BANTEN POS

Tag: Lelang Jabatan

  • Pansel Umumkan Hasil Lelang Jabatan

    Pansel Umumkan Hasil Lelang Jabatan

    PANDEGLANG, BANPOS – Panitia Seleksi (Pansel) terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)Pratama Kabupaten Pandeglang, mengumumkan hasil seleksi terbuka atau open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon IIB Kabupaten Pandeglang. Pengumuman hasil seleksi open bidding Jabatan Eselon IIB tersebut tertuang dalam surat pengumuman dengan nomor 800.1.2.6/048-Pansel.JPTP/2023.

    Dengan keterangan sebagai berikut, untuk formasi calon Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diantaranya, Agus Amin Mursalin, Atep Purnama dan Rahmat Zultika. Kemudian untuk formasi calon Kepala Dinas Perhubungan diantaranya, Disini Pahrudin, Endin Haerudin dan Rudianto.

    Sementara, untuk formasi calon Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah Pandeglang diantaranya, Agus Amin Mursalin, dr. Firmansyah dan Rahmat Zultika. Kemudian, untuk calon Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan diantaranya Didin Pahrudin, dr. Firmansyah dan Wahyu Awaludin. Kemudian, untuk formasi calon Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia diantaranya yaitu Agus Riyanto, Rahmat Zultika dan Wahyu Awaludin.

    Sekretaris Pansel Terbuka Jabatan Tinggi Pratama Pandeglang, Moh Amri mengatakan, sebelumnya para peserta telah mengikuti serangkaian tes mulai dari seleksi administrasi, uji kompetensi melalui assessment center, penelusuran rekam jejak, penulisan makalah atau gagasan tertulis dan wawancara akhir.

    “Berdasarkan hasil penilaian akhir dari seluruh tahapan seleksi secara terbuka dan kompetitif, diperoleh tiga nama peserta dengan nilai tertinggi pada masing-masing formasi,” kata Moh Amri kepada wartawan, Selasa (12/9).
    Menurutnya, penulisan urutan nama di surat pengumuman bukan diambil dari peringkat peserta, melainkan dari abjad nama dari masing-masing peserta seleksi Jabatan Tinggi Pratama atau Eselon IIB.

    “Nama-nama yang masuk ini akan direkomendasikan kepada Bupati Pandeglang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk dipilih salah satu nama yang akan diangkat dalam formasi jabatan masing-masing,” terangnya.

    Ditegaskannya, keputusan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama atau Eselon IIB Kabupaten Pandeglang ini bersifat mutlak.”Jadi sudah final, sudah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat lagi,” tegasnya. (dhe)

  • 10 Orang Konsultasi, Belum Ada Pendaftar Lelang Jabatan di Kota Cilegon

    10 Orang Konsultasi, Belum Ada Pendaftar Lelang Jabatan di Kota Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Lelang jabatan kepala dinas atau Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau lazim disebut dengan open bidding jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon habiskan anggaran ratusan juta.

    Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cilegon menggelontorkan ratusan juta itu bersumber dari APBD 2023. Diketahui saat ini ada 9 jabatan eselon II yang dilelang yakni Kepala Dishub, Kepala DP3AP2KB, Kepala Disperindag, Kepala Disporapar, Kepala Disnaker, Kepala DPUPR, Kepala Pelaksana BPBD dan Direktur RSUD Cilegon.

    Diketahui Open bidding tersebut dibuka sejak Selasa, 27 Juli 2023 dan akan berakhir pada Senin, 10 Juli 2023 atau sepekan lagi. Hingga saat ini, belum ada satupun pejabat yang mendaftar dalam open bidding tersebut.

    Kepala Bidang Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja pada BKPSDM Kota Cilegon, Dhani Karna Rajasha mengatakan terkait dengan biaya open bidding mencapai ratusan juta.

    Namun ia tidak memaparkan secara rinci anggaran tersebut.

    “Kalau (anggaran open bidding sekitar) 100 (Rp100 juta) lebih,” ungkapnya.

    Dikatakan Dhani, ada 9 jabatan yang dilelang. Seleksi dilakukan oleh Tim Panitia Seleksi, sementara BPKSDM Cilegon hanya berlaku secretariat.

    “Harapannya pendaftar aktif, bisa terisi, jangan sampai ada jabatan tidak bisa dilelang karena pendaftar tidak ada,” kata Dhani.

    Dhani menjelaskan, pihaknya telah mengantisipasi beberapa jabatan tidak ada pelamar dengan mendorong para pejabat eselon III agar mendaftar open bidding tersebut.

    “Sampai saat ini belum ada satupun peserta yang datang ke sini untuk menyerahkan persyaratan,” tuturnya.

    Dhani mengklaim, sosialisasi telah dilakukan termasuk di apel pagi pada Senin, 3 Juli 2023.

    “Kalau melihat posisi eselon 3A ada 50 yang bisa mendaftar, eselon 3B ada sekitar 80. Tapi, kita lihat lagi syarat kepangkatan sudah memenuhi belum,” terangnya.

