BANTEN POS

Tag: Lebak Selatan

  • Butuh Perhatian, Sudah 8 Hari ODGJ Kambuhan Dikerangkeng

    Butuh Perhatian, Sudah 8 Hari ODGJ Kambuhan Dikerangkeng

    CIHARA, BANPOS – Wanita malang yang beranak dua, S (33) , warga Kecamatan Cihara, diduga sebagai Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Perempuan setengah baya tersebut, sudah 8 hari dilaporkan dikurung dalam kerangkeng oleh pihak keluarganya.

    Kepada wartawan, kakak korban, Arpin, menerangkan bahwa penyakit ODGJ yang diderita adiknya sudah itu sudah satu tahun lamanya. Ia mengklaim, mengurung (kerangkeng-red) S, itu untuk menyelamatkan dirinya.

    “Iya, penyakit ODGJ adik saya ini sudah satu tahun, sempat seperti biasa lagi, sehat. Namun kumat lagi sudah dua minggu. Adik saya lari-lari, kadang ke hutan sambil bawa anaknya yang perempuan berumur satu tahun. Kalau anaknya yang gede itu perempuan berumur 14 tahun, sudah bisa aman. Dengan keadaan adik saya seperti ini, saya merasa takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya ini dikurung. Ini sudah 8 hari, kan aman, kami juga yang nungguinnya bisa tidur,” ungkap Arpin di rumahnya, Rabu (22/4).

    Pihak keluarga berharap ada bantuan dari pemerintah untuk penanganan S yang sedang mengalami ODGJ juga bantuan kebutuhan ekonominya. “Saya berharap kepada pemerintah terkait agar membantu kami, keadaan adik saya ini butuh pengobatan yang serius. Memang kemarin juga ada yang dari pihak Puskesmas Cihara yang datang dan memberikan obat ke adik saya ini. Namun kami saat ini merasa cemas, karena sudah dua hari ini adik saya tidak mau makan dan tidak mau diajak bicara. Kami orang miskin, berharap ada bantuan dari pemerintah,” katanya.

    Sementara Kepala Desa Pondokpanjang, Sobandi yang didampingi Sekdesnya Hedi, saat menjenguk ke rumah korban mengatakan pihaknya bersama stakeholder desa merasa prihatin melihat kondisi S. Menurutnya ini tanggungjawab bersama semua elemen.

    “Kami merasa prihatin melihat kondisi S, tinggal bersama Ibunya yang sudah janda tua. Ia butuh pengobatan medis sedangkan keadaan ekonomi keluarganya tidak mampu. Kami juga tidak tinggal diam, akan tetapi berusaha semaksimal mungkin mendorong agar S bisa sehat kembali seperti biasa. Ya, tentunya butuh perhatian dari semua pihak,” ungkapnya.

    Terpisah, Madsoleh, aktivis Kecamatan Cihara, meminta semua pihak untuk membantu korban yang tengah menderita. “Kami berharap kepada seluruh dinas terkait yang memang punya peranan sosial masyarakat agar segera menangani musibah yang di derita ibu S. Baik penanganan medisnya juga keadaan ekonomi yang memang butuh bantuan seperti sembako. Itu anaknya perlu juga diperhatikan apalagi yang masih kecil,” papar Madsoleh.(WDO/PBN)

  • Akses Jembatan Galtam Gunung Wangun Memprihatinkan

    Akses Jembatan Galtam Gunung Wangun Memprihatinkan

    CIBEBER, BANPOS – Kondisi jalan dan jembatan yang dijuluki warga Jembatan Galtam di Cisaat Desa Gunung Wangun Kecamatan Cibeber dilaporkan sangat memprihatinkan. Padahal itu satu-satunya akses transportasi warga antar desa di kawasan itu.

    Salah seorang tokoh warga setempat, Ade Ayi kepada BANPOS mengungkapkan keadaan jalan yang rusak dan terkikis longsoran juga jembatan yang sudah tua mengkhawatirkan para pengguna jalan serta berpotensi rawan bahaya.

