BANTEN POS

Tag: PAD

  • Pemkot Cilegon Terus Godok Rencana Pembentukan Bapenda

    Pemkot Cilegon Terus Godok Rencana Pembentukan Bapenda

    CILEGON, BANPOS – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon untuk membentuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), berlanjut. Rencananya, Rabu (3/7), Pemkot Cilegon akan bertemu Pemerintah Provinsi Banten untuk membahas pembentukan Bapenda.

    Kepala Bagian Organisasi pada Setda Kota Cilegon, Noviyogi Hermawan, mengatakan pembentukan Bapenda telah diwacanakan sejak tahun lalu. Kemudian rencana tersebut dimatangkan di awal tahun ini. Saat ini, sebelum terbentuk harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi Banten.

    “Kita sedang berproses, karena ini merupakan produk perda usulan dari eksekutif, sehingga kita siapkan segala sesuatunya, kerangka akademisnya dan sebagainya. Selanjutnya ini melalui tahapannya dari persetujuan provinsi, selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah,” kata Noviyogi saat ditemui di kantornya, Selasa (2/7).

    “Jadi besok kita akan melakukan pembahasan, di dalam pembahasan itu ada poin-poinnya, kita melakukan presentasi dari OPD dalam hal ini BPKPAD. Akan hadir juga Bagian Hukum, kita hanya memfasilitasi,” sambungnya.

    Noviyogi mengutarakan, Bapenda dibentuk mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Di mana Bapenda dibentuk bertujuan untuk lebih memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Sebenarnya pemecahan, atau pemisahan itu bagaimana kebutuhan suatu daerah itu sendiri. Karena memang walikota menganggap dengan melihat PAD harus ada kenaikan, maka dianggap perlu ada pemecahan,” tuturnya.

    Pada pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Banten, kata Noviyogi selain mengenai pembentukan Bapenda juga membahas terkait perubahan nomenklatur dari Bappeda Litbang menjadi Baprida. Kemudian, pertemuan nanti juga membahas penambahan posisi wakil direktur di RSUD Cilegon dari saat ini dua jabatan menjadi tiga jabatan.

    “Jadi itu ada tiga usulan kita, pertama, perubahan Bappeda Litbang jadi Baprida, kedua pemecahan BPKPAD jadi dua, dan satu lagi penambahan wakil direktur rumah sakit dari yang saat ini dua menjadi tiga wadir,” terangnya.

    “Untuk rumah sakit, menurut naskah akademik yang kita terima, penambahan satu wakil direktur menjadi tiga wakil direktur dimaksudkan agar pengelolaan internal lebih baik lagi. Apalagi ke depan rumah sakit akan dibuat lima lantai,” tambahnya.

    Sementara itu, Pejabat Fungsional Analis Kebijakan pada Bagian Organisasi Setda Cilegon, Adi Tri Prasetyo mengatakan, saat ini susunan organisasi BPKPAD terdapat lima bidang yakni bidang pajak, bidang anggaran, bidang akuntansi, bidang perbendaharaan dan bidang aset daerah. Jika nanti BPKPAD dipisahkan kemudian dibentuk Bapenda maka bidang akan berubah.

    Adi menyatakan, perubahan nama struktur organisasi tersebut mengikuti Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

    “Kalau nanti ada pembentukan Bapenda, maka rencananya bidang yang ada pada BPKPAD berubah. BPKPAD akan disederhanakan menjadi tiga bidang, rencananya disederhanakan menjadi Bidang Pembiayaan, Bidang akutansi dan pelaporan keuangan daerah dan Bidang pengelolaan BMD.  Sementara Bapenda, rancangan konsepnya ada dua bidang. Yaitu Bidang Pendataan dan Penetapan serta Bidang perencanaan dan pengendalian,” tandasnya. (LUK/PBN)

  • Wujudkan Kemandirian Fiskal Provinsi Banten Melalui Optimalisasi Pendapatan

    Wujudkan Kemandirian Fiskal Provinsi Banten Melalui Optimalisasi Pendapatan

    SERANG, BANPOS – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten menggelar Rapat Koordinasi Peningkatan Pelayanan dan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Upaya menggandeng semua pihak untuk mewujudkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan asli daerah.

