BANTEN POS

Tag: Pandeglang

  • Ciee, Gerindra Udah Gak Ngambek Lagi

    Ciee, Gerindra Udah Gak Ngambek Lagi

    PANDEGLANG, BANPOS – Adagium tidak ada teman dan lawan abadi di politik, terbukti dalam Pilkada Pandeglang.

    Partai Gerindra yang sempat ngambek dan menalak pasangan petahana. Irna Narulita-Tanto W. Arban, karena dianggap menghambat kampanye Prabowo di Pandeglang pada pilpres lalu, akhirnya CLBK, alias Cinta Lama Bersemi Kembali seperti pada tahun 2015 yang lalu.

    Partai Gerindra memberikan rekomendasi pengusungan pada Irna Narulita dan Tanto Watsono Arban (INTAN) untuk maju dalam Pilkada serentak di Kabupaten Pandeglang, 9 Desember 2020 mendatang.

    Ketua DPC Partai Gerindra, Syahrudin mengatakan, pihaknya telah mendukung Pasangan Calon (Paslon) dari kubu Petahana.

    “Ya dukungan Partai Gerindra ke Petahana (Irna-Tanto). Karena semua tahapan sudah dilalui sesuai ketentuan,” katanya kepada BANPOS saat dihubungi melalui seluler, Jumat malam (4/9).

    Syahrudin juga menjelaskan, alasan Partai Gerindra sendiri lebih memilih mendukung kubu dari petahana.

    “Alasannya, karena dulu Partai Gerindra juga mendukung Petahana, jadi mungkin program – program yang masih belum selesai kan harus dijalankan. Disamping itu, dalam proses pemilihan sudah ditentukan oleh Partai Gerindra,” jelasnya.

    Sedangkan untuk para petinggi Partai Gerindra yang hadir, ia mengungkapkan bahwa mulai dari Ketua DPC sampai para Kader Partai Gerindra yang menghadiri acara dukungan tersebut.

    “Untuk para petinggi Partai Gerindra yang hadir yaitu, Ketua DPC Partai, Para Anggota, dan Semua Kader dari Partai Gerindra. Dan rencananya, besok kami akan mendamping Petahana untuk mendaftar ke KPU Kabupaten Pandeglang,” tuturnya.

    Diketahui rencananya, Sabtu (5/9), pasangan Irna-Tanto akan mendeklarasikan menjadi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, yang didukung oleh 9 parpol, yaitu Partai Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat, PDI-Perjuangan, Nasdem, PAN, PBB dan Perindo.

    Irna-Tanto akan mendaftarkan diri ke KPU Pandeglang didampingi para Ketua Partai Pengusung tersebut. (CR-02/PBN)

  • Sebaran Covid-19 Meningkat, Siswa di Pandeglang Kembali Belajar di Rumah

    Sebaran Covid-19 Meningkat, Siswa di Pandeglang Kembali Belajar di Rumah

    PANDEGLANG, BANPOS – Belajar tatap muka di sekolah tingkat SD dan SMP yang sudah diizinkan Pemda Pandeglang sejak 10 Agustus 2020 lalu, kembali dihentikan mulai hari ini, Jumat (4/9/2020).

    Artinya, siswa yang sudah merasakan belajar secara tatap muka sekitar 3 minggu, kembali harus belajar secara Daring atau Belajar Dari Rumah (BDR).

    Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, Taufik Hidayat, ia mengatakan, bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang telah mengeluarkan surat edaran bernomor 420/1819-Dikbud/2020, tertanggal 3 September 2020. Perihal himbauan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan Home Visit itu, ditujukan kepada seluruh Kepala Satuan Pendidikan se-Kabupaten Pandeglang.

    “Dalam surat edaran itu, munculnya peningkatan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pandeglang, yang menjadi dasar pertimbangannya itu adalah zona oranye. Maka dengan zona seperti itu, mau tidak mau Kepala Dinas Pendidikan ingin selamat gurunya, ingin selamat muridnya, dan juga ingin selamat masyarakatnya. Untuk itu, dengan sangat terpaksa, kami harus mengembalikan pembelajaran di rumah kembali,” katanya kepada BANPOS.

