BANTEN POS

Tag: PDIP

  • Subadri Sebut Pencalonan Dirinya Sebagai Wakil Walikota Serang Sebuah Penghinaan

    Subadri Sebut Pencalonan Dirinya Sebagai Wakil Walikota Serang Sebuah Penghinaan

    SERANG, BANPOS — Subadri Ushuluddin merasa optimis dirinya bakal diusung sebagai calon Walikota Serang oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam proses penjaringan. Namun, apabila hasil penjaringan itu ternyata dirinya direkomendasikan sebagai calon Wakil Walikota dengan tegas dia menolaknya.

    Bahkan, menurut Subadri, hal itu merupakan bentuk penghinaan terhadapnya. Sebab, keikutsertaannya dalam proses penjaringan PDIP itu dalam rangka mencalonkan diri sebagai Walikota Serang di tahun 2024, bukan sebagai Wakil Walikota.

    Pernyataan itu dia sampaikan saat ditemui usai hadir dalam proses penjaringan bakal calon Walikota Serang di kantor DPD PDIP Provinsi Banten pada Rabu (7/5).

    “Nggak bakal (daftar) Walikota terus diposisikan jadi Wakil, menghina namanya,” tegasnya.

    Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PPP Provinsi Banten itu menjelaskan alasan dirinya maju mencalonkan diri sebagai Walikota Serang tahun ini. Itu karena dirinya ingin bisa berbuat lebih untuk Kota Serang.

    Menurutnya, saat ini, ada banyak hal yang harus dibenahi di Kota Serang. Misalnya pembenahan pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

    Begitupun dengan pembangunan infrastruktur. Baginya, infrastruktur di Kota Serang harus lebih ditingkatkan lagi, agar masyarakat bisa nyaman menggunakannya.

    “Intinya kenapa saya harus mencalonkan diri selaku Walikota sekarang? Ya, pengen full berbuat,” terangnya.

    Dan saat ini dirinya merasa yakin, PDIP bakal mengusungnya sebagai calon Walikota Serang di Pilkada 2024.

    “Jadi yakin mah harus kedepan dulu, kalau saya nggak yakin ngapain datang ke sini,” tandasnya. (TQS)

  • Hasbi Daftar Bacabup Lebak ke PDIP

    Hasbi Daftar Bacabup Lebak ke PDIP

    LEBAK, BANPOS – Sejak dibukanya penjaringan Bakal Calon (Balon) Bupati-Wakil Bupati Lebak oleh DPC PDIP Lebak pada Kamis (18/4) kemarin, langsung direspon putra mantan Bupati Lebak dua periode Mulyadi Jayabaya alias JB, yakni Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya (Hasbi JB) untuk menjadi pendaftar pertama.

    Pendaftaran itu berlangsung di Sekretariat DPC PDIP Kabupaten Lebak di jalan Ampera, Desa Kaduagung, Kecamatan Cibadak, dan pendaftaran dibuka selama satu bulan mulai tanggal 18 April-18 Juni 2024.

    Hal tersebut disampaikan juru bicara (Jubir) Hasbi, Agus R Wisas, usai mengambil formulir pendaftaran Balon Bupati-Wakil Bupati Lebak 2024 di kantor DPC PDIP Lebak, Jumat kemarin (19/4).

    “Saya mewakili Pak Hasbi mengambil formulir pendaftaran balon bupati Lebak ke sekretariat DPC PDIP Lebak dan balon bupati pertama yang mengambil formulir,” ungkap Agus R Wisas kepada wartawan, Minggu (21/4).

    Saat mendaftar, rombongan yang mewakili Hasbi yang juga adik mantan Bupati Lebak dua Periode Iti Octavia Jayabaya itu, diterima oleh Ketua Tim Penjaringan Balon Bupati dan Wakil Bupati Lebak, Enden Mahyudin, didampingi anggota tim lainnya Hasan Gaos, Asep AB dan Suryana.

    “Kedatangan kami, dengan niat baik, untuk mendaftarkan calon bupati Lebak atas nama Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya. Kami siap mematuhi ketentuan, mekanisme dan proses tahapan penjaringan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan,” kata Agus Wisas.

    Pihaknya menyampaikan, Hasbi JB telah mewakilkan kepadanya untuk mengambil formulir pendaftaran, namun untuk pengembalian berkas nantinya akan diserahkan langsung oleh Hasbi sendiri.

