Tag: Kota Serang

Walikota Serang Digugat Ahli Waris Lahan SD Cilampang

SDN Cilampang Kota Serang (Google)

SERANG, BANPOS – Sekolah Dasar (SD) Instruksi Presiden (Inpres) Negeri Cilampang, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang Banten yang sudah beroperasi sejak tahun 1979, diketahui berdiri di atas lahan yang bukan milik Pemerintah kota (Pemkot) Serang. SD yang dibangun pada tahun 1978 ini, yang pada saat itu masih di bawah naungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, kini digugat oleh Ruslan bin Sirad, sebagai ahli waris lahan.

Didampingi oleh pengacara dari Lembaga Badan Hukum (LBH) Jaya Perkasa, Ruslan bin Sirad membawa kasus ke Pengadilan Negeri Serang. Jalan itu ditempuh olehnya, sebab hingga saat ini Pemkot Serang atau pengguna lahan dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang, dinilai tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan lahan tersebut.

“Kami ke sini ingin membuktikan bahwa lahan yang digunakan oleh SD Cilampang ini bukan milik Pemerintah, melainkan milik ahli waris,” ungkap Hernanto Purnama, LBH Jaya Perkasa, saat akan mengikuti tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Serang, Rabu (20/11).

Diketahui, Ruslan mengajukan gugatan bentuk perbuatan melawan hukum kepada masing-masing tergugat I Walikota Serang, tergugat II Dindikbud Kota Serang, turut tergugat I Bupati Serang, turut tergugat II Dindikbud Kabupaten Serang. Dalam gugatannya, ia meminta agar lahan yang merupakan sebidang tanah seluas 2320 meter persegi dikembalikan kepada ahli waris.

“Kalaupun memang tidak dikembalikan, bagaimana caranya hak ahli waris ini kembali. Bisa ganti rugi atau relokasi, atau bisa juga Pemda kota serang menyewa kepada ahli waris,” ujarnya.

Sebelumnya, ia menjelaskan bahwa tergugat Walikota Serang, atas pelimpahan aset dan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Serang yang juga sebagai turut tergugat I ke Pemkot Serang berdasarkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2007, tentang pembentukan Kota Serang serta Berita Acara tentang penyerahan aset milik pemerintah kabupaten Serang kepada pemerintah kota Serang.

“Pengakuan Hak milik tanah yang diakui oleh Pemerintah kota Serang, sedangkan tanah tersebut sebetulnya masih milik ahli waris. Kami sudah menelusuri hingga ke Pemerintah Jawa Barat, dimana mereka mengakui bahwa lahan tersebut memang masih milik ahli waris yang dipakai untuk kepentingan umum,” terangnya.

Hari ini, lanjut dia, tahap pemeriksaan perkara awal dan akan dilanjutkan pada tanggal 27 November mendatang. Sidang tidak dapat dilanjutkan, mengingat ada beberapa pihak yang tidak memenuhi persidangan. Hadir dalam kesempatan tersebut pihak Dindikbud Kota Serang.

“Kami sudah menelusuri kebenerannya, kami menemukan adanya penyimpangan dan ditelusuri sampai ke Pemda Jawa Barat. Terakhir, kami mencoba ke aset Provinsi Banten dan kota serta kabupaten Serang. Mereka mengakui bahwa tidak hanya tanah tersebut saja yang tidak diurus oleh pemerintah,” jelasnya.

Pihaknya menginginkan adanya pertanggungjawaban dari baik Walikota Serang maupun Bupati Serang. Sebab, kata dia, hal seperti ini tidak boleh dibiarkan. Mengingat hal tersebut dapat merugikan baik materiil maupun inmateriil dari ahli waris atas kelalaian pemerintah dalam menyelesaikan persoalan lahan tersebut.

“Kami mengacu kepada Inpres sebagai dasar berdirinya sekolah. Dalam hal ini, pendirian gedung sekolah diatas tanah milik orang tua Penggugat
SIRAD (alm) bin JAMAR (alm) tidak dibangun secara serta merta, ada proses yang harus dilalui sebelum SD Inpres Cilampang di bangun,” katanya seraya menegaskan hal itu berdasarkan Pasal 4 Lampiran Instruksi Presiden (inpres) Nomor 3 Tahun 1977 Tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar.

Peraturan tersebut berbunyi ‘Penentuan lokasi gedung sekolah dalam masing – masing daerah tingkat II di tetapkan oleh Bupati/Walikotamadya setelah berkonsultasi dengan kepala kantor Departemen Pendidikan dan Kedayaan Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan’.

