi nanti, untuk masyarakat yang telah menerima bantuan sebelumnya, akan disetop terlebih dahulu, dan diganti dengan mereka yang belum sempat mendapatkannya,” tuturnya.

    Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa PKH ini akan diarahkan untuk menjadi program pemberdayaan. Dimana masyarakat penerima manfaatnya, dapat terlepas dari dari ketergantungan bantuan.

    “Yah seminimalnya, masyarakat tidak lagi tangannya berada di bawah meskipun belum bisa tangannya di atas. Setidaknya mereka tidak tergantung dengan bantuan lagi, lebih berdaya,” tegasnya.

    Walikota Serang, Syafrudin, berterimakasih atas perhatian yang diberikan oleh Komisi VIII dan Kemensos RI kepada masyarakat Kota Serang.

    “Saya haturkan terimakasih kepada Komisi VIII DPR RI dan Kemensos RI. Seperti yang saya katakan tadi, apabila masyarakat sudah terlepas dari kemiskinan, maka dapat dipastikan kualitas SDM pun akan jauh lebih baik,” ujarnya.

    Saat ditanya apakah PKH ini dapat membantu mengentaskan kemiskinan, Syafrudin mengaku tidak. Namun, ia mengatakan bahwa dirinya sepakat dengan yang dituturkan oleh Yandri Susanto.

    “Jadi seperti yang disebutkan oleh pak Ketua Komisi VIII, setidaknya masyarakat jadi tidak meminta lagi. Minimal tangan mereka tidak di bawah terus,” tandasnya.

    Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kemensos RI, M.O. Royani, mengatakan bahwa pihaknya juga telah menambah anggaran untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan.

    “Kalau untuk penanganan fakir miskin, sudah ada PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Namun memang pemerintah dan Komisi VIII menambahkan anggaran. Jadi mereka yang rawan kemiskinan pun bisa mendapatkan bantuan,” jelasnya. (DZH)

  • Pegiat dan Penyandang Disabilitas Aksi Longmarch, Sweeping Guiding Block

    Pegiat dan Penyandang Disabilitas Aksi Longmarch, Sweeping Guiding Block

    SERANG, BANPOS – Gabungan pegiat dan penyandang disabilitas di Kota Serang melakukan aksi unjuk rasa untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional.

    Dalam aksi tersebut, mereka melakukan aksi unjuk rasa sekaligus sweeping kendaraan yang parkir dan pedagang yang berjualan di atas guiding block, sepanjang jalan menuju Alun-alun Kota Serang.

    Terpantau, beberapa kali massa aksi berhenti untuk memberitahukan kepada masyarakat yang memarkir kendaraannya di atas guiding block, agar segera memindahkan kendaraannya.

    Mayoritas dari masyarakat pun segera memindahkan kendaraannya seusai diberitahu oleh massa aksi.

    Selain orasi dan sweeping guiding block, mereka juga melakukan pantomim yang dilakukan oleh massa aksi dari Gerakan untuk Kesejahteraan Tuli Indonesia (Gerkatin).

    Koordinator aksi, Gilang Septian Pratama, mengatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh pihaknya merupakan langkah sosialisasi, agar masyarakat Kota Serang dapat menciptakan lingkungan yang ramah disabilitas.

    “Karena yang kami lihat hari ini adalah masyarakat Kota Serang masih kurang perduli terhadap eksistensi warga penyandang disabilitas,” ujarnya saat diwawancara oleh awak media, Rabu (4/12).

    Menurutnya, hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui bahwa jalur kuning atau guiding block yang ada di trotoar jalan, merupakan pemandu jalan bagi penyandang tunanetra.

    “Sepanjang kami melakukan longmarch hingga alun-alun, kami menemukan banyak sekali kendaraan bermotor yang parkir di atas guiding block. Tentu ini berbahaya bagi penyandang tunanetra,” tuturnya.