    “Hari ini pak Hasbi tidak dapat hadir langsung karena beliau merupakan anggota DPR RI aktif, namun untuk pengembalian nanti ia yang akan menyerahkan ke tim penjaringan PDIP Lebak,” terang Agus Wisas.

    Sementara, Ketua Tim Penjaringan Balon Bupati dan Wakil Bupati Lebak, Enden Mahyudin, membenarkan pengambilan formulir pendaftaran atas nama Hasbi JB tersebut yang merupakan kader internal dari Partai berlogo Banteng itu.

    “Iya, kami menyambut baik kedatangan Pak Haji Agus Wisas yang mewakili Pak Hasbi Jayabaya dan pendaftar ini yang paling awal, sejak dibuka pendaftaran dibuka kemarin (Kamis,18/4). Semoga ini menjadi awal yang baik, terlebih Hasbi Jayabaya juga kader PDIP,” ungkap Enden Mahyudin.

    Diterangkan Enden bahwa pembukaan penjaringan untuk pendaftaran Balon Bupati dan Wakil Bupati oleh DPC PDIP Lebak terbuka seluas-luasnya bagi siapapun yang ingin mencalonkan diri.

    “Penjaringan balon ini berlangsung satu bulan ke depan, dimulai Kamis kemarin. Dan ini terbuka secara luas bagi siapa saja,” tandasnya. (WDO/DZH)

  • Survei Airin Unggul, PDIP Buka Penjaringan

    Survei Airin Unggul, PDIP Buka Penjaringan

    SERANG, BANPOS – Bakal calon gubernur Banten Airin Rachmi Diany diunggulkan dalam dua survei terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) Banten. Sementara PDIP mengaku dirayu sejumlah partai untuk berkoalisi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten periode 2004-2009 itu.

    Minggu (21/4) Partai Golkar merilis hasil survei yang dilakukan oleh internal partai maupun dua lembaga independen. Baik survei internal maupun survei yang dilakukan Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC) dan ARCHI Research and Strategy, menunjukkan posisi Airin unggul dalam Pilkada Banten.

    “Alhamdulillah, proses hasil survei internal kami, diperkuat dari lembaga independen, Ibu Airin unggul di Pilkada Banten. Namun kami terus menguatkan mesin Partai Golkar di Pilkada Banten, termasuk proyeksi pilkada kabupaten/kota. Hasil survei harus jadi penyemangat,” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Banten Bahrul Ulum kepada wartawan, Minggu (21/4/2024).

    Dalam survei simulasi pertanyaan terbuka yang dilakukan IPRC, Airin unggul dengan perolehan suara 20,2 persen. Disusul Rano Karno 14,2 persen, Wahidin Halim 10,6 persen, Iti Octavia Jayabaya 6,6 persen, dan Ahmed Zaki Iskandar (5,8 persen).

    Kemudian dalam simulasi tertutup menggunakan lima nama, persentase Airin mencapai 25,3 persen, Rano Karno 18,5 persen, Wahidin Halim 16 persen, Iti Octavia 10,5 persen, dan Yandri Susanto 0,8 persen. Namun, angka undecided voter masih tinggi, mencapai 28,8 persen.

    Survei ini dilakukan pada tanggal 20-30 September 2023 di 8 kabupaten/kota, melibatkan 1.220 responden yang dipilih menggunakan metode multistage random sampling. Margin of error survei ini adalah +/- 2,87 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

    Sementara menurut hasil survei ARCHi Research and Strategy, Airin meraih 22,22 persen, Rano Karno 14,81 persen, Iti Octavia Jayabaya 13,58 persen, Arief R Wismansyah, 11,11 persen, Ratu Ageng Rekawat 9,88 persen, Wahidin Halim 8,64 persen, Gembong R Sumedi 7,41 persen. Kemudian ada nama-nama lain, serta belum menentukan pilihan 12,35 persen

    Metode survei ini dirilis Maret 2024 dengan menggunakan metode sampling. Terdapat sekitar 400 responden. Metode pengambilan data dengan telesurvey. Margin of error 5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilakukan terhadap 49,01 persen laki-laki dan 50,99 persen perempuan. Rentang usia 17-56 tahun ke atas.

    Menurut Ulum, hasil survei telah menunjukkan hasil dari proses sosialisasi Airin maupun jaringan partai politik. 

    “Bu Airin telah diberi tugas oleh pengurus pusat Partai Golkar untuk sosialisasi, dan hasilnya telah berdampak pada popularitas dan elektabilitas sebagai calon Gubernur Banten,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Serang ini.

