BANTEN POS

Tag: LMND

  • EW LMND Banten Lantik Pengurus Periode 2024-2026

    EW LMND Banten Lantik Pengurus Periode 2024-2026

    SERANG, BANPOS – Eksekusi Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Banten melantik pengurus baru periode 2024-2026, sekaligus memperingati Hari Jadi ke-25 LMND, di Aula Bappemperda DPRD Provinsi Banten, Sabtu (27/7).

    Hadir dalam acara tersebut beberapa tokoh politik seperti Dimyati Natakusumah (Anggota DPR RI), dan Yudi Budi Wibowo (Ketua Bpemperda DPRD Provinsi Banten/Sekjen Persaudaraan Alumni LMND).

    Selain itu hadir juga tokoh pergerakan seperti Achmad Herwandi (Persaudaraan Alumni LMND Banten), Samsudin Saman (Ketua Umum LMND) dan Syamsul Ma’arif (Sekretaris Umum LMND).

    Seperti diketahui, saat Konferensi Wilayah (Konferwil) ke-II LMND Banten yang di helat di Carita pada bulan Mei lalu, Muhammad Abdullah terpilih sebagai ketua, dan Recky Pamungkas sebagai sekretaris.

    Dengan mengangkat tema Demografi Dividen Mencapai Indonesia Emas 2045, acara pelantikan pengurus baru EW-LMND Banten dan perayaan hari jadi ke-25 LMND berlangsung sangat meriah.

    Dalam sambutannya, Ketua LMND Banten, Muhammad Abdullah mengatakan, tema yang diangkat adalah representasi dari keadaan Indonesia saat ini, dimana usia produktif lebih mendominasi usia non-produktif.

    “Demografi Dividen Mencapai Indonesia Emas 2045 tentu bukan hanya sekedar tema untuk pemanis dalam agenda pelantikan dan peringatan harlah LMND, melainkan menjadi representasi dari keadaan negara Indonesia saat ini,” kata Abdul kepada wartawan, Sabtu (27/7).

    Menurutnya, peningkatan dominasi usia produktif membuatnya yakin bahwa Indonesia akan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur pada tahun 2045 mendatang.

    “Saya yakin bahwa Indonesia adil makmur 2024 akan terwujud, dan yang mewujudkannya tidak lain adalah anak-anak muda yang ada saat ini,” terangnya.

    Di sisi lain, Abdul menilai bahwa visi Indonesia Emas 2045 akan sulit untuk terwujud jika usia produktif atau kelompok muda saat ini tidak memiliki sikap atau arah politik yang jelas.

    Sebab menurutnya, kelompok muda dalam politik kini tidak hanya sebagai objek pendulang suara saja, melainkan harus berperan juga sebagai aktor penggerak atau menjadi poros dalam demokrasi.

    “Sikap dan arah politik yang jelas harus kita miliki, terlebih kita sebagai anak muda harus menjadi poros dalam demokrasi agar visi Indonesia Emas 2045 bisa kita wujudkan bersama, salah satunya adalah dengan cara mengawal setiap kebijakan pemerintah,” jelasnya.

    Kendati demikian, lanjut Abdul, LMND sendiri mempunyai program kerja yang nyata dan jelas tertuang dalam Ideologi Politik Organisasi (IPO), khususnya dalam sikap politik untuk mengawal setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

    “Untuk arah politik dan kerja-kerja organisasi, LMND selalu berpegang teguh terhadap IPO, termasuk dalam mengawal setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sebab LMND merupakan organisasi independen yang tidak terafiliasi dengan pihak manapun,” ungkapnya. (DHE)

  • LMND Pandeglang Desak Polisi Segera Tangkap Aktor Kasus Dugaan Penyelewengan PIP

    LMND Pandeglang Desak Polisi Segera Tangkap Aktor Kasus Dugaan Penyelewengan PIP

    PANDEGLANG, BANPOS – Eksekutif Komisariat Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (Ekom-LMND) UNMA Banten melakukan aksi unjuk rasa menuntut Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera menangkap aktor utama jual beli dana aspirasi Program Indonesia Pintar (PIP).

    Dana aspirasi PIP untuk pendidikan merupakan salah satu langkah baik dalam membantu masyarakat yang terkendala biaya, hal tersebut sejalan dengan UUD 1945 alinea ke-4, dimana negara harus berperan dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa.

    Seperti diketahui, sejarah mencatat bahwa kelalaian penjajah memberikan akses pendidikan, meski hanya untuk kalangan ningrat, menyebabkan lahirnya pemikiran-pemikiran dari Tan Malaka, Soekarno, Moh Hatta dan lainnya, yang mendorong Indonesia untuk merdeka.

    Oleh karenanya, pendidikan merupakan hal yang fundamental bagi kemajuan suatu bangsa. Untuk mencapai cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara menggelontorkan anggaran pada program beasiswa aspirasi PIP.