“Dari Inpres tersebut, sangat jelas bahwa ada keterlibatan langsung dari Bupati Serang dan Dindikbud Kabupaten dalam menentukan pembangunan SD Inpres Cilampang yang dibangun diatas tanah milik orang tua Penggugat,” tandasnya. (MUF)

21 November 2019
Hari Ini, Puspemkot Serang Akan Ada Gempa Dan Kebakaran (Simulasi Bencana BPBD Kota Serang)

Anggota BPBD Kota Serang saat menyiapkan gladi simulasi bencana di Puspemkot Serang. (BantenPos)

SERANG, BANPOS – BPBD Kota Serang hari ini akan menggelar simulasi bencana dalam rangka menghadapi kejadian-kejadian tak terduga. Hal ini dikarenakan Kota Serang dalam kesiap siagaan bencana, masih sangat kurang. Selain itu berdasarkan data dari BMKG, dalam kurun waktu 4 bulan kedepan akan terjadi cuaca ekstrem.

“Kemarin sudah dibuktikan pada 13 November, Kota Serang kalau dikatakan belum siaga, ya memang tidak siaga. Karena memang sebelumnya kemarau panjang, dan tiba-tiba hujan. Itu juga menjadi evaluasi bagi kami, agar dapat lebih siap lagi,” ujar Kasi Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kota Serang, Eva Hasanah, saat ditemui di Puspemkot Serang, Rabu (20/11).

Ia mengatakan, dalam kegiatan ini akan melibatkan sebanyak 15 elemen. Baik dari TNI, Polri, OPD pengarah, Dishub, PMI, Basarnas, hingga komunitas relawan kebencanaan. Menurutnya, peserta yang terlibat akan mencapai 150 orang.

“Dengan adanya gladi simulasi ini, mudah-mudahan seluruh unsur relawan maupun siapapun yang berkecimpung dalam bidang penanganan kebencanaan, dapat terintegrasi dalam kegiatan ini,” jelasnya.

Untuk simulasinya sendiri, Eva mengatakan akan melakukan simulasi gempa bumi, kebakaran, dan beberapa bencana lainnya.

“Kan dampak dari gempa itu biasanya ada konsleting listrik dan dapat terjadi kebakaran. Jadi nanti apa yang harus dilakukan, itu akan kita simulasikan. Kebetulan di Puspemkot ini juga tiga lantai, jadi nanti ada simulasi penyelamatan vertikal dari teman-teman Vertical Rescue Indonesia,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Eva mengaku bencana puting beliung yang terjadi beberapa hari yang lalu, di luar Kajian Resiko Bencana (KRB) yang telah disusun. Karena dalam KRB yang telah disusun, hanya Kecamatan Kasemen dan sebagian Walantaka yang berpotensi terjadi puting beliung.

“Puting beliung biasanya berasal dari cuaca ekstrem daerah laut. Maka yang biasa terkena itu adalah daerah Kasemen sampai ke Walantaka sana,” terangnya.

Sehingga, terjadinya puting beliung di Kecamatan Cipocok Jaya di luar dugaan dari BPBD Kota Serang.

“Puting beliung kemarin yang melanda Kecamatan Cipocok itu benar-benar suatu hal yang sangat tidak diduga berdasarkan kajian kami. Karena dalam KRB pun Kecamatan Cipocok Jaya tidak masuk dalam potensi puting beliung,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, mengapresiasi kegiatan yang akan dilakukan oleh BPBD Kota Serang.

“Itu program bagus untuk memperkenalkan penanganan dini untuk menghadapi musibah yang ada. Adanya simulasi itu sesuai dengan UU dan PP. Maka saya selaku Wakil Walikota Serang sangat menyambut baik program dari BPBD,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya.

Ia pun berharap dengan adanya simulasi ini, mampu menjadikan masyarakat jadi lebih siaga dalam menghadapi bencana.

“Harapannya dengan adanya simulasi penanganan dini itu, tentu semua masyarakat Kota Serang tahu dan paham kalau ada musibah itu harus seperti apa, langkahnya bagaimana. Jangan panik,” tandasnya. (DZH)

21 November 2019
Wakil Walikota Serang Kunjungi Bazar Disabilitas, Nyatakan Siap Untuk Sukseskan Peringatan HDI

Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, saat mengunjungi bazar disabilitas yang digelar oleh Hima PKh Untirta, Rabu (20/11).

SERANG, BANPOS – Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, secara mendadak mengunjungi bazar yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Khusus (PKh) Untirta di kampus Untirta Ciwaru. Bazar ini diadakan dalam rangka menyambut Hari Disabilitas Internasional (HDI).

Pantauan di lokasi, Subadri menghampiri setiap stand mahasiswa PKh yang ada di sana. Ia terlihat berbincang-bincang mengenai produk yang dijual di stand tersebut. Tak lupa, Subadri pun membeli produk yang dijajakkan.

