Tag: Partai Amanat Nasional (PAN)

  • Muhammadiyah Banten Netral

    Muhammadiyah Banten Netral

    SERANG, BANPOS – Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Provinsi Banten menegaskan dalam menghadapi kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pada 2024 mendatang, Muhammadiyah memutuskan untuk menjadi organisasi masyarakat keagamaan yang netral dan juga indepen.

    Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Ketua PW Muhammadiyah Provinsi Banten, KH. Muhammad Syamsuddin dalam acara diskusi publik ‘Pemilu dan Pilkada 2024: Sikap Politik dan Posisi Muhammadiyah dalam Pemilu dan Pilkada 2024’ yang diselenggarakan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Banten, Kota Serang pada Minggu (3/9).

    Terlebih lagi, menurutnya, berdasarkan khittah disebutkan bahwa Muhammadiyah tidak memiliki keterkaitan apapun dengan Partai Politik maupun organisasi politik lainnya.

    Oleh karenanya, ia berpesan kepada seluruh kader untuk tidak membawa-bawa nama Muhammadiyah dalam memberikan dukungan terhadap calon di Pemilu nanti, baik itu kepada calon legislatif maupun presiden.
    “Siapapun kita tidak boleh mengatasnamakan Muhammadiyah memberikan dukungan kepada calon atau siapapun,”

    “Yang sudah jelas-jelas menjadi calon legislatif atau mungkin juga kepala daerah atau mungkin presiden sekalipun,” katanya kepada BANPOS saat ditemui usai menghadiri acara diskusi publik tersebut.

    Kemudian ditegaskan pula bahwa Muhammadiyah selain tidak memiliki keterkaitan apapun dengan partai politik dan organisasi politik manapun, juga hingga saat ini, tidak memiliki partai politik apapun.

    Bahkan, Partai Amanat Nasional (PAN) yang notabene diklaim didirikan oleh kader Muhammadiyah pun dianggap bukan bagian dari ormas keagamaan berlambang matahari itu.

    “PAN sekalipun juga didirikan oleh kader Muhammadiyah, tapi bukan partai Muhammadiyah. Belakangan misalnya Partai Ummat, sama (bukan bagian Muhammadiyah),” tegasnya.

    Alasan Muhammadiyah untuk tidak begitu aktif dalam berpartisipasi di perhelatan pemilu di 2024 nanti, disebabkan oleh adanya rasa kekhawatiran yang menyelimuti ormas tersebut.

    Kekhawatiran yang dimaksud adalah mereka tidak ingin memiliki persinggungan yang tajam karena terlalu cenderung berpihak dengan salah satu partai politik. Oleh sebab itu di Pemilu nanti, Muhammadiyah akan memberlakukan semua partai politik dengan sikap yang sama, demi bisa menghindari konflik.

    “Maka pendekatan multi partai, pendekatan kepada semua partai kita perlakukan yang sama itu yang dilakukan Muhammadiyah,” tuturnya. Namun meski begitu, bukan berarti Muhammadiyah akan sepenuhnya bersikap apolitis terhadap penyelenggaraan Pemilu di tahun 2024 nanti.

    Ia menjelaskan, peran Muhammadiyah di pemilu nanti hanya sebatas menyiapkan kader terbaiknya untuk bisa berpartisipasi dalam bursa pencalonan di Pemilu 2024. Kemudian terkait dengan dukungan, Syamsuddin menegaskan, meski terhadap kader sendiri pihaknya hanya bisa memberikan dukungan moril dan spiritual, tidak lebih dari itu.

    “Khusus di bidang politik hanya menyiapkan kader-kadernya untuk tampil di sana, tapi kami hanya ikut mendoakan dan mengirim kadernya,” jelasnya. Namun kembali ia tegaskan, secara kelembagaan, Muhammadiyah hingga saat ini belum mengeluarkan statemen dukungan terhadap calon manapun.

    “Tidak ada, dan itu ciri Muhammadiyah. Mungkin terserah orang mau ngomong apa. Karena begitu kita keluar statement kepada A, B, C nah di situ mulai kita buka konflik lebar,” tandasnya.(CR-02/PBN)

  • Pejabat Diharap Komitmen dan Profesional

    Pejabat Diharap Komitmen dan Profesional

    CILEGON, BANPOS – Menanggapi mundurnya Kepala Bagian Umum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilegon Juhdi Sayyidi sejak bulan Mei lalu, DPRD Cilegon meminta agar kedepannya penempatan jabatan harus orang yang komitmen dan profesional. Alasan pengunduran diri yaitu faktor keluarga dan seringkali menurunnya kesehatan selama menjalankan tugas di Manajemen RSUD Cilegon.

    Juhdi sendiri seharusnya menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di RSUD Cilegon untuk proyek prioritas pembangunan gedung 5 lantai RSUD Cilegon, yang hingga bulan Agustus ini belum berjalan pelaksanaannya.

    Informasi yang beredar, akibat mundurnya Kepala Bagian Umum RSUD Cilegon itu, membuat proyek tersebut juga sempat tersendat beberapa saat.

    Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cilegon Joko Purwanto membenarkan jika Juhdi Sayyidi mengundurkan diri.

    “Sudah lama mengundurkan dirinya, ada surat pengunduran dirinya,” kata, Senin (13/8).

