BANTEN POS

Tag: kota tangerang

  • Empat Ton Timun Suri Pandeglang Diekspor ke Tangerang

    Empat Ton Timun Suri Pandeglang Diekspor ke Tangerang

    PANDEGLANG, BANPOS – Timun suri hasil panen petani Pandeglang dieskpor ke wilayah Tangerang hingga mencapai 4 ton.

    Petani Pandeglang mengakui permintaan konsumen di daerah metropolitan tersebut cukup tinggi pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah.

    “Kita hari ini memenuhi permintaan pasar di Tangerang sebanyak empat ton,” ujar seorang petani timun suri warga Jiput Kabupaten Pandeglang, Zulkifli (55), Rabu (29/3).

    Menurutnya, petani memasok timun suri ke pasar Tangerang dengan harga Rp10.000 per Kilogram.

    Sehingga, dari berat 4 ton yang diekspor itu menghasilkan pendapatan sebesar Rp4 juta.

    Diketahui, saat ini panen timur suri masih berlangsung dan dipastikan panen hingga satu pekan ke depan.

    Berdasarkan informasi, panen timun suri dilakukan di lahan seluas 10 petak sawah dan bisa menghasilkan sekitar 15 ton.

    Panen timun suri itu dari tanam awal Januari 2023 dan bisa dipanen pada bulan Maret hingga April 2023.

    “Kami merasa bersyukur panen ketimun suri di wilayahnya menghasilkan cukup lumayan karena tidak terserang hama maupun penyakit tanaman,” ungkapnya.

    Petani lainnya, Udin (45) mengatakan bahwa timun suri tersebut merupakan benih lokal hasil pengembangan sendiri.

    Warga Menes Kabupaten Pandeglang ini mengakui tidak begitu besar mengeluarkan biaya produksi karena benih lokal.

    “Kelebihan timun suri ini selain beraroma, juga rasanya pulen dan buahnya besar. Kami mengembangkan tanaman timun suri dengan menggunakan pupuk organik dan kimia,” jelasnya.

    Ia mengatakan, petani mengembangkan budi daya tanaman timun suri untuk meningkatkan pendapatan keluarga selama Ramadan.

    Keuntungan pengembangan tanaman buah khas bulan Ramadan itu mencapai Rp25 juta dengan lahan seluas 5.000 meter.

    Saat ini, harga buah yang identik hanya ada di bulan Ramadan ini relatif baik, berkisar Rp10-12 ribu per Kilogram dibandingkan tahun lalu.

    “Kami panen timur suri ini dipasok ke Tangerang,” ucapnya.

    Ia menyebut panen timun suri tahun ini relatif bagus, karena didukung curah hujan tinggi.

    Petani mengembangkan pertanian timun suri di lahan darat, karena tidak memerlukan pasokan air banyak.

    “Kami beruntung panen timun suri bulan suci Ramadhan sudah ada yang menampung pelanggan tetap di pasar Tangerang,” tuturnya.

    Sementara itu, petugas pertanian Kabupaten Pandeglang, Samsu mengatakan, saat ini di beberapa kecamatan mulai panen timun suri.

    Menurutnya, para petani kebanyakan melakukan penanaman pada Januari 2023, dan tanaman timun suri akan memasuki panen setelah 110 hari ditanam.

    “Saya kira petani sangat terbantu ekonomi dari produksi timun suri ini,” tandasnya. (ANT/MUF)

  • Jangan Ketinggalan, Ikuti Virtual Job Fair Edisi Ramadan Pemkot Tangerang

    Jangan Ketinggalan, Ikuti Virtual Job Fair Edisi Ramadan Pemkot Tangerang

    TANGERANG, BANPOS – Sebanyak 830 lowongan pekerjaan (Loker) tersedia dalam gelaran virtual job fair edisi Ramadan yang disiapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker).

    Kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa (28/3) ini diketahui membuka sebanyak 21 formasi jabatan dari total 11 perusahaan.

    Kepala Disnaker Kota Tangerang, Ujang Hendra Gunawan, mengatakan bahwa kegiatan virtual job fair dapat diikuti masyarakat ber-KTP Kota Tangerang.

    “Masyarakat dapat mengakses lowongan pekerjaan melalui aplikasi Tangerang LIVE,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, pemaparan perusahaan juga akan disiarkan secara langsung melalui channel youtube Tangerang TV, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.

    “Adapun kualifikasi pendidikan yang dibuka dalam kegiatan ini adalah 814 lowongan lulusan SMA, 10 lowongan lulusan diploma tiga, dan enam lowongan untuk strata satu,” jelasnya.

    Perusahaan yang terlibat dalam kegiatan diantaranya PT Gajah Tunggal, dengan lowongan peserta program pemagangan, PT Mega Central Finance dengan lowongan Credit Marketing Officer (CMO) dan Kolektor.