“Saya sangat mengapresiasi, senang, bersyukur dan kagum dengan semangat yang ditunjukkan oleh teman-teman disabilitas dan para pegiat disabilitas ini. Dengan hal ini mereka menunjukkan bahwa mereka itu sama dengan masyarakat pada umumnya,” ujar Subadri seusai mengunjungi bazar itu, Rabu (20/11).

Ia mengatakan, Pemkot Serang sangat mendukung segala upaya dan langkah dari penyandang disabilitas serta pegiat disabilitas, dalam memperjuangkan hak mereka di Kota Serang.

“Jujur, saya datang kesini karena mendapat informasi bahwa teman-teman disabilitas sedang membuka bazar untuk menghadapi HDI. Karena saking senangnya dengan perjuangan mereka, saya ikut hadir kesini sekadar memberi semangat dan meramaikan,” ucapnya.

Menurut Subadri, dengan melihat semangat yang ditunjukkan oleh mereka, Pemkot Serang akan ikut terlibat dalam perayaan HDI yang akan dilaksanakan pada 8 Desember mendatang.

“Ini kan rangkaian Hari Disabilitas, nanti mungkin akan ada rangkaian kegiatan lainnya. InsyaAllah dalam puncak acaranya, kami dari Pemkot Serang siap untuk berjalan bersama dengan teman-teman disabilitas,” tegasnya.

Sementara itu, pembina Hima PKh Untirta, Toni Yudha Pratama, mengatakan bahwa bazar ini merupakan salah satu ujian dari mata kuliah kewirausahaan. Namun, juga sebagai rangkaian dalam memperingati HDI.

“Selain daripada tugas ujian akhir semester, bazar ini juga merupakan salah satu rangkaian acara dari kami dalam menyambut HDI. Puncaknya nanti akan dilaksanakan pada tanggal 8 Desember,” katanya.

Ia mengaku produk yang dijual oleh mahasiswa PKh ini merupakan hasil kolaborasi antara pihaknya dengan Sekolah Khusus (SKh) yang ada di Kota Serang.

“Dalam bazar ini, para mahasiswa menjual produk-produk yang merupakan hasil kolaborasi antara Pkh Untirta dengan Skh yang ada di kota Serang ini,” tuturnya.

Ia pun berharap, dengan adanya dukungan dari Pemkot Serang, Hima PKh dapat mengawal jalannya pembangunan Kota Serang yang ramah disabilitas.

“Harapan besar kami adalah kota Serang menjadi kota yang ramah disabilitas, bisa menerima keberagaman. Karena mereka (disabilitas) harus difasilitasi, dan mereka juga merupakan masyarakat Kota Serang,” tandasnya. (DZH)

20 November 2019
OTT Disdukcapil, Inspektorat Mulai Lakukan Pemanggilan

Ilustrasi OTT (Istimewa)

SERANG, BANPOS – Buntut adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Polres Serang Kota di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Serang, Inspektorat Kota Serang memanggil seluruh jajaran Disdukcapil untuk dimintai keterangan. Pemanggilan dilakukan untuk mendalami dugaan praktik pungli yang terjadi dalam proses pembuatan e-KTP tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh Inspektur Kota Serang, Yudi Suryadi kepada BANPOS, Senin (18/11). Menurutnya, semua pejabat setingkat eselon III di Disdukcapil dipanggil untuk dimintai keterangan.
“Hari ini (kemarin) sudah melakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan. Namun pemanggilan ini secara kelembagaan, jadi semua bidang kami panggil untuk dimintai keterangan,” katanya melalui sambungan telepon, Senin (18/11).

Menurutnya, saat ini pihak inspektorat masih dalam proses pendalaman informasi. Karena, info yang ada masih sebatas isu yang simpang siur.

“Kami saat ini masih dalam tahap pendalaman informasi. Karena sebetulnya kami dari inspektorat itu sudah selalu melakukan penekanan dalam setiap apel agar tidak ada tindakan seperti ini,” jelasnya.

Saat ditanya apakah ada dugaan keterlibatan ASN dalam pungli e-KTP yang terjadi, Yudi mengatakan bahwa itu merupakan kewenangan pihak penyidik untuk menjawabnya.

“Ya kalau itukan penyidik yang berhak memutuskan siapa yang terlibat. Jadi kami hanya menunggu hasilnya saja,” tuturnya.

Mengenai sanksi, ia mengaku akan menunggu keputusan dari aparat penegak hukum. Namun menurut Yudi, apabila aparat penegak hukum melimpahkan kasus ini kepada inspektorat, maka pihaknya akan segera memberikan rekomendasi sanksi kepada Walikota, sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

“Sanksi kami menunggu dari aparat penegak hukum. Jadi kami menunggu, apakah nanti akan diserahkan kepada inspektorat (sanksinya). Kalau itu PNS, kami akan berikan rekomendasi kepada Walikota melalui BKPSDM,” terangnya.

