Tag: Masyarakat Adat

  • Dugaan Surat Dukungan Palsu untuk Caleg DPR RI, Masyarakat Baduy Bantah Terlibat

    Dugaan Surat Dukungan Palsu untuk Caleg DPR RI, Masyarakat Baduy Bantah Terlibat

    LEBAK, BANPOS – Jaro Saija, sesepuh masyarakat Baduy di Kanekes, menegaskan bahwa komunitas Baduy tidak terlibat dalam dukungan politik praktis seperti yang diisyukan dalam sebuah surat dukungan untuk Tia Rahmania, Caleg DPR RI dari Dapil Banten 1.

    “Saya tidak tahu menahu soal mengatasnamakan (dukungan caleg) PDIP. Orang Baduy tidak ikut-ikutan politik,” kata Jaro Saija, menyikapi klaim tentang adanya dukungan dari Baduy kepada Tia Rahmania yang beredar luas.

    Rekaman video pernyataan Jaro Saija yang beredar di kalangan media juga menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan resmi dari masyarakat adat Baduy dalam surat dukungan tersebut. Masa bakti Jaro Saija sebagai sesepuh masyarakat Baduy berakhir hari ini, 16 Juni 2024.

    Pernyataan ini menguatkan bantahan yang sama kuatnya dari Ayah Kemik, sesepuh Desa Kanekes, yang mengecam keras penggunaan nama masyarakat Baduy untuk kepentingan politik praktis.

    “Jangan membawa-bawa orang Baduy ke urusan politik. Kami hanya berharap hidup aman dan tenteram,” ungkap Ayah Kemik.

    Dukungan yang disebut atas nama Kasepuhan Citorek dan masyarakat Baduy untuk Tia Rahmania juga ditepis oleh Muhammad Arif Kirdiat, seorang aktivis kemanusiaan yang sering mendampingi masyarakat Baduy.

    “Keputusan mengatasnamakan warga Baduy harus melalui proses musyawarah sesepuh adat secara kolektif,” jelas Arif.

    Dalam perspektif budayawan Uday Syuhada, kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi siapapun untuk tidak menyalahgunakan nama masyarakat adat demi ambisi politik pribadi.

    “Pemalsuan tandatangan yang mencuat di sini merupakan tindak pidana yang tidak dapat dibenarkan,” tambahnya.

    Keseluruhan pernyataan dari tokoh-tokoh masyarakat Baduy ini menegaskan bahwa klaim dukungan politik untuk Tia Rahmania tidak memiliki dasar resmi dari komunitas Baduy, menyoroti pentingnya menghormati dan tidak menyalahgunakan nama masyarakat adat untuk kepentingan politik pribadi. (MYU)

  • Kasepuhan Citorek, Guradog, Pasir Eurih, dan Masyarakat Adat Baduy Tegaskan Dukungan untuk Tia Rahmania

    Kasepuhan Citorek, Guradog, Pasir Eurih, dan Masyarakat Adat Baduy Tegaskan Dukungan untuk Tia Rahmania

    LEBAK, BANPOS – Kontroversi seputar dukungan terhadap caleg terpilih DPR RI Dapil Banten I, Tia Rahmania, mencapai puncaknya setelah Kasepuhan Citorek, Guradog, Pasir Eurih, dan Masyarakat Adat Baduy secara tegas menyatakan dukungan mereka.

    Surat dukungan untuk Tia Rahmania yang ditujukan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, telah menimbulkan polemik dan tuduhan palsu sejak Kamis, 13 Juni 2024.

    H. Cece dari Kasepuhan Citorek menegaskan bahwa surat dukungan tersebut sah adanya, setelah pihaknya melakukan kunjungan ke Jakarta.

    “Kami memang pergi ke Jakarta, membawa hasil alam seperti padi dan gula,” ujar H. Cece dalam keterangan yang diterima BANPOS pada Sabtu, (15/6).

    Dia juga menegaskan bahwa Kasepuhan Citorek mendukung penuh Tia Rahmania dan mengimbau agar tidak ada yang mencoba mengganggu atau meragukan suara rakyat.

    “Abah gede (Oyok Didi) juga telah mendukung Tia Rahmania sejak awal,” tambahnya.

    Salman, seorang perangkat desa di Kanekes, membenarkan bahwa beberapa warganya memang berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan Megawati Soekarno Putri.

    “Masyarakat kami memang berangkat ke sana dan hal ini sudah terkonfirmasi di kantor desa,” kata Salman.

    Jaro Sukarma dari Kasepuhan Guradog juga memastikan bahwa pihaknya telah mengirimkan wakil untuk menemui Megawati.

    “Kami mengamankan kemenangan Bu Tia, jangan biarkan ada gangguan terhadap mandat dari masyarakat adat,” tegasnya.

    Olot Sahra dari Kasepuhan Pasir Eurih menegaskan bahwa mereka memberikan dukungan penuh kepada Tia Rahmania.

    “Kami berangkat sejak dini hari untuk bertemu Bu Mega dan memastikan kehendak masyarakat adat kami terlindungi,” ungkapnya.

    Kontroversi ini juga mendapat tanggapan dari Jaro Jajang, perwakilan Kaspeuhan Citorek dan Ketua PB Aman Banten Kidul, serta Ade Ayi, Ketua PAC PDI Perjuangan Cibeber, yang menyatakan ada kesalahan komunikasi yang telah diklarifikasi. (MYU)