BANTEN POS

Tag: LPDB

  • Cegah Pembiayaan Bermasalah, LPDB-KUMKM Utamakan Prinsip Good Corporate Governance

    Cegah Pembiayaan Bermasalah, LPDB-KUMKM Utamakan Prinsip Good Corporate Governance

    JAKARTA, BANPOS – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) saat ini terus menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam bisnis proses agar penyaluran dana bergulir dapat tepat sasaran dan mencegah pembiayaan bermasalah.

    Hal ini seiring dengan adanya penanganan kasus hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyimpangan penggunaan dana bergulir pada tahun 2012 lalu, dan telah dilakukan penahanan empat orang tersangka oleh KPK.

    Menanggapi hal ini, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menyatakan bahwa pihaknya mendukung proses hukum yang berjalan agar diusut hingga tuntas oleh KPK.

    “Kami tentu akan mendukung tugas KPK dalam rangka penindakan terhadap penyalahgunaan dana APBN yang dipercayakan untuk dikelola oleh LPDB-KUMKM dan sekaligus sebagai deterrent effect atau upaya pencegahan agar tidak terjadi lagi,” tegas Supomo di Jakarta, Jum’at (16/9/2022).

    Supomo menegaskan, saat ini LPDB-KUMKM telah melakukan serangkaian transformasi dan manajemen risiko mulai dari tata kelola layanan, pendampingan, hingga pengawasan yang ketat guna mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan dana bergulir. “Dalam masa kepemimpinan kami, Direksi LPDB-KUMKM mengedepankan terwujudnya prinsip Good Corporate Govenrnance (GCG) dan manajemen resiko,” imbuh Supomo.

    Adapun prinsip GCG yang dilaksanakan oleh LPDB-KUMKM meliputi lima hal, mulai dari transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan integrity.

    Supomo menjelaskan, dari sisi transparansi saat ini LPDB-KUMKM sebagai lembaga negara yang ditugaskan dalam menjalankan penyaluran dana bergulir tentu GCG mutlak dilakukan.

    “GCG ini tentu kami jalankan, kami selalu memberikan informasi mengenai progres penyaluran dana bergulir, program maupun kebijakan strategis, hingga menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat kepada publik,” kata Supomo.

    Selanjutnya dari sisi akuntabilitas, Supomo menegaskan pihaknya tidak main-main dengan mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan, dan dapat dibuktikan secara jelas.

    “Akuntabilitas ini kami tuangkan dalam Indeks Kinerja Utama atau IKU yang merupakan pengukuran kinerja untuk semua jajaran LPDB-KUMKM yang konsisten dengan sasaran target yang diberikan negara, serta memiliki sistem reward and punishment yang disepakati bersama,” kata Supomo.

    Kemudian, Supomo melanjutkan, dari sisi tanggung jawab, LPDB-KUMKM juga sangat mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana bergulir. Hal ini tertuang dalam prinsip LPDB-KUMKM yakni Tri Sukses, sukses penyaluran, sukses pemanfaatan, dan sukses pengembalian.

    “Dana bergulir yang kami salurkan berasal dari APBN, dimana harus dijalankan secara prundent. Implementasi prinsip prundent atau kehati-hatian ini kami jalankan melalui proses bisnis yang ketat,” tambah Supomo.

    Adapun bisnis proses yang ketat ini dijalankan melalui beberapa fase penyaluran dana bergulir, dimulai dari tahap screening aspek persyaratan kelengkapan dokumen calon mitra LPDB-KUMKM, kemudian proses legal review yakni pengecekan legalitas dokumen persyaratan calon mitra.

    Kemudian, berlanjut pada analisa bisnis mulai dari kesehatan koperasi yakni sehat dari sisi tata kelola dan bisnis, hingga kesesuaian antara laporan keuangan dan fakta-fakta di lapangan.

    “Pengecekan kami lakukan melalui dokumen dan juga kunjungan lapangan. Hal ini guna memastikan kesesuaian antara dokumen dan fakta di lapangan, dalam upaya mengedepankan validitas data dan fakta. Kami fokus pada pembiayaan dana bergulir yang memberikan dampak seluas-luasnya pada peningkatan perekonomian masyarakat,” tambah Supomo.