Sementara itu, BANPOS mencoba untuk melakukan konfirmasi kepada Disdukcapil Kota Serang. BANPOS mencari Sekretaris Disdukcapil Kota Serang, Arif Rahman Hakim, namun berdasarkan keterangan, ia sedang berada di Bandung untuk melakukan evaluasi.

Selanjutnya, BANPOS berusaha mengkonfirmasi Kabid Kependudukan pada Disdukcapil Kota Serang, Iis Nurbaeni, selaku pihak yang membidangi pembuatan e-KTP. Namun, berdasarkan informasi dari pegawai Disdukcapil lainnya, Iis sedang berada di Inspektorat Kota Serang.
Saat mendatangi Inspektorat Kota Serang, pegawai penerima tamu disana mengaku bahwa tidak ada kegiatan yang dihadiri oleh Disdukcapil Kota Serang saat itu. Ia juga mengaku tidak ada rapat yang dilakukan antara Disdukcapil dengan Inspektorat.

Namun, ketika dihubungi melalui pesan singkat, Iis mengaku memang dipanggil oleh Inspektorat terkait dengan peristiwa OTT. Namun, ia berkilah pemanggilan itu merupakan upaya konfirmasi, bukannya pemeriksaan yang dilakukan inspektorat.

“Tidak diperiksa, hanya konfirmasi tentang berita (yang beredar) hari ini (kemarin),” katanya.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai cara calo tersebut mendapatkan akses yang mudah dalam membuat e-KTP, dirinya tidak menjawab.

Sementara itu, Sekretaris Disdukcapil Kota Serang Arif Rahman Hakim saat dihubungi melalui sambungan telepon sempat berkilah kalo pemanggilan yang dilakukan Inspektorat hanya bersifat biasa dan membahas pelayanan Disdukcapil semata.

“Enggak, itu undangan biasa saja untuk membicarakan terkait dengan pelayanan saja,” katanya melalui sambungan telepon.

Namun saat ditanyakan lebih jauh, Arif pun mengaku bahwa memang ada pemanggilan oleh Inspektorat terkait dengan OTT yang terjadi kemarin.

“Klarifikasi saja sehubungan dengan berita-berita di koran terkait OTT,” jelasnya.(DZH/ENK)

19 November 2019
2.500 Penduduk Kota Serang Derita Stunting, Kasemen Masih Favorit Dolbon

Ilustrasi stunting dan gizi buruk (NET)

SERANG, BANPOS – Masih ada sebanyak 2.500 masyarakat Kota Serang yang menderita stunting. Sementara, 5.54 persen atau sekitar 14 orang diantaranya merupakan penderita gizi buruk. Selain itu, permasalahan modol dikebon (Dolbon) juga masih banyak terjadi di sejumlah kelurahan di Kota Serang.

Demikian disampaikan oleh Kepala Dinkes Kota Serang, M. Ikbal. Ia mengatakan, jumlah penderita stunting maupun gizi buruk tersebut, termasuk sangat kecil.

“Memang sangat kecil, tapi kami berupaya untuk menurunkannya dan meniadakan gizi buruk ataupun stunting,” ujarnya kepada awak media, seusai peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di Stadion Maulana Yusuf, Jumat (15/11).

Menurutnya, permasalahan gizi buruk bukan hanya tanggungjawab dari pihaknya saja. Karena, pihaknya hanya melakukan penanganan sesuai dengan kewenangan. Sedangkan untuk bagian lainnya, akan berkoordinasi dengan pimpinan daerah agar melibatkan instansi terkait.

“Misalnya daya beli masyarakat itu seperti apa, nanti kan ada OPD lain yang akan melakukan survey tersebut. Kemudian, kami juga akan memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) terhadap penderita gizi buruk. Sehingga, jumlah stunting atau gizi buruk di Kota Serang menurun,” tuturnya.

Ikbal mengatakan, Kecamatan Kasemen merupakan daerah paling banyak menderita gizi buruk. Selain itu juga, kecamatan yang memiliki kawasan wisata reliji itu, juga termasuk sebagai kawasan kumuh dan dolbon.

“Yang paling dominan itu di Kecamatan Kasemen. Baik gizi buruknya, kekumuhannya dan masih banyak juga yang buang air besar sembarangan,” jelasnya.

Pemkot Serang menargetkan 2023 bebas stunting dan gizi buruk. Oleh karena itu, saat ini pemkot sedang menggalakkan pembangunan mandi cuci kakus (MCK) di setiap kampung di 67 kelurahan. Melalui Dana Alokasi Umum (DAU) tiap kelurahan ditekankan untuk membuat MCK minimal lima unit.

Di tempat yang sama, Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan pihaknya telah menargetkan pada 2023 mendatang, Kota Serang bebas stunting dan gizi buruk serta dolbon. Oleh karena itu, Pemkot Serang akan membangun MCK, yang proses pengerjaannya dimulai pada 2020.

