BANTEN POS

Tag: lebak

  • Petani Lebak Yang Jarang Mobilitas Jadi Pasien Pertama Covid-19

    Petani Lebak Yang Jarang Mobilitas Jadi Pasien Pertama Covid-19

    LEBAK, BANPOS – Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lebak, Firman Rahmatullah mengungkapkan, sudah menerjunkan tim untuk melakukan tracking riwayat pasien positif Corona pertama di Lebak.

    Informasi dari lapangan, pasien tersebut berprofesi sebagai petani dan tidak pernah berpergian kemana-mana.

    “Pasien sakit berobat ke faskes Cihara, nggak sembuh, dirujuk ke RS malingping lalu dirujuk ke RSU Banten namun dengan diagnosa radang paru. Hasil swab pcrnya positif,” ungkap Firman Rahmatullah kepada BANPOS, Kamis (21/5)

    “Iya, kita sudah terjunkan tim untuk tracking riwayat pasien positif Corona di Cihara,” imbuhnya

    Kepala Puskesmas Kecamatan Cihara Hermansyah mengatakan, dirinya belum bisa memberikan keterangan benar apa tidaknya karena belum melihat hasil swab nya.

    “Saya belum bsa jawab benar gak karena belum liat hasil swab nya. Sampe saat ini saya belum liat hasil swab nya. Kalau bilang positif takut salah, karna untuk menentukan diagnosa reaktif Covid salah satunya hasil swab,” katanya.

    “Nanti kalau ada perkembangan di infokan. Sama gugus tugas kita hanya suruh mengecek keberadaan pasen apakah udah pulang apa di rumah,” tandasnya.

    Sebelumnya diberitakan, Lebak mencatat pasien positif untuk pertamakalinya setelah sempat bertahan sebagai daerah hijau.
    (CR-01/PBN)

  • Lebak Tak Lagi Hijau, 1 Positif Covid-19 Terkonfirmasi

    Lebak Tak Lagi Hijau, 1 Positif Covid-19 Terkonfirmasi

    LEBAK, BANPOS – Pemerintah Provinsi Banten sebelumnya, mengkategorikan Kabupaten Lebak dalam warna hijau atau zona aman.

    Namun, melalui laman siagacovid19.lebakkab.go.id, Kamis (21/5), Pemerintah Kabupaten Lebak menginformasikan ada satu warga yang dinyatakan positif terpapar virus Covid19.

    Dalam situs resmi perkembangan kasus Covid-19 Pemerintah Kabupaten Lebak tidak merinci alamat pasien yang positif terpapar virus Covid19.

    Diketahui, pasien tersebut merupakan seorang pria berusia rentang 19-59 tahun.

    Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lebak, Doddy Irawan, Kamis (21/5) membenarkan, satu orang warga Lebak terkonfirmasi positif terpapar virus Covid19.

    Untuk lebih jelas, Ia menyarankan BANPOS untuk menghubungi Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

    “Betul, keterangan jelas bisa dengan juru bicara Gugus Covid19 Lebak. Dinkes atau dr Firman,” katanya.

    Kasus pasien yang terjangkit virus Covid19 di Kabupaten Lebak baru kali ini terjadi. Pasien tersebut kini dalam perawatan tenaga kesehatan.

    Data Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Kabupaten Lebak yang terdapat dalam situs resmi siagacovid19.lebakkab.go.id berjumlah 31 orang. Diantaranya, 16 orang masih dalam perawatan, 8 orang aman dan 7 orang meninggal dunia.

    Selain itu, kasus Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 539 orang. Dengan rincian, 36 orang masih dalam pemantauan dan 503 telah dinyatakan aman. Sedangkan, Orang Tanpa Gejala (OTG) berjumlah 41 orang.

    Sampai berita ini dilansir, BANPOS belum mendapat konfirmasi dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan masih berupaya melakukan konfirmasi. (CR-01/PBN)

  • DPRD Temukan Pemotongan BST Hingga Rp300 ribu

    DPRD Temukan Pemotongan BST Hingga Rp300 ribu

    BAKSEL, BANPOS – DPRD Lebak mendapatkan laporan adanya dugaan pemotongan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam bentuk Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementrian Sosial (Kemensos) untuk terdampak Covid-19 di Lebak.