    Namun Ulum menegaskan, survei bukan hasil akhir Pilkada Banten. Oleh karena itu, kerja-kerja politik untuk proses pemenangan Pilkada harus terus dilakukan. 

    “Termasuk kami harus kembali memanaskan dan menggerakan mesin kader pasca pemilu legislatif dan pilpres. Insya Allah, kami akan membulatkan kemenangan, pileg, pilpres, dan pilkada serentak,” pungkasnya.

    Terpisah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Banten akan membuka penjaringan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten mulai hari ini, Senin (22/4). Pendaftaran penjaringan akan dibuka hingga Selasa (30/4) mendatang.

    Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon (Balon) Gubernur – Wakil Gubernur Banten periode 2024-2029, Muhlis mengatakan, selain penjaringan tim dari DPD PDI Banten akan melalukan penyisiran  rekam jejak kandidat pendaftar sebelum ditetapkan oleh DPP PDIP.

    “Tim bersama dengan DPC-DPC akan melakukan penelusuran untuk mengetahui lebih dalam lagi seperti apa bakal calon kepala daerah yang daffar itu. Hal ini penting kami lakukan agar sosok calon kepala daerah-wakil kepala daerah nanti yang kami sampaikan ke DPP PDIP benar-benar memiliki integritas,” ujarnya.

    Meski baru dibuka hari ini, lanjut Muhlis, sejumlah pihak sudah mulai melakukan pendekatan kepada partai berlambang kepala banteng itu. Mereka terdiri dari berbagai latar belakang, mulai dari politisi, pengusaha bahkan mantan birokrat. Mereka berharap nantinya mendapatkan rekomendasi DPP sebagai calon kepala daerah – wakil kepala darrah yang akan bertarung pada Pilgub Banten 2024 ini. 

    “Ya, ada yang ke saya (Melakukan pendekatan, red),  ke Ketua DPD (Ade Sumardi). Pendaftarannya memang  akan dibuka untuk umum, baik dari internal (kader PDIP), maupun eksternal (luar) ,” katanya.

    Ia menjelaskan, meski mereka melakukan lobi-lobi politik, akan tetapi PDIP memiliki rambu-rambu yang harus diikuti oleh semua kandidat.  “Kita punya mekanisme dan aturan. Jadi semua bakal calon yang daftar, yang pertama harus lolos administrasi seperti disyaratkan oleh  KPU,” katanya.

    Syarat lainnya  lanjut Muhlis yang juga Anggota DPRD Banten ini mengaku,  kandidat memiliki satu pemahaman dengan Trisakti Bung Karno. 

    “Di partai kami juga memiliki syarat. Calon harus memiliki visi dan misi partai, kita juga nanti akan ada sesi wawancara sehingga kita mengetahui seperti apa visi dan misi calon selama lima tahun kedepan, dalam membangun Provinsi Banten,” ungkapnya.

    Terkait dengan koalisi partai-partai di parlemen atau non parlemen, Muhlis mengaku pihaknya sampai saat ini masih terus membangun komunikasi politik.

    “Syarat dukungan calon yang diusung partai politik ialah minimal 25 perolehan suara sah atau 20 persen kursi DPRD  Kita kan jumlah kursi dan suaranya belum mampu megusung sendiri. Koalisi diperlukan agar bisa maju. Kami selalu melakukan komunikasi dengan semua partai politik,” terangnya. 

    Muhlis juga menambahkan, nantinya semua calon kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendapatkan rekomensasi DPP PDI P diwajibkan mengikuti sekolah partai. “Itu syarat harus diikui oleh calon kepala daerah maupun wakilnya. Mereka semua harus ikut sekolah partai” pungkasnya. (RUS/ENK)

  • Hantarkan Istri Menjadi Wakil Rakyat, Aktivis Pergerakan Harda Belly Ingatkan Untuk Amanah

    Hantarkan Istri Menjadi Wakil Rakyat, Aktivis Pergerakan Harda Belly Ingatkan Untuk Amanah

    LEBAK, BANPOS – Setelah menyelesaikan rapat pleno kabupaten, Aktivis pergerakan Harda Belly atau yang sering disapa Kak Harda , suami dari Tika Kartika Sari, Calon Anggota DPRD Lebak Terpilih Dapil 3 Fraksi PDI Perjuangan, merasa lega dengan pencapaian istri tercintanya. Bagi Kak Harda , menjadi wakil rakyat adalah panggilan pengabdian kepada rakyat kecil.