    Taufik juga menambahkan bahwa pihaknya telah memberikan imbauan kepada seluruh sekolah negeri dan swasta, baik Sekolah Dasar, maupun Sekolah Menengah Pertama.

    “Imbauan pelaksanaan belajar jarak jauh (Daring) untuk sekolah negeri dan swasta baik formal dan non formal, berlaku mulai hari Senin besok, sampai batas waktu yang belum ditentukan. Itu untuk sekolah yang dibawah kewenangan Dinas Pendidikan,” terangnya.

    Ia menuturkan, untuk sekolah urusan keagamaan, harus langsung menghubungi Kanwil Depag.

    “Kalau sekolahnya tentang keagamaan, bisa langsung tanya ke Kanwil Depag. Karena itu bukan ranah Dinas Pendidikan, itu ranahny Departemen Agama,”

    Dalam surat edaran yang ditandatangani Kadisdikbud Taufik Hidayat, juga meminta kepala sekolah agar membagi peran dan tugas masing-masing guru untuk melaksanakan home visit.

    Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pandeglang, Anas Subarnas mengatakan, meskipun terbitnya surat edaran kembali BDR itu dinilai mendadak, namun pihak sekolah mengaku tetap dapat melaksanakannya.

    “Kami terima surat edaran itu Kamis siang. Meski terkesan mendadak, kami bisa melaksanakannya karena di sekolah memiliki grup orang tua siswa yang bisa dihubungi. Hari ini, di sekolah kami sudah tidak ada kegiatan belajar mengajar,” tandasnya.

    Untuk diketahui, bahwa mulai hari Senin, Sekolah Paud, Tk, SD, dan SMP, harus belajar di rumah (Daring).(CR-02/PBN)

  • GMNI Kabupaten Pandeglang Resmi Dilantik

    GMNI Kabupaten Pandeglang Resmi Dilantik

    PANDEGLANG, BANPOS – Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Pandeglang periode 2020-2022 resmi dilantik di Pendopo Pandeglang, Kamis (3/9).

    Ketua DPC GMNI Pandeglang, Tubagus Muhamad Afandi mengatakan, akan segera melaksanakan kaderisasi untuk mencetak kader militan dan memberikan semangat kepada para kader GMNI untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa.

    “Kita akan selalu memberikan nutrisi untuk kader dan bisa melahirkan kader baru yang memiliki kualitas,” kata Afandi, ditemui usai acara, Kamis (3/9).

    Afandi menyebutkan, GMNI akan mengawal kebijakan pemerintah daerah agar proses pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat.

    “Kami akan memberikan kritikan-kritikan dalam mengawal kebijakan pemerintah. Terutama kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat. Kami ingin kebijakan pemerintah daerah sejalan dengan apa yang diharapkan masyarakat, terutama dalam proses percepatan pembangunan,” ujarnya.

    Sekretaris DPP GMNI Sojahri Soman mengingatkan, pengurus DPC GMNI Pandeglang agar meningkatkan kualitas kader.

    “Karena negara membutuhkan segenap anak bangsa yang cerdas, untuk bisa memberikan kontribusi positif dalam mengawal kebijakan Pemerintah menuju ke arah kemajuan,” ucapnya.

    Ketua DPD GMNI BANTEN, Indra.A.Patiwara berharap, DPC GMNI Pandeglang fokus dalam kaderisasi sesuai dengan Amanat AD/ART.

    “Kami Segenap DPD GMNI Banten, mengucapkan Selamat Kepada Ketua DPC GMNI Pandeglang, Bung Tb Muhamad Afandi beserta pengurusnya, untuk pengurus GMNI agar dapat melaksanakan kaderisasi yang lebih baik,” harapnya.