    Untuk peningkatan mutu layanan, LPDB-KUMKM juga telah melaksanakan penerapan manajemen mutu yang dibuktikan dengan sertifikasi ISO 9001:2015 dari Tuv Nord Certification untuk bidang pelayanan penyaluran pinjaman/pembiayaan dana bergulir.

    “Tentunya kami tidak akan berhenti dan akan terus melakukan inovasi serta transformasi layanan, sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat melalui kelembagaan koperasi dan UMKM,” pungkas Supomo. (Red)

  • Gandeng Dekranas, LPDB Menopang Pelaku Sektor Kriya dan UMKM Disabilitas melalui Dana Bergulir bagi Koperasi

    Gandeng Dekranas, LPDB Menopang Pelaku Sektor Kriya dan UMKM Disabilitas melalui Dana Bergulir bagi Koperasi

    BALI, BANPOS – Pemulihan perekonomian Bali pasca hantaman Pandemi Covid-19 terus gencar dilakukan berbagai pihak, termasuk Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) menggelar sinergi kegiatan bertema Cerita Kriya.

    Bali yang merupakan destinasi wisata internasional dan domestik, perlu dukungan dari pemerintah untuk pulih lebih cepat, dan bangkit lebih kuat, sebab selama ini Bali melalui sektor pariwisatanya mampu memberikan kontribusi nyata dalam perekonomian nasional dan sumbangan devisa terhadap negara.

    Dekranas dan Dekranasda Provinsi Bali juga terus menggalakan penguatan dan peningkatan kualitas UMKM Kriya sebagai salah satu penunjang roda perekonomian pariwisata di Bali dalam sebuah kolaborasi bersama Kementerian Koperasi dan UKM dan Perempuan Tangguh Indonesia (PTI) bertajuk “Cerita Kriya”, di mana LPDB-KUMKM ikut membantu pilar program ini dengan menguatkan ekosistem melalui Koperasi.

    Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menjelaskan, sebagai dukungan pemulihan ekonomi di Provinsi Bali, LPDB-KUMKM terus melakukan perkuatan permodalan kepada koperasi-koperasi yang juga mengayomi subsektor kriya di Bali. Upaya ini sebagai bagian dari mendukung program pemerintah untuk pemulihan perekonomian Bali dan juga membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia.

    Dukungan ini diimplementasikan melalui penyaluran dana bergulir kepada koperasi, terbaru lima koperasi di Bali mendapatkan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM.

    Adapun kelima koperasi tersebut adalah KSP Sari Sedana Luwih yang mendapatkan dana bergulir sebesar Rp3 miliar, Koperasi Konsumen Lumbung Merta Sari sebesar Rp3 miliar, KSP Puskop Jagadhita Kabupaten Badung sebesar Rp4,9 miliar, KSP Sari Sedana Bali sebesar Rp4,950 miliar, dan KSP Werdhi Mekar Sari Sedana sebesar Rp4 miliar.

    “Dana bergulir yang kami salurkan melalui koperasi di Bali, akan memberikan manfaat ekonomi bagi para anggota koperasi, yang merupakan pelaku UMKM di Bali yang terdiri dari sektor kuliner, fashion, kriya, sampai jasa pariwisata, hal ini seiring dengan pertumbuhan perekonomian Bali yang sudah mulai pulih,” kata Supomo.

    Sejak 2020, LPDB-KUMKM telah mendukung program penguatan oleh Kementerian Koperasi dan UKM yang berkolaborasi dengan Dekranas yang bertema “Cerita Wastra”. Kegiatan “Cerita Kriya” pada tahun ini adalah program berkelanjutan dari kolaborasi ini untuk terus memperkuat ekosistem pembiayaan untuk UMKM.

    Ekonomi Kreatif Bali Tumbuh Pesat

    Data menunjukkan nilai tambah yang tercipta dari aktivitas ekonomi kreatif semakin mengalami peningkatan selama periode 2010 hingga 2016.

    Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2017), nilai tambah yang tercipta dari ekonomi kreatif tercatat sebesar 13,10 persen dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali. Ekonomi kreatif juga tercatat memberikan sumbangan atau kontribusi sebesar 13,94 persen.