    Dhani menjelaskan, pejabat eselon III atau struktural wajib yang sudah mengikuti Diklatpim III, sementara untuk yang fungsional tidak perlu persyaratan tersebut.

    Di sisi lain, pejabat dari luar Pemkot Cilegon juga bisa mendaftar open bidding tersebut. “Kalau yang sudah konsultasi 10 orang ya ada,” katanya.

    Dhani mengklaim belum ada pelamar bukan karena adanya calon yang sudah disiapkan oleh kepala daerah.

    “Kayak asesmen, hasilnya tidak bisa diubah-ubah, saya rasa tidak ada (pengkondisian),” ujarnya.

    Hasil open bidding, kata Dhani, 3 besar per formasi nantinya ditentukan Tim Panitia Seleksi. “Ketika sudah 3 besar nanti menjadi hak Walikota untuk menentukan siapa yang akan jadi,” tuturnya.

    Masih sepinya pendaftaran open bidding 9 kepala dinas mendapat sorotan dari parlemen.

    Sekretaris Komisi I DPRD Kota Cilegon Agus Setiawan mengatakan open bidding jangan hanya untuk seremonial belaka.

    “Jangan sampai sudah ada calon yang dipersiapkan sehingga berdampak pada sepinya pendaftar. Karena menyerap anggaran yang tinggi (ratusan juta),” tuturnya.

    Agus juga meminta hasil dari tiga besar nanti nilainya untuk dibuka. “Harus ada transparansi, keterbukaan informasi itu ada,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Juli, Pemkot Tangsel Akan Lelang 4 Jabatan Eselon II

    Juli, Pemkot Tangsel Akan Lelang 4 Jabatan Eselon II

    CIPUTAT, BANPOS – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akan segera membuka seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama/eselon II, untuk mengisi empat jabatan kosong di lingkungan Pemerintah Kota Tangsel.

    Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie,saat ditemui di Blandongan,Puspemkot Tangsel, Rabu (21/6).

    “Dalam waktu dekat, kita akan membuka lelang jabatan untuk 4 dinas yang kosong dan akan pensiun pada September mendatang,”ungkapnya.

    Bahkan Benyamin sudah memerintahkan kepada Pansel untuk segera memulai pelaksanaan lelang ini. Karena surat dari KASN pun sudah turun, jadi dirinya meminta Pansel untuk secepatnya menjalankan proses lelang ini.

    Benyamin menjelaskan, ada 4 dinas yang akan di lelang yakni Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Koperasi.

    “Kita akan buka lelang sekarang, dan pelantikannya akan dilakukan pas mereka pensiun yakni di September,”jelasnya.

    Hal senada diungkapkan oleh Kabid Mutasi Pemkot Tangsel, Muhamad Irlandy Nopan, mengatakan, untuk lelang jabatan akan dibuka pada Juli mendatang
    “Insyaallah, kalau tidak ada halangan Juli akan dibuka untuk lelang jabatan, untuk mengisi kekosongan 4 dinas yang ada di Pemkot Tangsel,”ungkapnya. Dia mengatakan, lelang ini dibuka untuk PNS Tangsel dan PNS Kabupaten/Kota se-Banten.(PBN/BNN)

  • 43 Pejabat Kota Serang Open Bidding, Ada Empat Nama Calon Kuat

    43 Pejabat Kota Serang Open Bidding, Ada Empat Nama Calon Kuat

    SERANG, BANPOS – Sebanyak 43 orang pejabat dinyatakan lulus seleksi administrasi dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau open bidding untuk pengisian empat Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkot Serang.

    Dalam pengumuman Panitia Seleksi JPTP Kota Serang Nomor : 800/002/PANSELJPTP-BKPSDM/XI/2022, dari 43 pejabat yang lulus, hanya terdapat 6 pejabat perempuan yang mendaftar pada open bidding kali ini.

    Namun berdasarkan, sumber BANPOS yang tidak ingin disebutkan namanya, ada 4 orang yang santer dikabarkan akan melenggang secara mulus menjadi pejabat eselon II di lingkungan Pemkot Serang. Menurutnya, 4 nama ini berpotensi besar akan menduduki jabatan kosong yang ada di lingkungan Pemkot Serang.

    “Nama kuat pertama yaitu Pak Asep Setiawan, merupakan calon kuat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Saat ini, Pak Asep menjabat sebagai Sekretaris Inspektorat Kota Serang,” ujarnya.

    Disebutkan ada Tb M Suherman sebagai calon kuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud). Mantan pejabat pada Dindikbud Kota Serang ini, sekarang tengah menjabat sebagai Kabag Umum Setda Kota Serang.

    Kemudian nama calon kuat pejabat eselon II pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) diduduki oleh Um Rochmat Hidayat. Seperti diketahui, saat ini Um Rochmat menjabat sebagai Sekretaris DinkopUKMPerindag Kota Serang.

