BANTEN POS

Tag: Pandeglang

  • Saat Sertijab Kades, 8 Perangkat Desa Mengundurkan Secara Serentak

    Saat Sertijab Kades, 8 Perangkat Desa Mengundurkan Secara Serentak

    PANDEGLANG, BANPOS – Sebanyak 8 Perangkat Desa (Prades) Bojong Wetan, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, secara serentak mengundurkan diri saat pelaksanaan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Desa Bojong Wetan beberapa hari lalu.

    Dari 8 Prades yang mengundurkan diri tersebut diantaranya Sekretaris Desa (Sekdes), Kepala Urusan (Kaur) Desa, Kepala Dusun (Kadus), Kepala Seksi (Kasi) dan sejumlah Prades lainnya.

    Ketua BPD Bojong Wetan, Gunawan saat dihubungi wartawan membenarkan bahwa sebanyak 8 Prades Bojong Wetan telah mengundurkan diri secara bersamaan. Namun dirinya mengaku tidak mengetahui alasan pengunduran diri sejumlah Prades tersebut.

    “Saya juga sempat kaget, 8 Prades itu kompak mengundurkan diri pada saat kegiatan Sertijab Kades di Kantor Desa Bojong Wetan beberapa hari lalu. Namun pada saat itu, para aparatur desa yang mengundurkan diri tidak memberikan alasan,” kata Gunawan, Selasa (4/2).

    Hal ini menurutnya, membuat semua yang hadir dalam acara Sertijab Kades pada saat itu merasa kaget dan heran ketika 8 Prades tersebut mengundurkan diri secara bersamaan.

    Setelah itu, selain melalui lisan pengunduran diri tersebut disusul dengan surat pernyataan.

    “Kami juga kaget tiba – tiba banyak Prades yang mengundurkan diri,” terangnya.

    Saat ditanya apakah alasan pengunduran Prades tersebut sebagai bentuk ketidaksukaan terhadap Kades yang baru. Gunawan mengaku, tidak mengetahui tentang hal itu, karena sejauh ini pihaknya juga belum mengetahui alasan pengunduran diri sejumlah Prades tersebut.

    “Saya kurang hapal apakah ada ketidaksukaan terhadap kades baru atau apa. Karena alasan Prades mengundurkan diri juga saya belum tahu,” ujarnya.

    Terpisah, Camat Sobang, Sukendar membenarkan, jika sejumlah Prades Bojong Wetan telah mengundurkan diri. Namun pihaknya juga mengaku, belum tahu alasan pengunduran diri para Prades tersebut.

    “Benar ada 8 orang yang mengundurkan diri. Adapun alasannya saya kurang hapal, karena saat ini kami masih melakukan proses musyawarah untuk mencari apa yang menjadi alasan sejumlah Prades itu,” ujarnya.

    Saat ditanya apakah akan dilakukan perekrutan ulang Prades untuk mengisi kekosongan tersebut, Sukendar mengaku, jika pengunduran diri sejumlah Prades itu sudah definitif, maka pihak desa harus melakukan perekrutan ulang melalui panitia seleksi perekrutan Prades.

    “Ya, harus melakukan perekrutan lagi seperti semula,” ucapnya.

    Sukendar tidak menampik akan adanya dampak dari pengunduran sejumlah Prades tersebut, seperti mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat. Namun pihaknya akan berusaha agar pelayanan di desa tetap berjalan.

    “Hari ini juga kami sedang rapat lagi dengan pihak terkait lainnya. Jika pengunduran diri sejumlah Prades itu benar-benar mutlak, maka akan segera dibentuk panitia seleksi perekrutan Prades lagi,” ungkapnya.(DHE/PBN)

  • Bantuan Mesin Pencacah Plastik dari Pusat Dialih Kepemilikan

    Bantuan Mesin Pencacah Plastik dari Pusat Dialih Kepemilikan

    PANDEGLANG, BANPOS – Bantuan mesin pencacah plastik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL), Tahun Anggaran 2017, yang telah diberikan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Bahari, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, akhirnya dialih kepemilikan kepada Koperasi Unit Desa (KUD) Anugerah, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, di Aula gedung Loka PSPL Serang, Selasa (4/2).