    Selain itu, ia juga mengatakan bahwa terdapat bangunan yang justru dibangun di atas trotoar jalan. Sehingga, tidak ada ruang bagi pejalan kaki, bahkan penyandang disabilitas, untuk berjalan.

    “Selain itu, ada juga di depan Ramayana Kota Serang, guiding block yang di atasnya melintang tangga dan kerangka JPO. Kami pun bisa saja kepentok kerangka ini,” tegasnya.

    Namun ia mengaku sangat mengapresiasi masyarakat Kota Serang, yang masih menerima aksi yang dilakukan oleh teman-teman disabilitas.

    “Banyak dari orang yang parkir di atas guiding block maupun yang berjualan di atasnya, meminta maaf dan langsung memindahkan motornya dari sana. Ini membuktikan bahwa sebenarnya mereka peduli, namun kurang sosialisasi,” terangnya.

    Oleh karena itu, ia meminta kepada Pemkot Serang maupun Pemprov Banten, agar dapat lebih gencar melakukan sosialisasi untuk menciptakan lingkungan yang ramah disabilitas.

    “Tentu kami tidak hanya menuntut, kami pun siap untuk bersinergi dengan pemerintah agar bagaimana Kota Serang ini dapat menjadi kota yang ramah disabilitas,” ujarnya.

    Sementara itu, salah satu penyandang tunarungu, Jajang, dalam orasi menggunakan bahasa isyaratnya mengaku bahwa saat ini penyandang disabilitas masih kurang diperhatikan.

    “Saya harap pemerintah dapat memperhatikan penyandang disabilitas di Kota Serang secara penuh,” jelasnya melalui penerjemah bahasa isyarat. (DZH)

  • Baru Diresmikan, RSUD Kota Serang Sudah Buat Warga Geram

    Baru Diresmikan, RSUD Kota Serang Sudah Buat Warga Geram

    SERANG, BANPOS – Baru saja RSUD Kota Serang di launching oleh Pemkot Serang, sudah membuat masyarakat geram. Pasalnya, program yang dilakukan oleh RSUD yaitu berobat gratis selama satu hari, ternyata hanya berjalan hingga Walikota dan Wakil Walikota Serang pulang dari acara.

    Hal ini pun membuat Akbar, salah satu masyarakat yang membawa anaknya yang terkena setip untuk berobat gratis, menjadi geram. Ia mengaku datang ke RSUD Kota Serang setelah mendengar adanya pengobatan gratis disana.

    “Saya datang kesini karena kondisi anak saya yang sedang setip, kejang-kejang. Ternyata setelah datang kesini, kegiatan berobat gratis itu hanya setengah hari saja,” ujarnya kepada awak media, Selasa (3/12).

    Pada awalnya, ia mengaku bahwa dirinya ditolak untuk melakukan pengobatan. Namun beberapa kemudian, dirinya dipersilahkan untuk IGD, namun harus membayar karena masa berobat gratisnya sudah lewat.

    “Kata orang RSUDnya, saya kalau mau lanjut berobatnya itu harus bayar. Karena memang sudah lewat dari masa pengobatan gratisnya. Dia bilang batasnya itu hanya setengah hari, lewat dari situ masuknya ke umum. Saya jadi bingung,” katanya.

    Sementara, ia mengatakan bahwa besaran biaya yang diminta oleh pihak RSUD Kota Serang, yaitu sebesar Rp50 ribu. Namun, itu hanya untuk konsultasi saja.

    “Besaran bayaran yang diminta itu sebesar Rp50 ribu. Dan itu hanya untuk biaya konsultasi saja. Kalau berobat saya kurang tahu. Termasuk juga mengenai obat-obatan yang akan diberikan. Yang pasti untuk konsultasi itu harus bayar Rp50 ribu,” terangnya.

    Ia pun mengaku kecewa dengan pelayanan RSUD Kota Serang. Karena, ia merasa dibohongi dengan adanya kabar bahwa pengobatan gratis dilaksanakan selama satu hari. Ia pun berharap kedepannya tidak terjadi hal yang sama.

