SERANG, BANPOS – DPRD Kota Serang mengkritisi terkait dengan penyajian data pada LKPj Walikota yang dinilai kurang akurat dan optimal. Hal itu disebabkan karena koordinasi antar OPD yang masih lemah.
Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Roni Alfanto, saat menyampaikan hasil rekomendasi Pansus LKPj Walikota Serang tahun 2019 di gedung DPRD Kota Serang. Hadir dalam kegiatan tersebut, Walikota dan Wakil Walikota Serang, Sekda Kota Serang, beserta beberapa kepala OPD se-Kota Serang.
“Kami memberikan catatan bahwa penyajian dan akurasi data belum disajikan secara optimal. Atas kondisi tersebut, DPRD memberikan rekomendasi agar Pemkot Serang meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyajikan data,” ujar Roni Alfanto, Rabu (6/5).
Dikonfirmasi terpisah, Roni mengatakan bahwa adanya data yang kurang akurat dan optimal dalam penyajian tersebut memang dikarenakan adanya koordinasi yang kurang baik antara OPD satu dengan lainnya.
“Iyah benar, jadi dengan kondisi saat ini, maka koordinasi antar OPD bisa dikatakan masih lemah. Maka dari itu, agar tidak terulang lagi kejadian maka selayaknya koordinasi itu ditingkatkan,” ucapnya.
Sementara itu, Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa mengenai catatan yang disampaikan oleh DPRD, akan segera ditindaklanjuti. Menurutnya, hal itu merupakan hasil pantauan DPRD terhadap jalannya pemerintahan Kota Serang.
“Hal-hal lain yang merupakan hasil pengawasan dan pantauan dewan, InsyaAllah akan kami tindaklanjuti. Baik itu memang catatan yang buruk, maupun lainnya,” jelas Syafrudin.
Terkait data yang kurang akurat dan optimal, dijawab oleh Kepala Bappeda Kota Serang, Nanang Saefudin. Menurut Nanang, adanya catatan tersebut dikarenakan masih belum adanya sistem data terpadu.
“Yah data ini kan pemerintah pusat sampai kabupaten kota itu direncanakan akan dibentuk satu data. Contoh data kependudukan. Disdukcapil punya data, DP3AKB punya data, Dinkes punya data. Itu yang akan dijadikan satu data,” ujarnya.
Menurutnya, hal tersebut merupakan rencana milik pemerintah pusat. Sehingga, Pemkot Serang hanya akan menunggu rencana tersebut direalisasikan oleh pemerintah pusat saja.
“Begitu juga dengan pemerintah kota dan kabupaten lainnya. Mereka juga menunggu satu data, data yang terintegrasi tersebut. Jadi kalau ada data yang sedikit kurang akurat, karena memang ada banyak data yang berbeda,” tandasnya.(DZH)