BANTEN POS

Tag: Masyarakat

  • Partisipasi Masyarakat Diharapkan Meningkat

    Partisipasi Masyarakat Diharapkan Meningkat

    CILEGON, BANPOS – Komisi Penyelenggara Umum (KPU) Kota Cilegon tuntas dan sukses melaksanakan sosialisasi Kirab Pemilu dengan menggelar jalan santai dan senam pagi, Sabtu (28/10). Seperti diketahui kegiatan sosialisasi yang digagas oleh KPU Cilegon itu merupakan rangkaian dari Kirab Pemilu 2024.

    Koordinator Divisi sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM pada KPU Kota Cilegon, Nunung Nurjanah mengatakan pada kegiatan yang dilakukan merupakan rangkaian Kirab Pemilu 2024. Dikatakan Nurjanah pada kegiatan jalan santai ini dirangkaikan dengan melakukan sosialisasi di lapangan GP yang berada di Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon.

    “Kali ini kami melakukan jalan santai dan melibatkan masyarakat Cilegon. Namun selain menggelar jalan santai, kami pun melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat sekitar. Kemudian kita juga melaksanakan upacara Sumpah Pemuda dan kita juga melaksanakan goes to campus nobar film kejarlah janji ke STTIKOM Insan Unggul sekalian sosialisasi Pemilu Serentak 2024,” kata Nurjanah kemarin.

    Nurjanah menyebutkan, bahwa adapun untuk acara Kirab Pemilu pihaknya telah selesai sosialisasi baik ke beberapa SLTA sederajat se-Kota Cilegon.

    “KPU di bantu dengan teman-teman penyelenggara Badan Adhoc (PPK dan PPS) sasaran Pemilih pemula, kemudian melakukan sosialisasi di Pasar Kranggot sasaran penjual dan pembeli, sosialisasi ke segmen Pemilih perempuan bertempat di aula Kecamatan Ciwandan (sasaran peserta ibu-ibu di wilayah kecamatan Ciwandan-Citangkil) dan juga melakukan sosialisasi ke segmen tokoh masyarakat bertempat di Aula Kecamatan Grogol (sasaran tokoh masyarakat/RT/ RW/ibu ibu kader), kemudian juga sosialisasi ke Lapas Kelas II A Cilegon sasaran warga binaan, dan juga sosialisasi kepada perwakilan masyarakat bersama PPK dan PPS serta sekretariat pada acara jalan santai dan senam pagi,” paparnya.

    Dikatakan Nurjanah, setiap kegiatan sosialisasi Kirab KPU dan di dampingi PPK PPS melakukan war-war keliling sosialisasi bendera Partai Politik peserta pemilu serentak 2024 di setiap pelaksanaan sosialisasi di wilayahnya.

    “Alhamdulillah sosialisasi pada Kirab Pemilu ini sudah tercapai 100 persen tinggal menghantarkan bendera kirab pemilu ke KPU Kota Serang,” ujarnya.

    Nurjanah berharap dengan telah dilaksanakannya sosialisasi ini semua masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik dan bijak di Pemilu serentak pada Rabu, 14 Februari 2024 mendatang. “Harapannya tidak golput dan partisipasi masyarakat Pemilu nanti meningkat.(LUK/PBN)

  • DPRD Geram, Masih Ada Masyarakat Belum Dapat Bantuan

    DPRD Geram, Masih Ada Masyarakat Belum Dapat Bantuan

    PANDEGLANG,BANPOS – Komisi IV DPRD Pandeglang akan memanggil pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan banyaknya masyarakat Kabupaten Pandeglang, yang hingga saat ini belum mendapatkan program baik dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun pusat.

    Ketua komisi IV DPRD Pandeglang, Habibi Arafat mengatakan, pihaknya akan memanggil Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Kepala Desa (Kades) / Kepala Kelurahan, Dinas Sosial (Dinsos) serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pandeglang, untuk melakukan Rapat Koordinasi (Rakor).

    “Kalau ada yang mempersulit proses pengajuan program untuk masyarakat kurang mampu yang layak untuk mendapatkan bantuan, saya akan samperin dan akan saya caci maki kalau dipersulit. Dari awal saya sudah bilang ke para Kades, waktu di komisi I saat itu leading sektornya Disdukcapil, kalau ada masyarakat yang dipersulit bilang ke DPRD. Termasuk sekarang juga ada TKSK, kades atau siapapun yang mengurus Adminduk dipersulit datang ke kita,” kata Habibi kepada BANPOS melalui selulernya, Senin (27/4).

    Menurutnya, dalam melakukan pendataan untuk masyarakat kurang mampu yang layak untuk mendapatkan program bantuan, jangan sampai salah sasaran.

    “Ini yang harus diselesaikan, pendataan yang akurat oleh pemerintah. Karena disetiap desa banyak masyarakat yang layak mendapatkan kenyataannya tidak, ini menyedihkan seyogyanya program pemerintah bisa menyentuh masyarakat yang benar benar membutuhkan. Kadang para kepala desa yang tahu mana masyarakatnya yang layak mendapatkan tidak berdaya karena sistem pendataan KPM PKH dan BPNT sudah dikunci oleh pendampingnya. Ini yang harus dirubah sistem, kalau ingin bantuan pemerintah tepat sasaran,” terangnya.

    Oleh karena itu, lanjut Habibi, Dinsos kabupaten sebagai leading sector, mengirimkan surat kepada Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya.

    “Harusnya Dinsos kabupaten bersurat kepada Kemensos untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya di lapangan, harusnya pendataan itu Dinsos kerjasama dengan para kepala desa agar KPM benar benar tepat sasaran. Saya miris di lapangan masih banyak masyarakat yang mampu secara ekonomi, masih mendapatkan program PKH. Sebaliknya masyarakat yang benar benar tidak mampu tidak mendapatkan program baik PKH dan BPNT,” ujarnya.

    “Kalau pun para kepala desa mengajukan masyarakatnya yang tidak mampu untuk mendapatkan PKH dan BPNT, tidak berdaya karena kewenangan layak dan tidaknya mendapatkan program adalah para pendamping PKH. Kalau begini terus tidak ada pendataan ulang, program pemerintah tidak tepat sasaran,” ungkapnya.

    Habibi menambahkan, pihaknya akan mengadakan Rakor dengan Dinsos dan pihak terkait untuk membahas kondisi terkini.
    “Kedepan kami dari komisi IV akan mengadakan Rakor dengan Dinsos dan pihak terkait untuk bicara kaitan dengan kondisi terkini. Dan kami juga akan mendatangi Kemensos untuk menyampaikan kondisi di lapangan. Kaitan dengan data PKH dan BPNT agar kedua program itu benar-benar tepat sasaran,” ucapnya.(dhe/pbn)