    Rata-rata PDRB ekonomi kreatif selama tahun 2010-2016 tercatat sebesar 18.148,76 miliar rupiah dengan rata-rata kontribusi sebesar 13,10 persen.

    Apabila ditelisik berdasarkan jumlah pelaku usaha, sektor ekonomi kreatif memiliki potensi yang cukup besar. Hal tersebut ditunjukkan dari data Badan Pusat Statistik (2017) yang mengungkapkan bahwa jumlah pelaku usaha mencapai 196.999 pelaku usaha yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

    Ketergantungan perekonomian Bali terhadap sektor pariwisata hingga saat ini, menjadikan industri ekonomi kreatif diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang semakin tinggi. Sebagaimana telah diketahui, Bali dikenal sebagai wilayah yang memiliki potensi tinggi dalam pengembangan produk kreatif.

    Pengakuan tersebut tidak hanya datang dari dalam negeri, melainkan dunia internasional sebagai wilayah yang mampu menghasilkan produk kreatif, bernilai tinggi, memiliki estetika dan mempertahankan kearifan lokal.

    “Provinsi Bali tengah menikmati bonus demografi dimana penduduk usia produktif (15-64 tahun) memiliki jumlah lebih besar dibandingkan penduduk lansia dan balita. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2022) mengungkapkan sebesar 70,12 persen penduduk Bali berada pada usia produktif.

    Dominasi usia produktif dalam komposisi penduduk Bali, berpotensi menjadi kekuatan utama dalam pengembangan ekonomi kreatif,” kata Supomo.

    Menurutnya sangat tepat jika Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan Dekranas dan LPDB-KUMKM terus intensif mendorong peningkatan perekonomian Bali pasca hantaman pandemi Covid-19.

    Sementara itu, untuk mendukung perekonomian dari pelaku UMKM disabilitas, Supomo mengatakan, pihaknya LPDB-KUMKM siap memberikan dukungan termasuk kolaborasi program bagi para pelaku UMKM disabilitas di Bali.

    “Sangat penting bagi kami untuk mendukung teman-teman pelaku ekonomi disabilitas untuk tumbuh dan berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian, kami siap kolaborasi dan siap mendukung pembiayaan melalui badan hukum koperasi sesuai dengan persyaratan dan regulasi yang ada,” pungkas Supomo. (RED)

  • Dana Bergulir LPDB-KUMKM Kembangkan Bisnis Koperasi Kareb Bojonegoro

    Dana Bergulir LPDB-KUMKM Kembangkan Bisnis Koperasi Kareb Bojonegoro

    BOJONEGORO, BANPOS – Penyaluran dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) telah memberikan perkembangan bisnis dari Koperasi Karyawan Redrying Bojonegero (Kareb).

    Hal ini dibuktikan dengan Koperasi Kareb yang berhasil mengembangkan unit usahanya ke sektor transportasi logistik yang mendukung kinerja bisnis utama Koperasi Kareb.

    Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menjelaskan, pada tahun ini pihaknya menyalurkan dana bergulir kepada Koperasi Kareb sebesar Rp18 miliar yang digunakan untuk modal kerja investasi pembelian kendaraan transportasi logistik _dump truck_ sebanyak 15 unit.

    “LPDB-KUMKM mensupport untuk pengembangan Koperasi Kareb, dan ini meluncurkan 15 unit _dump truck_ baru yang digunakan untuk operasional dan pengembangan produktivitas Koperasi Kareb, dan ini nanti akan berdampak kepada anggota dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Timur khususnya di Bojonegoro ini,” ujar Supomo dalam keterangannya, Senin (5/9).

    Supomo menegaskan, sesuai dengan aturan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (PermenKopUKM) Nomor 04 Tahun 2020, LPDB-KUMKM diwajibkan menyalurkan dana bergulir 100 persen kepada koperasi.

    Selain fokus pada pembiayaan kepada koperasi, LPDB-KUMKM juga diamanahkan untuk melakukan pendampingan dalam proses penyaluran dana bergulir.

    “LPDB-KUMKM akan tetap support pengembangan Koperasi Kareb yang sekarang kita lihat juga ada pelatihan wirausaha, inilah yang akan kami kembangkan kedepan untuk bersama-sama menjadi anggota koperasi, dan ini akan kita modali melalui Koperasi Kareb,” ujar Supomo.