    “Untuk jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan), nama terkuat diisi oleh Pak Agus Hendrawan. Beliau merupakan pejabat yang pernah menduduki jabatan Kepala Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan pada Sekretariat DPRD, dan sekarang menjabat sebagai Sekretaris Satpol-PP Kota Serang,” tandasnya.

    Ketua Tim Seleksi JPT Pratama Pemkot Serang, Nanang Saefudin dalam surat penetapan hasil seleksi administrasi seleksi terbuka JPTP di lingkungan Pemkot Serang menyampaikan sejumlah ketentuan. Pertama, meminta kepada peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi selanjutnya diharuskan mengikuti Tes Kompetensi atau Assessment.

    “Untuk waktu dan tempat akan diberitahukan lebih lanjut,” katanya, seperti dikutip BANPOS dari surat penetapan.

    Selanjutnya, Peserta WAJIB membuat makalah yang dapat diupload ke tautan bit.ly/upload_makalah_jptp_kotser2022 serta menyerahkan makalah dalam bentuk Hardcopy sebanyak 5 bundel kepada Panitia Seleksi JPTP Kota Serang paling lambat hari Senin tanggal 28 November 2022 pada pukul 16.00 WIB. Setiap Tema makalah setiap jabatan berbeda-beda baik untuk BKPSDM, Disparpora, Dindikbud maupun Setwan.

    “Tema makalah setiap jabatan sebagai berikut, jabatan Kepala BKPSDM Kota Serang tema makalah ‘Peran Kepala BKPSDM Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM di Pemerintah Kota Serang’. Jabatan Kepala Disparpora Kota Serang tema makalah ‘Peran Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dalam Rangka Peningkatan Keolahragaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif’,” jelasnya.

    Untuk tema makalah pada Jabatan Kepala Dindikbud Kota Serang yaitu ‘Peran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kebudayaan’. Terakhir, jabatan Sekretaris DPRD Kota Serang diminta untuk membuat makalah dengan tema ‘Peran Sekretaris DPRD Dalam Rangka Peningkatan Sinergitas Tugas-Tugas Legislatif dan Tugas Eksekutif Pemerintahan’.

    “Keterangan dan ketentuan lebih lanjut terkait penulisan makalah dapat dilihat di situs resmi BKPSDM Kota Serang : https://bkpsdm.serangkota.go.id,” tandasnya.

    Terpisah, Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang, Nunu Nugraha mengatakan, seleksi administrasi yang dilakukan 14-20 November 2022 dan pengumuman hasil seleksi administrasi pada 21 November 2022. Kemudian tahapan selanjutnya adalah memasuki rekam jejak, assessment, penyerahan makalah, wawancara.

    “Pengumuman hasil semua tahapan direncanakan pada 13 Desember 2022,” katanya. (MUF/PBN)

  • Tahapan Lelang Jabatan di Pemprov Banten Dituding Ganjil

    Tahapan Lelang Jabatan di Pemprov Banten Dituding Ganjil

    SERANG, BANPOS – Proses dua lelang jabatan eselon II atau jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemprov Banten diprotes. Alasanya, tahapan tersebut dianggap tak memenuhi ketentuan yang berlaku. Ada hal ganjil, lantaran Ketua Panitia Seleksi (Pansel) dijabat oleh mantan Pelaksana harian (Plt) Sekda Banten, Muhtarom.

    Tak hanya itu saja, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Banten Arlan Marzan yang dilantik Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) pada Februari lalu, dianggap tak memenuhi syarat, lantaran proses sengketa informasi terkait Ketua Pansel di Komisi Informasi (KI) saat ini masih berlangsung.

    Ketua Perkumpulan Maha Bidik Indonesia, Moch Ojat Sudrajat dalam siaran persnya, Rabu (8/3) mengungkapkan, lelang jabatan dua pejabat eselon II yakni, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Kepala Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Banten yang saat ini masih berlangsung terlihat rancu.

    “Kami akan mengajukan surat keberatan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) RI di Jakarta, dan Surat Permohonan Informasi Publik, atas kegiatan pengisian JPT Pratama untuk posisi Kepala DPMPTSP dan Kepala Biro Ekbang Setda Banten,” kata Ojat.

    Ia menjelaskan, sejumlah catatan yang diduga tak memenuhi ketentuan, dan berimplikasi terhadap pembatalan secara hukum telah dikantongi

    “Adapun beberapa catatan keberatan yang kami kritik, dan dalami serta jika ditemukan adanya dugaan yang memungkinkan dilakukan gugatan maka tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan gugatan,” ujarnya.

    Hal keanehan dan kerancuan tersebut yakni, Tim Pansel tidak berkoordinasi dengan Komisi ASN mengingat, saat ini Muhtarom tidak lagi menjadi Plt Sekda Banten, lantaran sekda versi Presiden Jokowi, Al Muktabar telah menjabat kembali sebagai sekda.