    Hadir dalam acara ini, Bupati Pandeglang, Irna Narulita, Sekretaris Daerah Pery Hasanudin, dan para Pejabat Pemkab Pandeglang. (CR-02/PBN)

  • Kopassus Kibarkan Bendera Raksasa di Landmark Pandeglang

    Kopassus Kibarkan Bendera Raksasa di Landmark Pandeglang

    PANDEGLANG,BANPOS – Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dari kesatuan Grup I Serang mengibarkan bendera merah putih raksasa di Gunung Karang tepatnya pada Landmark Pandeglang, di Kampung Kadu Engang Desa Kaduengang Kecamatan Cadasari, Sabtu (15/8).

    Danyon 12 Grup I Kopassus Mayor Inf Bayu Oktavianto Sudibyo mengatakan, ukuran bendera yang akan dikibarkan sepanjang 950 Meter dengan lebat 15 Meter.

    “Normalnya pembuatan bendera ini selama dua minggu, karena semangat para prajurit dan dibantu dengan komponen lainnya hanya bisa diselesaikan hanya 5 hari,” ungkapnya.

    Dikatakan Mayor Inf Bayu , anggota Kopassus yang dilibatkan pada pengibaran bendera merah putih raksasa ini debanyak 75 orang, dari jumlah tersebut, kata Mayor Inf Bayu 17 orang anggota akan naik keatas, sisanya membantu dibawah.

    “Jumlah ini sebagai simbol usia Negara Indonesia 75 tahun merdeka, dan 17 orang yang naik melambangkan hari kemerdekaan indonesia tanggal 17 Agustus,” terangnya.

    Masih kata Mayor Inf Bayu, pengibaran bendera raksasa ini juga guna menumbuhkan semangat masyarakat ditengah pandemi Covid 19, kata dia, seberat apapun masalah jika dihadapi dengan penuh semangat tentu dapat terselesaikan.

    “Kita bayangkan mengibarkan bendera yang besar di Landmark Pandeglang tentu cukup sulit, dengan semangat bisa kita lakukan. Begitu juga dengan pandemi covid 19, masyarakat harus tetap semangat,” imbuhnya.

    Sementara Bupati Pandeglang Irna Narulita mengapresiasi kegiatan yang digagas oleh para komando. Kata Irna, pengibaran bendera raksasa ini pertamakalinya di Pandeglang.

    “Kami sangat terharu, ini akan menambah semangat kita dan TNI semakin manunggal bersama rakyat membangun negeri,” ujar Irna.

    Diyakini Irna, jika pengibaran bendera raksasa ini akan menjadi sorotan semua kalangan karena belum pernah terjadi di Pandeglang.

    “Kami yakin Pandeglang akan semakin dilirik oleh para investor sehingga ekonomi masyarakat bisa menggeliat,” paparnya.

    Hadir dalam acara ini Komandan Grup I Kopassus Kolonel Inf I Ketut M Gunarda, Komandan Kodim 0601 Pandeglang Letkol Kav Dedi Setiadi, Ketua DPRD Pandeglang Udi Juhdi, Kapolres Pandeglang AKBP Sofwan Hermanto, Danyon 13 Grup I Kopassus Mayor Inf Romi Sakti Alamsyah, Danyon 320 Badak Putih Letkol Inf Faurizal Noerdin.(MG-02)

  • Miris, Bertahun-tahun Tinggal di Sebelah Kandang Kambing

    Miris, Bertahun-tahun Tinggal di Sebelah Kandang Kambing

    PANDEGLANG, BANPOS – Seorang laki-Laki warga Kampung Kadu Apus, Desa Babadsari, Kecamatan Jiput, sudah bertahun-tahun hidup berdampingan dengan kambing di gubuk reyot tanpa bantuan dari pemerintah.

    Diketahui, Sana (38), tinggal di situ sejak neneknya meninggal dunia tiga tahun yang lalu. Selama ini, Sana hanya mengandalkan uluran tangan dari para tetangganya.