    “Sebagai orang yang pertama kali mendorong istri saya, Tika Kartika, maju sebagai wakil rakyat di Kabupaten Lebak Dapil 3 dari PDI Perjuangan, saya sudah menikah selama 12 tahun dan sangat mengenal karakter istri saya. Dia adalah sosok yang penuh kepedulian, dan melalui jalur politik ini, saya yakin ke depannya dia bisa membantu lebih banyak orang,” ungkap Kak Harda kepada BANPOS, Selasa (5/3).

    Kak Harda selalu memberikan pesan kepada istri tercintanya untuk tidak pernah melupakan sejarah hidupnya. kita lahir dari rakyat kecil , telah melewati berbagai ujian hidup. Sejak usia 1 tahun, istri saya menjadi anak yatim dan mengalami kesulitan finansial. Namun, sebagai perempuan yang kuat, Tika tidak pernah malu dengan kondisi sulit tersebut.

    “Mengingatkan Tika untuk tidak lupa akan sejarah, bahwa dia lahir dari rakyat kecil, bahwa kita pernah dibantu oleh orang lain, itu sangat penting. Dia tidak boleh menghianati asal-usulnya. Menjadi wakil rakyat bukan tempat mencari kekayaan, melainkan tempat pengabdian kepada rakyat. Saya selalu mengingatkan itu,” tambah Kak Harda.

    Proses pencalonan Tika Kartika tidaklah mudah, dengan serangkaian hinaan, fitnah, dan cacian yang harus dihadapinya. Meskipun begitu, Kak Harda selalu memberikan dukungan dan dorongan agar istri terus berkonsentrasi pada tujuan dan tetap berinteraksi langsung dengan masyarakat.

    “Dia melewati ujian luar biasa, dihina, difitnah, dicaci maki, bahkan sampai menangis. Namun, saya selalu memberinya kekuatan untuk tidak pernah putus asa, tetap fokus pada tujuan, dan terus turun bertemu langsung dengan masyarakat,” ujar kak Harda

    Alhamdulillah, kepercayaan masyarakat diberikan, dan Tika Kartika dapat duduk sebagai wakil rakyat kabupaten Lebak periode 2024-2029. Kak Harda menyampaikan terima kasih atas doa dan dukungan dari semua pihak serta berkomitmen untuk bertanggung jawab atas amanah yang diberikan selama 5 tahun ke depan.

    “Perjuangkan apa yang harus diperjuangkan dan selalu ingat pesan Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati, setialah dan tunduk kepada sumbermu, yaitu Rakyat-Rakyat-Rakyat,” pungkasnya. (MYU)

  • Rawan Dicurangi, Siti Atikoh Minta Relawan Pelototi Penghitungan Suara di TPS

    Rawan Dicurangi, Siti Atikoh Minta Relawan Pelototi Penghitungan Suara di TPS

    CILEGON, BANPOS – Siti Atikoh istri Capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo meminta para relawan untuk memelototi penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal disampaikannya saat kampanye ke pesisir Pulomerak, Kota Cilegon, Rabu (7/2).

    Kunjungannya dalam rangka bertemu dengan sejumlah relawan Ganjar-Mahfud. Siti Atikoh didampingi Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten, Ade Sumardi, Sekretaris DPD PDIP Banten, Asep Rahmatullah dan Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan (TKR) Pemenangan Ganjar-Mahfud, Amin P Napitupulu.

    Siti Atikoh mengajak warga Pulomerak agar datang ke TPS saat Pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024. “Yang perlu kita lakukan adalah memastikan orang-orang di sekeliling kita, tetangga kita, saudara kita, orang yang kita kenal, keluarga kita untuk tanggal 14 Februari datang ke TPS,” ujarnya saat menyapa para relawan, Rabu (7/2).

    Atikoh meminta kepada para relawan Ganjar-Mahfud di Cilegon, agar memastikan para sanak saudaranya menyalurkan hak pilihnya. Sebab menurut Atikoh, satu suara akan menentukan masa depan bangsa. “Satu suara akan menentukan bagaimana demokrasi ke depan ini akan bisa bertahan atau tidak, apakah roda pemerintahan ini akan semakin baik atau tidak,” ungkapnya.