    Kepala Loka PSPL Serang, Syarif Iwan T Alkhadrie mengatakan, alasan pengalihan bantuan mesin pencacah plastik dikarenakan, BUMDes Tunas Bahari karena tidak sanggup memanfaatkan bantuan tersebut, sehingga diberikan kepada KUD Anugerah.

    Pada akhir 2017 lalu Kementerian KKP melalui Loka PSPL Serang, memberikan bantuan mesin pencacah plastik untuk membantu masyarakat dalam mengolah sampah di pesisir untuk mengurangi sampah plastik.

    “Waktu itu kami mencari kelompok yang bisa mengelola alat tersebut, dengan kategori kelompok yaitu Koperasi atau BUMDes dan memenuhi kualifikasi. Kebetulan waktu itu ada BUMDes Tunas Bahari yang siap mengelola, maka bantuan ini kami serahkan ke BUMDes,” kata Iwan.

    Namun ternyata, alat tersebut tidak dimanfaatkan atau tidak dioperasikan. Sementara pihaknya harus memberikan laporan kepada Kementerian KKP terkait progres pengelolaan bantuan alat tersebut.

    Pada akhirnya setelah dilakukan monitoring dan evaluasi (Monev), pihaknya menyampaikan kepada tim monev kalau alat itu tidak dioperasikan.

    “Sebelum diserahkan kepada kelompok pertama (BUMDes) telah dibuat kesepakatan terlebih dahulu, yaitu apabila tidak tidak dimanfaatkan maka bantuan itu siap ditarik lagi dan dialihkan kepada kelompok lain. Maka ketika BUMDes tidak memanfaatkan alat itu, lalu kami tarik dan dialihkan kepada kelompok baru yaitu KUD Anugerah untuk dimanfaatkan dengan baik,” terangnya.

    Menurutnya, bantuan alat itu tidak hanya untuk mengurangi sampah plastik saja, akan tetapi untuk membantu kelompok dalam peningkatan produksi pengolahan sampah.

    “Dengan diberikannya bantuan ini, hasil pengelolaan sampah bisa bertambah dan meningkatkan income atau pendapatan kelompok itu sendiri,” ujarnya.

    Menurut Iwan, pihaknya hanya sebatas menyerahkan bantuan mesin pencacah plastik ini saja. Sementara untuk biaya operasionalnya dibebankan kepada kelompok yang menerima bantuan, sebab instansinya tidak menganggarkan untuk operasionalnya.

    “Kalau biaya operasional ditanggung oleh kelompok penerima bantuan. Sebab kami tidak punya anggaran untuk hal itu,” ucapnya.

    Kepada kelompok baru (KUD Anugerah,red) diharapkannya agar memanfaatkan bantuan mesin pencacah plastik itu dengan baik. Jangan sampai terjadi seperti pada kelompok yang lama, dengan tidak mengoperasikan bantuan tersebut.

    “Kami minta alat ini dikelola dan dimanfaatkan. Kewajiban kelompok kepada kami, hanya melaporkan hasil perkembangan pengelolaan alat itu,” ungkapnya.

    Di tempat yang sama, Direktur KUD Anugerah, Toto Mas’ud mengaku, merasa bersyukur dengan diberikannya bantuan mesin pencacah plastik tersebut bisa meningkatkan hasil produksinya.

    “Jika nanti mesin tersebut beroperasi, tentunya hasil produksi plastik yang telah dicacah akan meningkat. Dari usaha yang telah berjalan, kita bisa produksi plastik yang dicacah sebanyak 5 ton. Akan tetapi jika sudah beroperasi hasilnya bisa mencapai 10 ton setiap dua minggunya,” katanya.(DHE/PBN)

  • Gelar Kunjungan, Kapolda Berikan Bantuan Sepeda Motor Kepada Siswa SPN Mandalawangi

    Gelar Kunjungan, Kapolda Berikan Bantuan Sepeda Motor Kepada Siswa SPN Mandalawangi

    PANDEGLANG, BANPOS – Kapolda Banten, Irjen Pol Agung Sabar Santoso melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Polisi Negara (SPN) Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Jum’at (31/1). Dalam kunjungannya, Kapolda Banten memberikan kendaraan bermotor roda dua, dalam rangka pembekalan keterampilan siswa didik.