“Jadi kami ini sudah mencanangkan dana kelurahan sebesar 5 persen dari APBD. Nantinya, dana tersebut akan dialokasikan juga untuk pembangunan MCK di setiap kampung. Melalui Dinkes serta kelurahan, dan akan ditekankan untuk membuat MCK,” ujarnya.

Pembuatan MCK ini, lanjutnya, untuk meminimalisir dolbon maupun BAB di sembarang tempat lainnya, seperti pinggir sungai, saluran irigasi, bahkan di pinggir rel kereta api.

“Dari dana itu kan bisa untuk pembangunan MCK di masing-masing kampung. Dan MCK ini memang harus ada, jadi tidak ada lagi masyarakat yang BAB sembarangan. Sehingga, Kota Serang bisa bersih, sehat dan masyarakatnya terbebas dari gizi buruk serta stunting,” katanya.

Salah satu daerah yang masyarakatnya masih BAB di kebun dan saluran irigasi ujar dia, berada di Kelurahan Bendung, Kecamatan Kasemen. Oleh karenanya, pembangunan MCK masuk dalam program prioritas Pemkot Serang.

“Ini juga merupakan program prioritas dari pemkot melalui Dinkes untuk bisa dibuatkan MCK. Sehingga ke depan masyarakat Kota Serang bebas dari buang air besar sembarangan,” ujarnya.

Sedangkan, untuk penanganan stunting dan gizi buruk, kata dia, Dinkes Kota Serang telah memiliki klinik khusus untuk menanganinya.

“Jadi kami punya klinik khusus yang menangani gizi buruk dan stunting. Ini penanganannya juga akan kami optimalkan, sehingga ke depan Kota Serang bebas dari stunting dan gizi buruk,” tandasnya. (DZH/AZM)

16 November 2019
Wakil Walikota Serang Marah Soal Pemangkasan Anggaran Disabilitas, Akan Panggil Dinsos Untuk Revisi

Walikota Serang dan Wakil Walikota Serang saat berdiskusi dengan salah satu penyandang disabilitas dan mahasiswa Pendidikan Luar Biasa Untirta beberapa waktu yang lalu. (ist)

SERANG, BANPOS – Rencana pemangkasan anggaran alat bantu disabilitas membuat Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, marah. Bahkan, ia menyebut Dinsos mengada-ngada dalam hal tersebut.

“Siapa yang memangkas? Dinsos? Gak ada tuh yang namanya pemangkasan anggaran bantuan, apalagi untuk penyandang disabilitas. Jangan mengada-ada lah itu Dinsos,” ujar Subadri dengan tegas saat ditemui di gedung PKPRI, Rabu (13/11).

Menurutnya, pemangkasan anggaran bantuan disabilitas tidak mungkin dilakukan. Karena, besaran anggaran tersebut merupakan hasil pengajuan dari Dinsos sendiri.

“Itu hal yang mustahil tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), memotong anggaran yang tidak terlalu besar. Itumah Dinsos aja yang tidak mengajukan anggaran untuk disabilitas,” katanya.

Untuk sistem pengajuan anggaran saat ini, lanjut Subadri, menggunakan sistem Buttom Up. Artinya, TAPD tidak akan memasukkan anggaran, kecuali diajukan oleh OPD terkait.

“TAPD itukan sekarang sudah tidak menggunakan sistem Top Down, melainkan Buttom Up. Jadi dari OPD sendiri yang mengajukan, melakukan ekspos. Dari situlah bisa menentukan mana yang menjadi program prioritas,” tegasnya.

“Sekarang pertanyaannya, Dinsos itu memasukkan gak program itu ke rencana kerja? Rencana strategis?,” lanjutnya.

Untuk melakukan klarifikasi, Subadri mengaku akan memanggil Dinsos Kota Serang. Hal ini agar tidak ada kesimpangsiuran informasi di masyarakat.

“Sekarang begini saja, nanti akan saya panggil Dinsosnya untuk mencari tahu, mereka itu masukkan tidak anggaran. Jangan ujuk-ujuk menyalahkan TAPD,” jelasnya.

Ia juga mengaku akan menambah anggaran untuk para penyandang disabilitas. Karena RAPBD saat ini, masih dapat di dilakukan revisi.

“Ini kan belum diketok palu untuk APBD 2020. Nanti masih bisa kami revisi agar ada penambahan untuk bantuan teman-teman penyandang disabilitas,” tandasnya.

Sebelumnya, Dinsos Kota Serang berkilah APBD saat ini tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Bahkan, anggaran untuk disabilitas di tahun depan, akan dipangkas hingga setengah dari tahun ini. Hal ini disampaikan oleh Kasi Disabilitas pada Dinsos Kota Serang, Eka Faksi.