    “Jembatannya juga memang sudah tidak layak di pakai, rawan longsor fan jembatan rapuh. Sangat menghawatirkan bagi para warga yang melintas, ditambah juga faktor cuaca dan curah hujan di daerah kami emang sangat tinggi tiap hari, itu juga salah satu faktor terjadinya penambahan kerusakan jembatan,” ungkap Ade, Senin (20/4).

    Ditambahkannya, keberadaan jalan dan jembatan itu pun penghubung ke beberapa kampung dan desa. Yakni penghubung ke Desa Cikadu, Gunung Wangun dan desa Sirna Galih dan juga ke arah Kaolotan Cipta Gelar.

    “Saya sangat prihatin dengan keadaan jalan menuju kampung kami, karena hanya itulah satu-satunya akses jalan menuju perkampungan kami dsn desa lain seperti Cikadu dan Sirna Galih, jadi mohon kepada intansi terkait supaya secepatnya memperbaiki jembatan sebelum menelan korban. Jadi kami mohon pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Lebak segera melakukan perbaikan, sebelum memakan korban jiwa,” jelasnya.

    Sementara itu, Kaur Ekbang Desa Gunung Wangun, Iden kepada wartawan mengatakan bahwa dari akhir tahun 2019 pihaknya sudah menyampaikan keadaan dua jembatan tersebut kepada Dinas PUPR Kabupaten Lebak,

    “Soal ini sudah kami sampaikan ke Dinas PUPR Kabupaten, awal Tahun 2020 lalu, pihak PUPR juga sudah turun melakukan peninjauan dan pemeriksaan jembatan tersebut, dan berjanji dalam tahun ini juga akan di anggarkan untuk di lakukan perbaikan,” jelas Iden.

    Dikatakannya, kendati sudah dilaporkan ke Dinas PUPR Lebak, tapi menurutnya, sampai saat ini belum dilakukan perbaikan.” Ya sampai saat ini belum ada rencana perbaikan. Mungkin terhambat darurat wabah korona,” katanya.(WDO/PBN)

  • Dirawat di Pasar Minggu, Dokter Puskesmas Cipeundeuy Malingping Dilaporkan Positif Korona

    Dirawat di Pasar Minggu, Dokter Puskesmas Cipeundeuy Malingping Dilaporkan Positif Korona

    BAKSEL, BANPOS – Setelah sebelumnya diberitakan, Satu tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit Adjidarmo Rangkasbitung, dinyatakan positif terpapar virus korona (Covid-19). Dikabarkan, terdapat kembali tenaga kesehatan yang bekerja di Lebak, positif terkena virus tersebut.

    Salah seorang Dokter medis yang bertugas di Puskesmas Cipeundeuy Kecamatan Malingping dilaporkan terjangkit virus korona (Covid-19). Saat ini dokter wanita tersebut dikabarkan tengah dalam perawatan RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

    Juru bicara (Jubir) Gugas Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Lebak, Firman Rahmatullah, saat dikonfirmasi BANPOS membenarkan yang bersangkutan diduga terjangkit Covid-19 dan pasien saat ini masih dirawat di RSUD Pasar Minggu Jakarta.

    “Ya, kalau menurut informasi dari yang bersangkutan kepada saya seperti itu (positif korona, red). Yang bersangkutan masih dirawat di RS Pasar Minggu, Jakarta,” ujar Firman, Sabtu (18/4).

    Dijelaskan juga, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan data otentik hasil pemeriksaan dari pihak rumah sakit yang bersangkutan. sehingga belum dapat diketahui secara pasti apakah dinyatakan positif Covid-19 hasil pemeriksaan rapid test atau uji swab.

    “Ya kabar resminya secara data otentik hasil pemeriksaan kita belum dapat. Artinya, (status, red) positifnya dari hasil pemeriksaan dengan cara apa, itu yang harus kami pastikan dulu,” jelas Firman.

    Ia memaparkan, terhitung sejak 1 sampai dengan 17 April 2020, dokter tersebut menurutnya lebih sering berada di luar Malingping (izin-red). “Nah untuk mengecek data yang bersangkutan, saya bersama kepala Dinkes sekarang ada di Puskesmas Cipeundeuy, Malingping” katanya.