    Sekretaris Fraksi PPP, Musa Weliyansyah kepada BANPOS mengaku telah menerima aduan dari masyarakat perihal JPS BST di beberapa kecamatan yang ada di Lebak selatan (Baksel).

    “Ya benar, ada aduan yang disampaikan kepada saya perihal adanya dugaan potongan dana BST. Itu angkanya bervarias,” ujar Musa, Minggu malam (17/5).

    Menurutnya, laporan yang diterima dari masyarakat ada yang melalui inbok medsos facebook hingga pesan WhastApp dengan dugaan pemotongan dana BST.

    “Saya dapat laporan dari warga Gunungkancana, Cijaku dan Cigemblong. Datanya ada di saya, penerima mengaku setor ke RT Rp 50 ribu sampai Rp100 ribu/orang dan katanya disetorkan ke Kepala Desa, bahkan ada yang melapor potongan yang lebih dari itu hingga Rp 300 ribu. Saya tidak tahu apakah itu untuk dibagikan lagi ke orang lain atau untuk oknum perangkat desa. Hal itu masih dalam pengawasan saya,” jelasnya.

    Sementara anggota DPRD Lebak dari Komisi 1, Juned Sanim menyayangkan seandainya praktik itu benar terjadi.

    “Ya saya juga udah dengar, kalau benar itu ada pemotongan terhada BST Covid 19 saya sangat prihatin dan harus ditindak tegas sesuai hukum. Karena BST ini anggaran hasil dri penggeseran APBD 2020 yg sudah di sahkan dengan acuan Perpu untuk keadaan Darurat Perang melawan Covid-19, maka dengan adanya pemotongan terhadap BST ini mencedrrai nurani masyarakat penerima,” ujar Juned.

    Adapun terkait anggaran tersebut, anggota legislatif dari PKB Lebak itu menjelaskan, itu anggaran dari konversi APBN/APBD untuk melawan Covid-19.

    “Itu penggeseran anggaran ini berlaku di APBN/APBD bahkan dengan disahkannya Perpu ini instansi pemerintah pun kehilangan tiga fungsinya demi melawan covid 19 karena dilandasi bahwa kesehatan rakyat paling utama,” imbuhnya.

    Kata dia, dana JPS BST itu tentu ada acuan peruntukannya. “Anggaran pergeseran itu ada yang di alokasikan untuk petugas lapangan dibawah BPBD, ada untuk Alkes dan perawatan di bawah dinas Kesehatan dan ada yang di alokasikan untuk JPS di bawah dinas sosial nah itu BST. Sedang untuk BLT yang diambil dari dana desa itu mengacu pada keputusan Kemendes,” paparnya.(WDO/PBN)

  • Kemensos Percepat Pencairan BST Sebelum Lebaran

    Kemensos Percepat Pencairan BST Sebelum Lebaran

    LEBAK, BANPOS – Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat pencairan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) sebelum Lebaran sudah diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai instruksi Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

    “Ini adalah salah satu kegiatan panyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dilakukan oleh Kantor Pos adalah berbasis Komunitas, dengan tujuan lebih dekat. Jadi tidak semuanya Kantor Pos melakukan penyalurannya itu di Kantor Pos, bahkan menurut kami ini lebih efektip kalau disalurkan di Kantor Desa, sekolahan karena sekarang sekolah libur, jadi bisa lebih nyaman, “kata Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemensos, Asep Sasa Purnama, saat ditemui di Desa Padasuka, Kecamatan Warung Gunung, Minggu(17/5).

    Menurutnya, dalam pencairan Bansos tersebut sesuai dengan data yang masuk ke Kemensos.

    “Kementerian Sosial menyalurkannya berdasarkan data yang masuk, kan data itu bergelombang. Ada daerah yang menyajikan datanya lebih cepat, tapi ada juga beberapa daerah yang cukup lama. Targetnya mudah-mudahan BST ini bisa kita laksanakan dengan baik,” tuturnya.

    Asep juga mengatakan bahwa ia sangat mengapresiasi kegiatan pembagian BST ini didukung oleh semua pihak seperti dari Kantor Pos, Kantor Kelurahan, Kantor Desa dibawah pengawasan aparat Kepolisian dan TNI.