    “Ada beberapa poin yang kami miliki, kalau Tim Pansel itu tidak melakukan tahapan yang benar. Pertama, apakah pada saat pengajuan (lelang jabatan) Pansel ke KASN, posisi Pak Muhtarom sebagai Inspektur Provinsi Banten atau sebagai Plt Sekda Provinsi Banten?. Hal ini agar clear karena sepemahaman kami jika Ketua Pansel yang berasal dari internal Pemprov Banten, maka Ketua Panitia Pansel dijabat oleh Sekda, dan tentunya Sekda yang memegang SK Presiden (bukan Plt Sekda Banten atas surat perintah Gubernur Banten). Tapi jika Ketua Pansel berasal dari external (luar) maka biasanya yang dianggap memiliki kapabilitas dan kompetensi serta pengalaman yang lebih dibandingkan anggota Pansel lainnya yang berasal dari external,” ungkap Ojat.

    Kerancuan pansel ini kata Ojat dapat dibandingkan dengan lelang jabatan di DKI, Jawa Tengah dan Jawa Timur. “Berdasarkan hasil penelusuran kami, atas pelaksanaan JPT Pratama tahun 2021 akhir dan 2022 bulan Februari di DKI Jakarta, dan Jawa Tengah, Ketua Panselnya dari internal yakni sekda definitif, sedangkan Jawa Timur, Ketua Panselnya dari external yang dijabat oleh, Prof Muhammad Nuh,” imbuhnya.

    Oleh karenanya, Ojat meminta kepada Pansel JPT Pratama untuk melihat kembali aturan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 15 tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintahan

    “Pada halaman 12 angka 5 huruf d berbunyi, untuk Panitia Seleksi dari internal harus memiliki kedudukan minimal sama dari jabatan yang akan diisi. Akan tetapi, masih di halaman 12 angka 5 huruf berbunyi, bawa Panitia Seleksi terdiri atas unsur. Huruf a, pejabat pimpinan tinggi terkait dari lingkungan instansi pemerintahan yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 114 angka 5 huruf a PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS,” katanya.

    Dan yang kedua, apakah pansel menyampaikan adanya perubahan struktural di Pemerintahan Provinsi Banten yang beberapa waktu lalu, publik disuguhkan adanya dua sekda kepada pemerintah pusat, khususnya KASN.

    “Apakah setelah Sekda definitif menjabat, ada usulan perubahan ke KASN atas susunan Pansel JPT (lelang jabatan Kepala DPMPTSP dan Kepala Biro Ekbang) ini,” kata Ojat seraya mengatakan beberapa point lainnya yang tidak bisa diuraikan seluruhnya.

    Tak hanya itu saja, Ojat pun menyoroti proses peserta dalam lelang jabatan eselon II yang pernah menyampaikan kata-kata tidak pantas.

    “Kami pun menyoroti adanya peserta yang lulus seleksi secara administrasi, dan kami duga peserta ini pernah memiliki rekam jejak yang harus dipertimbangkan. Yang bersangkutan pernah menyatakan bahwa warga Lebak banyak yang Gaptek (gagap teknologi),” terangnya.

    Selain mempersoalkan lelang jabatan di Kepala DPMPTSP dan Kepala Biro Ekbang, Perkumpulan Maha Bidik Indonesia mempersoalkan hasil Pansel lelang jabatan Kepala Dinas PUPR Banten.

    “Mengingat hasil Pansel untuk PUPR Banten yang telah selesai, tidak akan lama lagi akan ada persidangan di Komisi Informasi Pusat antara Kami dengan KASN terkait posisi Ketua Pansel, yang juga dijabat oleh personal yang sama,” jelasnya.

    Salah satu tim Pansel yang juga Kepala BKD Banten, Komarudin dihubungi melalui telepon genggamnya tidak aktif.

    (RUS/PBN)

  • Hari Ini Helldy Lantik 6 Pejabat Eselon II

    Hari Ini Helldy Lantik 6 Pejabat Eselon II

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian direncanakan akan melantik enam pejabat eselon II hasil open bidding pada hari ini, Senin (21/2). Pelantikan keenam pejabat dilakukan setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mendapat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

    Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Cilegon, Ahmad Jubaedi membenarkan bahwa besok (hari ini) Walikota Cilegon Helldy Agustian akan melantik enam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama hasil Open Bidding di lingkungan Pemkot Cilegon.

    “Iya benar besok pelantikan enam JPT yang kemarin kita lelangkan. Surat undangan sudah disebar ke masing-masing pejabat yang akan dilantik,” kata Jubaedi saat dikonfirmasi kemarin.

    Kemudian Jubaedi menyatakan bahwa pelantikan enam pejabat eselon II sudah mendapatkan persetujuan dari KASN yang telah diterima oleh Pemkot Cilegon pada Kamis (17/2) lalu. “Kami layangkan rekomendasi ke KASN pada Selasa (15/2) dan baru kelar rekomendasi pada Kamis (17/2) kemarin,” ujarnya.