    Demikian disampaikan Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Edy Sumardi. Ia mengatakan, kedatangan Kapolda Banten disambut Kepala SPN Mandalawangi, Kombes Pol Ahmad David beserta seluruh staf dan Jajaran Kehormatan (Jarmat) dilanjutkan meninjau lingkungan SPN Mandalawangi.

    “Selain melakukan kunjungan, Kapolda Banten juga secara simbolis memberikan kendaraan bermotor untuk keperluan pendidikan dan pembekalan siswa didik,” ujar Kombes Pol Edy.

    Lebih lanjut Edy mengatakan bahwa Kapolda Banten juga menyempatkan diri sholat Jum’at dan santap siang bersama para siswa didik, dan Gadik SPN Mandalawangi.

    “Kapolda Banten juga bersilaturahmi dengan personel SPN, kemudian melihat kondisi kesehatan siswa dalam mengikuti pendidikan dan memberikan semangat serta motivasi,” jelasnya.

    Edy melanjutkan, dalam kunjungan tersebut Kapolda Banten berharap agar para siswa selama menempuh pendidikan Kepolisian, dapat mengikuti seluruh kegiatan dengan baik. Selain itu, diharapkan siswa tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun.

    “Jika masa pendidikan usai dan telah aktif berdinas, jadilah anggota Polri yang baik dan memiliki karakter yang mempunyai nilai moralitas tinggi, agar dapat dicintai masyarakat,” pesannya. (MUF)

  • Indikator Kinerja Irna-Tanto Mayoritas Akan Tercapai

    Indikator Kinerja Irna-Tanto Mayoritas Akan Tercapai

    PANDEGLANG, BANPOS – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pandeglang meyakini, sekitar 12 aspek indikator kinerja utama kepemimpinan Irna – Tanto, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang tahun 2016–2021, akan tercapai seluruhnya dipenghujung kepemimpinannya.

    Karena dari 12 aspek indikator yakni besaran Indek Pembangunan Manusia (IPM), presentase penduduk dibawah garis kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Nilai Tukar Petani (NTP), jumlah wisatawan, kondisi jalan baik, kondisi jalan sedang, kondisi jalan buruk, kondisi jalan rusak berat, opini laporan keuangan daerah dan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja.

    Hanya sekitar lima aspek indikator lagi yang belum melampaui target yaitu IPM presentase penduduk dibawah garis kemiskinan, NTP, jumlah wisatawan dan kondisi jalan rusak berat.

    Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang, Utuy Setiadi mengatakan, lima aspek indikator itu sebetulnya bukan tidak tercapai, akan tetapi sarananya belum bisa dihitung. Karena, ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana yang masih ditunggu penyelesaian laporannya.

    “Seperti penanganan kemiskinan dan pengangguran, sebetulnya sudah tercapai. Karena penanganannya tidak hanya Dinas Sosial dan Disnaker, tetapi melibatkan semua OPD. Makanya, target – target itu sudah tercapai. Tapi ada satu indikator yang belum dan itu menunggu,” kata Utuy, Minggu (26/1).

    Menurutnya, catatan capaian tersebut hanya untuk periode 2016 – 2018. Sebab penilaian pada tahun 2019, belum selesai dilakukan. Karena dalam menentukan hasil capaian, tidak hanya Bappeda saja, melainkan melibatkan unsur lain seperti Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Kami belum bisa mengukur secara khusus. Karena penilaian itu ada yang bisa dinilai secara langsung, ada yang tidak. Karena datanya diperlukan, dan data itu resmi. Contoh angka pengangguran, kami tidak bisa menentukan sendiri. Tetapi harus sinergi dengan BPS,” terangnya.

    Lima komponen RPJMD tersebut, lanjut Utuy, turut berpengaruh terhadap tiga sektor unggulan Pemkab Pandeglang dibawah kepemimpinan Irna Narulita – Tanto Warsono Arban. Tiga sektor unggulan Pemkab Pandeglang itu terdiri atas investasi bidang agro bisnis, maritim bisnis dan wisata bisnis.