    Alih-alih ingin mengamalkan amanat UUD 1945 dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, namun cita-cita mulia itu justru dicederai oleh oknum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang bekerjasama dengan salah satu Perguruan Tinggi di Kabupaten Pandeglang.

    Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Bendi Nurdiansyah yang menyebut bahwa ada dugaan salah satu Universitas di Kabupaten Pandeglang melakukan praktik pungli, dan korupsi dana aspirasi PIP, yang bekerja sama dengan DPR RI.

    “Di Kabupaten Pandeglang, ada salah satu Universitas yang diduga telah melakukan praktik pungli, dan korupsi dana aspirasi PIP, yang bekerjasama dengan DPR RI,” kata Bendi kepada awak media usai melakukan unras, didepan gedung Mapolres Pandeglang, Selasa (2/7).

    Menurutnya, dugaan praktik pungli, dan korupsi dana aspirasi PIP tentu menyimpang dari tujuan utamanya yaitu membantu meringankan biaya masyarakat dalam mengenyam pendidikan di Universitas atau perguruan tinggi, namun malah dijadikan kesempatan untuk memperkaya diri.

    “Persoalan itu jelas menyimpang dari tujuan utama diadakannya dana aspirasi PIP, bukannya membantu meringankan beban masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan, tapi malah dijadikan ajang oleh oknum di Perguruan Tinggi dan DPR RI untuk memperkaya diri sendiri,” tegasnya.

    Bendi menambahkan, oknum di salah satu Universitas yang diduga melakukan penyetoran uang dari mahasiswa calon penerima bantuan dana aspirasi PIP, kepada oknum DPR RI dianggap tengah melakukan penjajahan kepada rakyatnya sendiri.

    “Bagi kami, para oknum perguruan tinggi serta DPR RI yang melakukan praktik pungli, dan korup dalam ranah pendidikan, sama halnya seperti sedang menjajah rakyatnya sendiri,” ucapnya.

    Oleh karena itu, untuk mencegah perilaku korup di dunia pendidikan tidak berkelanjutan, maka APH diharapkan segera menangkap dan menindak aktor utama (oknum DPR RI, red) dalam kasus jual beli dana aspirasi PIP.

    “Kami menuntut agar APH segera menindak, dan menangkap oknum DPR RI yang menjadi aktor utama dalam kasus jual beli aspirasi PIP, agar budaya korup tidak mendarah daging dalam dunia pendidikan,” ungkapnya.(DHE/PBN)

  • Gelar PDO, LMND Usung Kedekatan Masyarakat

    Gelar PDO, LMND Usung Kedekatan Masyarakat

    SERANG, BANPOS – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Serang, menggelar pendidikan dasar organisasi (PDO). Hal itu dilakukan sebagai organisasi yang konsisten di gerakan rakyat, dan memilih memilih tempat di salah satu daerah bersejarah di Kota Serang, yaitu Banten Lama, Kecamatan Kasemen.

    Ketua LMND Kota Serang, Recky Pamungkas mengatakan, pendidikan tahun ini pihaknya mendekatkan organisasi kepada masyarakat. Terlebih, isu-isu daerah Kota Serang yang saat ini masih santer di soroti elemen masyarakat.

    “Sebagai organisasi pelopor gerakan, LMND akan tetap berada di barisan massa, dan mengawal isu-isu ke daerahan, khususnya Kota Serang,” ujarnya, Sabtu (7/11).

    Recky menjelaskan, pihaknya mengusung tema ‘Membentuk Karakter Anggota yang memiliki Jiwa Solidaritas dan Berwawasan Luas untuk Hidup di Garis Massa Memenangkan Pancasila’, dan itu merupakan hal yang penting untuk di jalankan.

    “Terlebih saat ini Kasemen akan berubah tata ruang menjadi kawasan industri, yang tentu saja hanya mementingkan pemodal besar,” ucapnya.

    Kata dia, Kecamatan Kasemen merupakan daerah yang mempunyai persawahan yang cukup luas harus menjadi pondasi kekuatan ekonomi Kota Serang.

    “Dengan sejarah yang cukup luar biasa, Kota Serang, khususnya Kasemen memiliki jejak sejarah sebagai pusat perdagangan dan jasa antar negara,” terangnya.

    Ia menegaskan, Pemerintah Kota Serang maupun DPRD Kota Serang, harus mementingkan kepentingan masyarakatnya. Menurutnya, kawasan industri hanya akan menggerus habis sosial dan budaya masyarakat yang ada di Kasemen.

    “Terlebih, industri hanya mementingkan kepentingan modal besar,” tegasnya.

    Diketahui, peserta yang hadir dalam pendidikan tersebut diikuti oleh beberapa kampus di Banten antara lain, Uniba, Uin Banten, Untirta, Unsera, STIH PAINAN, Falatehan, Universitas Terbuka dan UNMA.

