PEMUDA harus mempunyai suatu inovasi yang luar biasa sehingga pemuda tidak hanya berharap kepada pemerintah daerah, harus mempunyai gagasan-gagasan usaha yang mandiri. Sehingga dapat menciptakan perubahan secara menyeluruh.
H. Muhibudin seorang pemuda asli cilegon yang saat ini menjadi pembina dan penasihat pemuda cilegon. Selain itu dirinya juga seseorang yang fokus di bidang wiraswasta dan hukum. Sebagai seseorang yang terlahir di kota industri, dirinya turut menjadi pemerhati lingkungan yang terkena dampak industri.
“Ketika industri itu memang berdampak pada lingkungan, dan memberikan dampak terhadap masyarakat, maka hukum harus ditegakkan. Salah satunya adalah memberikan sanksi yang jelas kepada industri itu sendiri,”ujarnya kepada wartawan BANPOS.
Haji Muhib sapaan akrab dari Muhibudin mengatakan pemuda cilegon harus bersiap untuk mengahadapi segala sesuatu yang terjadi di era globalisasi, sehingga dapat bersaing dengan pemuda-pemuda yang berasal dari luar cilegon.
“Para pemuda khususnya masyarakat kota cilegon, harus bisa menyiapkan sumberdaya manusia salah satunya adalah dengan pendidikan yang harus kita jalani, minimal pendidikan kita S1, karena untuk mencapai perekonomian yang baik bisa didapatkan salah satunya melalui pendidikan,” kata pria yang tahun ini menginjak usia 46 ini.
Adapun dalam perhelatan Pilkada yang baru saja selesai ia pun memiliki gagasan bahwa, Pilkada harus membawa perubahan terhadap kota maupun masyarakat Cilegon, karena menurutnya perubahan dapat terjadi jika diubah dari sistem dan juga tatanan pemerintahan.
”Kalau berbicara perubahan tentu perubahan itu yang diharapkan oleh masyarakat kota cilegon yaitu perubahan secara menyeluruh. Dalam hal perubahan secara menyeluruh, ajang pilkada kemarin Alhamdulillah ada sedikit perubahan terkait dengan kepemimpinan,” tuturnya
Menurutnya dari dasar kepemimpinanlah perubahan Cilegon secara menyeluruh akan tercapai. Karena perubahan itu harus dimulai dari pemimpin terlebih dahulyu, untuk mengeluarkan sistem dan pengendali sistem.
“Agar bagaimana sistem itu berpihak kepada masyarakat secara umum. Masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang dulu belum mendapatkan hak-haknya sekarang mendapatkan hak-haknya. Baik hak konstitusi maupun hak ekonomi maupun hak mendapatkan kehidupan yang layak,” ucapnya. (MG-01)