    “Justru pengaruh sasaran tiga sektor itu, belum bisa dihitung. Akibat ada langkah yang belum kami lakukan. Misalnya, revisi Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Padahal Perda ini dibutuhkan, untuk meningkatkan investasi di Pandeglang,” ujarnya.

    Akan tetapi, Utuy meyakini, seluruh komponen yang belum sesuai target itu dapat diselesaikan dalam waktu dekat, maksimalnya ketika era Irna – Tanto berakhir. Ia juga optimistis, lantaran saat ini revisi Perda RTRW sudah disetujui.

    Hal itu dinilai sebagai angin segar. Karena dapat mendongkrak investasi yang dipandang Utuy, merupakan objek vital dalam mencapai seluruh komponen dalam RPJMD.

    “Jika Perda RTRW selesai, saya yakin semua akan terdongkrak. Jadi dari semua indikator RPJMD itu, yang paling besar mendokrak dari segi investasi,” ungkapnya.

    Asisten Daerah (Asda) II Bindang Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setda Pandeglang, Indah Dinarsiani menegaskan, untuk target pembangunan infrastruktur di dua OPD teknis yang berada di bawah koordinasinya, bukan tercapai lagi. Tetapi, setiap tahunnya selalu melebihi target.

    “Dari awal ibu Bupati dan pak Wakil Bupati menjabat di tahun 2016 sampai 2019, semua target program pembangunan infrastruktur yang sesuai RPJMD di DPUPR dan DPKPP (Perkim), selalu melampaui target. Karena Bupati dan Wabup, benar – benar konsen terhadap perbaikan dan pembangunan infrastruktur,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Akademisi Sebut Publik Tidak Gembira dengan Pilkada

    Akademisi Sebut Publik Tidak Gembira dengan Pilkada

    PANDEGLANG, BANPOS – Masih sepinya suasana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, yang akan dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang, disebabkan oleh dua faktor yang mempengaruhi yaitu Partai Politik (Parpol) merasa gamang dan Parpol menganggap elektabilitas incumbent jauh dari elektabilitas dari para Bakal Calon (Balon) yang lain.

    Hal tersebut disampaikan Ketua Lorong Diskusi yang juga Akademisi Unma Banten, Said Ariyan, saat dihubungi BANPOS melalui selulernya, Kamis (23/1).

    “Orientasi Parpol itu masih kepada siapa yang manggung hari ini, jadi mereka gamang untuk menentukan pilihan dan cenderung tidak percaya diri. Ketidak percayaan diri itu mengakibatkan euforia Pilkada ini belum terlihat sampai hari ini,” kata Said.

    Selain itu, lanjut Said, Parpol juga cenderung oportunis ingin berebut siapa yang akan menjadi pendamping Irna, sehingga hal itu menjadi kurang sehat dalam alam demokrasi.

    “Elektabilitas Irna jauh dari elektabilitas dari para Bakal Calon (Balon) yang lain, sehingga Parpol menjadi cenderung oportunis ingin berebut siapa yang akan menjadi wakil Irna. Nah ini yang menjadi kurang sehat, dalam alam demokrasi hari ini bahwa incumbent itu bukan tidak bisa dikalahkan. Sedangkan yang bisa mengalahkan incumbent itu adalah ketepatan strategi yang dibangun Parpol dan koalisi yang kuat, ini yang belum terlihat,” terangnya.

    Menurutnya, dengan kondisi seperti ini, publik tidak terlalu gembira karena dinamika demokrasi tidak muncul maka pelaksanaan Pilkada akan kembali lagi seperti Pilkada pada tahun sebelumnya.

    “Kita publik tidak terlalu gembira dengan kondisi seperti ini karena dinamika demokrasi tidak muncul dan akan kembali lagi seperti Pilkada pada lima tahun sebelumnya,” ujarnya.

    Jika Parpol tidak bergembira saat akan dilaksanakannya Pilkada, ia menilai dampaknya akan kemana-mana diantaranya akan berdampak pada rendahnya partisipasi publik.