    Plt Kepala Bapenda Banten, Deni Hermawan, kemarin, menyampaikan bahwa pengoptimalan pelayanan dan penerimaan pajak di Provinsi Banten ini mampu dimaksimalkan dari segala komponen. Aksi tersebut dinilai mampu meningkatkan pendapatan daerah secara masif.

    “Optimalisasi pendapatan intinya bukan hanya Bapenda yang bergerak. Namun didukung dengan kapasitas dan fungsi dari OPD lain yang bisa sama-sama beriringan saling mendukung dan melengkapi,” ungkap Deni.

    Ia menyebutkan bahwa target pendapatan daerah Provinsi Banten pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp12,062 triliun, dengan Rp8.877 triliun berasal dari Pajak Asli Daerah (PAD), yang mana sisanya merupakan retribusi daerah, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah.

    “Banyak hal yang dapat dilakukan dalam optimalisasi pendapatan kita ini, kolaborasi antar OPD sesuai tugas dan fungsi. Misalnya BKD menyiapkan data pegawai yang memiliki wajib pajak, Diskominfo wewenang dalam melayani masyarakat melalui pelayanan digitalnya seperti penggunaan aplikasi pajak, serta OPD lain yang saling bahu membahu melakukan manajemen supaya pendapatan kita naik,” jelas Deni.

    Deni juga menekankan pentingnya untuk selalu bersinergi dengan optimalisasi teknologi. Menurutnya hal tersebut memberikan kemudahan untuk terus berusaha serta berinovasi demi kemudahan layanan masyarakat.

    “Dan saat ini kita juga telah berinovasi dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dengan beberapa layanan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi,” ungkapnya.

    Ia menyebutkan, salah satu penggunaan TIK dalam pengoptimalan pendapatan daerah diantaranya melalui https://infopkb.bantenprov.go.id/p_infopkb.php. Melalui link ini, masyarakat mampu mengetahui pajak yang wajib dibayarkan.

    Deni menambahkan, upaya kolaborasi ini juga diharapkan mampu menciptakan sekaligus menjaga stabilitas pendapatan daerah. Yang mana, hal tersebut dilaksanakan dengan cara menekankan dan mencermati isu lokal, global, maupun nasional.

    “Intinya pemahaman yang sama bahwa kita punya tanggung jawab menyebarluaskan kepada masyarakat. Dan ini tugas bersama terus berupaya melakukan kegiatan yang berdampak pada ekonomi dan keuangan daerah,” pungkasnya. (RUS)

  • Online Shop Bikin Pasar Badak Sepi

    Online Shop Bikin Pasar Badak Sepi

    PANDEGLANG, BANPOS – Kehadiran online shop sangat berdampak pada sektor perdagangan, salah satunya di Pasar Badak Pandeglang yang terlihat sepi pengunjung dan bahkan tidak sedikit toko yang memilih tutup karena sepinya pembeli.

    Menurut para pedagang, hal tersebut sudah terjadi selama 3 tahun terakhir, karena adanya online shop yang mempermudah masyarakat berbelanja tanpa harus datang langsung ke pasar.

    “Pasar sepi ini semenjak ada online shop, masyarakat sudah malas datang ke pasar,” kata salah seorang pedagang Pasar Badak Pandeglang, Nely kepada wartawan, Minggu (17/9).

    Menurutnya, dengan adanya online shop tersebut, pengunjung menjadi sepi dan omset para pedagang menjadi menurun bahkan tidak sedikit para pedagang tutup.

    “Bagaimana kami tidak mengeluh, untuk menjual satu hingga dua potong pakaian saja sangat susah karena sepinya pembeli. Lihat saja toko banyak yang tutup,” terangnya.

    Hal senada disampaikan pedagang lainnya, Opi Arman mengaku bahwa sebelum adanya online shop, ia mampu meraup omset sebesar Rp1,5 juta dalam sehari. Namun saat ini untuk mendapatkan uang sebesar Rp200 ribu saja ia mengaku kesulitan karena sepinya pengunjung.

    “Sebelum adanya online shop saya bisa seminggu sekali berbelanja ke Tanah Abang Jakarta, kalau sekarang sudah berbulan-bulan tidak berbelanja, mau dapat Rp200 ribu saja sangat sulit,” terangnya.

    “Sekarang saja toko-toko di Pasar Badak Pandeglang ini hampir 40 persen tutup, kalau kondisinya terus seperti ini semua toko bisa tutup,” sambungnya.