    Diketahui, berdasarkan data pada absensi Puskesmas setempat, terhitung sejak tanggal 1 sampai 17 April 2020 kemarin, yang bersangkutan masuk kerja ke Puskesmas Cipeundeuy hanya lima hari,

    “Merasakan keluhan dimulai tanggal 1, 2, 6, 7 dan 11 April lalu. Pengakuan awalnya mulai batuk-batuk, meriang dan nyeri sendi, lalu pada 8 April Anosmia, yakni tidak merasakan mencium bau, terakhir berada di tempat tugas Cipeundeuy pada 11 April lalu. Dan tercatat yang bersangkutan tidak masuk kerja dengan keterangan sakit mulai 13 sampai dengan 17 April kemarin,” ungkapnya.

    Ditambahkan Firman, ada puluhan petugas di Puskesmas Cipeundeuy yang punya riwayat selalu berhubungan dengan dokter tersebut yang harus segera dilakukan chek kesehatannya.

    “Ada 52 orang petugas di Puskesmas Cipeundeuy ini yang perlu dianalisa chek kesehatan, utamanya yang punya riwayat sempat berhubungan dengan dokter yang bersangkutan selama kurun itu. Ini demi kehati-hatian untuk lingkungan setempat, jadi intinya mereka itu perlu didiagnosa dengan rapid tes,” katanya.

    Hal senada dikatakan Kepala Puskesmas Cipeundeuy M Aripudin kepada wartawan. Ia menerangkan bahwa dokter tersebut merupakan warga kelahiran Riau yang bertempat tinggal di Depok, Bogor.

    Menurutnya, selama bertugas di Puskesmas, ia tinggal di Perumahan Puskesmas yang berlokasi di Desa Cipeundeuy, Malingping. “Selama bulan Maret dan sampai tanggal 11 April 2020 dia diam (tinggal-red) di perumahan Puskesmas Cipeundeuy. Biasanya pulang kalau hari Jumat sore dan datang Senin pagi,” terang Aripudin.

    Namun kata dia, pihaknya mengaku belum mendapatkan informasi resmi apakah yang bersangkutan dinyatakan positif Covid-19 termasuk hasil pemeriksaan rapid test atau hasil uji Swabnya.

    “Soal terjangkit tidaknya saya belum tau. Dan yang berhak menjelaskan adalah Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten. Jadi itu tanya langsung ke pa dr Firman,” paparnya

    Diketahui, pemeriksaan virus Corona di Indonesia saat ini dilakukan dengan dua cara, yaitu rapid test dan uji Swab. Namun kalau untuk mengetahui diagnosa seseorang terpapar tidaknya harus oleh pemeriksaan Swab.(WDO/PBN)

  • Belasan Warga Desa Malingping Selatan Terserang Chikungunya dan DBD

    Belasan Warga Desa Malingping Selatan Terserang Chikungunya dan DBD

    MALINGPING, BANPOS – Di tengah musim wabah Covid-19 yang mengharuskan Lockdown, belasan warga di Kampung Cikeusik Timur (Ciktim) RT 05/02 Desa Malingping Selatan (Malsel) dilaporkan mengalami sakit yang diduga disebabkan dari wabah nyamuk Chikungunya dan ada pula yang sudah terkena wabah Demam Berdarah Degue (DBD).

    Informasi yang didapat dari Pegiat Pemuda setempat, Roif Setiawan kepada BANPOS mengatakan, belasan warga ditemukan mengalami berat di kaki bercampur meriang panas dingin dan pusing-pusing lalu kulit terserang gatal-gatal.

    “Gejala awal yang dilaporkan penderita itu mereka pusing, mual, kaki berat bercampur badan panas dingin setelah itu kulit gatal gimbal,” ujar Roif, Jumat (3/4).

    Menurutnya, setelah beberapa warga diperiksa ke dokter di klinik terdekat, mereka diduga mengalami serangan wabah Chikungunya,

    “Kalau menurut yang sudah dibawa ke klinik, mereka dinyatakan terkena Chikungunya. Tapi sebagian sudah agak mendingan, namun yang lain masih mengalami sakit, jumlah yang terkena ada sekitar 16 orang. Selain itu ada satu orang warga sini yang positif terkena DBD,” terangnya.