    “Yah mungkin buat kedepannya, jangan sampai terulang kembali kejadian seperti ini. Semoga hanya saya saja yang mengalami kejadian buruk ini. Kalau seperti ini tentu saya sangat kecewa. Lebih baik saya bawa anak saya ke RS Hermina atau RS Sari Asih,” tegasnya.

    Sementara itu, salah satu staf RSUD Kota Serang yang berjaga mengatakan bahwa kegiatan berobat gratis yang dilakukan bukanlah berobat seperti yang masyarakat fikirkan. Karena menurutnya, kegiatan ini hanyalah skrining tumbuh kembang saja.

    “Sebenarnya kami tidak sedang mengadakan pengobatan gratis, tapi skrining tumbuh kembang. Jadi bukan ada keluhan apa, trus berobat,” ujarnya yang tidak menyebutkan namanya.

    Selain itu, ia mengatakan bahwa untuk skrining tumbuh kembang anak, hanya memiliki kuota sebanyak 20 orang saja.

    “Jadi kami ini sudah ditarget, untuk skrining anak itu hanya sampai 20 anak saja. Jadi setelah itu, sudah tidak menerima lagi. Dan dokter-dokter pun sudah pada pulang,” tandasnya.

    Saat awak media mencoba untuk melakukan konfirmasi kepada Dirut RSUD Kota Serang, Tedja Ratri, baik pesan Whatsapp maupun telepon seluler tidak mendapatkan jawaban.

    Begitu pula dengan kepada Dinkes Kota Serang, M. Ikbal. Saat dihubungi, ia juga tidak merespon telepon seluler yang dilakukan hingga berita ini diterbitkan. (DZH)

  • Dikukuhkan, GOW Kota Serang Diajak Kolaborasi Dalam Pembangunan

    Dikukuhkan, GOW Kota Serang Diajak Kolaborasi Dalam Pembangunan

    SERANG, BANPOS – Pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Serang periode 2019-2020 resmi dikukuhkan oleh Walikota Serang, Syafrudin. Menurut dia, GOW merupakan wadah bagi para wanita-wanita hebat, untuk berkolaborasi dalan mengawal pembangunan.

    “Gabungan dari beberapa organisasi wanita. GOW ini diisi oleh Wanita-wanita hebat, unsur TNI, Polri, PNS. Ada juga organisasi masyarakat lainnya yang tergabung dalam organisasi kewanitaan,” ujar Syafrudin di salah satu hotel di Kota Serang, Jumat (29/11).

    Menurut Syafrudin, banyak hal yang dapat dilakukan oleh pengurus GOW ini. Baik dalam mengakomodir harapan masyarakat maupun harapan dari pemerintah.

    “Seperti pemberdayaan perempuan, ini masih diperlukan. Lalu terkait P2WKSS. Kemudian di Kota Serang masih banyak masalah persampahan. Harus ada sentuhan dari GOW, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat,” ucapnya.

    Lebih rinci, Syafrudin mengatakan bahwa saat ini, banyak dari ibu-ibu di Kota Serang yang memiliki kesadaran yang rendah untuk tidak membuang sampah sembarangan.

    “Kalau tidak tersentuh maka akan kebablasan. Yang paling banyak membuang sampah itu adalah ibu-ibu, pemberian pengertian kepada masyarakat ini penting sekali,” lanjutnya.

    Syafrudin pun mengapresiasi kepengurusan GOW periode sebelumnya. Karena hasil dari sepak terjang mereka selama tiga tahun, dapat menghasilkan suatu yang baik bagi masyarakat.

    “Untuk pengurus lama, mohon bimbingannya bagi pengurus baru. Kepada pengurus yang baru, semoga bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat Kota Serang dan Pemkot Serang,” tandasnya. (DZH)

  • 128 RTLH di Kota Serang Dapat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

    128 RTLH di Kota Serang Dapat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

    SERANG , BANPOS – Sebanyak 128 rumah tidak layak huni (RTLH) mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang disalurkan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Serang.