    Oleh karena itu, lanjut Opi, dengan kondisi tersebut, pihaknya berharap agar pemerintah turun tangan untuk mengatasinya dan mencarikan solusi bagaimana agar pasar kembali ramai pengunjung.

    “Kita minta kepada pemerintah agar bisa mengatasi hal ini, karena kalau pasar sepi, toko-toko tutup, berdampak juga terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Banggar Pertanyakan Kenaikan Pendapatan APBD Perubahan Cilegon

    Banggar Pertanyakan Kenaikan Pendapatan APBD Perubahan Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Kenaikan pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 Kota Cilegon mendapat sorotan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cilegon. Diketahui saat ini, Banggar DPRD Cilegon saat ini sedang melakukan kajian atas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS 2023.

    Ketua Harian Banggar pada DPRD Cilegon Subhi S Mahad mengatakan, pada Senin, 11 September 2023, pihaknya telah menerima dokumen KUA-PPAS APBD Perubahan 2023 yang disampaikan eksekutif. Setelah melakukan kajian, pihaknya akan melakukan Rapat Gabungan antara eksekutif dan legislatif dalam membahas KUA -PPAS APBD 2023.

    “Setelah itu, kita lakukan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi di DPRD dengan mitra kerja masing-masing, terkait APBD Perubahan, kemudian baru Rapat Gabungan Penetapan APBD Perubahan 2023,” kata Subhi kepada awak media saat ditemui di Gedung DPRD Kota Cilegon, Selasa (12/9).

    Pada Rapat Gabungan nanti, pihaknya akan mempertanyakan sumber kenaikan pendapatan pada APBD 2023. Sebab, saat ini tidak ada sektor pendapatan baru yang digali Pemkot Cilegon.

    “Kita harus melakukan kajian dulu, kita pertanyakan kenaikan pendapatan. Bisa jadi dari investasi yang besar, ada BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), tapi nanti kita tanyakan,” ujarnya.

    Politisi Partai Golkar ini mengatakan, saat ini, dalam dokumen KUA-PPAS APBD Perubahan 2023 baru secara umum saja terkait kenaikan pendapatan. “Begitu juga dengan belanja kenapa turun, nanti akan kita tanyakan,” ujarnya.

    Dibagian lain, Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKPAD Cilegon Dana Sujaksani mengatakan, kenaikan pendapatan pada APBD Perubahan 2023 masih seputar pada optimalisasi potensi pajak daerah. Potensi pendapatan yang sudah ada, akan dimaksimalkan.

    “Tetap dari pajak daerah, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), BPHTB. Target pendapatan daerah perubahan ini naik sebesar 56,59 miliar, dari target pendapatan daerah reguler sebesar 1,98 triliun,” tuturnya.

    Sementara itu, Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta mengatakan, pada APBD Perubahan 2023, proyeksi indikator makro perubahan Kota Cilegon tahun anggaran 2023 yang terdiri dari laju pertumbuhan ekonomi atau LPE dengan target indikator perubahan sebesar 4,6 – 4,68 persen atau menyesuaikan dari target indikator reguler yang sebesar 4,91 persen. Tingkat kemiskinan dengan target indikator perubahan sebesar 3,43 persen atau masih sama dengan target indikator reguler.

    “Tingkat pengangguran terbuka dengan target indikator perubahan sebesar 8,1 persen, menyesuaikan dari target indikator reguler yang sebesar 9,41 persen. Indeks Pembangunan Manusia dengan target indikator perubahan sebesar 74,00 poin menyesuaikan 6 dari target indikator reguler yang sebesar 73,65 poin.
    Indeks gini dengan target indikator perubahan sebesar 0,318 poin menyesuaikan dari target indicator reguler yang sebesar 0,367 poin,” terangnya.

    Dikatakan Sanuji, guna mendukung seluruh arah kebijakan perubahan yang dibahas sebelumnya, maka pada sektor pendapatan daerah Kota Cilegon ditargetkan penerimaan pada perubahan sebesar Rp 2,03 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 966,2 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp 1,07 triliun.

    “Target pendapatan daerah pada APBD perubahan ini naik sebesar 56,59 milyar dari target pendapatan daerah reguler yang sebesar 1,98 triliun,” tuturnya.

    Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memaparkan, pada sektor belanja daerah dialokasikan sebesar Rp 2,35 triliun, terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 1,97 triliun, belanja modal sebesar Rp 365,8 miliar dan belanja tidak terduga sebesar Rp 9,4 miliar. “Alokasi belanja daerah pada APBD Perubahan ini turun sebesar 740,26 miliar dari alokasi belanja daerah reguler yang sebesar 2,39 triliun,” tuturnya.

    Kemudian Sanuji menerangkan, dalam penerimaan pembiayaan, diproyeksikan sisa lebih perhitungan anggaran atau Silpa tahun sebelumnya pada APBD Perubahan sebesar Rp 321,89 miliar. Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah perubahan ini turun sebesar Rp 96,85 miliar dari proyeksi penerimaan pembiayaan daerah reguler yang sebesar Rp 418,73 miliar.

    “Sedangkan dalam pos pengeluaran pembiayaan perubahan direncanakan sebesar 7 milyar yang dialokasikan untuk penyertaan modal daerah dan pemberian pinjaman daerah. Proyeksi pengeluaran pembiayaan daerah perubahan ini tidak berubah dari proyeksi pengeluaran pembiayaan daerah reguler,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Bahas PAD Kala Senja

    Bahas PAD Kala Senja

    PANDEGLANG, BANPOS – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang menyelenggarakan acara Ngopi Senja di Pendopo Kolam Pancing Bale Kambang, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Jumat (25/8).

    Ngopi senja ini merupakan salah satu wadah diskusi pengurus HMI Cabang Pandeglang untuk menganalisa serta mendiskusikan sebuah topik untuk kemajuan organisasi maupun Negara. Kali ini tema diskusi yang diusung adalah analisa potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang.

    “Diskusi ini digagas oleh HMI Cabang Pandeglang, yang dilaksanakan oleh Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) Cabang Pandeglang. Mungkin ini pertama kalinya yang akan terus rutin dilakukan setiap minggunya,” kata Wasekbid PPD HMI Cabang Pandeglang, Pian Haetami dan juga sebagai, Pelaksana kegiatan Diskusi.

    Sementara itu, Narasumber dari Kabid Kebijakan yang mewakili Bapenda Pandeglang, Fahmi mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi dengan kegiatan ngopi senja yang digagas oleh HMI Cabang Pandeglang dengan tema yang sangat menarik dan sangat bermanfaat.

    “Semoga diskusi kopi senja berkelanjutan, dengan terus dapat membantu kami agar dapat lebih mengoptimalkan PAD Kabupaten Pandeglang lebih lagi, dan mampu meningkatkan daripada kabupaten/ kota lainya di provinsi Banten ini,” katanya.

    Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang, Entis Sumantri mengatakan, kegiatan ini digagas pada sore hari menjelang malam, dengan sebutan “ngopi/ Kopi Senja” Ngobrol- ngobrol pintar di sore hari menjelang malam (senja) membahas tentang analisis potensi daerah untuk meningkatkan PAD Kabupaten Pandeglang dalam menciptakan peluang kerja masyarakat.

    “Kegiatan ini digagas bersama para pengurus Cabang serta bagian dari kegiatan Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Pandeglang, dan jajaran untuk dapat bersama peduli terhadap tanah kelahiran agar lebih baik lagi dalam peningkatan PAD, apalagi dapat menciptakan peluang kerja bagi masyarakat Pandeglang dalam setiap sektor yang ada di daerah.” ungkapnya.(dhe/Pbn)

  • Lelang BMD Berdampak Terhadap PAD

    Lelang BMD Berdampak Terhadap PAD

    PANDEGLANG, BANPOS – Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang menargetkan lelang Barang Milik Daerah (BMD) yang tengah dilakukan secepat mungkin selesai. Selain akan berdampak pada penambahan Pendapatan Asli Daerah(PAD) lelang BMD juga akan membuat neraca pemerintah daerah semakin bagus.