    Saat ditanya terkait rotasi mutasi eselon III dan IV, Jubaedi tak menampik rencananya akan dilakukan pada Jumat (25/2) mendatang. Usai rotasi mutasi, Pemkot juga akan kembali membuka lelang jabatan eselon II untuk tiga jabatan kosong, yakni Direktur RSUD Cilegon, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon.

    “Setelah (pelantikan eselon II dan mutasi rotasi besar-besaran) ini selesai, kita sampaikan kembali kepada Pak Walikota ada tiga OPD yang kosong. Jika arahan Pak Wali dibuka, maka kemungkinan Maret 2022 ini dibuka kembali open bidding untuk tiga jabatan,” ungkapnya.

    Berdasarkan sumber yang didapatkan, pelantikan tersebut akan digelar di Aula Diskominfo Kota Cilegon pada pukul 09.00 WIB. Keenam pejabat yang dikabarkan akan dilantik yakni, Kabid Pengendalian Pencemaran pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Egie Iqbal Herginto akan menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum. Kemudian, Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan pada Setda Kota Cilegon Sabri Mahyudin akan menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Sosial SDM dan Kemasyarakatan, Inspektur Pembantu (Irban) IV pada Inspektorat Didin S Maulana akan menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik (DKISS) Kota Cilegon.

    Sedangkan untuk jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) akan diisi Sekretaris DLH Cilegon Sri Widayati. Kemudian jabatan Kepala Dinas Koperasi dan UMK (Diskop UMK) akan diduduki Kabid Kelembagaan dan Pengawasan pada Diskop dan UMK, Agus Ubaidilah. Kemudian jabatan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) diisi oleh Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Damanhuri.

    Sementara itu, Irban IV Inspektorat Cilegon, Didin S Maulana mengaku sudah mendapat undangan pelantikan dari BKPP Kota Cilegon. “Iyah benar udah dapat tadi jam 10.00 WIB pagi surat menghadiri pelantikan,” ujar Didin yang rencananya akan dilantik sebagai Kepala Diskominfo.

    Hal senada dikatakan Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Cilegon, Sabri Mahyudin. Ia akan menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Sosial SDM dan Kemasyarakatan juga membernarkan telah menerima undangan pelantikan.

    “Iya sudah barusan saja di WA oleh BKPP. Staf ahli ini kan salah satu fungsinya mewujudkan visi misi Walikota dan Wakil Walikota Cilegon. Dan saya ingin jabatan saya ini bisa membantu tugas-tugas dari Pak Wali dan Pak Wakil Walikota,” singkatnya. (LUK/RUL)
    Caption : Walikota Cilegon Helldy Agustian saat melantik pejabat eselon II di lingkungan Pemkot Cilegon beberapa waktu lalu. LUKMAN HAPIDIN/BANTEN POS

  • Pelantikan Pejabat Cilegon Hasil Lelang Tunggu Arahan KASN

    Pelantikan Pejabat Cilegon Hasil Lelang Tunggu Arahan KASN

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian telah memilih enam pejabat eselon II hasil open bidding empat jabatan kepala dinas dan dua staf ahli. Keenam orang calon kepala dinas tersebut diketahui tinggal menunggu restu dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

    Walikota Cilegon Helldy Agustian mengaku akan segera menandatangani hasil Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama mengatakan akan segera ditandatangani. “Open bidding, sudah. Kamis besok saya tanda tangan,” katanya ditemui di Rumah Dinas Walikota Cilegon, Selasa, (15/2) malam.

    Saat disinggung kapan waktu pelantikan, Helldy enggan menjawabnya. “Kalau waktunya tergantung nanti. Tinggal tunggu restu dari KASN aja nama pejabat yang kami rekomendasikan untuk duduk sebagai kepala dinas di enam OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” kata Helldy.

    Politisi Partai Beringin Karya (Berkarya) ini mengungkapkan, pihaknya tidak bisa menyampaikan siapa saja yang duduk sebagai kepala OPD terlebih dahulu sebelum mendapat persetujuan dari KASN. “Sebelum ada restu dari KASN kita (Pemkot Cilegon) belum berani kasih tahu siapa-siapa aja orangnya. Tapi yang jelas kalau kami harus tunggu rekom dari KASN keluar dulu,” ungkapnya.

    Saat disinggung terkait karakter calon kepala dinas yang berhak duduk menjabat sebagai kepala OPD, Helldy berkeinginan agar kepala dinas tersebut bisa bekerja secara profesional bukan atas PDKT (pendekatan). “Ini yang kita cari bukan atas kapasitas tapi yang ingin bekerja bersama saya dalam membangun Kota Cilegon,” jelasnya.

    Hal senada dikatakan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Cilegon, Achmad Jubaedi. Ia mengaku telah menyodorkan satu nama hasil open bidding enam kepala OPD hasil lelang ke KASN. “Sudah kami proses dan udah dikirim. Saat ini tinggal menunggu rekomendasi KASN untuk ditandatangani,” singkatnya.