    Meskipun waktu pencoblosan tidak memakan waktu yang cukup lama, kata dia, hanya sekitar tiga menit namun sangat krusial. “Jadi pastikan di samping kita, depan kita, jangan sampai kita lengah, pertama harus melototi yang sudah dicoblos itu, harus kita lihat jangan sampai dicurangi, khawatir dicoblos double,” ujarnya.

    Kemudian pada saat proses penghitungan, kata dia, juga harus bener-bener dipelototi. Atikoh juga meminta kepada relawan agar terus mengkawal hingga hasil suara disampaikan ke tingkat kecamatan.

    Atikoh juga menyampaikan kepada para relawan dengan mengutip kata-kata yang pernah disampaikan Ganjar Pranowo saat berpidato. “Mengutip kata pak Ganjar, bahwa ini bukan tentang Ganjar dan bukan tentang Mahfud, tapi ini tentang Indonesia, masa depan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang unggul, Indonesia yang akan mengayomi seluruh warga masyarakatnya,” ungkapnya.

    Menurut Atikoh masyarakat Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang mau mendengarkan setiap keluh kesah masyarakatnya.

    Serta sosok pemimpin yang selalu hadir dan berpihak kepada seluruh masyarakat. “Dengan seperti itu, pemimpinnya itu pasti rajin untuk silaturahmi, keliling-keliling, untuk mendengarkan apa problem-problem real yang ada di masyarakat, bukan hanya menerima laporan,” katanya.

    “Kalau menerima laporan itu bisa ABS Asal bapak senang, tetapi kalau benar-benar berjumpa dengan masyarakat ini problem real yang ada di masyarakat itu pasti sudah dicatat dengan baik,” tambahnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Tim koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres Ganjar Mahfud se-Provinsi Banten, Amin Napitupulu berterima kasih atas kedatangan Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh.

    Amin yang juga Caleg DPRD Kota Cilegon Dapil Grogol-Pulomerak menyatakan, relawan baik yang berasal dari pinggiran laut hingga kaum nelayan telah bergerak lebih dahulu dari pinggiran hingga ke kota untuk pemenangan Ganjar Mahfud. Amin mengaku akan bergerak terus door to door menyapa masyarakat.

    Amin mengharapkan, dengan kedatangan Siti Atiqoh di Pulomerak, Kota Cilegon, semakin memaksimalkan kemenangan Ganjar Mahfud baik di Kota Cilegon dan Banten. “Kita akan maksimalkan, semaksimal mungkin. Yang jelas harapan kita, Ganjar Mahfud menang, di Cilegon dan Provinsi Banten, satu putaran,” tandasnya. (LUK)

  • Jokowi Sekeluarga Tidak Diundang ke HUT PDIP

    Jokowi Sekeluarga Tidak Diundang ke HUT PDIP

    JAKARTA, BANPOS – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan siapa saja yang akan diundang di acara HUT ke 51 partainya, Rabu (10/1) nanti. Termasuk undangan untuk orang super penting atau VVIP.

    Hasto memastikan, undangan VVIP itu tidak ditujukan kepada presiden Jokowi. Tidak pula kepada anak dan menantunya yakni Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution yang kini berstatus sebagai Walikota yang pernah dijagokan oleh PDIP.

    Lantas kenapa Jokowi tak diundang? Hasto mengatakan, tidak diundangnya Jokowi karena dikabarkan akan terbang ke Filipina.

    “Beliau akan menjalankan tugas kenegaraan ke Filipina, tugas kenegaraan kan untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan rakyat, partai juga berjuang untuk kepentingan rakyat, sehingga dua-duanya sama,” kata Hasto dalam konferensi pers di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (8/1).

    Sementara tidak diundangnya Gibran dan Bobby, karena keduanya secara otomatis sudah tidak lagi berstatus sebagai kader PDIP.

    Penyebabnya, Gibran maju sebagai cawapres yang diusung oleh partai lain. Sementara Bobby mendukung Gibran, cawapres yang tidak didukung oleh PDIP.

    “Partai tidak boleh mengusung dua orang. Maka keanggotaannya berdasarkan konstitusi negara dan partai politik itu secara otomatis sudah berakhir,” jelas Hasto.

    Lalu siapa saja yang diundang Banteng di HUT ke-51 nanti? Hasto memastikan seluruh kader partai akan diundang untuk merayakan milad PDIP yang ke 51 ini. Sementara undangan super pentingnya yakni VVIP akan ditujukan kepada wong cilik atau rakyat kecil.