    Ada juga PT Indomarco Prismatama atau Indomaret, membuka Loker dengan posisi Maintenance.

    “Kami harapkan masyarakat Kota Tangerang memanfaatkan program ini khususnya yang mencari lowongan pekerjaan di bulan Ramadan,” tuturnya.

    Virtual job fair edisi Maret 2023 atau edisi Ramadan ini merupakan event yang ke-31 yang digelar semenjak September 2020 silam.

    Hingga saat ini, virtual job fair Kota Tangerang telah berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 14.944 orang.

    Secara rinci, tenaga kerja yang terserap melalui kegiatan job fair yaitu 13.971 warga Kota Tangerang dan 973 warga luar Kota Tangerang.

    “Puasa sambil ikhtiar, siapa tahu rezekinya, di virtual job fair bulan ini. Jadi, ayo segera siapkan aplikasi Tangerang LIVE yang akunnya telah terverifikasi, siapkan berkas lamarannya, dan coba peruntungannya ke perusahaan yang kalian inginkan,” tandasnya. (ANT/MUF)

  • Lima Wilayah di Banten Terima Penghargaan UHC dari Wapres RI

    Lima Wilayah di Banten Terima Penghargaan UHC dari Wapres RI

    JAKARTA, BANPOS – Beberapa wilayah di Provinsi Banten seperti Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan, meraih penghargaan dari Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Ma’ruf Amin, Selasa (14/3) di Balai Sudirman Jakarta.

    Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.

    Dengan tercapainya UHC di setiap daerah, Wapres juga mengapresiasi komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    Dalam Inpres Nomor 1 tahun 2022, salah satu instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota adalah mendorong target RPJMN. Target tersebut yaitu 98 persen penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada tahun 2024, dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

    Sampai dengan 1 Maret 2023 jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90 persen dari seluruh penduduk Indonesia.

    Penghargaan UHC ini diberikan langsung oleh Wapres didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.

    Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada Pemerintah Daerah, agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS. Namun, Ghufron menekankan tercapainya predikat UHC juga harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

    “Untuk itu, BPJS Kesehatan juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan tersebut dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan (rumah sakit). BPJS Kesehatan mendorong Kementerian dan Pemda terkait dalam hal memenuhan sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama, dimanapun peserta itu berada,” ujar Ghufron.

    Ghufron juga menekankan, penyelenggaraan Program JKN-KIS saat ini sudah on the track dan telah terbangun sebuah ekosistem JKN-KIS yang kuat dan andal yang juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi serta digitaliasi layanan yang terus dikembangkan. BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik juga telah menjalankan tugas selama hampir 10 tahun dengan baik, sesuai dengan amanat UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

    Hal ini dibuktikan dengan pencapaian kinerja organisasi yang kian positif mulai dari predikat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) sebanyak 8 kali berturut sejak program bergulir tahun 2014 atau 30 kali sejak era PT Askes (Persero), kepuasan peserta yang semakin meningkat, serta yang tidak kalah penting adalah kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang sehat.

    “Dengan kondisi finansial yang sehat, tidak ada gagal bayar klaim kepada fasilitas kesehatan bahkan BPJS Kesehatan memberikan uang muka layanan untuk memastikan terjaganya cashflow rumah sakit. Harapannya fasilitas lebih nyaman dalam memberikan layanan kepada peserta tanpa ribet dan tanpa diskriminasi,” jelasnya.

    BPJS Kesehatan juga mendukung upaya Pemerintah dalam hal menyesuaikan tarif layanan fasilitas kesehatan, melalui Permenkes Nomor 03 Tahun 2023 yang mengakomodir kesesuaian biaya layanan kesehatan dan perbaikan anomali struktur tarif lama. Aturan ini mendorong penguatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

    “BPJS Kesehatan melalui Program JKN-KIS juga telah menjadi episentrum baru di dunia jaminan sosial dan menjadi contoh negara lain karena memiliki kepesertaan terbanyak dan pencapaian UHC tercepat di dunia untuk satu skema yang terintegrasi. Pengelolaan Program JKN-KIS di Indonesia juga sudah diakui dengan mendapatkan penghargaan tertinggi tingkat Asia Pasifik dalam ISSA Good Practice Award dari Internasional Social Security Association (ISSA),” terangnya.

    Dengan bertumbuhnya cakupan kepesertaan JKN-KIS, angka pemanfaatan pelayanan kesehatan pun turut meningkat. Dari 92,3 juta pemanfaatan pada tahun 2014, menjadi 502,8 juta pemanfaatan pada tahun 2022.

    Kehadiran Program JKN-KIS tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam hal membuka akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia, namun juga melindungi masyarakat dari kemiskinan. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh LPEM FEB UI, di tahun 2019 didapatkan hasil bahwa Program JKN-KIS telah menyelamatkan 8,1 juta orang dari kemiskinan serta 1,6 juta orang miskin dari kemiskinan yang lebih dalam dan ekstrim.