    “Kita juga bisa lihat, Kantor Pos bisa berkolaborasi dengan Pemerintahan Daerah disini. Ada dari Dinas Sosial, aparatur Kepolisisan dan TNI, Kepala Desa, Camatnya, Tagana, Karang Taruna, PSM serta TKSK. Dan kami mengapresiasi pencairan dana BST berjalan tertib dan lancar,” ungkapnya.

    Kepala Dinas Sosial Lebak, Eka Darmana berharap agar semua masyarakat yang belum mendapatkan giliran supaya bersikap tenang.

    “Saya berharap kepada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan ini supaya tenang, pemerintah pasti hadir dan semua pasti mendapatkan. Oleh sebab itu, tolong ini dikawal jangan sampai ada Pungli dengan alasan apapun, itu harapan kami dan Pemerintah Daerah terutama Ibu Bupati,” katanya.

    Eka juga menambahkan bahwa adanya penambahan data susulan sudah di verifikasi oleh Dinas Sosial (Dinso) dan telah diajukan ke Kemensos.

    “Data susulan kemarin yang sudah hasil verifikasi dan validasi dari desa-desa sudah kami usulkan ke Pusat, Provinsi, Kabupaten, semua sudah kami usulkan lagi. Namun sisanya akan dibayarkan oleh Dana Desa, jadi semua kita berbagi tugas, berbagi wewenang dan kebijakan sehingga pada prinsipnya kita berusaha untuk bisa mengintervensi masyarakat dari berbagai sumber,” paparnya.

    Kepala Desa (Kades) Padasuka, Irawati mengtakan, untuk KPM yang mendapatkan program BST didesanya sebanyak 435 KPM pada tahap pertama.

    “Dengan bantuan yang telah dicairkan saat ini kita berterima kasih kepada Kemensos yang turun secara langsung. Untuk KPM yang saat ini belum dapat,kita sudah usulkan kembali dan tadi pihak Kemensos akan menindak lanjutinya. Saya harap masyarakat yang belum dapat harap bersabar dan kita sudah usulkan,” katanya.(CR-01/DHE/PBN)

  • HMI MPO Lebak Tolak Kenaikan BPJS

    HMI MPO Lebak Tolak Kenaikan BPJS

    LEBAK, BANPOS – Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Lebak melakukan aksi pembentangan spanduk di Gedung DPRD Lebak dalam rangka menolak dengan keras keputusan Presiden Indonesia Joko Widodo yang telah menaikan kembali iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

    Koordinator aksi, Muhamad Wahyu mengatakan, HMI MPOdengan tegas menolak dan meminta Presiden agar mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Pasalnya, Perpes yang telah menaikan iuan BPJS kesehatan ini dinilai telah mencekik rakyat.

    “Kenaikan ditengah Pandemi Covid-19 ini hanya akan menambah beban rakyat, yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi, maka untuk itu kami dengan tegas menolak Perpres tersebut,” kata Wahyu kepada awak media.

    Wahyu mengaku heran dengan keputusan presiden, pasalnya menurut Wahyu putusan MA yang sebelumnya telah menolak kenaikan BPJS merupakan putusan final yang berlaku bagi setiap warga negara, bahkan presiden sekalipun.

    “Tapi kenapa ditengah pandemi covid-19 ini presiden masih mengajukan kembali untuk penaikan BPJS, padahal kita tau sendiri keadaan ekonomi seluruh masyarakat pasti sedang terganggu, ditambah angka kasus positif korona di Indonesia kian hari kian meningkat,” kata Wahyu.

    Selain kenaikan BPJS, pihaknya juga mengkritisi sikap pemerintah yang tidak segera menurunkan harga BBM, padahal saat ini diketahui harga minyak bumi tengah anjlok.

    “Sekarang, dimana keseriusan pemerintah dalam melindungi keamanan, kenyamanan serta kesejahteraan rakyat? Saya rasa pemerintah kurang serius dalam menangani pandemi ini, bukannya membuat tenang malah meresahkan rakyat,” tandasnya.

