SERANG, BANPOS- Elemen pemuda dan mahasiswa Cilegon yang tergabung dalam Front Pemuda Mahasiswa Banten Bersatu (FPMBB) menyambangi kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Banten, di Jalan Raya Petir, Cipocok Jaya, Kota Serang, Senin (5/4).
Mereka meminta politisi Demokrat Muhammad Nasir dicopot sebagai Anggota Komisi VII DPR RI karena membuat gaduh dan mengganggu iklim investasi, khususnya di Kota Cilegon, Banten.
Koordinator FPMBB, Yaser Arafat menilai tudingan M. Nasir terhadap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang melabeli baja produk Cina dengan label Krakatau Steel tidak berdasar dan sangat mengganggu dan mengusik iklim investasi di Kota Baja.
“Alhamdulillah, aspirasi kami sudah diterima dan akan disampaikan ke DPP Demokrat. Kami meminta agar Demokrat mencopot yang Bung Nasir karena telah memberikan informasi dan data yang salah terkait impor besi baja dari Cina ke Krakatau Steel,” kata Yaser Arafat ditemui usai audiensi di Kota Serang.
Pihaknya akan menunggu itikad baik dari partai berlambang bintang mercy tersebut untuk menyampaikan aspirasi pencopotan M. Nasir yang juga adik terpidana korupsi proyek mangkrak Wisma Atlet Hambalang, M. Nazaruddin.
“Kami tunggu satu minggu karena mesti ada komunikasi antara KS dan Komisi VII DPR RI. Itu kan disampaikan dalam rapat dengar pendapat,” ujarnya.
Secara personal, Yaser menilai figur M. Nasir sendiri kerap melempar statement yang membuat gaduh situasi.
“Harapan kami supaya tidak terjadi statement yang membuat gaduh negara. Negara kita ini kan lagi Covid-19 dan perekonomian sedang kurang baik, semestinya sebagai wakil rakyat harus membangun semangat agar perekonomian di masyarakat bangkit,” jelasnya.
Akibat tudingan tidak berdasar tersebut, ia menilai telah merugikan warga Banten yang bangga dengan keberadaan BUMN yang berada di Kota Cilegon tersebut.
Sementara itu, Bappilu DPD Demokrat Banten Azwar Anas mengatakan akan menampung aspirasi dari pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam FPMBB tersebut. Pihaknya akan menyampaikan aspirasi tersebut ke DPP.
“Benar, kita di DPD ini merupakan perwakilan DPP, untuk itu kita akan menyampaikan aspirasinya rekan-rekan ini ke DPP. Selebihnya tidak bisa berbuat banyak,” kata Azwar.
Menurut Azwar, point-point yang disampakan Nasir adalah saat rapat dengar pendapat (RDP) antara DPR RI dengan Direksi KS. Tentu, harus didalami juga apa yang sebenarnya dikatakan oleh Nasir.
“Tidak bisa langsung di vonis, karena dewan itu punya hak kontroling dab budgeting. Meski begitu, biarkan ini menjadi aspirasi teman-teman. Kita menerima aspairasinya dengan baik, akan kita sampaikan dengan baik ke DPP,” katanya. (AZM)