    Kabid BMD BPKD Pandeglang, Muslim Taufik mengatakan, dalam lelang kali ini ada sekitar ratusan unit BMD mulai dari kendaraan roda empat eks kendaraan dinas pegawai, sepeda motor, alat berat, hingga truck yang diharapkan laku terjual dengan harga yang sudah ditaksir Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

    “Sosialisasi atau pengumuman pelelangan sudah dilakukan, baik melalui website BPKD maupun media massa. Harapannya pelelangan cepat selesai, sehingga neraca pemerintah daerah membaik dan PAD juga akan bertambah dari pelelangan ini. Jika proses lelang tidak lancar, tentunya akan berdampak buruk yaitu menumpuknya BMD yang sudah tidak terpakai dan pajak-pajaknya masih harus dibayarkan,” kata Muslim kepada wartawan, Selasa (17/12).

    Sementara Kasubid Pemberdyaan BMD Bidang BMD BPKD Pandeglang, Muhaemin mengatakan, syarat dan jenis BMD yang dilelangkan sudah dimumkan secara jelas. “Salah satu ketentuannya, si peminat memasukan jaminan ke bank yaitu rata-rata 50 persen dari harga atau nilai limit per paketnya. Kalau cocok baru dibayarkan penuh,” katanya.

    Ditambahkannya, proses lelang BMD tidak gampang karena melibatkan tim independen yakni KPKNL. Kendala yang ditemui dilapangan kadang muncul seperti saat dilakukan identifikasi BMD, terkadang ada item yang hilang sehingga mempengaruhi harga lelang.

    Kemudian harga taksiran KPKNL juga terlalu tinggi, sehingga unit sulit terjual karena lembaga tersebut melihat harga pasaran.

    “Namun dengan berbagai kendala yang dihadapi proses pelelangan bisa dilakukan. Diharapkan hasilnya sesuai dan memenuhi target PAD dari sektor ini sebesar Rp 350 juta lebih pada 2019,” ungkapnya.(DHE/PBN)

  • Capaian PAD DPMPTSP Baru Capai 86 Persen

    Capaian PAD DPMPTSP Baru Capai 86 Persen

    Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban saat melakukan Sidak dan mencoba pelayanan online didampingi Kepala DPMPTSP Pandeglang, Ida Novaida.

    PANDEGLANG,BANPOS- Karena capaian target Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang, baru mencapai 86 persen. Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) terhadap DPMPTSP Senin (11/11).

    “Saya harap di akhir tahun ini bisa mencapai 100 persen sesuai target perencanaan PAD yang sudah di tentukan,” kata Tanto saat melakukan Sidak.

    Selain itu, lanjut Tanto, Sidak yang dilakukan pada DPMPTSP juga untuk memastikan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kesiapan sistem pada Mall Pelayanan Publik (MPP) agar maksimal pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena saat ini pemerintah daerah masih mendalami inovasi dan mengadopsi sistem MPP dari daerah lain.

    “Sasaran kedepan bukan hanya ini, tetapi pada saatnya nanti MPP sudah terealisasi pasti akan ada keluhan dari masyarakat yang jauh dari Lokasi MPP. Saya harapkan ada cabang MPP yang berlokasi dibagian selatan kota Pandeglang, agar semua masyarakat Pandeglang dapat menikmati Layanan dari MPP tersebut,” ujarnya.

    Menanggapi sejumlah masukan dari Tanto, Kepala DPMPTSP Pandeglang, Ida Novaida menyampaikan untuk PAD pada DPMPTSP sudah mencapai 86 persen dari jumlah PAD 1,5 miliar yang ditargetkan.

    “Kendala pasti banyak, apalagi dengan kondisi setelah menghadapi bencana pada beberapa bulan kemarin. Insya Allah dalam kurun waktu dua bulan lagi target ini akan segera tercapai,” katanya.

    Terkait dengan progress pelaksanaan pembangunan MPP, Ida menjelaskan bahwa selain dari delapan OPD yang akan bergabung, ada juga dari instansi vertikal yang turut serta seperti dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pajak pratama, Taspen, PLN, BPJS Kesehetan, BPJS ketenaga kerjaan dan dari Polres Pandeglang.

    “Kami sudah Sounding (koordinasi) dan Roadshow ke Kementerian BUMN dan BUMD. Dari 73 rencana aksi ini sudah mencapai 65,5 persen,” ungkapnya.(dhe)

  • PAD ‘Digerogoti Mafia’, Pemkot Serang Kehilangan Puluhan Miliar Rupiah

    PAD ‘Digerogoti Mafia’, Pemkot Serang Kehilangan Puluhan Miliar Rupiah

    Anggota DPRD Kota Serang Fraksi Nasdem, Pujiyanto
    Anggota DPRD Kota Serang Fraksi Nasdem, Pujiyanto

    SERANG, BANPOS – Komisi II DPRD Kota Serang menduga adanya kebocoran PAD yang dilakukan oleh oknum ‘Mafia’, baik dari perusahaan maupun pemerintah. Bahkan, potensi kehilangan PAD tersebut ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah.

