BANTEN POS

Tag: Ormas

  • Aktivis Baksel Geruduk RSUD Malingping

    Aktivis Baksel Geruduk RSUD Malingping

    LEBAK, BANPOS – Gabungan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi
    Kemasyarakatan (Ormas) di Lebak Selatan yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) Aliansi
    Aktivis Lebak Selatan (AALS), mendatangi RSUD Malingping pada Rabu (25/10).

    Kedatangan AALS tersebut lantaran adanya penilaian bahwa pelayanan RSUD Malingping saat ini,
    banyak kekurangan sehingga perlu segera dilakukan pembenahan. Kedatangan para aktivis tersebut pun
    diterima oleh manajemen RSUD Malingping.

    Disebutkan, audiensi ini digelar setelah sebelumnya pihak manajemen RSUD Malingping menerima surat
    dari AALS, yang berisi keluhan warga soal pelayanan rumah sakit yang dianggap belum maksimal.

    Koordinat AALS, Agus Rusmana, menyebut melalui Sekber itu pihaknya merasa perlu duduk bareng
    dengan pihak manajemen RSUD. Hal tersebut guna mendapat kejelasan yang utuh dan mencari solusi,
    supaya permasalahan menyangkut pelayanan publik itu bisa terpecahkan.

    “Kami perlu duduk bareng agar apa yang dikeluhkan masyarakat bisa menjadi perhatian dan bahan
    koreksi ke depannya. Audiensi ini bukan untuk mengkritik membabi buta, tapi untuk mencari solusi agar
    pelayanan bisa makin maksimal,” ujar Agus.

    Dikatakan Agus, beberapa keluhan warga itu di antaranya sistem antrean yang dinilai semrawut, juga
    keterbatasan ruang tunggu untuk pasien, hingga sarana air bersih serta pengawasan internal di RSUD
    Malingping, yang dinilainya sangat tidak profesional.

    “Standar Operasional Prosedur atau SOP perlu di-refresh dan di-reminder lagi kepada semua karyawan.

    Di sini peran pengawas internal juga jangan cuma ada ketika pada saat akreditasi saja. Harusnya bisa
    melakukan pengawasan melekat dan terus menerus,” tegasnya.

    Senada dikatakan aktivis Baksel, Robby Teguh, yang turut mendorong pihak RSUD Malingping untuk
    segera melakukan pembenahan pada pelayanan medis, terutama mendesak Dinkes Banten untuk segera
    melakukan rekrutmen dokter spesialis.

    “Keterbatasan pelayanan ini salah satunya karena keterbatasan dokter. Rumah Sakit susah merekrut
    tenaga dokter karena dianggap lokasi kerja yang jauh. Padahal Malingping itu jaraknya hanya 180
    kilometer dari Ibu Kota Jakarta, jadi bukan wilayah terpencil seperti Papua atau NTT. BKD ataupun
    Dinkes Banten harus intens membangun komunikasi untuk merekrut para dokter itu,” desak Robby.

    Sementara pada audiensi itu, Plh Direktur RSUD Malingping, Nasrudin, yang juga hadir menerima semua
    masukan yang dilayangkan AALS, mengaku berjanji akan melakukan evaluasi internal baik di sektor
    pelayanan maupun pengawasan.

    “Terima kasih atas semua masukan ataupun koreksi kepada kami. Kami akan melakukan evaluasi ke
    dalam. Dan Kami tetap berkomitmen memberi pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Memang
    keterbatasan yang ada saat ini kami akui, semoga dengan akan beroperasinya RSUD Cilograng,
    kepadatan antrean disini akan segera bisa terurai,” jelas Nasrudin. (WDO/DZH)

  • Giliran Walikota Cilegon Dilaporkan ke Bawaslu

    Giliran Walikota Cilegon Dilaporkan ke Bawaslu

    CILEGON, BANPOS – Setelah sebelumnya Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta dipanggil Bawaslu atas dugaan pelanggaran Pemilu. Kali ini, sejumlah perwakilan organisasi kemasyarakatan (Ormas) mendatangi Bawaslu guna melaporkan Walikota Cilegon, Helldy Agustian atas dugaan pelanggaran Pemilu.

    Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi Kota Cilegon, Maman Hilman mengatakan pihaknya mendatangi Bawaslu Cilegon guna berkonsultasi atas dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.