    Untuk menambah spirit peserta dalam berjuang dengan LMND, Eksekutif Kota Serang juga mengundang Eksekutif Nasional. Guna mentransformasikan materi-materi dasar yang ada di organisasi berlogo bintang kuning dengan tangan mengepal dan buku yang dikelilingi jeriji besi tersebut.

    “Kami undang juga pengurus Eksekutif Nasional untuk mengisi materi-materi dasar yang ada di LMND ini. Ada ketua umum, Bung Asrul, Bung Adhina selaku sekjen dan Bung Syamsudin,” jelasnya.

    Ia memandang, pendidikan ini merupakan pendidikan ideologis yang tidak sebatas menjadi seremoni organisasi belaka. Dalam keadaan negara sedang mengalami krisis ekonomi dan politik akibat pandemi dan kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat, LMND merasa memiliki tanggung jawab moral, intelektual dan sosial dalam memperluas struktur organisasi yang kokoh untuk dipersiapkan melawan kekuasaan yang menindas rakyat.

    “Intinya ini bukan agenda seremonial belaka. Ditengah krisis ekonomi dan politik seperti sekarang akibat pandemi dan kebijakan pemerintah yang menindas rakyat. Kita secara keorganisasian memiliki tanggung jawab moral, intelektual dan sosial untuk melibatkan kelompok student bergabung dengan lmnd dalam melawan neoliberalisme dan kaki tangannya yang menindas,” tandasnya. (DZH)

  • Geruduk Puspemkot Serang, Mahasiswa Tuntut Pembubaran BPJS

    Geruduk Puspemkot Serang, Mahasiswa Tuntut Pembubaran BPJS

    SERANG, BANPOS – Gabungan organisasi mahasiswa menggeruduk Kantor Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Serang untuk menuntut pembubaran BPJS Kesehatan.Mereka menilai bahwa sistem BPJS telah gagal, karena berorientasi profit dan tidak mementingkan rakyat miskin.

    Massa yang didalamnya tergabung LMND, HMI MPO, SWOT, dan Api Kartini itu pun menawarkan solusi terhadap pembubaran BPJS, yaitu diadakannya program Jaminan Kesehatan Rakyat Semesta (Jamkesrata).

    Pantauan lokasi, di tengah guyuran hujan, massa aksi menyampaikan orasi selama setengah jam mengenai tuntutan yang mereka bawa. Setelahnya, Pemkot Serang pun menerima massa aksi dan melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Tb. Urip Henus Surawardhana.

    “Sebelum dibubarkan, BPJS harus diaudit sebagai pertanggungjawabannya. Sebab, kami menduga bahwa defisit yang terjadi di BPJS kami tidak percaya, padahalkan ada donor dari APBN, APBD dan rakyat,” ujar salah satu perwakilan dari LMND Banten, Samsul Ma’arif, Senin (16/12).

    Pihaknya juga menawarkan sistem jaminan kesehatan yang dinilai lebih efektif dibandingkan BPJS, yaitu Jamkesrata. Samsul menjelaskan, sistem Jamkesrata ini menjamin seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali dengan standar layanan yang layak.

    “Jamkesrata merupakan bagian dari upaya negara untuk memberikan jaminan kesehatan yang promotif, preventif dan rehabilitatif. Oleh karena itu harus
    dilaksanakan secara langsung oleh negara melalui Kementerian Kesehatan,” katanya.

    Pemerintah daerah, kata Samsul, dapat berpartisipasi dalam Jamkesrata melalui alokasi APBD. Namun tidak membatasi rakyat untuk berobat di manapun dalam wilayah Indonesia. Karena nomor kepesertaannya dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

    “Pemerintah juga tentu wajib mengembangkan konsep hidup sehat, terutama pada faktor perilaku dan lingkungan sehat yang berkontribusi 70 persen terhadap kesehatan manusia, di samping kelainan bawaan dan akses kesehatan,” jelasnya.

    Sekda Kota Serang, Tb. Urip Henus Surawardhana, mengatakan dirinya tidak bisa memutuskan atas tuntutan mahasiswa. Karena, pihaknya harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan Walikota dan Wakil Walikota Serang.

    “Kami akan bermusyawarah terlebih dahulu dengan pimpinan, nanti apa arahan dari pimpinan baru kami lakukan hal itu,” katanya kepada awak media.

    Seusai audiensi, mahasiswa mengaku kecewa dengan tidak hadirnya Walikota dan Wakil Walikota Serang dalam audiensi. Namun mereka akan menunggu jawaban selama kurun waktu seminggu.

    Mahasiswa pun mengancam apabila dalam seminggu tidak ada jawaban, pihaknya akan kembali melakukan demonstrasi dengan membawa massa yang lebih banyak. (DZH)