    Mitra Strategis LPDB-KUMKM

    Supomo menjelaskan, LPDB-KUMKM dengan Koperasi Kareb telah bekerja sama sejak tahun 2013 untuk mengembangkan bisnis koperasi.

    “Koperasi Kareb merupakan mitra strategis daripada LPDB-KUMKM, dan sudah lama saling mengenal keduanya sejak tahun 2013, dari tahun 2020 sampai dengan 2022 ini telah menyalurkan sebanyak Rp31,3 miliar ini untuk mensupport Koperasi Kareb dan salah satunya saat ini modal kerja transportasi logistik _dump truck_,” tambah Supomo.

    Menurutnya, dengan berkembangnya bisnis daripada koperasi, maka akan memberikan dampak ganda terhadap ekonomi, pendapatan masyarakat, hingga pemberantasan kriminalitas.

    “Koperasi maju maka terjadi ekosistem pembiayaan yang bermanfaat, seperti serapan tenaga kerja yang tinggi, urbanisasi bisa terjaga, kriminalitas bisa ditekan, karena orang sudah berfikir gimana bekerja dan berproduktif,” papar Supomo.

    Supomo menjelaskan, keberadaan armada ini sangat menguntungkan dan diharapkan berdampak pada kesejahteraan anggota koperasi. Sesuai arahan Pak Menteri Koperasi dan UKM, LPDB-KUMKM dalam memberikan pembiayaan harus by desain, artinya jangan sekadar memberikan pinjaman.

    “LPDB-KUMKM tidak hanya berhenti pada bantuan saat ini saja. Tapi bagaimana ekosistem pembiayaan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Inovasi dan pengembangan usaha harus terus dikembangkan, kami yakin pemerintah daerah maupun LPDB-KUMKM akan terus memberikan support,” tambah Supomo.

    Sementara itu, Direktur Koperasi Kareb Sriyadi Purnomo mengucapkan terima kasih kepada LPDB-KUMKM yang telah memberikan pinjaman lunak kepada Koperasi Kareb dalam mengembangkan usahanya, khususnya di unit logistik.

    “Koperasi Kareb telah dipercaya oleh LPDB-KUMKM dan diberikan pinjaman sebesar Rp18 miliar untuk unit bisnis logistik, dan Alhamdulillah unit ekspedisi telah berkembang dengan memiliki 43 unit tronton, mudah-mudahan dengan adanya tambahan armada ini bisa memberikan peluang pekerjaan dan untuk koperasi memperluas usahanya mengembangkan usaha dibidang transportasi,” kata Sriyadi.

    Di sisi lain, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang turut hadir dalam Acara Peluncuran 15 Unit Armada Dump Truk dan Pelatihan Usaha di Koperasi Kareb pada Jumat (2/9) lalu mengatakan, pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Timur terus diperkuat dengan kehadiran koperasi dan UMKM yang mampu bertahan di saat Pandemi Covid-19.

    Tercatat, sepanjang 2021 Koperasi dan UMKM Jawa Timur (Jatim) mampu memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jatim 57,81 persen dengan total kontribusi sebesar Rp964,91 miliar dari total PDRB 2021 sebesar Rp1.418,94 triliun.

    Khofifah juga mengapresiasi berbagai inisiasi dan inovasi pengembangan unit usaha yang dilakukan Koperasi Kareb yang diharapkan mampu menjadi pemacu semangat bagi koperasi-koperasi lain yang ada di Jatim untuk semakin maju dan berkembang.

    “Saya juga mengapresiasi peluncuran 15 dump truck sebagai upaya untuk meningkatkan usaha Koperasi Kareb yang pada akhirnya juga dapat memperluas lapangan pekerjaan bagi anggota maupun masyarakat sekitar. Apalagi koperasi ini juga telah menciptakan lapangan pekerjaan bagi kurang lebih 3.000 orang karyawan yang merupakan masyarakat di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya,” kata Khofifah. (RED)

  • Ide Cemerlang LPDB-KUMKM untuk Pengembangan Destinasi Wisata

    Ide Cemerlang LPDB-KUMKM untuk Pengembangan Destinasi Wisata

    YOGYAKARTA, BANPOS – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) berhasil meraih juara ketiga dalam ajang kompetisi The Asset Manager 2022 yang diselenggarakan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

    Adapun The Asset Manager 2022 merupakan ajang kompetisi yang memperlombakan ide, gagasan, dan juga pemikiran terkait pengelolaan aset negara. Pada penyelenggaran tahun keempat The Asset Manager 2022 diikuti oleh 108 peserta dengan dua kategori yakni Maestro dan Master, objek aset negara yang diperlombakan adalah aset dari Badan Otorita Candi Borobudur.

