BANTEN POS

Tag: Kota Serang

  • PWKS Diharap Menjadi Mitra DPRD

    PWKS Diharap Menjadi Mitra DPRD

    SERANG, BANPOS – Media diharapkan dapat membantu DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya. Dengan adanya publikasi informasi, dimungkinkan proses pembangunan di Kota Serang dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

    Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyampaikan, DPRD periode ini berharap media dapat menjadi mitra dan sumber informasi bagi para dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat, serta mengawasi jalannya pembangunan di Kota Serang.

    “Seperti kemarin terkait jembatan di Dalung, kami siap untuk datang dan melihat langsung kondisinya. Ini kan informasi dari wartawan juga,” jelas Budi saat menjadi narasumber diskusi publik Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS) Kamis (31/10)

    Politisi Gerindra ini menyampaikan, tidak hanya dirinya yang siap untuk turun langsung jika ada permasalahan di masyarakat. Namun untuk seluruh anggota DPRD, juga unsur pimpinan.

    “Insya Allah jika sudah ada pembahasan tartib yang baru. Kami akan memasukkan aturan Hari Fraksi. Semacam piket fraksi, untuk ada di ruangannya dan menerima aduan serta masukan dari masyarakat,” jelasnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Serang Ratu Ria Maryana berharap, wartawan dapat mempublikasikan kerja-kerja yang dilakukan oleh DPRD. Hal ini untuk memudahkan pihaknya untuk memperjuangkan aspirasi yang ada.

    “Saya sebagai salah satu perwakilan perempuan, banyak menyerap aspirasi dari ibu-ibu dan perempuan. Jadi saya harap dapat di up (publikasikan, red), misalnya tentang masalah tenaga kerja perempuan,” papar politisi Golkar tersebut.

    Wakil Ketua dari PKS Hasan Basri mengatakan, peran wartawan dapat juga dijalankan dalam proses penganggaran. Menurutnya, sebagai salah satu pilar demokrasi, wartawan sama seperti DPRD, mengetahui banyak hal namun tidak detil.
    “Jadi dapat saling melengkapi jika ada masalah penggunaan APBD,” terangnya.

    Di tempat yang sama, Wakil Ketua dari Partai Nasdem Roni Alfanto menyampaikan, pada kepengurusan DPRD periode ini, akan berusaha untuk memperbaiki kinerja yang ada, khususnya tentang kehadiran anggota dewan yang sering disorot oleh media.

    “Kami akan lebih memperbaiki hal tersebut, agar dapat lebih powerfull dalam menjalankan peran dan fungsinya,” kata Roni.

    Perwakilan Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) Nur Agis Aulia mengatakan, dari sisi regulasi, DPRD sudah berupaya untuk menunjukkan keberpihakannya terhadap permasalahan masyarakat, seperti masalah pengangguran dan sampah.

    “Kami sudah paripurna dan mengesahkan usulan Raperda tentang revisi sampah, ekonomi kreatif dan kewirausahaan,” jelasnya. (PBN)

  • Didominasi Belanja Tidak Langsung, Serapan Pemkot Serang Rendah

    Didominasi Belanja Tidak Langsung, Serapan Pemkot Serang Rendah

    Asda II bidang Ekonomi Pembangunan Kota Serang Djoko Sutrisno

    SERANG, BANPOS – Serapan anggaran Triwulan III Pemda Serang masih belum maksimal dan didominasi oleh Belanja Tidak Langsung atau Belanja Operasional saja.

    Secara presentase, serapan Belanja Daerah Kota Serang baru mencapai 47,90 persen terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar 58,39 persen, sedangkan untuk Belanja Langsung (BL) baru mencapai 37,4 persen.

    Menurut Asda II bidang Ekonomi Pembangunan Kota Serang Djoko Sutrisno, jika melihat dari kinerja penyerapan anggaran ini, memang akan terdapat beberapa hal yang butuh usaha lebih keras agar mencapai target yang ditetapkan.

    “Memang jika melihat dari progress dan waktunya, ini sangat jauh. Sedangkan sekarang tinggal menyisakan 3 bulan lagi hingga Desember,” ujar Djoko saat ditemui di ruangannya.