“Karena APBDnya terbatas, jadi kami berikan pada (penyandang disabilitas) yang sudah mengajukan terlebih dahulu di tahun sebelumnya,” tuturnya.

Tahun ini, kata Eka, pihaknya telah memberikan 45 kursi roda, 2 alat bantu dengar, 15 tongkat ketiak, dan 20 tongkat tunanetra. Namun untuk tahun depan, akan terjadi pengurangan.

“(Untuk tahun depan) jumlahnya bahkan tidak separuhnya dari tahun ini, jadi jumlahnya berkurang,” terangnya. (DZH/PBN)

15 November 2019
Kasemen dan Walantaka Diizinkan Masuk Industri, Revisi RTRW Dijamin Tidak Ganggu Lahan Pertanian

Petani melintas di areal Persawahan yang mengering di Sawah Luhur, Kota Serang, Rabu (9/10). (Dziki/BANPOS)

SERANG, BANPOS – Pemkot Serang masih terus melakukan pembahasan terhadap revisi RTRW yang telah dipaparkan kemarin bersama lintas sektor. Dalam pemaparan tersebut, terdapat beberapa masukan yang harus ditindaklanjuti oleh Pemkot Serang.

“Berdasarkan pemaparan lintas sektor Revisi RTRW kemarin di Jakarta, Alhamdulillah saat ini kami tinggal melakukan penyempurnaan di internal Pemkot Serang sendiri. Mana yang harus dikurangi, mana yang harus ditambah,” ujar Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, seusai memimpin rapat koordinasi, Rabu (13/11).

Menurutnya dalam rekomendasi yang disampaikan, Dirjen ATR menekankan untuk memperhatikan terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), agar tidak terdampak revisi RTRW. “Nah kalau dari Dirjen sendiri kemarin, ada beberapa yang harus disesuaikan. Seperti bagaimana perlindungan terhadap LP2B yang ada di Kecamatan Kasemen dan Walantaka,” kata Subadri.

Ia mengatakan, penyesuaian terhadap keberadaan LP2B itu harus dilakukan. Karena terdapat perbedaan antara LP2B yang telah ditetapkan oleh Pemprov Banten, dengan yang ditetapkan oleh Pemkot Serang.

“Yang harus disesuaikan itu karena menurut Perda Provinsi soal LP2B, itu terlalu luas. Nah sekarang tinggal disesuaikan, yang mana aja sih yang masuk LP2B. Di Walantaka ada Teritih, di Kasemen ada Sawah Luhur dan lainnya,” ucapnya.

Subadri pun menjawab kekhawatiran dari beberapa pihak, terkait kemungkinan terdampaknya LP2B dengan adanya kawasan Industri di Kecamatan Kasemen.

“Tidak perlu khawatir, kan ada kunciannya yaitu Peraturan Daerah. Jadi tidak akan bisa membangun perumahan di luar dari peruntukkannya. Dan nanti pasti akan ada penegakkan hukum oleh Pemkot Serang,” tegasnya.

Senada disampaikan oleh Kepala Bappeda Kota Serang, Nanang Saepudin. Menurutnya, revisi RTRW tidak akan berdampak pada keberadaan LP2B. “Pemkot Serang dalam revisi RTRW, tidak akan mengabaikan keberadaan LP2B yang telah ditentukan. Jadi tentu revisi tersebut tidak akan mengganggu keberadaan LP2B,” ucapnya.

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa tidak semua sawah tadah hujan, akan dialihfungsikan menjadi perumahan. Karena, Pemkot Serang juga tetap menjaga ketersediaan lumbung pangan. “Tidak semua sawah tadah hujan akan dialihfungsikan menjadi perumahan. Jadi hanya beberapa lokasi sawah tadah hujan, seperti yang ada di Kelurahan Bendung dan Penancangan,” katanya.

Menurutnya, meskipun keberadaan sawah tidak cocok di tengah kota, namun Pemkot Serang tetap berupaya untuk menjaganya.

“Memang yang menjadi pertimbangan Dirjen ATR itu wilayah kota tidak cocok untuk pertanian. Tapi kan kita semua bisa lihat, kondisi saat ini lahan pertanian (di tengah kota) itu masih ada. Yah kita jaga tetap,” tandasnya. (DZH)

15 November 2019
Pascaperistiwa Puting Beliung, BPBD Kota Serang Tetapkan Status Siaga

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Serang, Diat Hermawan (kiri memakai topi), saat mendampingi Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, meninjau lokasi terdampak puting beliung.

SERANG,- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Serang menetapkan status kebencanaan Kota Serang yaitu pada level siaga. Sementara, BPBD Kota Serang juga masih terus melakukan pendataan dampak yang ditimbulkan peristiwa puting beliung kemarin.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang, Diat Hermawan. Ia menuturkan bahwa saat ini status bencana di Kota Serang masih pada level siaga. Hal ini berdasarkan penilaian dari kriteria yang ada.