    “Kita tidak pernah melakukan investigasi terhadap pendapatan yang ada di Kota Serang. Padahal, permainan itu seringnya ada pada pos pendapatan,” ujar Anggota DPRD Kota Serang Fraksi Nasdem, Pujiyanto, saat ditemui di ruang komisi, Rabu (23/10).

    Menurutnya, dengan adanya dugaan kebocoran tersebut, pihaknya selalu mendorong kepada Pemkot Serang, agar mulai menerapkan penggunaan sistem pemantauan pendapatan, berbasis chip.

    “Makanya, kami selalu mendorong Pemkot Serang untuk menerapkan penggunaan chip untuk seluruh hotel, restoran, dan lainnya. Ini agar laporan pendapatan mereka, langsung ke BPKAD. Jadi mereka tidak ada kesempatan untuk mengarang-ngarang pendapatan,” tuturnya.

    Ia mengaku, hal tersebut harus segera dapat diterapkan. Karena jika dibiarkan, maka kebocoran pendapatan tersebut dapat semakin besar terjadi.

    “Kebocoran itu banyak disana. Nah selama ini kita selalu memperhatikan pembelanjaannya. Coba sekali-sekali kita perhatikan pendapatan. Pendapatan dari perusahaan A, B, dan C. Karena kemungkinannya bahwa sekian persennya ada yang masuk ke kantong pribadi,” jelasnya.

    Ia pun mencontohkan pasar Rau, dimana pasar Rau terdapat temuan BPK terkait dengan tunggakan PBB. Sehingga, ia mendorong untuk dibentuknya Panitia Kerja (Panja) PAD.

    “Contoh pasar Rau, temuan-temuan BPK itu sekarang sudah ditindak lanjuti belum? Padahal disitu ada kebocoran dari pajak. Makanya, kami mendorong untuk dibentuknya Panja PAD, untuk membenahi hal tersebut,” katanya.

    Selain itu, ia mengatakan bahwa kebocoran PAD juga terjadi pada pajak parkir. Hal ini dikarenakan banyak tempat parkir ilegal, yang beroperasi dengan bebasnya di Kota Serang.

    “Parkiran yang belom punya izin saja bisa kok beroperasi di Kota Serang. Nah kalau seperti itu, bagaimana pendapatannya? Sedangkan izin saja mereka tidak punya. Kalau kita mau tarik pajak, dasar hukumnya apa? Nanti itu pajak masuknya kemana?,” tegasnya.

    Saat ditanya darimana oknum yang bertanggungjawab atas kebocoran PAD tersebut, Pujiyanto mengaku baik dari pihak perusahaan maupun pemerintah bertanggungjawab atas hal itu.

    “Dua-duanya bertanggungjawab. Saya tidak bisa menyebutkan dari mana oknum-oknum tersebut. Namun harus ada tindakan tegas dari Pemkot Serang,” katanya.

    Ia mengatakan bahwa sebenarnya potensi PAD Kota Serang itu sangat besar. Namun karena banyak oknum yang bermain, maka PAD Kota Serang selalu rendah.

    “Potensi PAD di Kota Serang itu sangat bisa digali loh. Coba, tunggakan PBB Pasar Rau itu mencapai Rp8 miliar. Karena apa? Karena pengelolanya bermain-main disana. HGB yang seharusnya terpusat di pengelola, ini malah dipecah ke setiap pedagang. Ini kan namanya gak mau bayar pajak si pengelola,” tuturnya.

    Menurutnya, apabila Pemkot Serang tidak tegas dalam menindak oknum-oknum tersebut. Maka dapat dipastikan puluhan miliar potensi PAD akan menghilang.

    “Ketika banyak perusahaan-perusahaan yang bermain-main seperti ini, coba bayangkan berapa uang negara yang akhirnya malah masuk ke kantong-kantong pribadi itu? Saya perkirakan ini mencapai puluhan miliar. Karena dari PBB saja sudah Rp8 miliar. Belum dari parkir dan retribusi air,” ucapnya.