    Senada, Warsih (41) salah seorang warga setempat yang sudah sehat kepada BANPOS mengaku dirinya dinyatakan terkena Chikungunya,

    “Kata dokter itu gejala Chikungunya. Yang terasa sih kaki saya kesemutan terus berat dilangkahkan, badan panas dingin, kepala terasa pusing dan setelah itu kulit gimbal dan gatal. Sekarang mah udah mendingan” papar Warsih.

    Sementatara, Juju Juhariyah masih warga yang sama melaporkan bahwa cucunya seminggu yang lalu mengalami DBD dan sempat di bawa ke RS Ajidharmo Rangkasbitung.

    “Ya cucu saya yang bernama Dika yang baru kelas 1 SMA terkena DBD, itu kata dokter di puskesmas harus dirawat Rangkas. Sekarang masih dirawat,” ungkapnya.

    Tokoh masyarakat setempat Maknun, meminta adanya penyemprotan Fogging anti DBD di wilayah Kampung Cikeusik Timur agar tidak menyebar ke warga lain.

    “Sekarang ini sedang melanda korona dan musim hujan. Ada baiknya pemerintah melakukan penyemprotan anti DBD, agar wabah DBD dan Chikungunya tidak menyebar,” kata Maknun.

    Terpisah, Kepala Desa Malsel, Aceng Junaedi saat dikonfirmasi membenarkan hal itu dan pihaknya mengaku sudah mendapat laporan. “Iya, saya sudah mendapat laporan. Tapi saat ini saya sedang di Serang lagi jenguk saudara yang sakit,” ujar Aceng.(WDO/PBN)

  • Inspiratif, Siswa SMKN 1 Malingping Ciptakan Alat Tong Sampah Sistem Sensor Ultrasonik

    Inspiratif, Siswa SMKN 1 Malingping Ciptakan Alat Tong Sampah Sistem Sensor Ultrasonik

    MALINGPING, BANPOS- Jurusan Elektronika Industri SMK Negeri 1 Malingping berhasil membuat program Arduino, dengan sistim sensor ultrasonik yang diberi nama alat Arduinom. Yakni alat tong sampah yang dapat terbuka secara otomatis dengan sensor gerak tangan dalam jarak 25 centimeter.

    Alat tersebut dipamerkan pada pagelaran Festival Marching Band dan Drum Band Tingkat SLTP dan SLTA Se Lebak Selatan (Baksel), Minggu (19/1).

    Metode hasil olah karya ini terlihat pada kegiatan pameran alat tersebut. Pada kesempatan itu karya ini banyak menyita banyak perhatian pengunjung yang hadir. karena dianggap alat tergolong baru yang di pamerkan siswa SMK jurusan elektronika industri.

    Disebutkan, alat tersebut menggunakan sistem program aplikasi yang diseting melalui aplikasi arduino.

    Alat tersebut harus merakit sendiri dan menggunakan batere charger.

    Alat inipun sebenarnya berbahan sederhana dapat di produksi dalam kurun waktu 2 hari pengerjaan, anggaran yang dibutuhkan untuk membuat alat tersebut tergolong murah yakni dibawah Rp500 ribu.

    Kepala Program Elektronika Industri, Ari Hardiansyah kepada BANPOS mengungkap, alat tersebut hanya untuk di pasang di setiap sudut ruang kelas saja. Belum ada niatan untuk diproduksi secara masal atau bersaing di pasar elektronik.

    Sejauh ini alat Arduino Baru Diproduksi 3 Unit.

    “Niatnya ga muluk-muluk, hanya ingin di lokal saja atau di pasang di sudut kelas karena belum di produksi secara masal juga,” ujar Ari.

    Sementara Plt Kepala SMK Negeri 1 Malingping, Sudarman mengatakan bahwa ini merupakan prestasi yang cukup baik bagi jurusan elektronika industri.

