SERANG, BANPOS – Bahaya oligarki dan stagnasi birokrasi di Banten menjadi sorotan utama dalam beberapa peristiwa yang terjadi dalam perayaan HUT Banten ke 23 tahun ini. Permasalahan yang dianggap menjadi biang kerok dari mandeknya kemajuan di Provinsi Banten tersebut menggema di ruang rapat paripurna DPRD Banten dan juga di luar gedung DPRD Banten.
Sebagaimana diketahui oleh umum, mayoritas kabupaten dan kota di Banten diidentikkan dengan beberapa nama kelompok atau keluarga yang secara turun temurun menjadi kepala daerah maupun mengatur kebijakan.
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiequrachman, menegaskan seriusnya permasalahan dinasti dan oligarki politik di Provinsi Banten. Dalam pidato sambutan pada Rapat Paripurna Istimewa Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Banten yang ke-23 di Gedung DPRD Provinsi Banten, Taufiequrachman menyampaikan keprihatinannya terhadap kekakuan birokrasi dan dominasi politik keluarga di daerah tersebut. Ruki bahkan mengatakan di mata para pengamat politik, dinasti dan oligarki sudah sebegitu melekatnya di Banten.
“Oligarki politik, dinasti politik tolong dikurangi di Banten. Ini dalam catatan para pengamat politik di Jakarta termasuk politik yang dikuasai oleh keluarga,” katanya pada Rabu (4/10).
Menurutnya, dinasti politik menjadi akar masalah yang dapat menciptakan ketidakadilan, mengurangi peluang partisipasi politik bagi mereka yang bukan dari keluarga politikus. Lebih lanjut, Ruki menyoroti dampak negatif oligarki politik terhadap demokrasi, yang disebabkan oleh merajalelanya sistem politik berbasis uang di Banten.
“Dinasti dan oligarki politik harus dikurangi di Banten. Penguasaan politik oleh keluarga merusak demokrasi dan menciptakan ketidakadilan,” ujar Ruki.
Terkait dengan penyebab dinasti dan oligarki, Ruki menilai bahwa sistem politik uang yang merajalela telah menciptakan ketidaksetaraan politik dan kerusakan pada tatanan demokrasi.
“Pertarungan politik yang mahal ini merusak good governance dan merajalela di mana-mana,” tambahnya.
Sementara itu, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan 4 Oktober (Getok) juga ikut mengkritik kinerja Pemerintah Provinsi Banten. Dalam aksi peringatan HUT Provinsi Banten di depan Gedung DPRD, mahasiswa menyuarakan keprihatinan mereka terhadap masalah kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan ketidakmerataan pembangunan di Banten.
Humas aliansi Getok, Muhammad Nur Latif, mengungkapkan bahwa angka kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Banten masih tinggi, bahkan tertinggi se-Indonesia. Latif juga mempertanyakan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan di daerah tersebut.
“Sarana pendidikan di berbagai daerah pelosok Provinsi Banten tidak diperhatikan, dan kualitas pelayanan kesehatan masih memprihatinkan,” ujar Latif.
Aksi mahasiswa tidak hanya berhenti di luar gedung. Kericuhan terjadi di dalam ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten, ketika sejumlah mahasiswa mencoba menyampaikan kritik di tengah acara. Aparat keamanan merespons dengan tegas, bahkan salah satu mahasiswa mengalami kekerasan yang kemudian akan dilaporkan ke pihak yang berwenang.
Aksi yang sedianya berjalan damai mulai terasa panas pada saat sejumlah mahasiswa mencoba merangsek masuk ke dalam Gedung DPRD Provinsi Banten dengan mendorong pagar besi.
Massa aksi sempat saling dorong dengan aparat kepolisian tak terelakkan. Akibat dorongan dari kelompok mahasiswa begitu kuat, akhirnya gerbang utama Gedung DPRD Provinsi Banten berhasil dibobol.
Namun tak lama gerbang tersebut berhasil ditutup kembali oleh aparat kepolisian, setelah sebelumnya mereka berhasil memukul mundur massa aksi yang mencoba untuk merangsek masuk ke dalam halaman gedung.
Di waktu yang bersamaan pada saat polisi berusaha untuk memukul mundur massa aksi, Ikbal salah seorang mahasiswa dalam aksi tersebut menuai nasib yang nahas.