    Selain itu, ia juga berharap Pemkot Serang dapat mulai mengelola asetnya sendiri, tanpa dilimpahkan ke pihak ketiga.

    “Saya berharap Pemkot Serang itu sudah bisa melakukan pengelolaan aset sendiri, melalui BUMDnya. Kenapa harus dipihak ketigakan? Kan kalau dipihak ketigakan potensi PADnya juga berkurang dong. Padahal saat ini kita bisa untuk mendongkrak PAD kalau dikelola sendiri,” tandasnya. (DZH)

  • Realisasi PAD Baru 17 Persen, Tiga Tahun Terjun Bebas

    Realisasi PAD Baru 17 Persen, Tiga Tahun Terjun Bebas

    Hasil olahan Divisi Litbang BANPOS 2019

    SERANG , BANPOS – Rendahnya realisasi target PAD, pada triwulan ketiga yang telah ditetapkan, membuat Walikota Serang, Syafrudin, menyidak beberapa OPD yang memiliki raport merah pada tahun anggaran kemarin. OPD tersebut adalah Dinas Pertanian (Distan) dan Dinas Perhubungan (Dishub).

    Berdasarkan hasil sidak tersebut, diketahui bahwa kedua OPD tersebut dalam merealisasikan target retribusi, masih sangat minim. Diketahui, realisasi target PAD pada Distan hanyalah 16 persen saja. Sedangkan untuk Dishub, hanya satu nilai di atas Distan, yaitu 17 persen. Padahal, Pemkot Serang telah menargetkan bahwa dalam triwulan ketiga ini, realisasi PAD seluruh OPD harus mencapai minimal 60 persen dari target.

    Berdasarkan data yang dimiliki BANPOS, terjadi penurunan yang signifikan atas realisasi target PAD dari kedua OPD tersebut, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini.

    Untuk Distan, pada tahun 2016 berhasil merealisasikan target PAD sebesar 59,17 persen. Realisasi tersebut menurun pada tahun 2017 yaitu menjadi sebesar 32,51 persen, dan kembali menurun pada tahun 2018 menjadi 20,18 persen.

    Sedangkan untuk Dishub, pada tahun 2016 berhasil merealisasikan target PAD sebesar 78,72 persen.  Lalu pada tahun 2017, menurun secara signifikan menjadi 47,37 persen, dan terus anjlok pada tahun 2018 menjadi sebesar 26,68 persen.

    “Ternyata PAD dari dua dinas ini hampir sama. Yang di dinas pertanian itu baru mencapai 16 persen, kemudian yang di Dishub baru mencapai 17 persen komasekian,” ujar Syafrudin, kepada wartawan, usai sidak, Selasa (17/9).

    Syafrudin menekankan Distan, agar dapat lebih meningkatkan PAD Kota Serang. Penekanan ini juga dikarenakan sudah terbitnya Peraturan Walikota (Perwal) yang mengatur biaya sewa lahan, dengan nilai yang lebih tinggi.

    “Dengan sudah terbitnya Perwal yang diterbitkan oleh Pemkot Serang, yang sebelumnya biaya sewa per hektar Rp500 ribu, sekarang sudah menjadi Rp1,4 juta per hektar,” tuturnya.

    Sementara untuk Dishub, lanjut Syafrudin, berkaitan dengan retribusi parkir yang masih belum maksimal, dinilai olehnya karena memang secara teknis petugas parker dari Dishub belum intens, dalam melakukan pemungutan atas retribusi parkir.

    “Saya berharap untuk jemput bola. Jangan menunggu di kantor saja. Kendalanya seperti apa. Apa ada kebocoran atau tidak, atau bagaimana keberadaan di lapangan. Sebab kalau tidak jemput bola ini PAD dari retribusi parker akan susah tercapai,” tegasnya.

    Ia pun menjelaskan, seharusnya realisasi target PAD pada setiap OPD per bulan September ini, sudah mencapai angka di atas 60 persen.

    “Minimal pada bulan September sudah di atas 60 persen. Ini baru 17 persen. Dari target Rp1,8 miliar. Kalau yang pertanian kalau tidak salah Rp2,2 miliar. Baru tercapai 16 persen,” tandasnya. (DZH/AZM)