    “Kami menyampaikan laporan dugaan bapak Walikota Cilegon yang menurut kami melakukan cawe-cawe, melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dalam hal pesta demokrasi,” kata Maman Hilman kepada awak media saat ditemui di kantor Bawaslu Kota Cilegon, Rabu (11/10).

    Maman menjelaskan, laporan yang disampaikan ke Bawaslu masih berupa pengaduan secara lisan. Pihaknya kata dia, belum secara resmi melaporkan dugaan pelanggaran yang disangkakan kepada orang nomor satu di Kota Cilegon ke Bawaslu.

    “Hari ini baru menyampaikan secara lisan, nanti akan kami perkuat dengan video dan sebagainya menyusul,” tuturnya.

    Maman menuding Helldy Agustian telah melakukan pelanggaran Pemilu. Di mana selain menjabat sebagai Walikota Cilegon, Helldy
    Agustian diketahui menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Cilegon.

    “(Dugaannya,-red) tentunya berupa ajakan, sebagai pejabat negara ke arah salah satu partai. Konkretnya, karena beliau juga sebagai salah satu ketua partai di Kota Cilegon, hal yang wajar kalau mengajak ke anggota,” ujarnya.

    “Tapi sebagai pejabat negara tentunya harus bisa membedakan saat di mana beliau mengajak dan saat di mana beliau bertugas,” sambungnya.

    Kemudian Maman, menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada Bawaslu Kota Cilegon. Lantaran sebelumnya, sudah memanggil Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta yang juga diduga melakukan pelanggaran hukum terkait dengan pesta demokrasi. “Kami berharap ke Bawaslu agar mengerjakan pekerjaan yang profesional, adil, transparan dan tidak memihak kepada salah satu calon,” tegasnya.

    “Kami juga meminta agar oknum-oknum, baik pejabat negara, ASN yang terlibat di dalam penyelenggaraan ini tentunya kami minta diproses,” tambahnya.

    Di tempat yang sama, Kepala Sekretariat (Kasek) Bawaslu Kota Cilegon, Mukhlis mengatakan bahwa dalam hal ini, dirinya hanya kapasitas menerima kedatangan para perwakilan Ormas hanya sebagai kepala sekretariat. “Karena tugas saya tidak menyampaikan secara detail soal tanggapan pelanggaran dan lain sebagainya karena itu koridornya ada di ketua bawaslu,” ungkapnya.

    Meski demikian, diakui Mukhlis pihaknya menerima banyak informasi positif yang diterima dari para perwakilan ormas. Dia menegaskan kedatangan para ormas ke Bawaslu hanya sebatas silaturahmi, memberikan apresiasi dan memberikan informasi.

    Sehingga kata dia, sampai saat ini belum ada laporan secara resmi yang masuk ke Bawaslu soal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian.

    “Saya kira itu bukan dugaan laporan, kalau laporan temen-temen ormas bawa berkas laporannya, ini baru sebatas menyampaikan informasi, sepanjang informasi itu betul pasti akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Peran Ormas Penting Dalam Pembangunan di Kota Serang

    Peran Ormas Penting Dalam Pembangunan di Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Peran ormas (organisasi masyarakat) sangat penting dalam pembangunan daerah. Alasannya, karena ormas bisa menjadi perwakilan masyarakat dalam berbagai isu yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Ormas juga bisa memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat dalam berbagai bidang.

    Selain itu juga berperan dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Mereka juga dapat memberikan edukasi dan melakukan aksi nyata untuk memelihara lingkungan. Selain itu juga memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan program-program pembangunan daerah oleh pemerintah.

    Akan tetapi, memang ada saja oknum yang mengatasnamakan suatu ormas untuk melakukan segala tindakan yang menyalahi aturan dan merugikan masyarakat.

    Kepala Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Serang, Wasis Dewanto mengungkapkan peranan ormas dalam pembangunan di Kota Serang cukup baik.

    “Saya kira peranan ormas cukup baik. Karena kan ormas ada untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di kota serang. Jadi peranannya menurut saya sudah cukup baik,” ungkapnya, Selasa (8/8)

    Ia menerangkan untuk meningkatkan nilai-nilai demokrasi di masyarakat, bukan hanya pada pemerintah, lembaga pemilu baik KPU, Bawaslu akan tetapi juga peran dari semua masyarakat.