    Menurutnya, pihak sekolah selalu mendukung segala bentuk pembelajaran atau penelitian lebih lanjut terkait alat arduino serta produksi alat arduino oleh jurusan elektronika industri,

    “Saya selalu dukung segala bentuk produksi alat arduino oleh siswa di jurusan elektronika industri karena inierupakan sebuah prestasi bagi sekolah,” katanya. (WDO/PBN)

  • Bakor Cilangkahan Minta Moratorium DOB Dicabut

    Bakor Cilangkahan Minta Moratorium DOB Dicabut

    Pegiat Bakor Cilangkahan tampak tengah dengar pendapat bersama Wakil Bupati Lebak soal usulan pencabutan moratorium kepada pemerintah pusat. Kamis (31/10).
    Pegiat Bakor Cilangkahan tampak tengah dengar pendapat bersama Wakil Bupati Lebak soal usulan pencabutan moratorium kepada pemerintah pusat. Kamis (31/10).

    BAKSEL, BANPOS – Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan (Bakor PKC) meminta pemerintah pusat mencabut moratorium atau penghentian sementara pemekaran wilayah. Hal itu menyusul rencana pemerintah pusat yang berencana memekarkan wilayah di Provinsi Papua.

    “Rencana pemekaran wilayah di Papua secara otomatis akan menganulir kebijakan moratorium pemekaran wilayah. Artinya, ketika pemerintah pusat menyetujui pemekaran wilayah di Papua maka itu juga seharusnya berlaku untuk daerah lain,” kata Ketua Umum Bakor PKC Eri Djuhaeri, menanggapi rencana pemerintah pusat yang akan memekarkan wilayah di Papua, Kamis (31/10).

    Disebutkan, dalam pandangan mantan anggota DPRD Banten itu, proses pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) tidak boleh diskriminatif.

    “Pemerintah pusat dalam mengesahkan DOB tidak boleh pilah-pilah dan diskriminatif, semua wilayah di NKRI punya hak yang sama,” kata Eri.

    Dikatakannya, pemekaran wilayah akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang terus berupaya menekan angka kemiskinan.

    “Kalau pertimbangannya pemekaran wilayah di Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, harus juga dilakukan di daerah lain. Karena soal peningkatan kesejahteraan bukan hanya harapan salah satu wilayah saja,” tukasnya.

    Lantaran hal ini, pihak Bakor Cilangkahan terus mendorong Pemkab Lebak dan Pemprov Banten bersama-sama warga Cilangkahan mengusulkan pencabutan moratorium pekaran wilayah. Paling tidak, terang Eri, pemerintah daerah mengonsultasikan rencana pemekaran wilayah, terutama terkait rencana pemekaran wilayah Papua Selatan itu.

    Sementara itu, Ketua I Bakor Cilangkahan Eli Mulyadi memperjelas, proses pembentukan DOB Cilangkahan sudah mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pembentukan dan Penggabungan DOB. Dalam ketentuan tersebut disebutkan pemekaran wilayah harus atas persetujuan DPRD dan Bupati Kabupaten Induk dan DPRD Provinsi serta gubernur.

    Eli mengemukakan Komparasinya, bahwa pada era pemerntahan Susilo Bambang Yudhoyono Cilangkahan sudah masuk pada amanat presiden bersama dengan usulan pemekaran daerah lain.

    “Semuanya sudah ditempuh. DPRD kabupaten induk dan provinsi, serta gubernur dan bupati sudah setuju. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk menunda pemekaran wilayah Cilangkahan,” kata Eli.

    Hal senada secara terpisah dikatakan Wakil Bupati (Wabup) Lebak Ade Sumardi yang turut mendukung pembentukan pemekaran Lebak selatan. Kata dia, pembentukan DOB Cilangkahan merupakan keniscayaan. Sebab, selain Lebak merupakan daerah terluas di Pulau Jawa, daerah selatan Lebak juga memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah.

    “Jangan bicara kemampuan anggaran dulu, yang penting wilayah selatan memiliki potensi pendapatan. Daerah utara dan tengah juga memiliki banyak potensi. Artinya, ketika Kabupaten Cilangkahan terbentuk, kabupaten induk tidak akan bangkrut. Dan pencabutan moratorium DOB harus disegerakan,” papar Wabup. (WDO)