    “Kalau lima tahun yang lalu partisipasi publik itu diangka 56 persen, kalau begini lagi akan seperti diangka yang lima tahun lalu. Nah ini jadi tanggung jawab Parpol untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih. Kalau tawarannya hanya satu pasangan calon, saya yakin rendah keinginan publik untuk datang ke TPS. Tapi kalau ada opsi pilihan lain, itu publik punya opsi pilihan,” katanya.

    Dia menjelaskan, seperti yang disebutkan di media massa bahwa masih ada partai yang bisa mengusung pasangan calon seperti PKB, PPP dan Nasdem bisa mencalonkan satu pasangan.

    “Saya melihat itu ada kemungkinan benar masih ada partai yang bisa mengusung pasangan calon misalnya koalisi antara PKB dengan PPP ditambah Nasdem itu bisa mencalonkan satu pasangan dan peluang itu besar,” ucapnya.

    Agar kompetisi politik sehat dan tidak terlalu pragmatis, ia menyarankan agar Parpol membangun kepercayaan diri untuk mencalonkan satu pasangan dalam Pilkada mendatang.

    “Seperti halnya PAN, PKS sudah terlihat bahkan sudah diklair, yang wait and see itu Golkar. Golkar ini tergantung pada sejauh mana Irna menentukan pasangannya. Saya kira harus disisakan untuk orang lain, jangan diborong semua, mari berkompetisi dengan sehat dan Parpol jangan terlalu pragmatis. Parpol harus percaya diri dong, Gerindra harus membangun self confidentnya jangan mau jadi wakil, kemudian Nasdem ayo coba cari opsi lain yang bisa berkompetisi dengan sehat,” ujarnya.(dhe/pbn)

  • Petahana Dapat Dikalahkan dengan Modal Riset

    Petahana Dapat Dikalahkan dengan Modal Riset

    PANDEGLANG, BANPOS – Pada pelaksanaan Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang yang akan dilaksanakan pada 23 September 2020 mendatang, Perkumpulan Nalar Pandeglang menilai petahana masih kuat untuk terpilih kembali menjadi orang nomor satu di Kabupaten Pandeglang.

    Akan tetapi, ada peluang yang dapat digunakan jika para penantang petahana dapat menjadikan riset sebagai modal awal untuk memaksimalkan kekuatan yang ada.

    Selain itu, diharapkan pada Pilkada Pandeglang ini juga dapat memunculkan calon alternatif yang bukan hanya berasal dari politisi saja.

    Ketua Perkumpulan Nalar Pandeglang, Gun Gun Gunawan mengatakan, bahwa kalau tidak ada riset yang dilakukan oleh calon yang akan melawan petahana, tentunya Irna masih kuat untuk dikalahkan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang.

    “Perlu adanya riset dulu, tapi risetnya harus betul-betul independen. Nanti bisa dilihat calon-calon yang betul-betul bisa dilihat elektabilitasnya (tingkat keterpilihan, red) bagaimana, kemudian popularitasnya bagaimana. Nantinya ini bisa menjadi acuan untuk melawan petahana,” kata Gun Gun kepada BANPOS melalui selulernya, Rabu (22/1).

    Menurutnya, jika tidak dilakukan riset ketika akan melawan petahana, tentunya Irna masih kuat untuk melawan calo-calon yang akan maju pada Pilkada mendatang.

    “Kalau selama ini belum ada riset, pastinya masyarakat masih menganggap bahwa Irna masih kuat dan melihat selama ini koalisi beberapa partai juga sudah kelihatan. Memang partai-partai itu justru ingin dipinang oleh Irna seperti itu,” terangnya.

    Sedangkan untuk mengalahkan petahana, lanjut Gun Gun, perlu sosok yang elektabilitasnya bagus, dikenal oleh masyarakat dan dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat.

    “Untuk mengalahkan petahana yang pertama adalah perlu adanya sosok yang elektabilitasnya bagus, dikenal oleh masyarakat kemudian dia bisa memberikan pengaruh kepada masyarakat karena selama ini kan masyarakat itu lebih terpengaruh terhadap petahana. Selama ini kan belum ada sosok yang elektabilitasnya bagus kemudian populer dan masyarakat percaya bahwa ini sosok yang baik, jadi belum ada yang seperti itu menurut saya,” ujarnya.