    Sementara itu, salah satu peserta Seleksi JPT Pratama yang namanya minta dirahasiakan mengaku telah dipanggil Walikota Cilegon Helldy Agustian untuk diberi penjelasan terkait dengan keputusan Walikota Cilegon dalam memilih satu nama sebagai Kepala OPD. Namun, pemanggilan tersebut berbarengan bersama seluruh peserta lain yang masuk tiga besar.

    “Dipanggil Pak Wali bareng sama semua peserta lain yang masuk tiga besar. Kalau secara khusus belum kalau soal ini, kalau soal kedinasan rutin sering dengan Pak Wali. Kalau untuk jabatan eselon II saya serahkan saja sama Pak Wali, karena hak preogratif beliau,” tuturnya.

    Seperti diketahui, ada enam jabatan eselon II yang dilelangkan, diantaranya Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum, Staf Ahli Bidang Sosial SDM dan Kemasyarakatan, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik (Diskominfo), Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (DinkopUMK), dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP).

    Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, berikut nama-nama pejabat eselon II yang diprediksi akan dilantik dan mengisi enam jabatan eselon II. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum ialah Joko Purwanto yang saat ini menjabat Kepala Bagian Umum pada Setda Kota Cilegon. Staf Ahli Bidang Sosial SDM dan Kemasyarakatan akan diisi oleh Sabri Mahyudin yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan pada Setda Kota Cilegon.

    Kepala Diskominfo diprediksi akan diisi Didin Supriatna Maulana yang saat ini menjabat sebagai Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Kota Cilegon. Kepala DP3AKB akan dijabat Sri Widayati yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris DLH Kota Cilegon. Kepala DinkopUMK akan diduduki oleh Agus Ubaidillah yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi pada DinkopUMK Kota Cilegon. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP akan dijabat Damanhuri yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon.

    (LUK/RUL)

  • Lelang Jabatan Kepala OPD Belum Jelas, Komisi I Desak Pemkot Segera Umumkan

    Lelang Jabatan Kepala OPD Belum Jelas, Komisi I Desak Pemkot Segera Umumkan

    CILEGON, BANPOS – Belum jelasnya hasil lelang jabatan atau open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon. Hal ini, mendapat sorotan dari Komisi I DPRD Kota Cilegon pasalnya sangat berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.

    Komisi I DPRD Kota Cilegon meminta Pemkot Cilegon segera mengumumkan hasil open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    “Sehebat apapun Pak Sekda, Pak Asda, dan Kepala BKPP kalau banyak yang kosongnya mah tetap aja pelayanan terganggu dan terhambat, apalagi enam OPD ini sangat strategis,” kata Anggota Komisi I DPRD Kota Cilegon, Aam Amrullah dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pemkot Cilegon di Ruang Rapat DPRD Kota Cilegon, Senin (24/1).

    Lebih lanjut, Pemkot Cilegon diminta segera melakukan percepatan untuk pengisian jabatan enam OPD yang di open bidding tersebut.

    “Yang pasti kami di DPRD sangat berharap bahwa percepatan untuk pengisian jabatan yang kosong ini segera terealisasi. Kalaupun ada hambatan-hambatan saya yakin Pak Sekda beserta jajaran bisa mempercepat untuk itu, karena sekali lagi saya lihat dari enam OPD ini semuanya strategis terhadap pelayanan bagi masyarakat. Mudah -mudahan tidak sampai nyeberang bulan lagi ini sudah segera selesai,” pungkasnya.

    Menanggapi hal tersebut, Sekda Kota Cilegon Maman Mauludin mengaku hasil open bidding untuk enam OPD akan selesai akhir Januari 2022 .

    “Sekarang kami belum selesai. Tapi Insya Allah kami memang selaku Ketua Pansel dengan berbagai pertimbangan yang jelas, Insya Allah harapan bapak akhir bulan ini selesai. Saya sudah komunikasikan dengan Pak Walikota keinginan kami terkait kekhawatiran bapak, keterlambatan dan pengisian dan PLT dan sebagainya itu memang ingin di Januari ini semuanya selesai,” jelasnya.

    “Kami memerlukan pertemuan lagi bersama Pansel lainnya untuk memplenokan. Sebetulnya nilai dan sebagainya sudah terkumpul. Jadi kami memerlukan pleno penetapan untuk tiga besar. Pengisian yang kosong Plt dan sebagainya secara berkesinambungan dan juga memang harus di Januari ini kaitan dengan pelaksanaan dan sebagainya,” tandasnya.

    Diketahui, enam OPD Pemkot Cilegon yang dilakukan open bidding yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), Dinas Koperasi dan UMK, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik (DKISS), Staf Ahli Bidang Sosial, SDM dan Kemasyarakatan dan Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum.