    Dirinya berharap Pemerintah segera melakukan evaluasi, dan mengeluarkan kebijakan yang dapat menjamin kelangsungan hidup banyak orang ditengah Covid-19 ini. Ia juga meminta agar pihak legislatif yakni DPR dapat berpihak kepada rakyat.

    “Seharusnya lakukan efisiensi anggaran, jangan malah menaikan iuran yang dapat membebani rakyat. Kita harap pemerintah dapat berfokus mengatasi Pandemi ini, sehingga semua dapat kembali dengan normal,” tandasnya.(PBN)

  • Musyawarah Desa Tentang Anggaran Covid-19 di Pandeglang dan Lebak Belum Terlaksana

    Musyawarah Desa Tentang Anggaran Covid-19 di Pandeglang dan Lebak Belum Terlaksana

    PANDEGLANG, BANPOS – Dalam rekapitulasi musyawarah desa khusus/ insidentil yang dihimpun oleh Pemerintah Provinsi Banten. Dinyatakan bahwa baru 17 persen desa yang melakukan musyawarah desa khusus/ insidentil tersebut.

    Diketahui, musyawarah tersebut dilakukan dalam rangka perubahan APB-Desa yang akan direfocussing untuk penanganan Covid-19.

    Untuk di Kabupaten Pandeglang, dinyatakan belum ada desa yang melakukan musyawarah, sedangkan di Kabupaten Lebak, baru 12,6 persen.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan, mengatakan bahwa kegiatan Musdes akan segera dilaksanakan minggu depan.

    “Kegiatan musdes baru akan kami laksanakan minggu depan, jadi belum ada hasil apapun. Toh kegiatannya juga belum, jadi untuk anggaran Desa yang dialihkan pada penanganan COVID-19 belum tahu berapanya,” kata Doni kepada BANPOS, saat dihubungi melalui seluler, Minggu (10/5).

    Doni menambahkan, untuk musdes sendiri harus dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, Kepala Desa, Ketua RT, BPD, kader posyandu, dan Ibu PKK dan difasilitasi oleh Pendamping Lokal Desa (PLD).

    “Musdes bisa berjalan dengan lancar apabila semua elemen masyarakat turut hadir, seperti tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, Kepala Desa, Rt, Rw, BPD serta yang lainnya. Jadi semua masyarakat tahu untuk apa kegiatan iti dilaksanakan, kegiatan tersebut juga harus difasilitasi oleh Pendamping Lokal Desa atau PLD. Mengenai waktunya, itu tergantung Desa masing-masing yang jelas minggu depan harus segera dilaksanakan,” ucapnya.

    Senada dengan Doni, Kepala DPMPD Kabupaten Lebak, Babay Imroni mengaku memang belum melaksanakan musdes untuk penanganan Covid-19 tersebut. Namun ia berjanji, akan dilaksanakan pada minggu depan.

    “Sebenarnya sudah semua. Cuma karena ada permendes baru yang harus menyesuaikan dengan anggaran yang sudah dipotong,” kata Babay.

    Ia mengungkapkan, dari data yang ada sebenarnya sudah mencapai 90 persen, bukan 12,6 persen. Sebab itu, menurutnya proses musdes akan selesai pada minggu depan.

    “Insyaallah minggu depan sudah selesai semua,” tegasnya.(MG-02/DHE/PBN)

  • Kumala Harap PT. Pos Profesional Dalam Penyaluran JPS

    Kumala Harap PT. Pos Profesional Dalam Penyaluran JPS

    LEBAK, BANPOS – PT Pos Indonesia diminta profesional dalam pembagian bantuan sosial. Pihak Pos harus betul-betul menerapkan protokol kesehatan dan prinsip physical distancing.

    Pernyataan tersebut disampaikan Departemen Advokasi, Koordinator Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Sudandi, Sabtu (9/5) kepada BANPOS.

    Kegiatan pendistribusian bantuan sosial kata Sudandi, harus jelas tersampaikan secara langsung pada penerima. Peran aktif semua pihak untuk mengawasi, membantu dan mendukung program pemerintah dalam mendistribusikan bantuan sosial diperlukan.