“Jadi ada kriteria penentuan status. Mulai dari luas kebencanaan, jenis kebencanaan, dan korbannya. Nah tadi setelah berbicara dengan pak Wakil, ini statusnya masih pada level siaga, belum darurat bencana,” ujarnya kepada awak media, Kamis (14/11).

Untuk kondisi terkini di lapangan, Diat mengaku pihaknya masih terus berupaya untuk melakukan pendataan. Kedepannya, OPD terkait seperti Dinas PUPR dan Dinas PRKP akan turut serta melakukan pendataan dampak peristiwa yang terjadi.

“Saat ini kami masih melakukan pendataan. Nanti juga ikut turun dari Dinas PUPR, Dinas PRKP, untuk melakukan penilaian terhadap kerusakan yang timbul. Jadi lintas OPD akan bergerak dalam pendataan ini,” ucapnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data sementara dari BPBD Kota Serang, terdapat sebanyak 16 titik lokasi yang terdampak. Ke-16 titik lokasi itu tersebar di 4 kecamatan, yakni Cipocok Jaya, Curug, Walantaka, dan Serang.

Diantara 4 kecamatan itu, Cipocok Jaya menjadi lokasi yang paling banyak kejadian, yakni sebanyak 13 titik lokasi. Sedangkan Curug, Taktakan, dan Walantaka masing-masing satu titik lokasi.

Untuk kejadian, mayoritas merupakan angin puting beliung dan pohon tumbang. Tercatat, 42 rumah rusak baik ringan, sedang, maupun berat. Dua unit mobil rusak ringan dan sedang.

Selanjutnya, Kelurahan Banjarsari dan juga SDN Banjarsari tertimpa robohan pohon. Akibatnya, bangunan SDN Banjarsari rusak ringan, dan bangunan kelurahan rusak berat. (DZH)

14 November 2019
Hujan Deras, Wakil Walikota Serang Kembali Tinjau Rumah Rusak Akibat Puting Beliung

Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, bersama BPBD Kota Serang dan Tagana meninjau rumah warga yang terdampak angin puting beliung, Kamis (14/11)

SERANG, BANPOS – Di tengah guyuran hujan, Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, kembali meninjau lokasi yang terdampak angin puting beliung. Ia bersama BPBD Kota Serang dan Tagana mendatangi kampung Jemaka, Kelurahan Cilaku, Kecamatan Curug.

Di sana, terpantau beberapa rumah warga rusak berat bahkan rata dengan tanah akibat dari puting beliung yang terjadi kemarin siang.

Subadri pun mengumpulkan warga yang rumahnya rusak. Ia menyampaikan agar mereka tetap tabah dan semangat dalam menghadapi musibah yang menimpa mereka.

“Tetap tabah dan semangat yah. Untuk rumah-rumah yang rusak ini, nanti kita gotong royong dalam memperbaikinya,” ujar Subadri, Kamis (14/11).

Selain itu, ia juga memberikan bantuan logistik dan juga sejumlah uang kepada warga yang terdampak. Subadri mengatakan bahwa bantuan ini hanya untuk sementara waktu.

“Ala kadarnya dulu aja. Ini untuk meringankan beban warga yang rumahnya rusak. Nanti Pemkot Serang akan berupaya memberikan yang terbaik,” tandasnya.

LANGSUNG TURUN KE LAPANGAN

Sebelumnya pada malam hari kemarin, Subadri meninjau langsung lokasi terdampak hujan disertai angin dan petir. Ia pun membawa bantuan logistik dan tenda, untuk warga yang rumahnya hancur.

Pertama, Subadri mengunjungi lokasi di Tembong, Kelurahan Karundang. Di lokasi tersebut, terdapat dua rumah yang rusak berat. Selain itu terdapat korban luka ringan, yaitu kepala bocor.

Selanjutnya, Subadri mengunjungi Kelurahan Banjarsari. Di sana, Subadri mengunjungi salah satu rumah warga, yang juga rusak berat akibat tertimpa pohon tumbang.

Subadri saat memberikan bantuan logistik sementara kepada warga Banjarsari yang rumahnya hancur, Rabu (13/11)

Selain itu, BPBD Kota Serang beserta Tagana dan Damkar Kota Serang membangun tenda sementara, guna menjadi tempat bermalam hingga rumah tersebut kembali dibangun.

“Untuk sementara data belum masuk semua. Tapi harapannya tidak terlalu parah semua. Namun yang paling parah itu memang di Calincing, Tembong, dan Banjarsari,” ujar Subadri saat diwawancara di lokasi kejadian.