    “Kita sudah ada pelatihan. Jadi kan kalau penguatan nilai demokrasi bukan hanya dilakukan oleh kita (kesbangpol), tapi semua pihak. Baik pemerintah, masyarakat, dan lembaga yang bertugas termasuk KPU dan Bawaslu.Karena kan KPU, Bawaslu dan pemerintah daerah punya anggarannya,” terangnya.

    Menurutnya, hal yang perlu untuk dilakukan adalah melakukan pendidikan demokrasi kepada seluruh elemen masyarakat tentang perlunya menjaga keamanan di masyarakat. Agar dalam bermasyarakat tetap rukun dan aman.

    “Hal yang paling utama, sebetulnya bagaimana elemen masyarakat seperti RT RW, lurah camat melakukan pendidikan demokrasi di masyarakat itu yang paling penting. Ini kan pemilih, penggiat demokrasi atau masyarakat pemanfaatan demokrasi tetap semua adalah masyarakat,” ujarnya.

    Dalam pengawasan terhadap para ormas yang ada di Kota Serang, Wasis mengaku telah menyiapkan tim khusus yang di susun memang untuk melakukan pengawasan.

    “Pengawasan, kalau kita kan sistemnya bias pemilu, jadi dukungan elemen satuan kerja yang kita susun untuk melakukan monevnya. Kalau untuk pemilu dan pilkadanya khusus ada bawaslu,” ungkapnya.

    Ia juga menegaskan, bahwa jika masyarakat mendapati adanya ormas yang merugikan masyarakat, mengganggu demokrasi dan ketentraman di masyarakat untuk bisa melaporkan hal tersebut kapada pihaknya.

    “Laporkan saja nanti kepada kesbangpol,” tandasnya. (CR-01/ENK)

  • PDA Kabupaten Serang Paparkan Pengalaman Akses Swakelola Tipe 3

    PDA Kabupaten Serang Paparkan Pengalaman Akses Swakelola Tipe 3

    SERANG, BANPOS – Pimpinan Daerah Áisyiyah (PDA) Kabupaten Serang berhasil mendapatkan kepercayaan Swakelola Tipe 3 di Kabupaten Serang. Hal itu berbuah manis dengan mendapatkan undangan Bandung Trust Advisory Group (B-Trust) untuk sharing session tentang pelaksanaan Swakelola tipe 3, Jumát (1/7) secara daring.

    B-Trust merupakan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang berbasis di Kota Bandung dan memiliki fokus di Peningkatan Pelayanan Publik. Sebelumnya, PDA Kabupaten Serang bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Serang, PDA Kabupaten Serang melakukan penandatanganan Kerjasama Swakelola tipe 3, di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Serang Serang, Jumat (20/5).

    Kerjasama tersebut berlandaskan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang /Jasa (PJB). Swakelola tipe 3 merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk membangun kemitraan bersama organisasi kemasyarakatan (ormas), untuk dapat berpartisipasi dalam peningkatan kualitas dan akuntabilitas program pemerintah dan layanan publik.

    “Tahun 2022 ini, survei akan mengambil 400 responden dari 40 desa 29 Kecamatan di Kabupaten Serang. Adapun durasi dan jangka waktu pelaksanaan 4 bulan terhitung Juni-September 2022, dengan bekal survei (studi pendahuluan) yang dilakukan 2021,” ungkap Koordinator Program PDA Kabupaten Serang, Hunainah disela-sela pemaparannya.

    Pada kesempatan tersebut, Hunainah menjelaskan bahwa PDA Kabupaten Serang membagikan tahapan yang dilalui dalam proses pengajuan Swakelola Tipe 3 bersama Bappeda Kabupaten Serang diantaranya yaitu menyiapkan dokumen legalitas, menyiapkan dokumen AD/ART Organisasi dan menyiapkan dokumen Struktur organisasi/pengurus.

    “Kami juga menyiapkan Renstra dan dokumen lainnya, mengurus NPWP dan status valid keterangan Wajib Pajak. Kemudian mlaporkan kewajiban SPT dalam 2 Tahun terakhir, menyampaikan surat keterangan penguasaan kantor (surat domisili) dan mengidentifikasi SDM internal maupun ekspert eksternal,” jelasnya.

