BANTEN POS

Tag: mulyadi jayabaya

  • Jayabaya Targetkan Kemenangan 60 Persen untuk Andra-Dimyati di Lebak

    Jayabaya Targetkan Kemenangan 60 Persen untuk Andra-Dimyati di Lebak

    LEBAK, BANPOS – Tokoh Banten sekaligus mantan Bupati Lebak dua periode, Mulyadi Jayabaya (JB) menggelar silaturahmi akbar bersama alim ulama, tokoh masyarakat dengan calon Gubernur Banten Andra Soni di kediamannya, Jalan Raya Rangkasbitung-Pandeglang, Warunggunung, Lebak, Minggu (6/10/2024). Pantauan di lokasi, ribuan orang hadir dan menanti kedatangan Andra Soni.

    Dalam kesempatan tersebut, JB juga menyatakan dukungannya kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten nomor urut 02, Andra Soni-Dimyati Natakusumah. Pria yang menjabat Wakil Ketua Kadin Pusat ini mengajak warga Lebak untuk sama-sama mendukung dan memilih Andra Soni-Dimyati di Pilgub Banten 2024.

    “Dalam waktu kurang lebih dua bulan lagi (Pilgub Banten) dalam rangka sosialisasi untuk memenangkan Pak Andra. Inya Allah semoga Pak Andra menjadi Gubernur tadi sudah disampaikan visi-misinya dan mohon dukungan kepada semuanya, kita sama-sama memperjuangkan Pak Andra menjadi Gubernur,” ujar JB kepada awak media.

    JB menargetkan kemenangan Andra Soni-Dimyati di Pilgub Banten sebanyak 60 persen di Kabupaten Lebak. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk mengantarkan Andra Soni-Dimyati menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten periode 2024-2029.

    “Target kemenangan 60 persen di Lebak. 60 persen cukup yang penting menang. Supaya Lebak ada perhatian dari Gubernur,” ucapnya.

    JB juga mengungkapkan, salah satu alasannya mendukung Andra Soni-Dimyati. Selain kenal baik kata JB, dirinya dan Andra merupakan sama-sama anak yang lahir dari rahim anak petani.

    “Jadi kalau anak petani dengan petani tidak neko-neko, bagaiman ke depan Banten ini ketahanan pangan diperhatikan, pendidikan diperhatikan, infrastruktur diperhatikan. Kenapa kahaji pilih Pak Andra Soni, karena sudah tau konsepnya, dan yakin Andra Soni akan menjalankan konsep mandatori,” terangnya.

    Sementara itu, calon Gubernur Banten Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan keluarga besar Mulyadi Jayabaya beserta dengan para ulama dan seluruh masyarakat Lebak. Ia mengatakan, dukungan ini tak lebih dari hubungan baik yang telah dibangun bersamanya.

    “Saya sudah mengenal belia 10 tahun, tentunya mendapatkan undangan dari beliau tentu sebagai penghormatan kepada saya. Saya harus membalasnya dengan datang. Semua telah disampaikan beliau (JB), tentu sebagai seorang yang mencalonkan diri dukungan merupakan sesuatu yang diharapkan, mudah-mudahan realisasi dari dukungan itu terbukti saat pemenangan,” kata Andra.(ENK)

  • Mulyadi Jayabaya Belot ke Pasangan Gemoy, Hasbi Selow dan Tetap Ganjar

    Mulyadi Jayabaya Belot ke Pasangan Gemoy, Hasbi Selow dan Tetap Ganjar

    LEBAK, BANPOS – Menanggapi kabar mengejutkan yang telah beredar terkait Tokoh PDIP dan Banten, Mulyadi Jayabaya (JB) yang mendukung pasangan Calon Presiden nomor urut dua yakni Prabowo-Gibran.

    Anggota DPR-RI Fraksi PDIP, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya yang merupakan putra dari JB menyebut hal tersebut harus dihormati dalam dunia demokrasi.

    “Kita tidak bisa menyebut ini membelot ya, tapi kita hidup di alam demokrasi. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati,” kata Hasbi kepada Wartawan, Minggu (10/12).

    Ia menjelaskan, dirinya bersama relawan Hasbi Jayabaya akan terus berikhtiar untuk memenangkan Ganjar-Mahfud sebagai pasangan Presiden di Pemilu mendatang.

    “Tentunya kami yakin masyarakat Lebak saat ini cerdas dalam berdemokrasi. Tidak mudah lagi diintimidasi,” tandasnya.

    Hal senada diungkapkan oleh Ketua DPC PDIP Lebak, Junaedi Ibnu Jarta. Ia mengaku tak mau memperdulikan jika ada pihak yang beralih dukungan.