Menurutnya, rata-rata kerusakan yang timbul, adalah rumah yang tertimba pohon dan terhempas angin yang kencang.

“Rata-rata rumah yang rusak. Alhamdulillah untuk sementara korban jiwa tidak ada. Mungkin selain rumah, kerugian yang terjadi yaitu mobil yang rusak,” ucapnya.

Mengenai bantuan yang dikirim, Subadri mengaku hanya untuk sementara.

“Untuk kegiatan malam ini ada dari Tagana, dari BPBD, dari Damkar. Mengirimkan sedikit bantuan kepada warga terdampak. Setidaknya dapat mengurangi beban masyarakat,” jelasnya.

Ia pun meminta doa kepada masyarakat, agar Pemkot Serang dan masyarakat Kota Serang, dapat kuat dalam menghadapi musibah kali ini.

“Mohon doa malam ini masih berlanjut tugasnya. Malam ini insyaAllah akan ada pemasangan tenda darurat agar masyarakat yang rumahnya roboh dapat menempatinya. Untuk yang SD Banjarsari juga akan dibangun tenda untuk kegiatan belajar mengajar,” tandasnya. (DZH)

14 November 2019
Pemkot Dipertanyakan Komitmennya, Dinsos Kota Serang Pangkas Anggaran Alat Bantu Disabilitas

Kantor Walikota Serang belum ramah disabilitas sehingga belum memudahkan penyandang kebutuhan khusus.

SERANG , BANPOS – Berbeda dari komitmen Wali dan Wakil Walikota Serang yang menyatakan pembangunan harus setara, termasuk untuk kaum disabilitas. Dinas Sosial (Dinsos) justru memotong anggaran untuk alat bantu bagi disabilitas untuk tahun 2020.

Dinsos Kota Serang berkilah APBD saat ini tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Bahkan, anggaran untuk disabilitas di tahun depan, akan dipangkas hingga setengah dari tahun ini.

Hal ini disampaikan oleh Kasi Disabilitas pada Dinsos Kota Serang, Eka Faksi. Ia mengatakan sampai dengan 2019, baru sekitar 30 persen dari sebanyak 1.334 penyandang disabilitas, yang menerima alat bantu.

“Sampai saat ini belum semua penyandang disabilitas mendapatkan bantuan itu, masih banyak yang harus kami bantu,” ujarnya kepada awak media saat ditemui di kantornya, Senin (11/11).

Selain itu, ia mengaku pemberian alat bantu ini tidak dilakukan secara merata. Ini dikarenakan terbatasnya APBD dalam mengakomodir kebutuhan disabilitas.

“Karena APBDnya terbatas, jadi kami berikan pada (penyandang disabilitas) yang sudah mengajukan terlebih dahulu di tahun sebelumnya,” tuturnya.

Tahun ini, kata Eka, pihaknya telah memberikan 45 kursi roda, 2 alat bantu dengar, 15 tongkat ketiak, dan 20 tongkat tunanetra. Namun untuk tahun depan, akan terjadi pengurangan.

“(Untuk tahun depan) jumlahnya bahkan tidak separuhnya dari tahun ini, jadi jumlahnya berkurang,” terangnya.

Ia menjelaskan, bantuan tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Hak-Hak Disabilitas.

“Minimal penyandang disanilitas ini mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Karena kalau bukan pemerintah siapa lagi yang akan membantu mereka,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Khusus (Hima PKh) Untirta, Muntazir, mempertanyakan alasan dipangkasnya bantuan untuk penyandang disabilitas di tahun depan.

“Kenapa bisa dipangkas bahkan kurang dari setengahnya dari tahun ini? Memangnya penyandang disabilitas membuat beban yang begitu besar yah bagi APBD Kota Serang?” katanya kepada BANPOS.

Menurutnya, hal tersebut sangat tidak sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Pemkot Serang. Muntazir menuturkan, baik Walikota maupun Wakil Walikota selalu mengaku sangat komitmen terhadap penyandang disabilitas.

“Baik pak Wali maupun pak Wakil itu selalu bilang, Pemkot Serang sangat berkomitmen terhadap disabilitas. Tapi pemangkasan anggaran untuk disabilitas ini justru mencerminkan kebalikannya,” tegasnya.

Ia menuturkan, seharusnya Pemkot Serang bukan mengurangi anggaran untuk disabilitas, melainkan diperbanyak. Karena, dengan anggaran saat ini saja, keberadaan penyandang disabilitas masih kurang diperhatikan.

“Seharusnya Pemkot Serang menambah anggaran, bukan mengurangi. Kalau memang komitmen terhadap penyandang disabilitas, ciptakan kota yang ramah disabilitas. Sejajarkan kami dengan masyarakat pada umumnya, bukan malah dipangkas anggaran,” tandasnya. (DZH/AZM)

12 November 2019