    Diakhir sesi kegiatan, Hunaenah menyampaikan kepada seluruh Ormas yang hendak ikut serta mengajukan Swakelola Tipe 3 agar perlu memperhatikan 3T yaitu tersruktur, terukur dan terschedule. Tak hanya itu, penting juga memperhatikan 3 SP yaitu sukses perencanaan, sukses pelaksanaan dan sukses pelaporan, sebagai bentuk tanggung jawab bersama.

    “Kami berharap, sharing session ini menjadi semangat dan bermanfaat untuk kita sama-sama membangun daerah melalui kerja-kerja nyata,” tandasnya.

    Bidang Litbang pada Bappeda Kabupaten Serang, Furqon, mengungkap pertimbangan Kepala Bappeda, Rahmat Maulana, mengakui PD ‘Aisyiyah punya rekam jejak yang baik. PDA Kabupaten Serang juga pernah bekerjasama dengan beberapa NGO international diantaranya The Asia Foundation (TAF) program Kespro, USAID SAFE program unggas Sehat, Global Fund program TBC dan yang sedang berjalan bersama USAID MADANI untuk isu transparansi tata kelola dana desa.

    “Untuk bisa melakukan Swakelola ini harus melalui tahapan dan mekanisme yang benar, karena swakelola beda dengan hibah. Aturan swakelola diberlakukan agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan,“ katanya.

    Ia berharap, Ormas lain dapat mengejar kesempatan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui peluang yang ada.

    “Kami berharap, Ormas lain bisa secara aktif dan inisiatif untuk mengejar kesempatan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi agar bisa mengakses peluang-peluang yang telah disediakan pemerintah,” tandasnya. (MUF)

  • Tidak Bertemu LSM Perpam, Ratusan Anggota Pemuda Pancasila Bubar

    Tidak Bertemu LSM Perpam, Ratusan Anggota Pemuda Pancasila Bubar

    SERANG, BANPOS – Ratusan anggota Pemuda Pancasila yang sebelumnya mendatangi lokasi yang diduga merupakan sekretariat LSM Perpam di Tembong, kembali ke markas mereka di jalan Jendral Ahmad Yani, Kota Serang.

    Menurut perbincangan anggota yang baru kembali, mereka tidak berhasil menemukan LSM Perpam yang mengaku berada di Tembong.

    “Tadi bilangnya di Kebon Jahe, trus bilangnya di Tembong. Setelah kami datangi, mana tidak ada,” ujar salah satu anggota PP.

    Berdasarkan pantauan, para anggota Pemuda Pancasila terlihat masih terbawa emosi. Mereka masih terdengar berteriak-teriak.

    Namun situasi semakin kondusif ketika Sekretaris Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Banten, Wahyudin Djahidi, menenangkan para anggotanya.

    Dengan menggunakan pengeras suara milik pihak kepolisian, Wahyudi meminta kepada anggotanya agar menjaga emosi dan menghormati proses hukum.

    “Kita akan meyerahkan persoalan ini kepada pihak kepolisian. Biarkan polisi yang akan mrnindak secara hukum,” ujarnya, Sabtu (18/1) dini hari.

    Ia menegaskan, dirinya tidak mau Pemuda Pancasila dicitrakan negatif ketika bertindak diluar aturan hukum.

    “Karena kita Pemuda Pancasila lebih mengedepankan etika. Jangan bertindak anarkis,” katanya lagi dan disambut seruan dari anggotanya.

    Ia pun meminta kepada anggotanya untuk segera membubarkan diri dengan tenang dan kondusif.

    “Silahkan teman-teman semua membubarkan diri masing-masing. Jaga ketentraman,” tandasnya.

    Lambat laun, anggota Pemuda Pancasila pun mulai membubarkan diri. Sementara anggota Pemuda Pancasila yang berasal dari Tangerang masih berada di markas MPW Banten.