    “Untuk itu, kami mendorong Pemda lain untuk dapat segera mengejar cakupan kepesertaan di daerahnya dan diintegrasikan dengan Program JKN-KIS. Sebab, salah satu keuntungan Program JKN-KIS adalah memiliki asas portabilitas dan dapat dimanfaatkan meskipun dalam keadaan sehat. Masyarakat bisa berobat di seluruh wilayah Indonesia ketika membutuhkan. Perwakilan kantor kami di tiap kabupaten/kota diharapkan mempermudah sinergi dengan Pemda, kami sangat siap berkolaborasi dan bersama mewujudkan UHC di Indonesia,” tandas Ghufron.

    Kota Serang dan Cilegon Dorong Capaian UHC di Indonesia

    Pemkot Serang dan Cilegon sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage. Terhitung per Maret 2023, sebanyak 688.802 jiwa penduduk Kota Serang telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 712.166 jiwa atau sebesar 96.72 persen. Artinya, hampir seluruh warga masyarakat di Kota Serang telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan.

    Sementara itu capaian cakupan semesta kepesertaan Kota Cilegon tidak kalah mentereng dengan capaian 98,09% atau 447.031 jiwa penduduk Kota Cilegon sudah terdaftar dari total jumlah penduduk sebanyak 455.721 jiwa.

    Dalam kesempatan yang sama, Walikota Cilegon Helldy Agustian, mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian UHC di daerahnya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Cabang Serang yang telah bekerja keras agar masyarakat.Kota Cilegon bisa terjamin ke dalam Program JKN.

    “Dengan telah tercapainya UHC di Kota Cilegon maka fasilitas kesehatan juga harus kian optimal dalam melayani. Ke depan kami akan terus memastikan seluruh penduduk Kota Cilegon tetap terjamin akses layanan kesehatannya melalui Program JKN-KIS,” ujar Helldy.

    Belakangan diketahui Helldy telah mengundang beberapa industri di Kota Cilegon untuk ikut serta dalam strategi menuju UHC 100%.

    “Kami mengundang juga para perwakilan industry, para manajer, GM untuk membicarakan UHC atau cakupan semesta di Kota Cilegon, yang sangat naik melesat berkat gotong royong antar pemangku kepentingan baik swasta maupun pemerintah daerah,” tandasnya. (MUF)

  • YDMI dan FORMASI Sampaikan Policy Brief Pendidikan Inklusi di Kota Tangerang

    YDMI dan FORMASI Sampaikan Policy Brief Pendidikan Inklusi di Kota Tangerang

    TANGERANG, BANPOS – Yayasan Disabilitas Mandiri Indonesia (YDMI) dan Forum Masyarakat Inklusi (FORMASI) Kota Tangerang menyerahkan Policy Brief terkait ‘Urgensi Peningkatan Aksesibilitas Penyelenggaraan Pendidikan’ di Kota Tangerang.

    Hadir pada kesempatan itu Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Bappeda Kota Tangerang, Sekolah Penyelenggara Inklusi yakni SDN 03 dan SMPN 06.

    Selain itu, hadir pula Coordinator Field Officer MADANI Kota Tangerang, Veni Siregar, dan PATTIRO Banten sebagai Provincial Support Partner (PSP), Amin Rohani.

    Direktur YDMI, Irpan Rustandi, menyampaikan bahwa jaminan atas pendidikan merupakan hak dasar seluruh warga negara Indonesia, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Tidak terkecuali bagi disabilitas.

    “Demikian juga kebijakan daerah, terdapat Perda Kota Tangerang Nomor 3 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kota Tangerang dan Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang pemenuhan hak disabilitas yang menjamin disabilitas untuk mendapatkan pendidikan,” ujarnya, Jumat (2/9).

    Menurutnya, dokumen tersebut dapat menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan program dan anggaran di Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

    Disamping itu, ia menuturkan bahwa pada bulan Maret 2021, Walikota Tangerang telah secara tegas mencanangkan sekolah inklusif. Walikota juga menyoroti terkait dengan penurunan anak putus sekolah di Kota Tangerang.

    “Namun sosialisasi tentang sekolah penyelenggara pendidikan inklusi baru dilakukan melalui website Pemerintah Kota oleh Dinas Pendidikan,” terangnya.

    Ia menuturkan, belum sinerginya peran OPD yang berhubungan dengan disabilitas, mengakibatkan informasi adanya pendidikan inklusi masih minim.

    Dalam policy brief ini, Irpan menuturkan bahwa terdapat beberapa rekomendasi yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.

    Diantaranya mengesahkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sekolah Inklusi, yang memuat petunjuk pelaksanaan pendidikan inklusif sebagaimana diamanahkan dalam PERDA Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas.