    “Kita fokus sesuai arahan pimpinan untuk menangkan Pasangan (Capres) Nomor urut tiga. Adapun hal-hal seperti itu kita ada aturan yang memang bisa memberi sanksi atau sebagainya,” tandasnya. (MYU/PBN)

  • JB Dilaporkan ke Mabes Polri Karena Dugaan Penyerobotan Lahan

    JB Dilaporkan ke Mabes Polri Karena Dugaan Penyerobotan Lahan

    WARGA masyarakat Desa Jayasari, Kecamatan Cimarga beramai-ramai melaporkan PT Mulya Kuarsa Anugerah dan eks Bupati Lebak, Mulyadi Jayabaya yang akrab disapa JB, ke Markas Besar (Mabes) Polri atas dugaan penyerobotan dan pengrusakan lahan tanah, pada 14 Juni 2023 lalu.

    “Kami semua ini ingin melaporkan tindakan mengenai penyerobotan lahan yang dilakukan oleh PT Mulya Kuarsa Anugerah dan tim yang ada di sana yaitu termasuk eks Bupati Jayabaya, beliau, mereka semua telah merampas hak warga yang bersertifikat,” tutur seseorang pria yang mengaku sebagai kuasa hukum warga, dalam sebuah video TikTok.

    Kuasa hukum tersebut dalam video itu melanjutkan, pihaknya meminta kepada satgas mafia tanah Mabes Polri untuk menindak tegas para pelaku mafia tanah, lantaran dinilai sudah menindas masyarakat baik moril maupun materil.

    “Di sini kami minta kepada Satgas Mafia Tanah khususnya Mabes Polri, umumnya seluruh instansi pemerintah ya, bahwasanya untuk membela masyarakat dan membumi hanguskan semua mafia tanah yang ada di wilayah Indonesia kita ini, karena sudah menjajah secara moral maupun materil kepada masyarakat seluruh Indonesia khususnya wilayah Lebak,” ungkapnya.

    Dia mengatakan, pihaknya mengapresiasi para warga Jayasari yang berani memperjuangkan hak mereka atas kepemilikan lahan yang diduga dirampas, dengan melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

    “Kami memberikan suatu penghargaan juga kehormatan kepada warga desa yang berani melaporkan secara langsung dugaan tindakan pidana yang dilakukan para oknum mafia tanah di wilayah Lebak, detailnya di Desa Jayasari, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten,” katanya.

    Dalam video tersebut, sang kuasa hukum itu menyebut bahwa laporan masyarakat Desa Jayasari sudah diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. “Laporan warga diterima oleh SPKT Bareskrim Mabes Polri,” tuturnya. 

    Untuk diketahui, warga Desa Jayasari sebelumnya sudah melaporkan eks Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya ke Kepolisian Daerah (Polda) Banten pada pertengahan Maret 2023 lalu, atas dugaan penyerobotan dan perusakan lahan milik mereka. (WDO/DZH)

  • Jayabaya Tegaskan Pj Gubernur Banten Harus Putra Daerah

    Jayabaya Tegaskan Pj Gubernur Banten Harus Putra Daerah

    SERANG, BANPOS – Tokoh masyarakat Banten, Mulyadi Jayabaya, meminta DPRD Banten untuk mengusulkan putra daerah sebagai calon Penjabat (Pj) Gubernur.

    Ia menegaskan, selama ini banyak pejabat hasil droping dari pusat tidak sungguh sungguh dalam membangun Banten, dirinya tidak ingin hal tersebut terjadi lagi.

    Calon tersebut, bisa berasal dari pejabat eselon 1 di Pemerintahan Pusat atau anggota TNI/Polri yang memenuhi syarat untuk diusulkan kepada Mendagri.

    “Pokoknya calonnya harus berasal dari Banten. Silakan DPRD untuk mencari dan mengusulkannya,” tegas pria yang akrab disapa JB ini.

    Hal ini menyusul adanya surat yang dikirimkan oleh Mendagri Tito Karnavian dengan nomor 100.2.1.3/1774/SJ tanggal 27 Maret 2023 ke Ketua DPRD Provinsi, termasuk DPRD Banten.

    Surat tersebut berisi DPRD diminta untuk mengajukan usulan nama calon Pj Gubernur dan saat ini DPRD Banten tengah menggodok nama-nama yang akan diusulkan.

    “Kita support putra daerah dari Banten untuk menjadi Pj Gubernur. Banyak putra daerah Banten yang potensial dan kini menjadi pejabat eselon 1 di pusat, dan anggota TNI/Polri dari Banten yang memenuhi syarat untuk diusulkan menjadi Pj Gubernur,” ujar Jayabaya, Kamis (30/3).

    Mantan Bupati Lebak dua periode ini menyampaikan alasan dirinya meminta agar putra daerah yang menjadi Pj Gubernur.

    Ia pun mewanti-wanti DPRD untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, tokoh masyarakat dan ulama, mengenai calon Pj Gubernur yang berasal dari Banten.

    “Kalau yang bukan dari Banten, akan ditolak,” tegasnya.

    Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Ikhsan Ahmad, sepakat jika ada putra Banten yang layak dan memenuhi syarat serta kriteria untuk diusulkan sebagai Pj Gubernur.

    Namun demikian, jika tidak ada dari Banten, yang bukan dari Banten juga tidak menjadi persoalan, asalkan memiliki komitmen kuat untuk membangun Banten.

