BANTEN POS

Tag: Partai Golkar

  • Golkar Banten Sambut Bahagia Koalisi Indonesia Bersatu

    Golkar Banten Sambut Bahagia Koalisi Indonesia Bersatu

    SERANG, BANPOS- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Banten menyambut baik dan bahagia Koalisi Indonesia Bersatu yang digagas pada tingkat pusat. Koalisi tersebut dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan DPP Partai Amanat Nasional (PAN).

    Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah mengatakan, tantangan pembangunan pusat dan daerah semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan persatuan yang kuat dari elemen partai politik.

    “Apalagi pemilu serentak tahun 2024 membutuhkan energi lebih dari kita semua,” kata Tatu, Jumat (13/5/2022).

    Sekadar diketahui, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa di Jakarta, Kamis (12/5/2022). Dari pertemuan itu, digagas Koalisi Indonesia Bersatu.

    Menurut Tatu, Koalisi Indonesia Bersatu yang digagas pimpinan pusat Partai Golkar, PPP, dan PAN akan ditindaklanjuti pada tingkat dari Provinsi Banten dan kabupaten/kota.

    “Koalisi di tingkat Banten akan lebih mudah dilakukan karena kami kerap berkoalisi saat pilkada dan tentu bersahabat,” ujar Tatu.

    Koalisi ini dibangun untuk mengikis politik identitas yang dapat memecah persatuan Bangsa. Kerja sama ini akan dilakukan secara berjenjang dan membangun budaya politik baru.

    “Pada pemilu tahun 2019, politik identitas sempat memecah masyarakat. Ke depan, untuk pemilu tahun 2024, kita semua harus fokus pada program keberlanjutan pemerintah pusat hingga daerah,” ujar Tatu.

    Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Banten Bahrul Ulum menambahkan, Koalisi Indonesia Bersatu merupakan kebahagiaan bagi Partai Golkar dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024.

    “Secara matematis, koalisi ini bisa mengusung tiket pencalon presiden dan pilkada Banten,” tegas Ulum.

    Untuk pemilu presiden, kata Ulum, Koalisi Indonesia Bersatu telah memenuhi persyaratan ambang batas untuk mengajukan calon presiden yang disyaratkan Undang-Undang Pemilu. Yakni paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR tahun 2019

    “Jumlah anggota DPR periode 2019-2024 mencapai 575 orang. Untuk ikut dalam Pilpres 2024, sebuah koalisi harus memiliki minimal 115 kursi. Saat ini, Partai Golkar memiliki 85 kursi di DPR, PAN 44 kursi, dan PPP 19 kursi. Total koalisi ini memiliki 148 kursi, cukup mengusung calon presiden dan wakil presiden,” ujar Ulum.

    Kemudian untuk pencalonan pada Pilkada Banten, kata Ulum, juga memenuhi syarat 20 persen kursi di DPRD Banten. Ia merinci total DPRD Banten sebanyak 85 kursi, dengan perolehan Partai Golkar 11 kursi, PAN 6 kursi, dan PPP 5 kursi.

    “Total 22 kursi. Maka koalisi ini bisa mengusung calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Banten tahun 2024 dari syarat 20 persen atau 17 kursi. Untuk koalisi pada pilkada kabupaten/kota pun sangat bisa dilakukan,” tegasnya. (Red)

  • Program Kesehatan Harus Tepat Sasaran

    Program Kesehatan Harus Tepat Sasaran

    KESEHATAN merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, dan pemerintah wajib untuk memenuhi hal tersebut. Sehingga, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak memprioritaskan.

    Hal inilah yang menjadi misi prioritas anggota Komisi II pada DPRD Kota Serang, Muji Rohman. Politisi yang merupakan ketua Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, kesehatan di Kota Serang masih harus ditingkatkan.

    “Terutama mengenai kasus gizi buruk yah. Tentunya untuk menyelesaikan gizi buruk harus ada program lintas OPD. Karena gizi buruk bukan hanya tugas Dinkes, namun juga tugas Dinsos,” ujarnya kepada BANPOS.

    Selain itu, ia juga menekankan agar peserta bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan harus tepat sasaran. Karena menurutnya, PBI BPJS sangat membantu masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

    “Kami mendorong Dinsos agar dapat melakukan pendataan penerima PBI dengan tepat. Salah satunya dengan cara melakukan verifikasi berkala setiap 6 bulan sekali,” tuturnya.

    Menurutnya, seiring berjalannya waktu sudah pasti terdapat perubahan data penerima PBI di Kota Serang. Karena setiap waktunya, terjadi perubahan data kependudukan seperti meninggal dunia dan pindah ke kota atau provinsi lain.

    “Sehingga verifikasi data setiap 6 bulan sekali itu sangat penting. Jadi anggaran yang telah disiapkan pemerintah akan benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.

    Tidak hanya mendorong, Muji Rohman pun mengaku akan terlibat langsung dalam membantu upaya verifikasi tersebut. Salah satunya dengan membantu dari segi penganggaran.

    “Sudah pasti kamu akan mendorong dari segi penganggaran. Karena memang itu menjadi tugas kami selaku wakil rakyat,” tandasnya. (DZH)