    “Kepala Dinas Pendidikan harus memiliki target penyelenggaraan pendidikan inklusi dan mengesahkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memperkuat penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah,” jelasnya.

    Di tempat yang sama, Senior Field Officer MADANI, Veni Siregar, menjelaskan bahwa Policy Brief itu telah melalui beberapa diskusi dengan Sekolah, dinas dan masyarakat.

    “Sehingga policy brief ini harus terus dikawal agar rekomendasi yang tertera dapat diimplementasikan dengan baik,” tuturnya.

    Perwakilan Bappeda Kota Tangerang, Susi Renawati, mengatakan bahwa sangat mengapresiasi policy brief yang telah disusun oleh YDMI dan Formasi.

    “Melihat isi dari Polbrief ini, sangat mewakili tentang banyaknya kekurangan, baik pada program yang ada, maupun anggaran untuk sekolah inklusi di Kota Tangerang,” ungkapnya.

    Senada disampaikan perwakilan Dindik Kota Tangerang, Siti Mariyam. Menurut dia, pihaknya memiliki harapan besar kepada YDMI dan FORMASI, agar selalu mengawal penyelenggaraan sekolah inklusi.

    “Dan senantiasa dapat bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Sekolah, sehingga terus bersinergi, dan terus memperbaiki permasalahan sekolah inklusi,” tandasnya. (DZH)

  • Atasi Kemacetan, Dishub Tangerang Uji Coba Sistem One Way

    Atasi Kemacetan, Dishub Tangerang Uji Coba Sistem One Way

    TANGERANG, BANPOS – Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang akan melakukan uji coba perubahan sirkulasi laku lintas selama satu bulan menjadi sistem satu arah (One Way). Hal itu dilakukan, guna mengurai kemacetan yang kerap terjadi di jalan Daan Mogot, Kota Tangerang.

    Petugas Dishub terpantau mengalihkan jalur dari Daan Mogot ke jalan Lio Baru dan jalan Bouraq yang merupakan jalur satu arah. Uji coba tersebut juga dilakukan untuk mengetahui kendala, dan terus dilakukan evaluasi terkait volume kendaraan yang teralihkan dari jalan Daan Mogot ke jalur Lio Baru dan Bouraq.

    “Salah satu penyebab kemacetan yaitu banyaknya jalur alternatif baik itu dari jalan pembangun satu, dua, tiga dan empat telah membuat banyak nya antrean kendaraan yang menyebabkan kemacetan di jalur tersebut,” ungkap Kepala Dishub Kota Tangerang, Wahyudi Iskandar, Senin (21/2).

    Karena belum semua masyarakat mengetahui mengenai jalur tersebut, maka pihaknya terus melakukan sosialisasi. Selain itu, akan dilakukan evaluasi selama satu bulan terkait dengan uji coba tersebut.

    “Maka dari itu kita akan sosialisasikan terus dan evaluasi selama satu bulan ini,” tuturnya.
    Ia mengatakan, dalam evaluasi tersebut, apabila memang diperlukan sistem perambuan, pihaknya mengaku siap dan akan ambil langkah dengan melengkapi rambunya secara optimal. Baik itu sebagai petunjuk arah atau peringatan kondisi jalan berlubang.

    “Simulasi tersebut akan kita jalankan dari hari ke hari, sambil terus kita evaluasi persoalan lalu lintas (trafik) nya seperti apa, nanti kita baru mengambil langkah untuk mencari solusinya,” tuturnya.

    Untuk jalur rekayasa tersebut, pihaknya pun akan menerima saran-saran dari masyarakat. Apabila tidak ada saran dari masyarakat, pihaknya akan tetap terus memantau dan trafik di dua sisi jalan Daan Mogot, Lio Baru dan Bouraq terselesaikan.

    “Trip (perjalanan) yang dipantau selama satu bulan kedepan tidak menutup kemungkinan akan dirubah, hingga sampai ketemu trip perjalanan di dua sisi tersebut lancar, sehingga tidak ada lagi antrean kendaraan yang mengakibatkan kemacetan,” tandasnya. (SUG/MUF)

  • Dalam Sehari, Penambahan Covid-19 di Kota Tangerang Capai 400 Kasus

    Dalam Sehari, Penambahan Covid-19 di Kota Tangerang Capai 400 Kasus

    TANGERANG, BANPOS – Kasus harian paparan Covid-19 di Kota Tangerang mencapai 400. Kondisi ini membuat pemerintah was-was terjadi lonjakan. “Data kemarin yang dilaporkan ini masih ada peningkatan laporan baik di angka 400 hariannya,” ujar Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah, Kamis, (27/01/2022).

    Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan serta melakukan vaksinasi untuk membentuk kekebalan komunal. “Ini tentu harus terus kita waspadai, makanya masyarakat kita imbau hindari kerumunan terus juga menggunakan prokes dan sukseskan vaksinasi,” tutur Arief.

    Berdasarkan situs covid19.tangerangkota.go.id, jumlah kasus konfirmasi Covid-19 di Kota Tangerang mencapai 31.142, jumlah ini bertambah 368 dari hari sebelumnya. Lalu, suspek aktif dirawat ada 914, jumlah ini bertambah 4 dari hari sebelumnya.

    Kemudian, konfirmasi dirawat mencapai 1372, jumlah ini bertambah 344 dari hari sebelumnya. Pasien meninggal karena Covid-19 mencapai 497. Namun, pasien yang sembuh mencapai 29273, jumlah itu bertambah 24 dari sebelumnya.

    Arief mengatakan, masyarakat yang terpapar Covid-19 ini berasal dari transmisi lokal. Artinya, mereka terpapar oleh masyarakat lain yang juga positif Covid-19. “Sekarang Covid-19 ini kan banyak juga yang kasus lokal , artinya masyarakat masih lakukan aktivitas sosial dan sebagainya mungkin akan terjadi keterpaparan,” ujarnya.

    Kata dia, dari kasus yang ada saat ini minim masyarakat yang berefek parah. Rata-rata mereka tanpa gejala. Sebab masyarakat yang terpapar Covid-19 ini rata-rata sudah mendapatkan vaksinasi.

    “Vaksinasi ini sangat membantu agar mereka tidak terpapar sedang dan berat, hanya ringan saja bahkan banyak yang tanpa gejala. Kenapa tanpa gejala bisa kena Covid-19? Ya karena mereka terpantau dari hasil survilance kita dari testing, tracing makannya kita harus waspada,” jelasnya.

    Arief tak menampik kalau ada pasien Covid-19 yang dirawat ICU. Namun, pasien tersebut memiliki penyakit bawaan atau komorbit yang menyebabkan keterpurukan kondisinya. “Dari kasus yang ada sekarang ini kasus yang dirawat BOR (tingkat keterisian) rumah sakit angkanya masih 13 persen ICU ada 4 , itu pun karena mereka punya komorbit,” katanya.

    Terkait dengan Covid-19 varian Omicron, kata Arief hal sudah tak dilakukan pemeriksaan lagi. Sekarang pemerintah pusat tidak lagi melakukan pemeriksaan jenis Covid-19 Omicron. Tadi sudah disampaikan Menteri Perindustrian jadi apapun varian Covid-19, ya mereka Covid-19,” pungkasnya.

    Sementara Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin meminta agar semua pihak mengantisipasi penyebaran yang lebih masif lagi. Katanya diperlukan antisipasi dari seluruh provinsi di Indonesia. Salah satunya Banten, dimana beberapa kabupaten dan kotanya terhubung dengan wilayah Jabodetabek.

    “Karena Omicron itu sudah mulai meningkat khususnya di daerah Jabodetabek, dan Banten ini beberapa kabupaten/kotanya tersambung terutama Tangerang Raya, maka saya minta antisipasi,” tegasnya.

    Wapres menyampaikan, antisipasi tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan disiplin protokol kesehatan di masyarakat dan pelaksanaan vaksinasi.

    “Selain penerapan protokol kesehatan, kemudian juga vaksinasi, termasuk sudah mulai booster dan juga penerapan Peduli Lindungi di daerah-daerah dimana terjadi mobilitas,” imbuh Wapres.

    Selain itu, ia juga meminta agar testing, tracing dan treatment (3T) diperbanyak dan dipercepat. Ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia, sehingga bisa dilakukan langkah antisipasi lanjutan. “Testing, tracing, treatment itu terus kita lakukan lebih cepat lagi untuk mengetahui lebih banyak yang misalnya terkena,” ujarnya.

    (IRFAN/MADE/ENK/BNN)

  • Pengusaha Nahdliyin di kota Tangerang Diminta Beri Kontribusi

    Pengusaha Nahdliyin di kota Tangerang Diminta Beri Kontribusi

    TANGERANG, BANPOS – Sejumlah pengusaha dari kaum Nahdliyin di Kota Tangerang Minggu, (23/01) dilantik sebagai Pengurus Cabang (PC) Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) masa khidmat 2022-2024. Pelantikan yang dilaksanakan di di Ballroom Hotel Narita, Jalan KH Hasyim Ashari, Cipondoh, Kota Tangerang turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin, Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang Turidi Susanto hingg Camat Cipondoh Rizal Ridholloh.

    Sachrudin dalam kesempatan itu meminta pengusaha Nahdliyin agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang besar dan memiliki program manfaat dan bisa dirasakan oleh masyarakat.