    Demikian yang terungkap dalam sosialisasi bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) sekaligus penyerahan kunci secara simbolis kepada penerima bantuan stimulan perumahan swadaya, yang digelar di salah satu hotel di Kota Serang, Kamis (28/11/2019).

    Walikota Serang Syafrudin dalam sambutannya merasa bangga dan senang atas bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui satker tersebut.

    “Pemkot menerima bantuan untuk stimulan 128 unit. Jadi ini merupakan penghargaan yang sangat luar biasa mendapat bantuan,” kata Syafrudin.

    Syafrudin juga sempat mengunjungi rumah yang menerima bantuan di Kampung Lamaran, Kelurahan Bendung, Kecamtan Kasemen. Ia mengatakan jika bantuan berupa yang tunai sebesar Rp17,5 juta tersebut digunakan untuk pembangunan rumah. Dari yang sebelumnya rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi layak huni.

    “Sebenarnya kan ini kalau uang Rp17,5 juta itu tidak cukup untuk membangun rumah. Tapi, alhamdulillah, dengan semangat gotong royong. Akhirnya rumah dapat terbangun,” kata Syafrudin seraya berharap kedepan di Kota Serang tidak ada lagi RTLH di Kota Serang.

    Selain itu, Syafrudin juga mengintruksikan kepada Lurah Bendung di tahun 2020 mendatang untuk membangun fasilitas MCK di lokasi yang dikenal dengan sebutan kampung dolbon tersebut.

    “Pak lurah, tolong tahun depan dibangun 5 MCK disini, biar warga sini tidak dolbon lagi,” katanya.

    Sementara itu, Satker Perumahan Banten pada KemenPUPR, Tatang Supriyatna menyampaikan jika bantuan uang sebesar Rp17,5 juta per unit rumah tersebut masing-masing digunakan untuk bahan bangunan Rp15 juta dan Rp2,5 juta untuk upah kerja/petukang.

    “Pada 2020 mendatang Kota Serang mendapatkan kuota program BSPS sebanyak 150 unit rumah serta tambahan dari dana alokasi khusus sebanyak 62 unit,” katanya.

    Diketahui, sebanyak 128 rumah yang mendapatkan bantuan tersebut tersebar di lima kelurahan pada empat kecamatan. Di Kelurahan pancalaksana sebanyak 25 rumah, Kelurahan Bendung 25 rumah, Kelurahan Banten Banten 56 rumah, Kelurahan Kalodran 13 rumah dan Kelurahan Kaligandu 9. (AZM)

  • Lomba Gobak Sodor Meriahkan Peringatan Hari Guru di Kota Serang

    Lomba Gobak Sodor Meriahkan Peringatan Hari Guru di Kota Serang

    Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, saat bermain gobak sodor dalam peringatan hari guru, Sabtu (23/11)
    Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, saat bermain gobak sodor dalam peringatan hari guru, Sabtu (23/11)

    SERANG, BANPOS – Ada yang berbeda dalam rangkaian peringatan hari guru di Kota Serang. Pasalnya, selain diisi dengan senam bersama guru se-Kota Serang, juga diisi dengan lomba gobak sodor antar guru.

    Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, pun turut meramaikan lomba permainan tradisional itu. Terlihat sesekali Subadri ‘menggocek’ lawannya. Bahkan, ia juga sempat tersungkur ke tanah karena terkena oleh lawan tanding.

    “Ini merupakan upaya kita dalam melestarikan permainan tradisional yang saat ini sudah jarang sekali dilakukan. Makanya, kami selaku pemerintah mencoba untuk menunjukkan bahwa permainan ini masih eksis loh,” ujar Subadri kepada awak media, Sabtu (23/11).

    Sementara itu, Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) pada Dindikbud Kota Serang, Zeka Bachdi, mengatakan pihaknya sengaja mengadakan perlombaan gobak sodor ini, sebagai bentuk implementasi visi Kota Serang.