    Dikatakan Joko, surat pengunduran diri dari jabatan tersebut, sudah disetujui oleh pihaknya dan Walikota Cilegon Helldy Agustian selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. Saat ini, Juhdi ditempatkan sebagai pegawai di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

    “Pada dasarnya kita setujui (Pengunduran Diri). Ditempatkan di Damkar (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) sebagai Perencana dan Evaluasi Kelas Jabatan 7,” tuturnya.

    Kemudian, Joko menyebut jika sebelumnya juga ada pejabat yang mundur dari jabatannya dan bahkan mundur dari Pegawai Negeri Sipil yakni Mantan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Achmad Mugni.

    Sementara, sebagai pengganti posisi Juhdi ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Cilegon yakni Imanudin.

    Disinggung terkait pengunduran diri Juhdi berkaitan dengan adanya proyek pembangunan Gedung RSUD Cilegon 5 lantai, Joko enggan menanggapinya. Sementara itu, saat dihubungi melalui sambungan telepon belum ada tanggapan dari Juhdi.

    Menyikapi hal itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cilegon Hasbudin meminta Walikota Cilegon Helldy Agustian agar menempatkan pejabat yang mempunyai profesionalisme dan komitmen tinggi.

    “Kalau orang profesional tidak punya komitmen tidak ada artinya. Tapi kalau orang punya komitmen, tapi tidak profesional itu bisa belajar, bisa bertanya. Lebih bagus orang yang profesional di bidangnya ditambah punya komitmen, jangan sampai mengundurkan diri itu tadi,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Cilegon ini menyoroti agar penempatan pegawai harus benar-benar selektif, apalagi di RSUD Cilegon menyangkut pelayanan dasar.

    “Adanya gagal lelang proyek RSUD, laksanakan sesuai aturan. Sampai mau ketemu APBD Perubahan, reguler belum dilaksanakan. Ujung-ujungnya di akhir tahun lagi dikebut,” ujarnya.

    Kemudian Hasbudin juga menyoroti, pelaksanaan APBD agar di awal tahun. Paling tidak, April juga berjalan program prioritas bisa berjalan. “Saya nggak pernah urusan proyeknya siapa saja, tapi saya sebagai anggota dewan prihatin,” paparnya.

    Terpisah, Anggota DPRD Cilegon Baihaki Sulaiman juga menyoroti terkait pengunduran diri pejabat di RSUD Cilegon.

    “ASN (Aparatur Sipil Negara) kan profesional, hadir di situ sebagai sumpah, kenapa tidak mundur sekalian dari ASN-nya. Ini Gedung RSUD Cilegon 5 lantai masuk RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), saya kira harus tuntas di tahun 2023 ini,” tegasnya.

    Dikatakan Baihaki, adanya kasus gagal lelang dalam proyek RSUD Cilegon dinilai hal yang biasa dan sudah terjadi di beberapa proyek. “Kalau gagal lelang hal biasa, kalau ASN mundur dari jabatannya ini fenomena baru,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • KPU RI Tetapkan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2024

    KPU RI Tetapkan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2024

    JAKARTA, BANPOS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan nomor urut tujuh belas (17) partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu (14/12/2022) malam.

    “Memutuskan menetapkan Keputusan KPU tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan Parpol Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan,” ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dalam acara Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Tahun 2024 di Halaman Kantor KPU RI, Jakarta.

    Berikut ini nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024.
    1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),
    2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra),
    3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),
    4. Partai Golongan Karya (Golkar),
    5. Partai Nasional Demokrat (NasDem),
    6. Partai Buruh,
    7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora),
    8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS),
    9. Partai Kebangkitan Nasional (PKN),
    10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura),
    11. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda),
    12. Partai Amanat Nasional (PAN),
    13. Partai Bulan Bintang (PBB),
    14. Partai Demokrat,
    15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI),
    16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan
    17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Berikutnya, Hasyim juga menyampaikan nomor urut enam partai lokal Aceh yang menjadi peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

    Berikut ini daftar nomor urut enam partai lokal Aceh itu.
    a. Partai Nanggroe Aceh (PNA) dengan nomor urut 18,
    b. Partai Generasi Atjeh Beusaboh Thaat dan Taqwa (Gabthat) dengan nomor urut 19,
    c. Partai Darul Aceh (PDA) dengan nomor urut 20,
    d. Partai Aceh (PA) dengan nomor urut 21,
    e. Partai Adil Sejahtera (PAS) Aceh dengan nomor urut 22, dan
    f. Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (Sira) dengan nomor urut 23.

    Sebelumnya, sebagaimana merujuk Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilu, Sebelumnya, penentuan nomor urut partai peserta Pemilu 2024 dilakukan melalui dua mekanisme.

    Pertama, bagi sembilan partai di parlemen, mereka diizinkan menggunakan nomor urut lama seperti di Pemilu 2019 atau memilih undian untuk memilih nomor baru yang masih tersedia. Kedua, bagi partai non-parlemen, mereka diharuskan untuk mengikuti undian.

    KPU sebelumnya telah mengumumkan tujuh belas partai yang akan mengikuti Pemilu 2024 itu setelah mereka dinyatakan memenuhi syarat untuk lolos tahapan verifikasi faktual sehingga berhak menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. (ANT)