    Menurut Djoko, dalam evaluasi triwulan III yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu, para OPD yang ada telah menyampaikan beberapa alasan sehingga penyerapan belanja, khususnya pada belanja langsung masih belum maksimal.

    “Menurut beberapa OPD, ada yang sedang dalam proses konstruksi dan ada yang sudah selesai, namun dalam proses PHO (serah terima pekerjaan sementara,red) dan belum dicairkan dari keuangan,” ungkapnya.

    Selain itu menurutnya, ada beberapa pekerjaan juga yang baru selesai tender atau lelang. Sehingga pekerjaan baru bisa dimulai.

    “Tapi mereka nyatakan, waktu yang tersedia masih cukup, jadi bisa selesai,” papar mantan Kepala Bappeda Kota Serang tersebut.

    Ia menyatakan, Dinas Pekerjaan Umum (PU) adalah dinas yang paling rendah penyerapan anggarannya, sehingga banyak tertinggal dari OPD lainnya. Menurutnya, hal ini dikarenakan proses perencanaan dan pelelangan dilakukan pada tahun yang bersamaan.

    “Jadi misalnya, harusnya dilakukan DED dulu, baru tahun berikutnya konstruksi. Namun sekarang, dilakukan di tahun yang bersaman,” jelasnya.

  • Bukan Perpecahan ASN, Hanya Pelantikan Susulan

    Bukan Perpecahan ASN, Hanya Pelantikan Susulan

    Wakil Walikota Serang Subadri Usuludin membacakan sumpah jabatan dalam pelantikan susulan, Rabu (30/10/2019)

    SERANG, BANPOS – Bukan karena adanya perpecahan di kubu ASN, sehingga sebanyak 24 ASN yang terkena rotasi dan mutasi baru dilatik pada Rabu (30/10/2019). Namun, puluhan ASN tersebut ternyata tidak hadir pada saat pelantikan pada Jumat (25/10/2019) yang lalu.

    Proses pelantikan dan pembacaan sumpah jabatan kali ini dipimpin oleh Wakil Walikota Serang Subadri Usuludin.

    “Ini susulan kemarin, yang memang tidak hadir karena ada Diklat dan tugas lainnya. Itu sebanyak 24 orang,” ujar Subadri seusai memimpin jalannya pelantikan susulan di gedung BKPSDM Kota Serang.

    Menurutnya, pelantikan ini harus dilakukan karena merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    “Sesuai PP nomor 11 tahun 2017 itu, bagi ASN yang belum mengucapkan sumpah jabatan, itu harus menyusul. Makanya kami adakan lagi pelantikan ini untuk mengambil sumpahnya,” tuturnya.

    Ia juga mengatakan, meskipun ke 24 ASN tersebut baru dilantik, namun secara administrasi mereka sudah resmi berpindah tugas, sesuai dengan SK yang berlaku.

    “Sebenarnya ini merupakan tuntutan dari aturan ya. Secara administrasi, mereka (ke 24 orang) ini sudah di-SK-kan pada pelantikan kemarin. Hanya saja belum mengambil sumpah,” katanya.

    Saat ditanya apakah masih ada ASN yang belum dilantik, pada pelantikan kali ini, Subadri mengaku sudah tidak ada.

    “Gak ada lagi, ini sudah semua yang kemarin belum disumpah. Jadi tidak ada pelantikan susulan lagi,” terangnya.

    Ia pun berharap kepada para ASN yang baru dilantik, agar dapat bekerja lebih baik sehingga pelayanan kepada masyarakat, dapat lebih baik.

    “Harapannya sama dengan pak Wali. Dengan adanya rotasi dan mutasi ini dapat membuat mereka lebih bermotivasi agar mereka lebih giat bekerja, dapat lebih baik bekerja untuk masyarakat Kota Serang,” ujarnya. (DZH/PBN)

  • Walikota Ancam Sidak Pungli dan Tindak Tegas Pelaku

    Walikota Ancam Sidak Pungli dan Tindak Tegas Pelaku

    Walikota Serang Syafrudin

    SERANG, BANPOS – Permasalahan pungutan liar (pungli) dalam beberapa pelayanan publik, masih dirasa oleh masyarakat. Sebab itu, Walikota Serang Syafrudin berencana akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk melihat langsung apakah benar terjadi hal tersebut.