    Tetangga setempat yang tidak ingin disebutkan namanya menuturkan bahwa Sana tinggal dengan neneknya setelah orang tua laki-lakinya meninggal 30 tahun yang lalu. Namun setelah neneknya meninggal 3 tahun yang lalu, Sana hidup sendiri.

    “Sebenarnya Sana masih punya ibu, namun dari dulu tidak ada kabar beritanya. Sekarang tinggal sendiri setelah neneknya meninggal 3 tahun yang lalu dan hanya bekerja mengurus kambing punya tetangga, untuk makan serta kebutuhan sehari-hari, para tetangga yang selalu membantu,” katanya kepada BANPOS, Selasa (7/7).

    Ia juga menambahkan bahwa Sana yang tinggal di gubuk yang berdampingan dengan kandang kambing itu seorang yatim, Sana mendiami gubuk yang didirikan pemilik kambing beberapa tahun silam.

    “Semenjak adanya korona, saya sebagai tetangga disini sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya agar Sana mendapatkan bantuan, seperti sembako dari Pemerintah, namun sampai sekarang belum ada satu pihak pun yang datang untuk memberikan bantuan,” jelasnya.

    Ia berharap agar pihak pemerintah segera memberikan bantuannya kepada Sana yang memang sangat mengharapkan bantuan tersebut.

    “Saya berharap supaya Pemerintah ataupun pihak lainnya segera mengirimkan bantuan, baik bantuan sembako maupun bantuan uang karena tetangga kami (Sana.red) sangat butuh sekali bantuan itu. Mudah-mudahan saja pemerintah serta para dermawan bisa mendengarnya dan segera memberikan bantuan,” harapnya.(MG-02/PBB)

  • Puluhan Anggota KPPS Reaktif

    Puluhan Anggota KPPS Reaktif

    PANDEGLANG, BANPOS – Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Banten masih menjadi ancaman. Bahkan, puluhan anggota Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara (KPPS) di Kabupaten Pandeglang terdeteksi reaktif saat melakukan rapid test.

    Di Pandeglang, Tim Gugus Tugas yang melaksanakan Rapid Test massal beberapa waktu lalu, menemukan puluhan petugas KPPS yang hasil pengujiannya reaktif. Dari hasil rapid test massal tersebut, ada sekitar 22 orang dari petugas KPPS yang dinyatakan reaktif.

    Juru bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pandeglang, Dr. Achmad Sulaeman mengatakan, pihaknya telah mencatat puluhan petugas KPPS reaktif. Puluhan petugas tersebut diminta untuk melakukan tes swab guna mengetahui lebih lanjut.

    “Iya betul ada sekitar 22 orang, itu dari hasil rapid tes massal di RSUD Berkah beberapa waktu lalu. Kami menyarankan agar segera mengikuti tes swab, agar bisa segera dipastikan status kesehatannya. Puluhan petugas KPPS itu tersebar di berbagai kecamatan, karena kemarin peserta rapid test massal mencapai ribuan orang,” katanya kepada BANPOS, Selasa (30/6).

    Ia mengatakan, untuk petugas yang hasil rapid testnya dinyatakan reaktif, agar melakukan karantina mandiri dan menunda tugas yang harus dilaksanakannya.

    “Kalau bisa tugasnya diserahkan dulu kepada temannya. Misalnya melakukan pencatatan apa itu diserahkan dahulu, biar dia melakukan karantina mandiri dahulu. Kemarin juga dari Bawaslu minta datanya ke kita, tapi kita tidak bisa menyerahkan data lengkap,” ujarnya.

    Menurutnya, yang dinyatakan reaktif tersebut termasuk memiliki antibodi yang bagus, namun dirinya tetap menyarankan untuk melakukan test swab.