    “VVIP kami ya rakyat, wong cilik, akar rumput, maka peringatan itu dilaksanakan di tingkat RT dan RW,” kata Hasto.

    Ia menuturkan bahwa HUT yang digelar secara nasional ini akan di relay secara langsung di seluruh daerah.

    “Sehingga seluruh kepala daerah PDI Perjuangan ikut,” tuturnya.

    Rencananya, HUT PDIP ke 51 ini akan berlangsung di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Rabu (10/1) jam 10 pagi WIB. HUT PDIP ke 51 kali ini mengangkat tema “Satyam Eva Jayate”. (PBN/RMID)

  • Mulyadi Jayabaya Belot ke Pasangan Gemoy, Hasbi Selow dan Tetap Ganjar

    Mulyadi Jayabaya Belot ke Pasangan Gemoy, Hasbi Selow dan Tetap Ganjar

    LEBAK, BANPOS – Menanggapi kabar mengejutkan yang telah beredar terkait Tokoh PDIP dan Banten, Mulyadi Jayabaya (JB) yang mendukung pasangan Calon Presiden nomor urut dua yakni Prabowo-Gibran.

    Anggota DPR-RI Fraksi PDIP, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya yang merupakan putra dari JB menyebut hal tersebut harus dihormati dalam dunia demokrasi.

    “Kita tidak bisa menyebut ini membelot ya, tapi kita hidup di alam demokrasi. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati,” kata Hasbi kepada Wartawan, Minggu (10/12).

    Ia menjelaskan, dirinya bersama relawan Hasbi Jayabaya akan terus berikhtiar untuk memenangkan Ganjar-Mahfud sebagai pasangan Presiden di Pemilu mendatang.

    “Tentunya kami yakin masyarakat Lebak saat ini cerdas dalam berdemokrasi. Tidak mudah lagi diintimidasi,” tandasnya.

    Hal senada diungkapkan oleh Ketua DPC PDIP Lebak, Junaedi Ibnu Jarta. Ia mengaku tak mau memperdulikan jika ada pihak yang beralih dukungan.

    “Kita fokus sesuai arahan pimpinan untuk menangkan Pasangan (Capres) Nomor urut tiga. Adapun hal-hal seperti itu kita ada aturan yang memang bisa memberi sanksi atau sebagainya,” tandasnya. (MYU/PBN)

  • Gibran Hari Ini Jadi Kader Golkar?

    Gibran Hari Ini Jadi Kader Golkar?

    SURAKARTA, BANPOS – Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka telah mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP dan dinyatakan bukan kader Banteng lagi. Setelah tak lagi jadi kader banteng, muncul isu Gibran akan diresmikan menjadi kader Golkar, hari ini. Betulkah?

    Kabar Gibran sudah mengembalikan KTA PDIP disampaikan Sekjen PDIP PDIP Hasto Kristiyanto. Menurut politisi asal Yogyakarta ini, Gibran sudah pamit dari PDIP. KTA PDIP Gibran sudah dikembalikan ke DPC PDIP Solo.

    “Sudah diselesaikan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta, karena Mas Gibran kan menerima KTA dari DPC Kota Surakarta sehingga tidak lagi beranggota PDI Perjuangan karena sudah pamit,” kata Hasto, di Denpasar, Bali, Minggu (5/11/2023).

    Sebenarnya, lanjut Hasto, saat menerima pinangan Prabowo Subianto untuk menjadi Cawapres, Gibran sudah bukan kader PDIP lagi. Pengembalian KTA PDIP tersebut hanya sebagai bentuk formal pamit Gibran. “Otomatis ketika seseorang sudah dicalonkan partai lain, ya KTA-nya tidak boleh rangkap,” tegasnya,
    Tak hanya pamit dari PDIP, Gibran juga dikabarkan akan pindah ke Partai Golkar. Kata Hasto, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sudah meneleponnya soal kepindahan Gibran ke Beringin.

    “Pak Airlangga menyampaikan, Mas Gibran ini akan ‘di-kuningkan’. Maka, otomatis Gibran sudah tidak menjadi bagian dari keluarga PDIP lagi,” kata Hasto.

    Hasto menambahkan, Gibran sudah mengirimkan surat pengunduran diri, sehingga secara etika politik terpenuhi. Tak hanya mengirim surat pengunduran diri, Gibran juga sudah pamit ke Ketua DPP PDIP Puan Maharani. “Itu artinya Gibran pamit untuk dicalonkan dengan Partai Gerindra dan Golkar,” ujarnya.