    “Jika memang masih ada oknum yang melakukan pungli, ada resiko yang harus diterima jika memang jelas terbukti. Akan saya copot jika PNS atau diberhentikan untuk honorer,” ujar Syafrudin, Rabu (30/10/2019).

    Ia menyatakan, masyarakat dapat melaporkan ke pihaknya jika menemukan adanya praktik pungli, misalnya dalam proses pembuatan KTP, dengan melampirkan bukti-bukti penguat seperti dokumentasi foto dan lainnya.

    “Kalau bisa membuktikan ada percaloan, baik itu pejabat maupun non pejabat, pasti akan saya tindak,” tegasnya.

    Syafrudin mengklaim sudah melakukan sidak-sidak sebelumnya ke beberapa OPD, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

    “Nanti akan kami rencanakan untuk melakukan sidak lagi,” ungkapnya. (PBN)

  • Kepuasan Masyarakat Rendah, Syafrudin Serap Aspirasi

    Kepuasan Masyarakat Rendah, Syafrudin Serap Aspirasi

    Walikota Serang Syafrudin didampingi Plt Asda I Komarudin

    SERANG, BANPOS – Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kota Serang dirasa masih rendah. Pemkot Serang menyadari, masukan dari masyarakat sebagai pengguna layanan itu penting sebagai input bagi peningkatan kualitas.

    “Dari sisi kepuasan masyarakat, memang belum puas. Jadi masih ada keluhan-keluhan terkait pelayanan yang langsung diterima masyarakat,” ujar Walikota Serang Syafrudin usai membuka acara Forum Konsultasi Publik, Rabu (30/10).

    Syafrudin mengklaim, akan menjadikan masukan dari masyarakat sebagai perbaikan pelayanan tersebut. Ia mengaku tidak mempermasalahkan ketika masyarakat menyampaikan keluhan atas pelayanan yang dilakukan OPD.

    “Misalnya soal birokrasi KTP, masih ada keluhan tentang hal tersebut. Juga soal pembuatan SITU (Surat Izin Tanda Usaha) yang dianggap masih panjang dan berbelit,” ungkapnya.

    Dengan adanya forum konsultasi publik, maka diharapkan ada indikator kepuasan masyarakat yang dapat ditingkatkan. Sehingga sebagai masyarakat dapat merasakan pelayanan publik yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

    “Misalnya setelah dilakukan konsultasi ini, masyarakat merasa belum puas dengan alasan SDM yang belum mumpuni. Maka kami akan memaksimalkan pelayanan dengan SDM yang ada, baik yang PNS maupun non PNS untuk melayani lebih baik,” tandasnya. (PBN)

  • Mahasiswa Dukung Revisi Raperda Gedung Responsif Disabilitas

    Mahasiswa Dukung Revisi Raperda Gedung Responsif Disabilitas

    Kantor Walikota Serang belum ramah bagi penyandang kebutuhan khusus.

    SERANG, BANPOS – Pemkot Serang mengajukan usul untuk adanya Raperda perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung.

    Dalam revisi perda tersebut, terdapat 9 poin usulan penambahan dan revisi pasal, dimana pada poin 9 dinyatakan bahwa pembangunan gedung harus responsif terhadap kebutuhan ibu hamil, disabilitas dan warga minoritas lainnya.

    Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Khusus (PKh) Untirta, Muntazir menyatakan mendukung adanya revisi perda tersebut.

    “Ini bagus, berarti Pemkot Serang sudah menunjukkan bahwa kepedulian kepada disabilitas tidak hanya sebatas omongan saja, namun sudah dalam bentuk kebijakan,” jelas pria yang akrab dipanggil Mumu tersebut, Selasa (29/10/2019).

    Mumu mengatakan, hasil evaluasi terhadap bangunan dan gedung di Kota Serang ternyata masih banyak yang belum ramah terhadap disabilitas. Seperti di kantor Walikota Serang yang belum memudahkan disabilitas untuk ke lantai atas.