    “Dalam visi Kota Serang itu bagaimana menjadikan Kota Serang berdaya dan berbudaya. Jadi permainan-permainan budaya seperti gobak sodor ini, ya harus digalakkan,” katanya.

    Selain itu, ia mengaku bahwa diadakannya perlombaan ini karena kondisi guru yang selama seminggu selalu mengajar, sehingga butuh diberikan kegiatan yang sifatnya bersenang-senang.

    “Jadi memang ini juga sebagai bentuk having fun dari kami untuk guru-guru. Supaya mereka lebih baik dalam mengajar, tentu perlu yang namanya refreshing. Dan inilah yang kami bisa berikan,” tandasnya. (DZH)

  • Cuma Rp912 Juta, Paket Hemat Rumdin Aje Kendor

    Cuma Rp912 Juta, Paket Hemat Rumdin Aje Kendor

    Ilustrasi

    SERANG, BANPOS – Berdasarkan rancangan APBD 2020 yang diajukan oleh Pemkot Serang, tercatat anggaran rehabilitasi untuk rumah dinas kepala dan wakil kepala daerah sebesar Rp912 juta.

    Namun, seperti diketahui, untuk Kota Serang masih belum memiliki rumah jabatan untuk walikota dan wakil walikota. Dan dalam APBD 2020 tidak diajukan untuk pembangunan rumah dinas yang besar kemungkinan memakan biaya lebih besar.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Wachyu Budi Kristiawan, menyatakan, ketiadaan rumah jabatan tersebut sudah terantisipasi dalam Permendagri No. 33 tahu 2019 tentang penyusunan APBD 2020.

    Sedangkan dalam PP 109/2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan rumah jabatan.

    “Jadi kalau pemda belum punya rumah jabatan, maka bisa sewa,” ujar Wachyu melalui pesan singkat kepada awak media, Kamis (21/11).

    Adapun untuk penyewaan rumah jabatan tersebut, untuk Pemda Kota Serang bisa menyewa rumah pribadi Walikota dan Wakil Walikota Serang.

    “Jadi dalam alokasi rehabilitasi juga bisa untuk belanja sewa. Bisa juga untuk menyewa rumah pak Syafrudin dan rumah pak Subadri, karena harus atas nama pribadi,” jelasnya.

    Sedangkan, walaupun nanti ada anggaran rehabilitasi dan sewa, rumah tersebut tidak tercatat sebagai aset daerah.

    “Perlakuan akuntansinya hanya sebagai belanja sewa bukan belanja modal,” paparnya.

    Ia mengarahkan, untuk lebih memperjelas dapat menghubungi ke Sekretariat Daerah sebagai pengusul dan pengelola anggaran.

    Ketika dicoba hubungi, Asda III Kota Serang Bidang Umum, Komarudin, menyatakan, saat ini masih mempertimbangkan terkait pembangunan rumah jabatan bagi walikota dan wakil walikota.

    “Tapi untuk itu, harus melalui proses appraisal dulu,” ujarnya.

    Ia mengatakan, untuk tahun 2020, belum ada pengajuan pembangunan tersebut.
    “Kita lagi minta bantuan appraisal dulu, jadi belum ada nilainya,” tandasnya.

    Wakil Walikota Serang, Subdri Ushuludin, membenarkan bahwa rumah dinas saat ini masih menggunakan sistem sewa. Hal ini dikarenakan Pemkot Serang masih belum mampu untuk melakukan pengadaan rumah dinas.

    “Kan itumah amanah kepala daerah agar mendapatkan rumah dinas. Karena Pemkot Serang belum bisa mengadakan rumah dinas, maka disewakan atau dikasih tunjangan perumahan,” ujarnya.

    Menurutnya, dalam hal penentuan besaran anggaran sewa rumah dinas, Pemkot Serang menggunakan jasa appraisal dan disesuaikan dengan standar satuan harga (SSH).

    “Acuannya jadi mengikuti SSH. Kalau berbicara kapan akan ada rumah dinas, itu masih dipikir-pikir dulu kedepannya,” tandas Subadri. (DZH/AZM)