    Peresmian Gibran menjadi kader Beringin dikabarkan dilegar hari ini, Senin (6/11), berbarengan dengan perayaan HUT ke-59 Partai Golkar. Namun, pihak Golkar belum mau bicara banyak mengenai hal ini.

    Ketua DPP Golkar Dave Laksono contohnya, menyatakan, untuk kepastiannya, lebih baik menunggu perayaan HUT ke-59 Golkar. “Pak Ketum Airlangga yang akan menyampaikan,” kata Dave, saat dikonfirmasi, Minggu (5/11/2023).

    Perayaan HUT Golkar ini akan berlangsung meriah. Presiden Jokowi dan Ketum Partai Gerindra yang juga Capres Koalisi Indonesia Maju (KIB) Prabowo Subianto, dijadwalkan hadir.

    Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka, edisi Senin (6/11), dengan judul “Sudah Kembalikan KTA PDIP, Gibran Hari Ini Jadi Kader Golkar?” (RMID)

    Beruta Ini Telah Tayang Di RMID baca-berita/parpol/195660/sudah-kembalikan-kta-pdip-gibran-hari-ini-jadi-kader-golkar

  • PDIP Setia Kawal Jokowi Sampai Akhir

    PDIP Setia Kawal Jokowi Sampai Akhir

    TENGARA BARAT, BANPOS – Keputusan Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 tak akan mengubah sikap PDIP di kabinet. Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu, memastikan akan tetap setia mengawal Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatannya, tahun depan.

    Penegasan itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah DPD PDIP Nusa Tenggara Barat (NTB), di Mataram, Minggu (5/11/2023).

    Hasto awalnya bicara mengenai perbedaan jalan politik PDIP dan Jokowi di Pilpres 2024. PDIP mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Sedangkan Jokowi merestui putra sulungnya, Gibran, menjadi Cawapres Prabowo, yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM). Lalu, putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, menjadi Ketua Umum PSI dan sudah deklarasi mendukung Prabowo-Gibran. Begitu pula dengan menantu Jokowi, Wali Kota Medan Bobby Nasution, juga mendukung Prabowo-Gibran.

    Hasto menegaskan, PDIP masih menyatu dengan Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma’ruf Amin. Dia pun memastikan, para menteri dari PDIP akan tetap berada di kabinet, bekerja profesional untuk memberikan hasil terbaik bagi rakyat, sekaligus menjaga stabilitas politik pada Pemilu 2024.

    “Itu memang komitmen dari PDIP. Meskipun beliau (Jokowi) sudah berubah, tapi tugas PDIP untuk bangsa dan negara tetap dikedepankan, sehingga sebagaimana kami mengawal Jokowi-Ma’ruf Amin satu kesatuan sampai menyelesaikan tugas pada akhir jabatannya,” ucap politisi asal Yogyakarta ini.

    Jumlah menteri dan wakil menteri PDIP di kabinet Jokowi ada delapan. Mereka adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menkumham Yasonna H Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri PAN-RB Azwar Anas, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo.

    Hasto memastikan, di kabinet, menteri-menteri PDIP ini akan tetap menjalankan tugas untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan untuk mengedepankan manuver-manuver politik.
    Menurut Hasto, demokrasi harus dikawal agar berjalan dengan baik. Hal tersebut untuk memastikan bahwa rakyat tetap menjadi pemegang mandat tertinggi dalam demokrasi. “Karena suara Pemilu ada di rakyat. Rakyat itu sangat cerdas. Rakyat sudah tahu mana yang baik,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga menampik isu yang menyebut partainya akan menarik seluruh kader yang jadi menteri dalam kabinet. Isu itu muncul menyusul kekecewaan PDIP sikap Jokowi yang merestui Gibran maju mendampingi Prabowo di Pilpres 2024.

    Menurut Puan, posisi menteri merupakan kewenangan penuh Presiden. Proses pergantiannya pun jadi hak prerogatif Presiden. Namun, ketika menteri dari PDIP tetap dipercaya, maka tak ada alasan menarik diri.

    “Kalau Presidennya masih percaya dan kemudian masih menugaskan menteri-menteri yang ada, ya semua menteri itu wajib untuk bisa menuntaskan dan membantu Presiden dalam bekerja di kabinet,” ujar Puan, di Surabaya, Sabtu (21/10/2023).