Ia berhasil ditarik ke dalam halaman gedung oleh sejumlah aparat keamanan yang berjaga dalam aksi tersebut. Tidak hanya ditarik, Ikbal juga diinjak-injak oleh aparat yang mengamankan nya itu hingga pingsan.
Melihat rekannya mendapatkan perlakuan kekerasan seperti itu dari aparat, salah seorang massa aksi pun lantas berteriak meminta agar rekannya itu jangan diinjak.
“Wey teman kita jangan diinjak,” teriak salah seorang massa aksi dari luar pagar.
Latif menegaskan atas perbuatan tersebut, pihaknya tidak akan tinggal diam. Kejadian tersebut akan dilaporkan kepada pihak Propam untuk segera ditangani kasus tersebut.
“Kami tidak akan tinggal diam, akan kami proses ke Propam. Agar keadilan memang ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Kericuhan tidak hanya terjadi di luar gedung, namun terjadi juga di di dalam ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten. Di dalam pada saat rapat paripurna berlangsung, dua orang mahasiswa yang diketahui berasal dari kelompok Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) dan Himpunan Mahasiswa Serang (Hamas) diseret keluar oleh aparat keamanan dari dalam gedung.
Sebelum dikeluarkan, kedua mahasiswa tersebut nampak hadir di dalam ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten. Di tengah acara berlangsung pada saat Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menyampaikan sambutannya, dari tribun atas gedung paripurna kedua mahasiswa itu meneriakkan sejumlah kritikannya.
“Pj Gubernur Banten gagal, reformasi birokrasi gagal!,” teriaknya.
Sontak saja melihat hal itu sejumlah regu pengamanan segera bertindak cepat melakukan pengamanan. Kedua mahasiswa itu lantas kemudian ditarik keluar oleh regu pengamanan, dan dibawa ke pos penjagaan.
Di luar gedung, salah satu mahasiswa yang berhasil diamankan bernama Syahrul Muhtaram mengatakan, Al Muktabar disebut telah gagal dalam memimpin Banten.
“Gagal, Banten miskin. Pj Gubernur tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Kesatuan (Kasat) Polisi Pamong Praja (Pol PP) Provinsi Banten Agus Supriyadi mengatakan, kedua mahasiswa tersebut merupakan tamu undangan.
“Dia (kedua mahasiswa) punya undangan,” jelasnya.
Terkait penindakan, Agus menjelaskan yang bersangkutan hanya dibawa keluar dari lingkungan DPRD Provinsi Banten.
“Tindakannya hanya dibawa keluar, karena dia bukan pelaku pidana,” terangnya.
Terkait dengan adanya insiden tersebut, Agus mengatakan akan ada evaluasi terkait kelalaian pengamanan.
“Kita akan melakukan evaluasi. Setiap tahunnya selalu dilakukan evaluasi,” tandasnya.
Sebelumnya, Pj Gubernur Banten Al Muktabar melakukan ziarah ke makam Sultan Maulana Hasanudin di Komplek Masjid Agung Kesultanan Banten. Dalam kunjungannya, Al Muktabar mengungkapkan tekadnya untuk memimpin Provinsi Banten dengan baik dan menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan demografi dan persiapan menyongsong Indonesia emas di tahun 2045.
Ia mengungkapkan Kesultanan Banten memiliki sejarah dengan torehan tinta emas pada masa lalu. Tidak hanya menjadi kerajaan dengan lalu lintas perdagangan internasional bahkan Kesultanan Banten juga memiliki duta besar di Eropa.
“Hal itu menunjukkan Kesultanan Banten pada masa lalu adalah sebuah kerajaan besar yang memiliki hubungan diplomatik internasional dengan negara-negara lain,” ujarnya.
Diakui Al Muktabar, ke depan masih ada banyak tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Banten dalam rangka mensejahterakan masyarakat di Provinsi Banten. Tantangan itu tidak hanya datang dari dalam internal Provinsi Banten melainkan juga secara regional di Indonesia bahkan dunia.
Menurut Al Muktabar ke depan Provinsi Banten akan memiliki bonus demografi di mana penduduk berusia produktif akan tumbuh sangat besar dan ini menjadi peluang bagi Banten secara khusus dan Indonesia untuk menyongsong Indonesia emas di tahun 2045.
“Untuk itu segala upaya dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul demi menyongsong Indonesia emas tersebut,” ucapnya.(CR-02/RUS/PBN)