    (LUK)

  • Jabatan di BUMD Milik Pemprov Banten ini Sepi Peminat

    Jabatan di BUMD Milik Pemprov Banten ini Sepi Peminat

    SERANG, BANPOS- Proses lelang jabatan untuk posisi dua direksi dan dua komisaris PT Banten Global Development (BGD) dihentikan. Langkah ini diambil karena minimnya pendaftar.

    Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Bina Perekonomian Banten Mahdani, Selasa (4/2) mengatakan, lelang jabatan empat posisi pimpinan PT BGD telah dibuka sejak akhir 2019 lalu. Namun lantaran sepinya peminat maka pemprov mengambil kebijakan untuk menghentikan lelang jabatan tersebut.

    “Kemarin sudah dibuka open bidding (lelang jabatan, red) tapi pendaftarnya sangat sedikit sehingga ini di-pending dulu. Nanti ada kebijakan lagi dari pimpinan (gubernur, red). Ini disetop dulu karena menyelesaikan agrobisnis dulu,” katanya.

    Diketahui, pelaksanaan lelang jabatan pimpinan PT BGD dilakukan bersamaan dengan pimpinan PT Agrobisnis Banten Mandiri. Bedanya, pendaftar untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang pertanian itu cukup banyak. Pendaftar yang masuk mencapai 13 orang untuk memperebutkan dua jabatan direksi dan satu komisaris.

    Ia menjelaskan, untuk BGD, hingga penutupan lelang jabatan Biro Bina Perekonomian hanya menerima empat pendaftar. Padahal, jumlah minimal pendaftar agar bisa lanjut ke tahapan berikutnya adalah 12 orang.

    “Kalau dua komisaris dua direksi itu kan harus 12 (peserta). Minimal itu, karena yang didorong nanti masing-masing jabatan itu tiga orang untuk masuk ke tiga besar (dan direkomendasikan ke gubernur),” ungkapnya.

    Untuk saat ini, kata dia, pihaknya belum ada gambaran kapan lelang jabatan direksi dan komisaris PT BGD akan dilanjut. Sesuai arahan gubernur, Mahdani kini akan terlebiih dahulu fokus menyelesaikan lelang jabatan untuk PT Agrobisnis Banten Mandiri.

    “Belum, masih menunggu arahan, mungkin kita nanti menunggu arahan. Mungkin nanti kita publikasi (sosialisasi) lebih lama lagi,” ungkapnya.

    Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten Ade Hidayat mendorong, agar pemprov bisa mengambil langkah untuk segera mengisi kekosongan pimpinan di tubuh BGD. Sebab, penyehatan Bank Banten sudah sangat mendesak dan perlu mendapat peran dari PT BG selaku induk perusahaan.

    “Kita menghadapi amanah besar, harus dibereskan BGD sebagai perwakilan pemerintah. Untuk mengurus bisnis perbankan. Jadi enggak bisa dibiarkan BGD tanpa ada kejelasan,” tuturnya.

    Jika proses lelang jabatan tak berjalan mulus untuk saat ini, maka Ade mendorong agar prosesnya bisa dilanjutkan segera. Tentunya dengan melakuakn sejumlah pembenahan agar penundaan tak kembali terjadi.

    “Jadi merekomendasikan kepada gubernur segera mendefinitifkan direksi BGD, karena ada persoalan yang harus dibereskan,” ujarnya.(RUS/ENK)

  • Lelang Jabatan Kepala OPD, Walikota Cilegon Didesak Utamakan Putra Daerah

    Lelang Jabatan Kepala OPD, Walikota Cilegon Didesak Utamakan Putra Daerah

    CILEGON, BANPOS – Anggota DPRD Cilegon dari Fraksi Demokrat, M. Ibrohim Aswadi mendorong Walikota Cilegon Edi Ariadi, agar lebih memprioritaskan putra daerah yang berhasil terpilih pada lelang jabatan atau Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemkot Cilegon.

    Sejauh ini diketahui, Panitia Seleksi (Pansel) telah menerbitkan hasil kandidat Kepala Dinas yang dinilai layak dan kompeten untuk mengisi lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilelangkan.

    Adapun OPD yang dilelangkan diantaranya, Dinas Pendidikan (Dindik), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR).

    “Kami sebagai Anggota Fraksi Partai Demokrat, sangat mendukung upaya proses lelang jabatan di beberapa OPD Pemkot Cilegon dalam rangka memberikan ruang dan kesempatan yang seluas luasnya kepada mereka mereka yang sudah memenuhi persyaratan,” ujar Ibrohim kepada Banpos, Rabu (18/12).

    Lebih lanjut pria yang akrab disapa kang Bobi ini menjelaskan, pentingnya mengakomodir putra daerah yang lebih memiliki rasa dan mencintai tanah kelahirannya. Ibrohim juga meyakini, putera daerah mampu menjaga kearifan lokal, dan melahirkan kebijakan serta program-program yang baik untuk pembangunan daerah.