    Pihak Istana juga menjamin, kinerja para menteri PDIP tidak terganggu dengan perkembangan politik akhir-akhir ini. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno memastikan, tidak ada isu penarikan menteri PDIP dari kabinet.

    “Ah, nggak-nggak. Ana-ana wae (ada-ada saja), aeng-aeng wae, gitu lho (ada-ada saja). Nggak ada, nggak,” kata Pratikno, saat berkunjung ke Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Rabu (25/10/2023).

    Pratikno menegaskan, hubungan semua menteri di kabinet tetap harmonis. Mereka semua juga masih fokus bekerja. “Harmonis, kerja, fokus,” ungkap Pratikno.

    Pernyataan Pratikno diperkuat Pramono Anung. Kata Pramono, hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP baik-baik saja. Termasuk juga dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Hubungan baik-baik saja,” ucapnya.

    Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai wajar dengan sikap PDIP ini. Dalam analisisnya, PDIP masih ingin menjaga relasi dengan Istana untuk menjaga keseimbangan politik. Sehingga, tidak mengambil manuver yang terlalu konfrontatif.

    “Bila terlalu konfrontatif akan kontraproduktif dengan arahan PDIP untuk hattrick dalam Pileg dan Pilpres,” ungkap Agung, kepada Rakyat Merdeka, Minggu (5/11/2023).

    Agung menjelaskan, sikap “lunak” PDIP juga bisa terlihat saat Gibran terpilih menjadi Cawapres Prabowo Subianto. Meskipun Gibran kader, nyatanya PDIP tidak serta-merta memecatnya. Berbeda ketika kader lain seperti Budiman Sudjatmiko yang langsung dipecat, begitu menyatakan dukungan terhadap Prabowo.

    “Di titik inilah akhirnya mengemuka ‘political privilege’ menimbang Gibran adalah putranya Presiden Jokowi. Karena bila PDIP bersikap tegas seperti kasus Budiman, bukan tidak mungkin reaksi Istana juga sama kerasnya,” jelasnya.

    Oleh karena itu, Agung berpandangan, PDIP akan memilih main aman setelah menghitung ekses-ekses politiknya. Sebab, sikap berlebihan akan menimbulkan reaksi yang berisiko bagi partai. Makanya, PDIP akan tetap berada dalam kabinet sampai periode pemerintahan Jokowi selesai. (RMID)

    Berita Ini Telah Tayang Di RMID rm.id/baca-berita/parpol/195664/pdip-setia-kawal-jokowi-sampai-akhir

  • Ajak Tarung Gagasan, PRIMA Minta PDIP Move On

    Ajak Tarung Gagasan, PRIMA Minta PDIP Move On

    JAKARTA, BANPOS – Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) meminta kepada PDIP, untuk move on dari luka lama, dan fokus bertarung gagasan.

    Hal itu lantaran PDIP kerap mengungkit-ungkit masalah Gibran Rakabuming Raka dan juga Jokowi, yang dinilai telah mengkhianati partai berlambang banteng itu.

    Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum PRIMA, Alif Kamal, mengajak kepada kader-kader PDIP untuk berkompetisi secara demokratis dengan mempertarungkan gagasan dan program di depan rakyat, daripada terus mengungkit luka lama.

    “Tidak elok bagi mereka, karena PDIP juga bagian dari kekuasaan sebelumnya,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (29/10).

    Menurut Alif, jika ingin bicara mengenai etika politik, PDIP harus berhati-hati. Sebab, lanjutnya, mereka juga tidak pernah mengeluarkan pembelaan apapun terhadap para aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang diburu dan ditangkap akibat peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli).

    Padahal, kata dia, para aktivis tersebut turut memperjuangkan hak demokrasi PDIP yang dikekang oleh Orde Baru.

    “Kalau mau hitung-hitungan luka lama, kami di PRIMA yang notebene disokong oleh para aktivis PRD juga tidak mendapat pembelaan dari Megawati pada peristiwa Kudatuli. Kawan-kawan kami banyak yang diburu dan ditangkap karena ikut memperjuangkan hak demokrasi mereka,” ungkapnya.

    Alif mengatakan, saat ini PRIMA yang juga sudah tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju sudah memanaskan mesin di daerah-daerah.

    Menurutnya, lebih baik PDIP juga melakukan hal yang sama daripada terus berpolemik dengan kekuasaan, padahal mereka juga ada di dalamnya.

    “Jangan membicarakan keburukan diri sendiri di hadapan publik,” tandasnya. (DZH)