    “Himpunan Pengusaha Nahdiyin harus tumbuh berkembang, bergerak membangkitkan perekonomian ditengah pandemi Covid-19, khususnya di Kota Tangerang,” ujarnya. Selain itu ia meminta agar HPN tidak perlu membuat program kerja muluk-muluk atau setinggi langit. “Karena itu, langit itu tinggi sekali. Jadi yang penting bisa dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.

    Dia menyampaikan juga apresiasi dan selamat kepada pengurus HPN PC Kota Tangerang yang sudah dilantik. Katanya, cinta terhadap tanah air adalah sebagian dari iman. Sasarannya adalah bagaimana rakyat sejahtera, keberadaaan organisasi adalah kepercayaan masyarakat dan NU adalah organisasi besar di negara Indonesia.

    “Di tengah pandemi saat ini, HPN diharapkan bisa mendorong setiap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, salah satunya dengan vaksinasi dan Kota Tangerang tengah mendorong percepatan vaksinasi booster,” ucapnya.

    Di lokasi yang sama, Ketua PC HPN Kota Tangerang Nefri Ihza Mahendra mengatakan, HPN adalah wadahnya pengusaha, hadir untuk memberikan pelatihan dan pembinaan bagi anggota. Hingga saat ini ada 200 lebih anggota yang tergabung di HPN PC Kota Tangerang.

    “Warga Nahdiyin yang memiliki usaha dapat bergabung untuk bersama-sama mengelola, mengembangkan UMKMnya, kami akan berikan masukan positif, inovatif dan kreatif, terlebih ditengah pandemi Covid-19,” katanya.

    Nefri menyampaikan bahwa HPN PC Kota Tangerang terus membuka kesempatan seluas – luasnya kepada masyarakat yang memiliki UMKM untuk dapat bergabung. “Kami akan terus menjaring anggota yang mau bergabung, syaratnya harus memiliki usaha,” tutupnya.

    (MADE/BNN)

  • Elektabilitas WH Diragukan

    Elektabilitas WH Diragukan

    SERANG, BANPOS – Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) menempatkan Wahidin Halim pada puncak posisi bakal calon paling dipilih sebagai Gubernur Banten selanjutnya. Selain itu, Wahidin Halim pun dalam hasil survei IPO, menggasak posisi puncak sebagai tokoh paling populer di Banten, mengalahkan Rano Karno, Andika Hazrumy dan Iti Octavia Jayabaya.

    Survei yang dilakukan pada periode 29 November – 2 Desember 2021, mendapatkan hasil tingkat popularitas Wahidin Halim menyentuh 89,6 persen. Sedangkan Rano Karno 87,5 persen, Andika Hazrumy 76,9 persen dan Iti Octavia Jayabaya 44,7 persen.

    Rata-rata masyarakat pun disebut cukup puas dengan hasil kinerja Wahidin Halim sebagai Gubernur Banten. Sedangkan untuk Andika Hazrumy sebagai Wakil Gubernur Banten, imbang antara puas dengan tidak puas.

    Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah Putra, mengatakan bahwa survei tersebut dilakukan untuk mengukur persentase pengetahuan empiris publik terhadap konstelasi politik di tahun pemilihan 2024.

    Selain itu, survei itu pun dilakukan untuk menguji preferensi pemilih, apakah kinerja pemerintah daerah selama ini menjadi rujukan pemilihan atau tidak, serta mengumpulkan alasan-alasan empiris yang akan dijadikan rujukan untuk memilih.

    Ia mengaku, survei tersebut melibatkan sebanyak 1.200 responden yang tersebar di delapan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. Setting pengambilan sampel menggunakan teknik multistage random sampling (MRS), atau pengambilan sampel bertingkat dengan tingkat akurasi data 95 persen dan memiliki pengukuran kesalahan 2,50 persen.

    “Walaupun popularitas Wahidin Halim menembus angka 89,6 persen, popularitas masing-masing tokoh masih sangat dinamis. Hal ini terlihat dari jarak antar tokoh paling populer yang masih dekat, yakni antara Wahidin Halim, Rano Karno, Andika Hazrumy, dan Iti Octavia Jayabaya,” ujarnya dalam rilis yang diterima.

    Salah satu indikator yang turut serta mendongkrak popularitas Wahidin Halim dan Andhika Hazrumy menurutnya, dikarenakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Wahidin Halim selaku Gubernur Banten dengan Wakil Gubernur Andhika Hazrumy.

    “Dari hasil survei di lapangan menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Wahidin Halim yaitu 57 persen masyarakat puas dan 11 persen sangat puas. Sedangkan 23 persen menyatakan tidak puas dan hanya 9 persen yang menyatakan sangat tidak puas,” tuturnya.

    Sementara penilaian publik kepada Andika Hazrumy, dengan kategori puas 47 persen dan sangat puas 3 persen. Sedangkan yang tidak puas dengan kinerja Andika Hazrumy ada 28 persen dan sangat tidak puas sebanyak 22 persen.