    “Setelah kita lihat pengumumannya, ternyata ada SDM lokal yang mendapatkan hasil baik dan memiliki kompetensi yang bagus. Semoga Pak Walikota juga bisa mempertimbangkan potensi SDM putra daerah yang ada, yang dipandang layak, kredibel, potensial dan memenuhi segala persyaratan untuk diberikan kesempatan. Hal ini bukan berbicara kedaerahan semata, tapi hasil seleksi Tim Pansel membuktikan bahwa putera daerah punya kualitas,” tegas Ibrohim.

    “Layak kiranya Walikota lebih memberikan apresiasi kepada mereka sebagai putra putri asli daerah yang memang harus didorong dibina, dan diberikan kesempatan seluas luasnya,” imbuh Dewan asal Dapil Ciwandan-Citangkil ini.

    Hal senada diungkapkan oleh Elemen masyarakat Cilegon, yang juga mendesak Walikota Cilegon Edi Ariadi untuk memilih putra daerah sebagai Kepala OPD, dari pertimbangan hasil lelang atau Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemkot Cilegon yang baru selesai dilaksanakan.

    Ketua LSM Banten Monitoring Perindustrian dan Perdagangan (BMPP), Deni Juweni, menilai pentingnya putra daerah untuk bisa menduduki jabatan strategis kepala dinas.

    “Kami mendukung putra daerah untuk duduk sebagai kepala dinas, karena dengan jiwa kedaerahan dan pemahamannya soal daerahnya sendiri atau kearifan lokal, ini potensi penting yang menunjang kinerja. Masa dari sekitar 29 OPD di Pemkot Cilegon hanya 5-6 saja tah yang jadi kepala OPD,” tegasnya kepada awak media.

    Selain itu, pria yang akrab disapa Kang Jen ini juga menyarankan agar Walikota Cilegon serius melakukan evaluasi total pada sejumlah OPD yang baru dilakukan lelang atau seleksi JPT.

    Menurut Kang Jen, evaluasi total dibutuhkan untuk memperbaiki kinerja, seperti dengan mengangkat kepala dinas dari pejabat yang berasal dari luar OPD tersebut.

    “Saya mendorong Pemkot Cilegon untuk memprioritaskan putra daerah Cilegon yang memang berkompeten. Dan kalau perlu harus diisi oleh pejabat baru, untuk menunjang kinerja dan membuat perubahan dan perbaikan kinerja. Contohnya Dinas Perhubungan, perlu adanya gebrakan serius dan evaluasi total. Kepala Dinas yang dipilih sebaiknya orang yang dari luar, agar ada terobosan baru,” tegas Kang Jen.

    Kang Jen sendiri menilai, sejauh ini para pejabat Dishub yang lama layak dievaluasi karena kurang terobosan dan tidak ada prestasi.

    “Karena selama ini bisa kita lihat kemacetan Cilegon makin parah, pengelolaan terminal, bahkan ngurus parkir saja sampai beberapa kali ada demo. Mungkin karena tidak ada prestasi kinerja itu juga, makanya meskipun masih ada pejabatnya tapi kepala Dishub tetap dibuka lelang jabatan. Makanya saran saya lebih baik kedepan diisi SDM yang baru agar lebih fresh, bukan dari internal Dishub lagi,” imbuhnya.

    Kang Jen juga kembali meminta agar Walikota Cilegon lebih memprioritaskan SDM lokal untuk mengisi pembangunan daerah.

    “Termasuk di OPD lainnya, putra daerah dan potensi kearifan lokal, harusnya lebih diprioritaskan. Dan kenapa di PU tidak ada pejabat putra daerah yang maju,” tandasnya.

    Diketahui saat ini, 5 OPD yang sudah dilakukan lelang jabatan JTP Pratama, sudah keluar pengumuman peringkat Penilaian Akhir Seleksi Terbuka dari Pansel, dengan Surat bernomor: 480/27/PANSEL/XII/2019, yang isinya sebagai berikut:

    Kepala Dinas Pendidikan dengan peringkat kandidat pertama adalah Ismatullah, kedua AH Junaedi, ketiga Lia Nurlia Mahatma. Sedangkan untuk Kepala Dinas Perhubungan dengan peringkat kandidat pertama Sofan Maksudi, kedua Sulelah, dan ketiga Uteng Dedi Apendi.

    Adapun untuk Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan peringkat kandidat pertama adalah Luhut Malau, kedua Tunggul Fernando, ketiga Wilastri Rahayu. Dan, untuk Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan peringkat kandidat, pertama Hayati Nufus, kedua Meisuri, dan ketiga Tarto Wahyudi.

    Sementara untuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dengan peringkat kandidat pertama TB. Dendi Rudiatna, kedua Mariano Correia D C, yang ketiga Ridwan.

    Dan kabarnya para kandidat kepala dinas ini besok Kamis (19/12) akan menghadap ke Walikota Cilegon, untuk penentuan akhir siapa yang akan dipilih sebagai Kepala OPD. (LUK/RUL)