    ”Alangkah lebih baik jika kandidatnya asli dari Banten. Tetapi juga tetap akan baik jika dari luar Banten namun memenuhi kriteria. Yang penting, harus mengerti dan paham karakter Banten, terutama pada aspek persoalan, tantangan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat Banten,” terang Ikhsan.

    Ikhsan meminta kepada DPRD Banten untuk berhati-hati mengusulkan tiga nama yang diminta Mendagri. DPRD harus mampu membaca psikologis para ASN dan masyarakat selama Banten.

    Ketua DPRD Banten Andra Soni menjelaskan, sampai saat ini baru ada 4 nama yang berkembaang di Dewan untuk diusulkan kepada Mendagri menjadi calon Pj Gubernur.

    Yaitu, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN Administrasi Negara (LAN) Agus Sudrajat, Wakil Sekretaris Kabinet (Wasekab) Fadlansyah Lubis, dan mantan Kapolda Banten yang kini menjabat sebagai Irjen Kemendagri Komjen Tomsi Tohir.

    “Kami sangat terbuka atas masukan dan saran dari tokoh masyarakat dan ulama untuk nama-nama yang akan diusulkan sebagai calon Pj Gubernur Banten,” kata Andra Soni. (RMID/MUF)

  • Bantah Klaim Jayabaya, Ulama FPUIB Malah Singgung Percepatan Pemilu

    Bantah Klaim Jayabaya, Ulama FPUIB Malah Singgung Percepatan Pemilu

    SERANG, BANPOS – Sejumlah kiyai, ulama dan pimpinan pondok pesantren yang tergabung dalam Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB), membantah klaim Mulyadi Jayabaya, yang menuturkan jika ulama Banten menginginkan adanya perpanjangan masa jabatan Presiden.

    Forum yang berisikan berbagai Pondok Pesantren, organisasi Islam dan tokoh agama itu menegaskan menyampaikan bantahan mereka melalui video yang beredar di media sosial. Dalam video itu, terdapat sebanyak 12 orang. Diantaranya Ketua Gerakan Pengawal Serang Madani (GPSM), KH Jawari dan Pembina FPUIB, KH Enting Abdul Karim.

    “Kami kiyai, ulama, pimpinan pesantren dan asatidz se-Banten menyatakan bahwa: 1. Kami mendukung gerakan masyarakat sipil, untuk melaksanakan suksesi kepemimpinan melalui pemilu sesuai dengan konstitusi, demi keutuhan bangsa dan negara,” ujar mereka yang dipimpin oleh KH Jawari, Selasa (6/4).

    Selanjutnya, mereka menegaskan bahwa sama sekali tidak ada kesepakatan antara ulama se-Banten untuk mendukung gerakan tiga periode, sebagaimana yang diklaim oleh Mulyadi Jayabaya.

    Selanjutnya, FPUIB mendukung penegak hukum bersikap tegas kepada penista agama, yang berpotensi memecah belah bangsa. Mereka juga mendesak pemerintah dan pemerintah daerah, untuk menjaga kestabilan harga demi kesejahteraan rakyat indonesia.

    “Apabila pemerintah cenderung membiarkan penista agama dan harga harga terus melangit, maka perlu dipertimbangkan pelaksanaan pemilu yang dipercepat demi keselamatan bangsa dan negara,” tandasnya. (DZH)

  • Pengurus Kadin Pusat Kecam WH Soal Polemik Sekda

    Pengurus Kadin Pusat Kecam WH Soal Polemik Sekda

    SERANG BANPOS – Berlarut larutnya kasus pemberhentian Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Al Muktabar mendapat sorotan dari tokoh masyarakat Banten Mulyadi Jayabaya.

    Menurut Jayabaya yang akrab disapa JB ini, dengan adanya polemik Sekda yang berkepanjangan ini, menandakan Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah tidak bisa bekerja dan tidak becus dalam melakukan pembinaan kepada aparaturnya.

    “Itu menandakan Gubernur nggak bisa kerja.Kalau Gubernur bisa kerja,nggak mungkin terjadi polemik seperti ini,” ujar JB dalam rilis yang diterima BANPOS, Selasa (14/12/2021).

    Wakil ketua umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) pusat Bidang Pembangunan Daerah ini menegaskan, harusnya jika kepemimpinan Wahidin sebagai Gubernur Banten bisa mengayomi dan membuat nyaman para aparatur sipil negara termasuk Sekda, tidak akan terjadi kegaduhan yang berdampak terhadap stabilitas Kepegawaian di pemprov Banten.

    “Seorang pemimpin itu harus bisa mengayomi dan membuat nyaman bawahannya,” tukas JB.

    Seperti diketahui, diakui atau tidak, Banten memiliki dua Sekda. Pertama Sekda yang diangkat dengan surat keputusan (SK) Presiden Jokowi yang hingga saat ini belum bisa diberhentikan oleh Gubernur Banten (WH) karena harus ada SK pemberhentian dari Presiden yaitu, Al Muktabar. Dan versi Gubernur Banten WH yakni, Muhtarom.(ENK)