    Berdasarkan informasi yang didapat, mereka akan kembali ke Tangerang dengan dikawal oleh pihak keamanan. (DZH)

  • Anggota Pemuda Pancasila Kumpul di Markas, Menunggu Kedatangan Ormas Perpam

    Anggota Pemuda Pancasila Kumpul di Markas, Menunggu Kedatangan Ormas Perpam

    SERANG, BANPOS – Ratusan anggota Pemuda Pancasila Majelis Pimpinan Wilayah Banten terkonsentrasi di depan markas mereka di jalan Jendral Ahmad Yani, Kota Serang.

    Diduga, mereka akan melakukan penyerangan terhadap salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menganiaya dua anggotanya sore tadi.

    Menurut keterangan salah satu anggota yang tidak mau disebutkan namanya, dua anggota mereka bekerja sebagai debt collector di salah satu perusahaan.

    “Jadi anggota kami tidak salah. Memang bekerja di eksternal sebagai debt collector. Tadi sore digebukin di Kepandean,” ujarnya kepada BANPOS, Jumat (17/1) malam.

    Ia menuturkan ke-15 pelaku pengeroyokan sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Namun, pihaknya juga mempertanyakan maksud dari pihak LSM yang mengaku akan melakukan penyerangan ke markas PP.

    “Iyah kami menghormati proses hukum. Namun ada pernyataan bahwa Perpam mau nyerang PP. Makanya kami kumpulkan massa,” ucapnya.

    “Terakhir kami lihat massa mereka berkumpul di stadion Maulana Yusuf. Setelah itu mereka pergi ke Tembong,” lanjutnya.

    Ia mengaku Pemuda Pancasila tidak terima dengan adanya penganiayaan yang terjadi pada anggota mereka. Bahkan menurutnya, anggota mereka terluka cukup parah.

    “Ada nih videonya. Muka anggota kami luka parah. Berdarah semua dikeroyok mereka,” tandasnya.

    Berdasarkan pantauan BANPOS, sebagian massa Pemuda Pancasila sudah bergerak ke Tembong untuk mendatangi anggota LSM tersebut. (DZH)

  • MUI: Ormas Islam Wajib Melek Media

    MUI: Ormas Islam Wajib Melek Media

    Para narasumber, panitia serta peserta Literasi Media Bagi Ormas Islam foto bersama usai acara.

    SERPONG, BANPOS – Literasi media menurut al Quran sedikitnya ada 6 ayat yaitu, Al Imran/3 ayat 44, surat Al Hujurat/49 ayat 6 serta surat Al-Isra/17 ayat 36 serta surat Al Maidah/5 ayat 41 serta surat al Ahzab/33 ayat 70 dan surat Qaf/50 ayat 18.

    Demikian salah satu pembahasan dalam seminar tentang “Literasi Media Bagi Ormas Islam” yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tangsel, Kamis (14/11) di salah satu resto bilangan Serpong. Ormas Islam wajib melek media agar tidak terkecoh dengan berita hoaks.

    Kepala Kemenag Kota Tangsel Abdul Rojak mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada MUI yang menyelenggarakan melalui Komisi Informatika dan Komunikasi dalam upaya menyikapi media sosial dan dampaknya begitu masif, di tengah masyarakat. Ektremis yang muncul dipermukaan salah satu faktornya munculnya media sosial.

    “Termasuk perang fatwa. Oleh karena itu, pentingnya bagaimana bersikap dan menyikapi semua informasi yang ada di media sosial bagaimana ormas Islam. Termasuk politik jangan sampai menjadi biang kerok dengan berbagai dalih agama. Ini tentang bagaimana harus bersikap,” katanya, didampingi Moderator Taufiq Setyaudin.

    Ketua MUI Tangsel Saidih menyampaikan berkaitan dengan mass media, sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur’an kalau datang orang fasik membawa berita harus tabayun terlebih dulu. Jangan ditelan mentah-mentah. Berita yang tidak diketahui sumbernya mengakibatkan keresahan.

    “Bahasa keadaan lebih faseh dengan ucapan. Kadang ucapan dengan kenyataan berlainan,” ujarnya saat membuka seminar.

    Dosen Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto menyampaikan materi tentang “Literasi Media: Perspektif Komunikasi Politik” yang mana dirinya telah berkecimpung selama 19 tahun tentang komunikasi politik. Dengan mempelajari komunikasi politik, dapat membaca realitas sosial lebih ajeg.