    Sebab itu, dalam pematangan revisi perda tersebut, Mumu mengusulkan agar dapat menggandeng akademisi dan komunitas-komunitas disabilitas, sehingga perda tersebut dapat lebih maksimal aturannya.

    “Kami lihat masih banyak infrastruktur yang belum ramah disabilitas. Jadi pembahasan perubahan perda ini harus menggandeng dari berbagai pihak, seperti akademisi kampus,” tegasnya. (PBN)

  • Sibuk, Sekda Kota Serang Minta Maaf Belum Ganti Foto Wakil Presiden

    Sibuk, Sekda Kota Serang Minta Maaf Belum Ganti Foto Wakil Presiden

    Salah satu foto Wakil Presiden yang belum di ganti, di gedung Setda Kota Serang, Jumat (25/10)
    Salah satu foto Wakil Presiden yang belum di ganti, di gedung Setda Kota Serang, Jumat (25/10)

    SERANG, BANPOS – Kendati sudah hampir seminggu Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dilantik, ternyata masih ada kantor pemerintahan yang belum mengganti foto dari Wakil Presiden periode sebelumnya. Salah satunya yaitu kantor Sekretaris Daerah (Setda) Kota Serang.

    Pantauan BANPOS, beberapa titik lokasi di gedung Setda, masih terpasang foto Wakil Presiden periode sebelumnya, Jusuf Kalla. Seperti di ruang tunggu lantai dasar, aula Setda lantai dasar, dan aula Setda lantai tiga.

    Saat dikonfirmasi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Tb. Urip Henus Surawardhana, mengakui bahwa hal tersebut merupakan kelalaian dari pihaknya. Karena memang, saat ini Pemkot Serang sedang banyak agenda.

    “Memang itu kelalaian, saya meminta maaf. Tapi dengan agenda sebanyak ini kami juga minta maaf. Toh pelantikannya baru kemarin ini,” ujarnya saat ditemui di Puspemkot Serang, Jumat (25/10).

    Namun ia mengaku, kedepannya Pemkot Serang akan segera mengganti foto Wakil Presiden periode sebelumnya, dengan foto Wakil Presiden yang saat ini.

    “Kalau nanti belum diganti, misalkan di 2020, baru silahkan marahin Sekda. Kurang ajar Sekda ini gak ngingetin bawahannya,” tegasnya. (DZH)

  • PAD ‘Digerogoti Mafia’, Pemkot Serang Kehilangan Puluhan Miliar Rupiah

    PAD ‘Digerogoti Mafia’, Pemkot Serang Kehilangan Puluhan Miliar Rupiah

    Anggota DPRD Kota Serang Fraksi Nasdem, Pujiyanto
    Anggota DPRD Kota Serang Fraksi Nasdem, Pujiyanto

    SERANG, BANPOS – Komisi II DPRD Kota Serang menduga adanya kebocoran PAD yang dilakukan oleh oknum ‘Mafia’, baik dari perusahaan maupun pemerintah. Bahkan, potensi kehilangan PAD tersebut ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah.

    “Kita tidak pernah melakukan investigasi terhadap pendapatan yang ada di Kota Serang. Padahal, permainan itu seringnya ada pada pos pendapatan,” ujar Anggota DPRD Kota Serang Fraksi Nasdem, Pujiyanto, saat ditemui di ruang komisi, Rabu (23/10).

    Menurutnya, dengan adanya dugaan kebocoran tersebut, pihaknya selalu mendorong kepada Pemkot Serang, agar mulai menerapkan penggunaan sistem pemantauan pendapatan, berbasis chip.

    “Makanya, kami selalu mendorong Pemkot Serang untuk menerapkan penggunaan chip untuk seluruh hotel, restoran, dan lainnya. Ini agar laporan pendapatan mereka, langsung ke BPKAD. Jadi mereka tidak ada kesempatan untuk mengarang-ngarang pendapatan,” tuturnya.