    Selain itu, Gun Gun berharap, yang akan menjadi calon lawan petahana, jangan dari kalangan politisi untuk mengalahkan petahana, sedangkan untuk budget memang perlu tapi sosok yang bisa memberikan pengaruh terhadap masyarakat juga perlu.

    “Kalau bisa sih bukan dari kalangan politisi. Kalau budget memang diperlukan, tentunya kembali lagi kepada sosok calon itu sendiri apakah bisa memberikan pengaruh atau tidak kepada masyarakat. Kalau modal besar pengaruhnya kecil, tetap saja mungkin tidak ada peluang juga untuk mengalahkan petahana,” jelasnya.

    Gun Gun juga mengingatkan, para peserta pilkada tidak hanya mengandalkan visi misi di atas kertas belaka tanpa menyiapkan modal lainnya, seperti finansial dan strategi untuk mempengaruhi para pemilih ke depannya.

    “Untuk visi misi, masyarakat itu tidak bisa melihat dari awal. Semua calon pasti visi misinya bagus semua, visi misi itu tidak berpengaruh besar. Tapi tetap, intinya perlu modal yang cukup besar baik finansial maupun pengaruh besar untuk bisa mempengaruhi masyarakat,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • PHRI Pandeglang Bantu Penyintas Banjir Lebak

    PHRI Pandeglang Bantu Penyintas Banjir Lebak

    PANDEGLANG, BANPOS – Merasa prihatin dengan bencana banjr bandang yang terjadi di Kabupaten Lebak beberapa waktu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pandeglang, memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

    Ketua Bidang Budaya dan Lingkungan Hidup PHRI BPC Pandeglang, Basith Djoma mengatakan, berkaca pada bencana tsunami Selat Sunda yang terjadi pada tahun lalu di Kabupaten Pandeglang, PHRI turut merasakan kesedihan yang dirasakan masyarak Lebak yang tertimpa bencana.

    “Intinya setahun yang lalu, kami masyarakat selat sunda ketika terjadi bencana tsunami banyak dibantu masyarakat luar. Kami juga merasakan kesedihan mereka seperti kami rasakan dulu,” kata Basith kepada BANPOS, Jumat (10/1).

    Menurutnya, dengan kesedihan yang dulu pernah dirasakan tersebut, seluruh anggota PHRI BPC Pandeglang, mengumpulkan barang bantuan untuk diberikan kepada para korban bencana banjir bandang di Lebak.

    “Selain berupa barang yangg dikumpulkan dari masing-masing anggota, juga bantuan dari beberapa management diantaranya management Tanjung Lesung, Coconut Island, Hotel Rizky Pandeglang dan Keluarga Kisunda,” terangnya.

    Basith menambahkan, bantuan yang diberikan kepada korban bencana banjir bandang di Lebak, berupa logistik untuk kebutuhan sehari-hari dan uang tunai sebesar Rp 10 juta.

    “Bantuan yang diberikan yaitu selimut, handuk, baju dan celana bayi. Selain itu juga dari management Tanjung Lesung memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp 10 juta,” ujarnya.

    “Bantuan tersebut kita serahkan di Posko penampungan di Ponpes Darul Mustofa dengan jumlah pengungsi sebanyak 800 jiwa, yang diterima oleh pimpinan Ponpes Darul Mustofa KH Omik yang diskasikan para relawan dari dompet dhuafa dan tim Tagana. Mudah-mudahan bantuan yang diberikan memberikan manfaat bagi para korban bencana,” ungkapnya.

    Sementara Pimpinan Ponpes Darul Mustofa, KH Omik yang menerima bantuan tersebut mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan PHRI BPC Pandeglang.

    “Saya ucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh PHRI BPC Pandeglang,” katanya.(dhe/pbn)

  • Pengusaha Hotel: Seremonial Tidak Berdampak Pada Kunjungan Wisatawan ke Pandeglang

    Pengusaha Hotel: Seremonial Tidak Berdampak Pada Kunjungan Wisatawan ke Pandeglang

    PANDEGLANG, BANPOS – Dalam melakukan promosi wisata yang tepat target dan pasar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang diharapkan tidak melakukan event atau festival yang sifatnya seremonial.