    “Era di mana kita ada di online. Era ini lahir sejak 1980, yang disebut sebagai era keberlimpahan komunikasi. Perbedaan antara media mainstream (koran, radio televisi) dengan media sosial (facebook, IG dan lain-lain). Media sosial sifatnya bisa meproduksi dan konsumsi informasi. Misalnya membuat status dan mendistribusikan melalui media sosial. Berbeda dengan media mainstream dalam menyebarluaskan informasi harus melalui redaktur atau produser,” jelasnya.

    Media itu sebagai alat. Banyak efek negatif tapi kalau tidak dimasuki tidak bisa menebar hal positif. Hal yang perlu dicermati sebagai salah satu jangkar penting yaitu kalangan akademisi dan ulama. Keduanya memiliki otoritas dalam menyampaikan kebenaran pada khalayak ramai dan orang akan mengikutinya.

    Masyarakat juga diharapkan memiliki prinsip untuk menghindari, pertama distorsi informasi sehingga tidak ajeg, kedua dramatisasi fakta palsu, ketiga menganggu privacy, keempat pembunuhan karakter, kelima eksploitasi seks, meracuni pikiran anak-anak, dan penyalahgunaan kekuasaan.

    “Hoaks biasanya susunan 5W 1H tidak baku. Ini bukan soal kecerdasan tapi soal sikap. Jika infomasi itu jelas-jelas salah lalu kita sebarkan maka kita menyebar kebatilan. Maka sangat dibutuhkan tentang literasi literasi media meliputi pengetahuan, skill dan sikap,”tambah ia.

    Hoaks paling sering diterima sosial politik 91, persen, kedua SARA 88 persen, dan kesehatan 41 persen. Dampak radikalisme karena riset terakhir 60 persen lebih, orang belajar agama di internet. Bukan lagi kepada ulama. Mereka lebih suka pada belajar artifisial yang hanya permukaan bukan mendalam. “Maka orientasi beralih dari ulama kepada internet,” tambah ia .

    Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany menyampaikan dampak dari media sosial, berlangsungnya Pilpres beberapa bulan lalu membuat bangsa terpecah. Sadar atau tidak sadar media sosial sangat berpengaruh.

    Menurutnya, framing dalam otak setiap orang berbeda-beda. “Alhamdulillah sekarang sudah mulai reda. Bahwa kita hidup dengan masa dan zamannya masing-masing terpenting bagaimana kita bersikap dan berhati-hati menggunakan jempol masing-masing,” tambah Airin

    Uten Sutendy sebagai praktisi mengangkat tema “Agenda Literasi Islam”. Ia menjelaskan dengan berbagai problema tantangan, maka ke depan harus ada langkah-langkah strategis sebagai berikut pertama, menguatkan mindset, paradigma, bahwa literasi adalah alat perjuangan untuk membenahi kehidupan dakwah.

    Kedua, merumuskan “the new value of Islam” dalam menghadapi era milenial saat ini. Bahwa tugas umat berdakwah bukan hanya untuk komunitas muslim saja, terapi juga untuk umat manusia lain Rahmatan Lil Al-Amin, karenanya perlu ada konfromi nilai dalam membuat strategi perjuangan. Misalnya, yang perlu dikedepankan adalah value, content bukan lagi semata identitas.

    Ketiga meningkatkan kemampuan life skill di bidang literasi (creative writing, public speaking, film, dan seni budaya). Keempat, meningkatkan kemampuan dan visi entrepreneur dengan mengembangkan manajemen bisnis di bidang literasi hingga bisa bersaing dan piawai dalam mensiasati perkembangan era masa kini.

    Kelima, memaksimalkan kemampuan literasi dengan memanfaatkan ketersediaan jaringan media cyber sebgai alat perjuangan. Maka para aktivis Ormas Islam wajib menjadi pasukan cyber, cyber army (pasukan cyber) di bidang literasi.

    Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Hasanudin Ibnu Hibban menjelaskan kemudahan akses informasi membawa dampak kehidupan manusia. Termasuk pada Ormas Islam kemudian muncullah berbagai sikap manusia dengan apatis, akibat tergiring opini tertentu.

    “Sehingga resah dengan pemberitaan yang belum jelas kebenarannya. Atau sikap kritis analitis dalam menanggapi berbagai pemberitaan di media,” ujarnya. (BNN/PBN)