    Ia mengaku, hal tersebut harus segera dapat diterapkan. Karena jika dibiarkan, maka kebocoran pendapatan tersebut dapat semakin besar terjadi.

    “Kebocoran itu banyak disana. Nah selama ini kita selalu memperhatikan pembelanjaannya. Coba sekali-sekali kita perhatikan pendapatan. Pendapatan dari perusahaan A, B, dan C. Karena kemungkinannya bahwa sekian persennya ada yang masuk ke kantong pribadi,” jelasnya.

    Ia pun mencontohkan pasar Rau, dimana pasar Rau terdapat temuan BPK terkait dengan tunggakan PBB. Sehingga, ia mendorong untuk dibentuknya Panitia Kerja (Panja) PAD.

    “Contoh pasar Rau, temuan-temuan BPK itu sekarang sudah ditindak lanjuti belum? Padahal disitu ada kebocoran dari pajak. Makanya, kami mendorong untuk dibentuknya Panja PAD, untuk membenahi hal tersebut,” katanya.

    Selain itu, ia mengatakan bahwa kebocoran PAD juga terjadi pada pajak parkir. Hal ini dikarenakan banyak tempat parkir ilegal, yang beroperasi dengan bebasnya di Kota Serang.

    “Parkiran yang belom punya izin saja bisa kok beroperasi di Kota Serang. Nah kalau seperti itu, bagaimana pendapatannya? Sedangkan izin saja mereka tidak punya. Kalau kita mau tarik pajak, dasar hukumnya apa? Nanti itu pajak masuknya kemana?,” tegasnya.

    Saat ditanya darimana oknum yang bertanggungjawab atas kebocoran PAD tersebut, Pujiyanto mengaku baik dari pihak perusahaan maupun pemerintah bertanggungjawab atas hal itu.

    “Dua-duanya bertanggungjawab. Saya tidak bisa menyebutkan dari mana oknum-oknum tersebut. Namun harus ada tindakan tegas dari Pemkot Serang,” katanya.

    Ia mengatakan bahwa sebenarnya potensi PAD Kota Serang itu sangat besar. Namun karena banyak oknum yang bermain, maka PAD Kota Serang selalu rendah.

    “Potensi PAD di Kota Serang itu sangat bisa digali loh. Coba, tunggakan PBB Pasar Rau itu mencapai Rp8 miliar. Karena apa? Karena pengelolanya bermain-main disana. HGB yang seharusnya terpusat di pengelola, ini malah dipecah ke setiap pedagang. Ini kan namanya gak mau bayar pajak si pengelola,” tuturnya.

    Menurutnya, apabila Pemkot Serang tidak tegas dalam menindak oknum-oknum tersebut. Maka dapat dipastikan puluhan miliar potensi PAD akan menghilang.

    “Ketika banyak perusahaan-perusahaan yang bermain-main seperti ini, coba bayangkan berapa uang negara yang akhirnya malah masuk ke kantong-kantong pribadi itu? Saya perkirakan ini mencapai puluhan miliar. Karena dari PBB saja sudah Rp8 miliar. Belum dari parkir dan retribusi air,” ucapnya.

    Selain itu, ia juga berharap Pemkot Serang dapat mulai mengelola asetnya sendiri, tanpa dilimpahkan ke pihak ketiga.

    “Saya berharap Pemkot Serang itu sudah bisa melakukan pengelolaan aset sendiri, melalui BUMDnya. Kenapa harus dipihak ketigakan? Kan kalau dipihak ketigakan potensi PADnya juga berkurang dong. Padahal saat ini kita bisa untuk mendongkrak PAD kalau dikelola sendiri,” tandasnya. (DZH)

  • Perumahan Karisma Gelam Tidak Aman, Penghuni Langganan Kemalingan

    Perumahan Karisma Gelam Tidak Aman, Penghuni Langganan Kemalingan

    Suasana Perumahan Karisma

    SERANG, Banpos – Warga Perumahan Karisma Gelam Asri di Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, selalu merasa khawatir saat meninggalkan rumahnya. Hal ini dikarenakan daerah tersebut menjadi langganan maling. Selain itu, pihak pembangun (developer) seolah tidak peduli dan mengabaikan keluhan dari pelanggannya.