    “Mereka sebenarnya bagus antibodinya, paling tiga hari dua hari juga sudah hilang, jadi kegiatan dia tetap berjalan seperti biasa dan juga bisa diwakilkan, paling itu juga kepanikan muncul kalau disembunyikan, tapi itu tidak mengganggu. Tapi katanya akan kembali melakukan rapid test KPU, tapi disebar di beberapa Kecamatan,” terangnya.

    Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Pandeglang, Ahmad Suja’i mengatakan, dirinya menyarankan agar puluhan petugas yang dinyatakan reaktif tidak melakukan aktifitas, baik tugas dari KPU atau aktifitas yang lain.

    “Saya sudah dapat informasi dari Tim Gugus Tugas, bahwa petugas yang dinyatakan reaktif tersebut untuk tidak melakukan tugasnya, misalnya melakukan verifikasi faktual itu jangan dulu. Saya menyarankan bukan hanya petugas yang dinyatakan reaktif, namun juga petugas yang nonreakti pun untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan,” imbuhnya.

    Menurutnya, dengan adanya petugas yang dinyatakan reaktif tersebut, dirinya tidak merasa terhambat dalam tugasnya untuk melewati tahapan Pilkada 2020.

    “Tidak terhambat, justru saya meminta kepada petugas yang Reaktif itu kalau perlu dilakukan swab. Lanjutkan dulu sesuai arahan dari Tim Gugus Tugas, yang reaktif ini kan belum tentu positif juga,” tandasnya.(MG-02/ENK)

  • Tidak Tersalurkan, Irjen Kemensos Minta Pemkab Ajukan Data Pengganti BST

    Tidak Tersalurkan, Irjen Kemensos Minta Pemkab Ajukan Data Pengganti BST

    PANDEGLANG, BANPOS – Data Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap I yang disalurkan di Kabupaten Pandeglang memiliki catatan. Salah satunya adalah adanya temuan BST yang tidak tersalurkan kepada ribuan warga Pandeglang.

    Hal tersebut berdasarkan hasil uji lapangan yang dilakukan Inspektorat Jenderal Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial RI.

    Sebab itu, Kemensos meminta Pemda Pandeglang segera membuat data usulan pengganti untuk BST tahap I yang tidak tersalurkan.

    “Hasil yang diperoleh dari turun langsung ke lapangan untuk BST tahap I melalui PT.Pos yang tidak tersalurkan kurang lebih 7.441 dari total penerima 84.558,” demikian dikatakan Irjen Pemberdayaan dan PFM Kemensos, Pramudya Surya Dharma saat bertemu Bupati Pandeglang Irna Narulita di Pendopo, Kamis (26/6).

    Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tersalurkannya BST tahap I diantaranya tidak layak, keluarga tidak ditemukan atau pindah, penerima meninggal atau tidak ada, dan mendapatkan bansos lain.

    “Karena alasan itulah BST yang melalui PT.POS tahap pertama sudah tidak dapat dicairan, agar dibuat data pergantian agar kuota itu terpenuhi,” tegasnya.

    Bupati Pandeglang Irna Narulita mengucapkan terimakasih kepada pihak Kementerian Sosial khususnya Irjen Bidang Dayasos dan PFM yang telah turun kelapangan, melakukan pengecekan untuk penyaluran BST.

    “Terimakasih bapak Irjen telah turun langsung ke lapangan, kami mohon saran dan masukan, sehingga program ini tidak tercederai. Mohon koreksinya seperti apa, Insyaallah akan kami perbaiki,” ungkap Irna.

    Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang mengatakan, pihaknya akan segera menyampaikan pergantian data yang diperoleh dari Kecamatan.

    “Saat BST tahap satu tidak dapat disalurkan tentu akan ada kriteria alasannya, biasanya Kecamatan memberikan laporan penghapusan sekaligus dengan data penggantinya,” ujarnya.(MG-02/PBN)

  • Kasus Positif Covid-19 Di Kabupaten Pandeglang Bertambah Lagi

    Kasus Positif Covid-19 Di Kabupaten Pandeglang Bertambah Lagi

    PANDEGLANG, BANPOS – Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pandeglang, telah mencatat kasus baru terkonfirmasi Positif Covid-19 di Kabupaten Pandeglang kembali bertambah sebanyak dua orang, kedua pasien Positif itu berasal dari Kecamatan Mekarjaya.

    Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pandeglang, Dr. Achmad Sulaeman mengatakan, dua orang yang terkonfirmasi Positif Covid-19 tersebut berjenis kelamin perempuan.

    “Kasus pasien Positif Covid-19 di Kabupaten Pandeglang bertambah dua, yang berasal dari Kecamatan Mekarjaya berjenis kelamin perempuan,” katanya kepada BANPOS, Kamis (25/6).

    Kedua orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 memang tinggal satu rumah dengan warga Mekarjaya yang sebelumnya telah dinyatakan positif Covid-19 oleh tim gugus tugas.

    “Menurut informasi yang kami terima dari Gugus Kecamatan Mekarjaya, kedua wanita yang terkonfirmasi Covid-19 ini tinggal satu rumah dengan satu orang pria asal Kecamatan Mekarjaya yang terkonfirmasi Positif,” jelasnya.

    Ia menambahkan, pada saat ada warga Mekarjaya yang pertama terkonfirmasi Positif Covid-19, dari Tim Gugus Tugas langsung melakukan Rapid Test kepada warga sekitar sebanyak 36 orang yang pernah kontak dengan pria yang terkonfirmasi ini dan hasilnya semua negatif.

    “Selain melakukan Rapid Test, Tim Gugus Tugas juga melakukan pemeriksaan SWAB pada 10 orang dan hasilnya sudah ada 4 orang yang keluar dimana 2 orang dinyatakan negatif dan 2 lagi positif,” ucapnya.

    Dilihat dari peta penyebaran Covid-19 di Banten, Kabupaten Pandeglang sudah masuk kedalam Zona Orange.

    “Dari peta penyebaran Virus Corona di Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang masuk dalam Zona Orange. Yang artinya, di Kabupaten Pandeglang masih terjadi peningkatan atau penambahan kasus Covid-19,” katanya.

    Dengan demikian jumlah kasus yang terkonfirmasi Positif Covid-19 di Kabupaten Pandeglang, berjumlah 12 orang, Pasien Dalam Pemantauan (PDP) sebanyak 36 orang, dan Orang Dalam Pemantauan ( ODP) sebanyak 979 orang.(MG-02/PBN)

  • KPU Pandeglang Optimistis Capai Target Partisipasi

    KPU Pandeglang Optimistis Capai Target Partisipasi

    PANDEGLANG, BANPOS -KPU Kabupaten Pandeglang telah mematok angka partisipasi pemilih untuk Pemilukada serentak tahun 2020 sebanyak 77,5 Persen.

    Anggota KPU Kabupaten Pandeglang, Ahmadi menegaskan, target tersebut dipatok meski tahapan Pemilukada diselenggarakan saat pandemi virus korona.

    “Target kami ingin capai masih sama dengan sebelumnya 77,5 Persen ya,” kata Ahmadi saat ditemui di Kantor KPU Kabupaten Pandeglang, Rabu (24/6).

    Untuk sosialisasi, berbagai media jadi yang dilakukan KPU Kabupaten Pandeglang. Beberapa kegiatan sosialisasi memang dirasionalisasi, utamanya dengan pelibatan orang banyak.

    “Tapi kita akan maksimalkan dengan sosialisasi yang massif di berbagai media. Media massa, serta media sosial yang akan kita maksimalkan,” paparnya.

    Tak cuma membekali petugas dengan APD lengkap, Ahmadi pun berencana untuk menyediakan APD bagi pemilih yang datang ke TPS nanti. Masker dan sarung tangan, akan disediakan bagi pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya.