    “Sejauh ini tingkat kepuasan pada kinerja Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy masih cukup mengimbangi tingkat persepsi pada Gubernur Wahidin Halim,” katanya.

    Karena itu, ia menuturkan bahwa penilaian publik dalam mengapresiasi kinerja Wahidin Halim lebih tinggi ketimbang wakilnya.

    “Rerata kepuasan publik pada kinerja Gubernur Banten Wahidin Halim cukup baik, meskipun dalam bidang politik dan penegakan hukum cenderung kecil persentasenya. Tetapi masih jauh lebih besar tingkat kepuasan dibanding yang tidak,” jelas Dedi.

    Menanggapi hasil survei IPO, akademisi Untirta, Ikhsan Akhmad, sempat tertawa geli. Pasalnya, ia mengaku heran dengan hasil survei tersebut lantaran menjadikan kebijakan pusat sebagai indikator kepuasan terhadap kinerja Wahidin Halim.

    “Soal PPKM dan PSBB, saya kok melihat Pemprov Banten tidak melakukan apa-apa, itu kerjaan pusat, bansos juga kewenangan pusat, soal harga juga demikian,” ujarnya.

    Selain itu, ia juga heran mengapa kebijakan yang seharusnya menjadi kewenangan Pemprov Banten, justru tidak dipertanyakan dalam survei tersebut. Seperti terkait dengan penanganan kasus korupsi, pengangguran, hingga statement Wahidin terkait dengan buruh.

    “Seharusnya dievaluasi pula soal statement gubernur yang merendahkan buruh dan tidak mencerminkan kapasitas otak seorang pemimpin, dan bagaimana mengukur efektifitas dan kebermanfaatan penggunaan dana untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 untuk masyarakat jika kebijakan yang diambil justru pembangunan sport center, dan bagaimana mengukur pemulihan ekonomi yang stagnan pada masa Covid-19,” tegasnya.

    Maka dari itu, ia menuturkan bahwa tingginya persepsi kepuasan terhadap kinerja Wahidin Halim menurutnya, kurang didukung fakta di lapangan. Sebagai contoh lainnya, kinerja mendisiplinkan prokes yang tinggi, sedangkan faktanya Banten merupakan daerah dengan tingkat disiplin prokes yang rendah.

    “Hasil survei tersebut patut dicurigai sebagai penggiringan opini untuk membentuk citra keberhasilan dan keinginan masyarakat untuk memilih kembali WH-Andika ke depan, yang dibarengi dengan pengumpulan berbagai award belakangan ini, dan agaknya akan terus berupaya mendapatkan award hingga 6 bulan ke depan,” ungkapnya.

    “Padahal yang terjadi adalah kegagalan WH-Andika dan kemuakkan masyarakat atas kasus korupsi yang terus berulang. Kasus korupsi hibah bansos, masker, SPK Bodong PUPR dan lain lain, reformasi birokrasi yang nyaring bunyinya didalam tong kosong,” lanjutnya.

    Ikhsan pun menantang lembaga survei tersebut untuk berani buka-bukaan mengenai pemberi biaya survei, metodologi yang dipakai, serta data-data yang digunakan. Menurutnya, yang membiayai survei harus dibuka kepada publik untuk mengukur independensi, kredibilitas dan integritas lembaga surveinya.

    “Coba jelaskan dengan baik untuk menjawab berbagai keanehan hasil surveinya. Contoh calon gubernur yang dijadikan pilihan sangat terbatas, bagaimana alur pilihan tersebut menjadi pertanyaan kunci? Apa pendahuluan kriterianya,” ujarnya.

    Sementara Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Banten, Eko Susilo, mengatakan bahwa sudah sewajarnya Wahidin Halim lebih tinggi popularitas dan elektabilitasnya dibandingkan Iti yang merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Banten.

    “Oh iya, wajar kang popularitas dan elektabilitas pak Gubernur di atas bu Iti, dan itu sangat kita apresiasi. Karena beliau adalah salah satu kader terbaik, dan kader utama partai Demokrat,” katanya.

    Eko juga mengaku bahwa survei tersebut bakal jadi pertimbangan sikap Demokrat, pada Pilgub Banten mendatang. “Sudah pasti kang, hasil survei akan menjadi salah satu indikator dalam proses penentuan bakal calon di Pilkada nanti,” tandasnya.(DZH/PBN)

  • Tahun Ini Tidak Ada Pembangunan Infrastruktur

    Tahun Ini Tidak Ada Pembangunan Infrastruktur

    TANGERANG, BANPOS —Pemkot Tangerang memastikan tahun ini tidak akan melakukan pembangunan fisik. Seluruh anggaran yang berada di orgaisasi perangkat daerah (OPD) konstruksi seperti Dinas PUPR dan Dinas Perkim bahkan dialihkan guna penanganan Covid-19.