    Hal ini dikarenakan, dengan membuat event yang sifatnya seremonial tidak memberikan dampak terhadap kunjungan wisatawan yang datang ke destinasi wisata, semisal destinasi di Tanjung Lesung.

    “Pemerintah daerah harusnya melakukan promosi yang tepat target dan marketnya, contohnya market domsetik harusnya cukup Jabodetabek. Dan ketika melakukan event-event atau festival juga harusnya, target pesertanya itu dari luar Pandeglang. Jangan buat event yang sifatnya seremonial saja,” kata General Manager Tanjung Lesung, Widi Widiasmanto, kepada BANPOS melalui selulernya Jumat (10/1).

    Menurutnya, dalam melakukan promosi, perlu adanya perbaikan agar tepat sasaran. Karena, pariwisata harus siap menjadi pelayan para wisatawan dan harus dilakukan secara bersama dengan semua stakeholder.

    “Kalau soal semangat, pemerintah daerah dan ibu Bupati sangat baik dan bagus. Suksesnya pariwisata harus sama-sama semua stakeholder, pariwisata harus siap menjadi pelayan para wisatawan dan tugas kita menyiapkan, atau tata kelola destinasi yang menarik, baik, bersih, tertib seperti sapta pesona,” jelasnya.

    Widi menjelaskan, tingkat kunjungan wisatawan ke Tanjung Lesung, pada tahun 2019 tidak senormal pada tahun-tahun sebelumnya. Karena, dua hari sebelum akhir tahun 2019 diartakan aktif letusan Gunung Anak Krakatau (GAK) dan cuaca ekstrim.

    “Kalau akhir tahun kemarin belum senormal tahun-tahun sebelumnya, untuk Tanjung Lesung dimalam tahun barunya tingkat hunian 70 persen. Dua hari sebelum akhir tahun diwartakan aktif anak Krakatau juga, jadi penyebab wisatawan tidak menjatuhkan pilihan berlibur ke Banten Selatan. Dan ditambah keadaan cuaca yang memang agak ekstrim,” ujarnya.

    Saat ditanya terkait upaya yang dilakukan oleh pihak pengelola untuk menarik wisatawan datang berkunjung, Widi mengaku telah membuat promosi dengan menyiapakan paket menarik bagi wisatawan.

    “Yang pasti, kita selaku pengelola terus membuat promosi-promosi dan siapkan paket-paket untuk dapat menarik wisatawan dengan bekerjasama dengan perbankan atau perusahaan-perusahaan yang memiliki jaringan luar,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Dianggap Ampuh, BP2D Tempelkan Stiker Pada Penunggak Pajak

    Dianggap Ampuh, BP2D Tempelkan Stiker Pada Penunggak Pajak

    PANDEGLANG, BANPOS – Dalam rangka meningkatkan kepatuhan bagi para Wajib Pajak (WP), Badan Pelayanan Pendapatan Daerah (BP2D) Kabupaten Pandeglang, menempelkan stiker bertuliskan “Objek Pajak ini dalam pengawasan tim pemeriksa karena menunggak Pjak Daerah” kepada sekitar 43 sasaran dari empat objek pajak yaitu Restoran, Hotel, PBB dan Reklame.

    Kepala Sub Bidang (Kasubid) Pengendalian, Penyuluhan dan Penindakan BP2D Pandeglang, Deden Slamet Sobarna mengatakan, dari kegiatan penempelan stiker yang telah dilakukan selama tiga hari pada minggu lalu telah memberikan dampak positif kepada para WP untuk membayar tunggakannya.

    “Penempelan stiker ini sebagai upaya dari BP2D Pandeglang, dalam rangka meningkatkan kepatuhan bagi WP dalam memenuhi kewajibannya. Alhamdulillah setelah kita lakukan penempelan stiker kepada sekitar 43 sasaran, hampir sebagian telah memenuhi kewajibannya,” kata Deden kepada BANPOS melalui selulernya, Senin (23/12).