    “Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan bantuan ini untuk kepentingan apapun, bantuan ini harus dipastikan sampai ke tangan penerima tanpa ada potongan sepeserpun,” katanya

    Sudandi menjelaskan, keamanan dan kenyamanan warga penerima manfaat dalam pendistribusian bantuan sosial harus diutamakan. Jangan sampai pihak pos tidak bekerja profesional, dan meminta penerima untuk berkumpul disuatu tempat dan antri.

    Pihak Pos harus betul-betul menerapkan protokol kesehatan dan prinsip physical distancing. Kalau antrian penerima bansos di PT Pos Indonesia itu terjadi artinya pihak pos tidak mau bekerja secara serius.

    “Pihak pos kami meminta agar tidak mengumpulkan warga sehingga menimbulkan konsentrasi warga disatu titik, seperti kantor desa, kantor pos atau dikumpulkan disuatu tempat tertentu,” jelasnya

    Proses pendistribusian bantuan harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai kejadian diberbagai daerah terulang dan terjadi di Lebak akibat manajemen pendistribusian yang buruk seperti dugaan adanya pungli dan pemotongan yang dilakukan oleh oknum tertentu.

    Bantuan harus diantarkan langsung kepada warga penerima, artinya warga yang telah terdaftar tinggal menunggu petugas di rumah masing-masing dengan menyiapkan persyaratan pemberian bantuan seperti dokumen e-KTP serta dokumen pendukung lainnya yang diperlukan, sehingga warga tidak perlu berkumpul dan bergerombol untuk mendapatkan bantuan sosial ini.

    “Petugas harus datang door to door agar tidak menimbulkan kerumunan yang berpotensi menyebabkan penularan COVID-19 lebih luas lagi. Distribusi bantuan harus sampai ke rumah warga,” tandasnya. (CR-01/PBN)

  • Pelanggan Keluhkan Gangguan Air Bersih PDAM Tirta Multatuli

    Pelanggan Keluhkan Gangguan Air Bersih PDAM Tirta Multatuli

    LEBAK, BANPOS – Selama Ramadan, sudah dua kali distribusi air PDAM Tirta Multatuli Lebak tidak ngalir ke rumah warga yang menjadi pelanggan, sehingga aktivitas ibadah masyarakat di bulan Ramadan sedikit terganggu.

    Kondisi itu dikeluhkan pelanggan PDAM Tirta Multatuli di Kampung Cempa, Desa Cilangkap, Kecamatan Kalanganyar.

    Supriatman mengungkapkan, selama Ramadan ini, sudah dua kali distribusi air PDAM tidak ngalir ke rumah warga, sehingga mengganggu aktivitas ibadah masyarakat di bulan suci Ramadan.

    Air bersih dari instalasi PDAM jelas Supriatman, tidak mengalir sejak Sabtu dini hari. Sampai sekarang, air PDAM masih mati. Padahal saat ini masyarakat begitu membutuhkan air bersih untuk keperluan memasak, mencuci, mandi, dan bersuci.

    “Tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu dari PDAM terkait gangguan distribusi air bersih ke pelanggan,” kata Supriatman di rumahnya, Sabtu (9/5).

    Pelanggan PDAM meminta kepada manajemen PDAM Tirta Multatuli untuk memberikan penjelasan mengenai gangguan pelayanan. Terpenting, distribusi air PDAM kembali lancar, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan air bersih untuk memasak, mencuci, dan berwudhu.

    “Sekarang, piring-piring dan alat masak menumpuk. Bahkan, untuk mandi kita gunakan air galon,” jelasnya.

    Persoalan gangguan distribusi air bersih, lanjutnya, sudah sering disampaikan masyarakat di wilayah perkotaan. Bahkan, beberapa pelanggan di wilayah Rangkasbitung sudah lama tidak menikmati air PDAM akibat pompa air di instalasi pengolahan air bersih di Pabuaran rusak.

    Direktur Perusahaan Air Minum (PDAM) Tirta Multatuli Lebak, Oya Masri belum lama ini kepada BANPOS mengatakan, dua pompa air di sumur intake Pabuaran mengalami kerusakan (jebol). Akibatnya distribusi air bersih ke rumah-rumah pelanggan mengalami hambatan.