    “Kami yakin target yang ditetapkan KPU RI bisa kita capai. Apalagi kan ini Pilkada. Otomatis tim sukses pasangan calon juga akan berusaha untuk menghadirkan massanya pendukungannya di TPS nantinya. Insya Allah, akan mencapai target,” tandasnya.(MG-02/PBN)

  • Pandeglang Raih WTP Ke-4 Kalinya

    Pandeglang Raih WTP Ke-4 Kalinya

    PANDEGLANG, BANPOS – Pemerintah Kabupaten Pandeglang kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Banten, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019.

    Hal ini terungkap saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk tiga Kabupaten dan Kota di Banten di auditorium BPK-RI Perwakilan Banten, Rabu (24/6).

    Dimasa kepemimpinan Bupati Irna Narulita dan Wakil Bupati Tanto Warsono Arban, Kabupaten Pandeglang sudah meraih empat (4) kali WTP opini BPK-RI Perwakilan Banten.

    Pertama kali Pandeglang meraih WTP pada tahun 2016, selanjutnya berturut -turut hingga tahun 2019.

    Bupati Pandeglang Irna Narulita menyampaikan, jika WTP ini sebuah keharusan agar dapat menyajikan laporan keuangan lebih transoaransi dan akuntabel.

    “Terimakasih kami dipercaya mendapatkan WTP oleh BPK-RI Perwakilan Banten. Ini harus kami pertanggungjawabkan kepada rakyat masyarakat, yang intinya untuk kesejahteraan masyarakat Pandeglang,” kata Irna saat memberikan tanggapan atas opini BPK-RI Perwakilan Banten.

    Raihan opini WTP ini bukan berarti sudah benar dalam penyajian laporan keuangan. Menurutnya, masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki agar bisa lebih baik lagi dalam penyajian laporan keuangan ditahun berikutnya.

    “Kami manusia biasa banyak kekhilafan dan kekurangan. Sistem pengendalian internal kami yang masih perlu dibenahi, kami mohon dukungan terus dari pihak BPK untuk melakukan supervisi kepada kami,” ujarnya.

    Ia menilai, capaian ini merupakan hasil dukungan dari semua pihak baik para OPD, Legislatif dan BPK – RI Perwakilan Banten.

    “Kekurangan kami atas kepatuhan, dan rekomendasi BPK, akan kami lakukan action, sebelumnya kami sudah mendapatkan arahan langkah perbaikan dan segera ditindaklanjuti,” terangnya.

    Kepala BPK -RI Perwakilan Banten Agus Khotib mengatakan, dirinya mengapresiasi para pimpinan DPRD, Bupati dan Wali Kota atas kerjasamanya untuk mendorong penyajian laporan keuangan lebih transparan dan akuntabel.

    “Kami diberi waktu 2 bulan untuk audit, karena situasi pandemi, audit terpaksa kami tunda setelah itu kami jalankan dengan sistem Work From Home dan alhamdulillah, atas kerjasamanya hasil audit bisa kita sampaikan hari ini,” ucapnya.

    Menurutnya, ada empat 4 kriteria dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK untuk melakukan pemeriksaan. Yang pertama, penyajian harus sesuai standar; kedua, pengendalian sistem internal; ketiga, kepatuhan terhadap aturan dalam pengelolaan anggaran dan keempat, pengungkapan laporan secara jelas dan transparan. “Jika semua point terpenuhi bisa diberikan opini WTP,” tuturnya.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Pandeglang TB Udi Juhdi mengatakan, dirinya bersyukur Pandeglang meraih opini WTP berturut – turut selama 4 tahun dari tahun 2016-2019.

    “Ini artinya laporan Pandeglang sudah sesuai standar, walaupun ada kesalahan namun tidak signifikan. Kami yakin BPK pun sudah profesional dalam melakukan pemeriksaan. Kami mengajak kepada bersama untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa indonesia khususnya masyarakat Pandeglang, sehingga dapat tercapai masyarakat yang adil dan makmur,” tandasnya.(MG-02/PBN)