    Upaya penempelan stiker yang telah dilakukannya merupakan bagian dari beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya sosialisasi, penerapan sistem online dan upaya jemput bola.

    “Mereka kita tempelin stiker karena tidak kunjung memiliki itikad baik atas tunggakan kewajiban pajaknya. Padahal sebelumnya sudah mendapatkan surat peringatan hingga teguran keras,” ujarnya.

    Penempelan stiker tersebut merupakan peringatan bagi para WP yang belum membayar pajak daerah atau nunggak, karena beberpa upaya yang telah dilakukan tidak digubris oleh para WP.

    “Penempelan stiker ini semacam peringatan, karena sebelumnya beragam cara telah dilakukan oleh badan pelayanan pajak untuk meningkatkan kesadaran warganya dalam membayar pajak daerah. Mulai dari sosialisasi, menerapkan sistem online yang bisa diakses dari mana saja dan kapan saja hingga melakukan pelayanan dengan jemput bola ke masyarakat,” terangnya.

    Deden menambahkan, dengan beragam upaya yang telah dilakukan oleh pihaknya, saat ini para WP hampir seluruhnya telah memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak daerah.

    “Alhamdulillah sebagian objek pajak yang telah ditempeli stiker tersebut, besoknya mereka membayar pajak berikut dengan dendanya. Dari sekitar 43 WP yang ditempeli stiker, hari itu juga ada sekitar 10 WP membayar pajak,” ungkapnya.(dhe)

  • Bantu Pulihkan Ekonomi, Salimah Salurkan Bantuan Perahu Untuk Penyintas Tsunami Sumur

    Bantu Pulihkan Ekonomi, Salimah Salurkan Bantuan Perahu Untuk Penyintas Tsunami Sumur

    SUMUR, BANPOS – Organisasi wanita Persaudaraan Muslimah (Salimah) menyalurkan bantuan berupa perahu katingting dan alat jaring ikan lainnya, kepada nelayan penyintas tsunami Selat Sunda di Sumur, Pandeglang. Hal itu dilakukan sebagai langkah pemulihan ekonomi, pasca-bencana yang terjadi tahun lalu tersebut.

    Demikian dikatakan oleh Sekretaris II Salimah PW Banten, Anis Masruroh. Ia mengatakan, pasca-bencana tsunami roda ekonomi sempat terhenti. Sehingga, dibutuhkan pula pemulihan bagi alat produksi masyarakat penyintas.

    “Kami memberikan perahu untuk penyintas bencana tsunami. Ini sebagai bentuk pemulihan ekonomi pasca-bencana tsunami di Sumur, Pandeglang. Karena setelah bencana itu, roda perekonomian mereka berhenti,” ujarnya, Sabtu (14/12).

    Anis mengaku, untuk bantuan saat ini hanya sebanyak satu buah perahu katinting saja. Namun, ia mengatakan bahwa terdapat komitmen bagi penerima manfaat bantuan tersebut agar dapat menyisihkan hasil pendapatannya, untuk ditabung guna membeli perahu lainnya.

    “Sementara ini baru satu yang kami berikan. Harapannya memang dari satu perahu itu nanti akan ada penambahan. Karena hasil dari perahu yang digunakan itu akan ada perjanjian supaya disisihkan sebagian, untuk membeli perahu lainnya,” terangnya.

    Untuk pengelolaan sendiri, Anis mengatakan bahwa hal tersebut diserahkan kepada kelompok nelayan. Karena, status perahu yang diberikan adalah wakaf.

    “Perahu tersebut kami serahkan kepada kelompok nelayan yang memang ada di sana. Jadi, mereka yang akan melakukan pengelolaan atas perahu bantuan dari Salimah ini,” ucapnya.

    Ia pun berharap, dengan adanya bantuan alat produksi ini, masyarakat penyintas bencana dapat kembali bangkit dari segi perekonomian. Selain itu juga ia mengaku akan menggelar program pemberdayaan perempuan.

    “Tentu kami memiliki harapan, dengan adanya bantuan perahu ini dapat berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat penyintas bencana ini. Nanti kami juga akan melakukan pendampingan rutin terkait program pemberdayaan perempuan,” tandasnya. (DZH)