    “Iya ada pergiliran distribusi, karena ada dua pompa distribusinya lagi ada trable (jebol), lagi diperbaiki. Di sumur intake Pabuaran,” katanya.(CR-01/PBN)

  • PC ISNU Lebak Bagikan 1000 Paket Sembako Untuk 28 Kecamatan

    PC ISNU Lebak Bagikan 1000 Paket Sembako Untuk 28 Kecamatan

    LEBAK, BANPOS – Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kabupaten Lebak membagikan 1000 paket sembako kepada masyarakat kurang mampu di 28 kecamatan.

    Bantuan 1000 paket sembako tersebut merupakan bentuk kepedulian PC ISNU Lebak terhadap masyarakat yang terdampak wabah virus Covid-19.

    Sekretaris PC ISNU Lebak Usep Pahlaludin mengatakan, bantuan yang dibagikan kepada masyarakat berupa beras, gula, mie instan dan minyak sayur itu hasil donasi pengurus dan anggota ISNU dari berbagai daerah di Banten.

    “Kegiatan sosial yang kami lakukan merupakan bentuk komitmen ISNU terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19,” ungkap Usep Pahlaludin usai memberikan bantuan paket sembako di Cimarga, Jumat (8/5).

    Pengurus dan anggota ISNU Lebak, lanjutnya, rutin melakukan kegiatan sosial di bulan Ramadan. Jadi, program bakti sosial ini tidak hanya dilaksanakan tahun ini. Tapi telah menjadi agenda tahunan organisasi yang menaungi sarjana NU di Lebak.

    Harapannya, kegiatan sosial ini dapat menjadi motivasi bagi organisasi lain untuk melakukan kegiatan sosial kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

    “Saya menyampaikan apresiasi kepada pengurus dan anggota ISNU Lebak yang selalu kompak. Mereka memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat Lebak yang kurang beruntung,” tandasnya (CR-01/PBN)

  • Disnak Akui Sudah Miliki Sampel Hatching Egg

    Disnak Akui Sudah Miliki Sampel Hatching Egg

    LEBAK, BANPOS – Beredar informasi Hatcing Egg dipasaran dan program bantuan pangan sembako (BPS), Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Pasar Tradisional Rangkasbitung.

    Sidak dilakukan tim yang terdiri dari Dinas Peternakan (Disnak), Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Satpol PP dan Polres Lebak, Rabu (6/5).

    Sidak dilakukan lantaran banyak beredar telur jenis Hatching Egg (HE) yang diduga tidak layak konsumsi dan bukan telur komersil di pasaran, dan beredar pada program bantuan sembako yang sebelumnya bernama program bantuan pangan non tunai (BPNT).

    “Hari ini sebetulnya bukan Sidak, tapi Edukasi saja kepada pedagang. Kalau tidak menjual (HE) itu bagus maksudnya jangan. Dan memang tadi berdasarkan pemantauan di lapangan, mereka (pedang telur jenis HE) tidak ada. Hanya awal – awal Ramadhan saja menurut mereka,” kata Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lebak, Rahmat.

    Disinggung soal banyak beredar telur Hatching Egg (HE) pada program bantuan sembako atau sebelumnya BPNT di wilayah Kecamatan Cijaku dan beberapa Kecamatan di Lebak selatan. Kadis Tanak itu mengakui sudah memiliki sample temuan.

    “Memang betul, kita sudah dapat samplenya sudah ada petugas yang monitor duluan ke lapangan,” ucapnya

    Terkait peredaran telur tak layak konsumi di program bantuan sembako itu, jelas Rahmat, Distanak akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Lebak.

    “Biar satu langkah, kita (Distanak) akan koordinasi dengan Dinsos,” jelasnya.

    Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kabupaten Lebak, Agus Reza menyebut, di pasar Rangkasbitung tim Sidaķ tidak menemukan adanya pedagang yang menjual telur jenis Hatcing Egg.

    Namun kata Agus, pihaknya tidak mengetahui adanya penjualan HE di luar pasar tradisional Rangkasbitung.

    “Hasil sidak di pasar Rangkasbiung tadi nihil, tidak ada yang menjual telur tersebut. Adapun untuk pedagang di luar pasar atau di jalan – jalan dilanjutkan oleh Dinas Peternakan,” katanya. (CR-01/PBN)