    “Dengan sangat terpaksa dan dengan anggaran yang terbatas sekarang kita fokus pada pelayanan publik, pendidikan kesehatan dan pelayanan publik lainnya. Untuk pembangunan sifatnya hanya perbaikan saja,” ujar Walikota Tangerang Arief R Wismansyah, usai menggelar rapat dengan seluruh unsur Forkopimda Kota Tangerang di Puspemkot Tangerang, Rabu (29/4).

    Arief menjelaskan, seluruh OPD memang memangkas anggaranya mulai dari Dinas Pendidikan hingga PUPR dan Perkim. “Tapi itu sementara, makanya kita berharap dukungannya dari masyarakat agar hal itu bisa mempercepat pemutusan rantai Covid-19 dan ekonomi segera pulih sehingga kita bisa melakukan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat lebih optimal,” harapnya.

    Sementara, Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo menyampaikan, untuk anggaran DPRD Kota Tangerang juga sudah dilakukan rasionalisasi hampir Rp 28 miliar. “Angkanya persisnya Rp 27 sekian miliar,” ujarnya di tempat yang sama.

    Pria yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang ini melanjutkan, kegiatan kunjungan kerja yang biasanya menjadi agenda rutin wakil rakyat selama pandemi Covid-19 ditiadakan. “Sekarang kalau lihat setiap hari dewan stand by di kantor,” jelasnya.

    Gatot menambahkan, pendapatan Pemkot Tangerang secara keseluruhan juga mengalami penurunan drastis akibat melemahnya ekonomi. Kas daerah yang siap berdasarkan informasi yang dia terima pun disebut hanya Rp 320-an miliar lebih.

    “Biasanya pendapatan Pemkot tiap hari itu sebesar Rp 6 miliar, ini cuma Rp 600 juta saja,” jelasnya. Sehingga ia memaklumi bila tahun ini tidak dilaksanakan pembangunan fisik. “Yang penting negara hadir untuk menjamin hak-hak dasar warganya, jangan sampai ada yang meninggal gara-gara masyarakatnya kelaparan seperti yang baru-baru ini ramai diberitakan,” ujarnya.(BNN/PBN)

  • 2.500 Karyawan PT Shyang Yao Fung Di-PHK

    2.500 Karyawan PT Shyang Yao Fung Di-PHK

    TANGERANG, BANPOS – Sebanyak 2.500 karyawan PT Shyang Yao Fung terkena imbas dari kebijakan pemerintah yang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menanggulangi pandemik Covid-19. Ribuan buruh pabrik tersebut mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    “Iya kita dapat laporan itu. Jumlahnya ada 2.500 karyawan di PHK,” ujar Wakil Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Tangerang Hardiansyah, Rabu, (29/4).

    Dia menjelaskan, di wilayah Kota Tangerang PT Shyang Yao Fung merupakan perusahaan yang paling banyak melakukan PHK kepada karyawannya.

    Diketahui terdapat 48 perusahaan di Kota Tangerang yang mem-PHK karyawannya. Di posisi pertama PT Shyang Yao sebanyak 2.500 karyawan, Kedua PT Bintang Citra Pratama 826 dan ketiga diduduki oleh PT Nurhasta Pratama sebanyak 811 karyawan.

    “Dia (PT.Shyang Yao Fung) paling banyak, ada 2.500 yang di PHK sari 48 perusahaan atau pabrik yang ada di Kota Tangeran,” ujarnya.

    Menurut dia, kebijakan ini terpaksa dilakakukan oleh perusahaan lantaran imbas dari pandemik Covid-19 semakin meresahkan. Ketika pemerintah mengluarkan kebijakan PSBB maka daya jual perusahaan semakin menurun. Karena daya beli masyarakat pun menurut. Sementara, perusaan harus tetap produksi barang dan pendapatan pun menurun.

    “Bahan baku semakin mahal sementara daya beli masyarakat menurut. Perusahaan tidak ada pemasukkan. Langkah ini mau tidak mau harus dikeluarkan,” ujarnya Harsiansyah.

    Oleh karena Hardiansyah mendorong Pemerintah Kota Tangerang untuk menyalurkan bantuan kepada semua karyawan yang mendapat PHK. Kemudian, langkah selanjutnya agar karyawan tersebut setelah pandemik Covid-19 usai, pemerintah harus bisa menjanjikan pekerjaan pada mereka.

    “Kita mendorong itu (bantuan) pastinya jadi mereka yang terdata akan mendapat bantuan didata lewat RT dan RW agar tidak tumpang tindih. Lalu kepastian untuk dapat kerja lagi,” pungkasnya.

    Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT Shyang Yao Fung belum dapat dikonfirmasi.(BNN/PBN)