    Kasus kemalingan beberapa waktu yang lalu seolah menunjukkan bahwa tidak ada keamanan di komplek tersebut.

    Ketua RT setempat Ahmad mengatakan aksi kejahatan terjadi di Blok F, korban kehilangan uang tunai sebanyak Rp7 juta dan dua buah telepon seluler android.

    “Iya benar, sekitar seminggu yang lalu salahsatu warga di perumahan Karisma Gelam Asri kembali menjadi korban kemalingan. Saat melapor, korban kehilangan uangnya sebesar tujuh juta rupiah yang disimpan di dalam tas di kamarnya dan dua handphone android,” kata Ahmad, Rabu (9/10/2019).

    Ahmad menjelaskan, peristiwa kemalingan tersebut kerap terjadi sejak dirinya menjabat sebagai Ketua RT tahun 2018 lalu telah 5 kali peristiwa kemalingan terjadi, bahkan dirinya pun pernah menjadi korban.

    “Permasalahannya, karena tidak ada petugas keamanan yang berjaga, ditambah lokasi perumahan tidak dilengkapi tembok pagar disekitaran pinggir perumahan. Sehingga siapa saja orang sangat mudah masuk ke lokasi perumahan. Selain itu, lokasi perumahan tampak gelap karena fasilitas penerangan juga sangat minim,” ungkapnya.

    Ahmad kembali mengutarakan, jika dirinya telah berupaya berkomunikasi dengan pihak developer untuk menyelesaikan persoalan, namun tidak ada hasil.

    Di tempat yang sama, Dziki seorang warga perumahan Karisma Gelam Asri juga mengaku resah dengan peristiwa kemalingan tersebut yang kerap terjadi di lingkungan perumahannya.

    “Sangat kesal, karena membuat saya tidak tenang tinggal di perumahan bahkan untuk meninggalkan rumah. Sebab, maling tersebut masih berkeliaran. Ditambah, perumahan juga belum diberikan tembok penghalang yang dulu dijanjikan oleh pihak developer sebagai fasilitas keamanan perumahan,” kata Dziki.

    Dziki pun mengharapkan, adanya itikad baik dari pihak developer untuk segera membangun tembok penghalang, karena merupakan janji dari pihak developer sebagai fasilitas perumahan. (PBN)

  • Mahasiswa Papua Merasa Nyaman di Serang

    Mahasiswa Papua Merasa Nyaman di Serang

    Mahasiswa Papua Hanok Simes (memegang mik)

    Mahasiswa Papua yang sedang berkuliah di Serang, Banten, Hanok Simes mengatakan, ia sudah bertemu dengan Presiden Indonesia untuk mengajukan 10 tuntutan untuk kemajuan sumber daya manusia yang berada di Papua. Menurutnya, tuntutan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan rasa nyaman dan aman sesama warga Papua dan warga lainnya dari Sabang sampai Merauke.

    Ia mengatakan, kasus konflik yang terjadi saat ini membuat sesama masyarakat Papua merasa tidak nyaman, “Sebab itu saya memberikan tuntutan kepada Presiden Joko Widodo,” ujar Mahasiswa Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Untirta tersebut dalam diskusi Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS) dengan tema “Jurnalisme Konflik Papua,” Jumat (4/10).

    Hasilnya mereka berhasil bertemu dengan Presiden Joko Widodo, dan langsung menyampaikan apa yang mereka rencanakan selama ini.

    Menurutnya, respon dari Presiden antusias akan tuntutan-tuntutan yang diajukan, terutama tentang Asrama Nusantara yang dianggap bisa menjadi solusi masalah konflik saat ini.

    Presiden sendiri merencanakan semua tuntutan yang di ajukan akan terealisasikan pada tahun 2020, dengan harapan semua masalah konflik yang terjadi di Papua mereda, dan tidak ada konflik-konflik, sehingga membuat seluruh warga dari merasakan rasa aman dan nyaman.

    “Saya di Banten merasa nyaman, dan orang-orang di Banten juga ramah, yang penting kita dapat membaur,” jelasnya.(MG/PBN)