SERANG, BANPOS – Wakil Bupati (Wabup) Serang, Pandji Tirtayasa menyampaikan bahwa dalam merealisasikan program tahun 2023, harus mengacu pada skala prioritas. Disamping itu, seluruh instansi harus bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan.
“Kita harus membedakan antara keinginan dengan kebutuhan, kalau keinginan ya kita ingin ini itu, tapi kalau kebutuhan kalau tidak dilaksanakan nantinya akan menjadi masalah,”ujar Pandji, saat membuka hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Serang Tahun 2023 secara virtual di ruang kerjanya, Kamis (24/3).
Kepada seluruh OPD, Kecamatan dan instansi terkait, Pandji menegaskan forum Musrenbang tersebut adalah sebagai rancangan untuk menyusun rencana pembangunan tahun yang akan datang. Dalam forum tersebut, dapat mengakomodir aspirasi-aspirasi yang dikembangkan mulai dari Musrenbang tingkat desa dan Musrenbang tingkat kecamatan.
“Yang harus dilakukan adalah perencanaan pembangunan di 2023 mengacu kepada skala prioritas kebutuhan yang riil, kebutuhan yang sangat mendesak yang kalau tidak direalisasikan akan menimbulkan masalah di tahun-tahun berikutnya,” ungkapnya.
Pandji menjelaskan, dilaksanakannya Musrenbang tingkat Kabupaten Serang sebagai wadah untuk mengakomodir sejumlah aspirasi termasuk aspirasi DPRD yang diserap para anggota DPRD melalui reses di masing-masing dapil se-Kabupaten Serang. Dalam reses, anggota DPRD menyerap aspirasi yang disampaikan kepada eksekutif melalui Musrenbang.
“Itu (aspirasi) semua digabungkan dalam Musrenbang kabupaten. Musrenbang kabupaten ini akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah, atau rencana kerja pembangunan daerah,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Pandji meminta agar rencana kegiatan pembangunan di Tahun 2023 harus mengakomodir semua kepentingan dari semua stakeholder. Oleh karena itu, dalam Musrenbang dengan melibatkan semua stakeholder, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku ekonomi, pelaku politik, tokoh formal, tokoh informal.
“Mereka semua dilibatkan dalam Musrenbang, maunya apa, aspirasinya apa, kita himpun dalam perencanaan Musrenbang ini. Kemudian kita nanti akan pilah berkas skala prioritas, prioritas berkaitan dengan ketersediaan dana, kalau semua usulan-usulan itu kita himpun dari apapun itu,” tuturnya.
“Kemudian kita lihat juga yang disesuaikan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) kita, apakah ini masuk dalam jejaring RPJMD atau tidak, apakah ini merupakan menjawab persoalan-persoalan yang real di lapangan atau tidak,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Serang, Cecep B Somantri, menyampaikan bahwa pihaknya dapat menyampaikan sejumlah program kerja dengan baik, meskipun pelaksanaan Musrenbang dilakukan secara daring.
“Alhamdulillah kami tadi menyampaikan rancangan program kerja kami dalam forum Musrenbang tadi (kemarin,red). Walaupun memang sempat ada kendala jaringan, tapi secara substansi semua tersampaikan dan lancar,” ujarnya.
Meskipun demikian, ia memaklumi dengan kegiatan Musrenbang yang dilakukan secara daring tersebut. Pihaknya mengaku tidak masalah, asalkan semua perencanaan pada Dinas Sosial dapat terakomodir.
“Kami siap saja mengikuti Musrenbang dengan metode apapun, hanya saja kami rasa lebih leluasa menyampaikan aspirasi secara langsung. Tapi semua berjalan lancar,” tandasnya. (MUF/AZM)