    Pada tahun ini LMAN mengusung tema “Optimalisasi Aset Negara Dalam Rangka Mendukung Wisata dan Ekonomi Kreatif Untuk Pemulihan Ekonomi Negeri”.

    Dalam ajang kompetisi The Asset Manager 2022, LPDB-KUMKM mengikuti kategori Maestro dan berhasil lolos masuk grand final hingga menjadi juara ketiga. Pada kompetisi ini LPDB-KUMKM diwakili oleh dua orang peserta yakni Dedy Wicaksono dari Direktorat Umum dan Hukum, dan Anita Wijayanti Yusuno dari Direktorat Keuangan.

    Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menyambut positif atas keberhasilan LPDB-KUMKM meraih juara ketiga dalam ajang ini, dan memberikan selamat atas raihan prestasi dalam ajang The Asset Manager 2022.

    Menurut Supomo, kontingen LPDB-KUMKM telah mampu memberikan ide, gagasan, dan juga pemikiran dalam pengelolaan aset negara yang mendukung tumbuhnya sektor ekonomi kreatif dan juga pariwisata melalui koperasi dan UMKM.

    “Ide dan gagasan pengelolaan aset negara di wilayah pariwisata dengan pendekatan kepada sektor koperasi dan UMKM ini sejalan dengan upaya LPDB-KUMKM dalam mendukung program pemerintah khsusunya di sektor pariwisata melalui penyaluran dana bergulir, selamat untuk Saudara Dedy Wicaksono dan Saudari Anita Wijayanti Yusuno,” kata Supomo di Jakarta, Jumat (26/8/2022).

    Menurutnya, aset negara yang tersebar di Kementerian dan Lembaga perlu dimanfaatkan lebih optimal untuk kepentingan publik atau masyarakat, dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.

    “Optimalisasi aset negara perlu ditingkatkan, dengan kompetisi ini sangat baik kedepannya untuk memberikan pemikiran-pemikiran baru yang mendorong aset negara agar produktif, dan juga terkelola dengan profesional,” kata Supomo.

    Supomo menegaskan, sebagai BLU yang bergerak dalam pembiayaan koperasi, LPDB-KUMKM siap melaksanakan pengelolaan aset negara yang baik dan profesional, dan siap berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam pengelolaan aset milik negara.

    Optimalisasi Aset Negara

    Sementara itu, Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Basuki Purwadi mengatakan, jumlah aset milik negara jumlahnya sangat besar ada yang masuk dalam laporan keuangan milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

    “Aset kita ini banyak, cuma memang pengelolaannya ini yang perlu ditingkatkan, agar memberikan kontribusi nyata kepada publik dan perekonomian negara,” ujar Basuki.

    Senada dengan Basuki, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, dari laporan keuangan pemerintah pusat saja aset milik negara memiliki nilai sebesar Rp11.400 triliun. “Aset punya pemerintah pusat sendiri tercatat tidak kurang dari Rp11.400 triliun adalah aset yang tersebar di seluruh Kementerian, Lembaga dan Badan Layanan Umum (BLU),” ujar Suahasil.

    Menurutnya dengan jumlah aset yang besar maka diperlukan pegelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel daripada aset milik negara, dengan dilaksanakannya The Asset Manager 2022 ini, maka sudah sangat tepat dan perlu ditingkatkan kembali peserta penyelenggaran pada tahun 2023 mendatang.

    “Dengan kompetisi ini maka sudah sangat baik akan memberikan masukan, ide, saran, dan gagasan bagi pemerintah untuk lebih optimal dalam pengelolaan aset milik negara, diharapkan kedepan aset milik negara akan semakin optimal, dan juga berkontribusi pada laju perekonomian bangsa,” tutup Suahasil. (Red)