BANTEN POS

Tag: PDIP

  • PDIP Kota Serang Tak Gentar Menangkan Ganjar

    PDIP Kota Serang Tak Gentar Menangkan Ganjar

    SERANG, BANPOS – Menanggapi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golongan Karya (Golkar) yang bergabung dalam

    Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR). Hal tersebut tidak mengendurkan semangat juang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Ketua DPC PDIP Kota Serang, Bambang Janoko mengatakan dengan bergabungnya kedua partai tersebut bukan suatu masalah. Pasalnya, dirinya yakin bahwa dengan pengalaman pada partainya yang telah memenangkan Joko Widodo (Jokowi) sebanyak dua kali pada pilpres menjadi sebuah modal kuat PDIP untuk juga memenangkan Ganjar Pranowo.

    “Karena PDIP sudah biasa. Kita sudah dua kali menang baik di pilpres maupun di legislatif. Jadi hal-hal seperti itu bukan lagi masalah. Mau siapa gabung dengan siapa. Yang pasti kita optimis bisa memenangkan pak Ganjar Pranowo.” katanya, Senin (14/8)

    Dirinya juga menjelaskan, bahwa dalam memenangkan Ganjar di pilpres mendatang, pihaknya terus mengkampanyekan sosok Ganjar yang merupakan pemimpin dengan semangat yang kuat dan mampu meneruskan apa yang telah dibangun Jokowi.

    “Kita sampaikan ke masyarakat, ke pengurus partai bahwa pak Ganjar ini orang yang akan meneruskan pembangunan dari pak Jokowi. Jadi, nanti apa yang akan dibangun oleh pak Jokowi, itu akan terus berkelanjutan,” jelasnya

    Dalam pemenangan Ganjar Pranowo, Bambang mengaku pihaknya solid dan tetap tegak lurus dengan apa yang menjadi aturan partainya.

    “Kalau ada kader partai yang tidak tegak lurus dengan apa yang partai inginkan, bukan lagi sanksi yang didapatkan, melainkan langsung ada pemecatan. Jadi di PDIP kita tegas. Tapi, sejauh ini di PDIP tidak ada hal-hal seperti itu, kader partai PDI Perjuangan itu tidak pernah meleot. Artinya kita tegak lurus dengan apa yang sudah direkomendasi oleh ketua umum partai,” ujarnya.

    “Adapun persiapannya, kita sesuai dengan arahan partai. Kita selalu lakukan konsolidasi untuk menguatkan para kader-kader partai dan pengurus partai yang ada di Kota Serang. Kita keliling ke semua kecamatan untuk mensosialisasikan pak Ganjar,” tambahnya.

    Dirinya juga mengaku optimistis, PDIP pasti bisa memenangkan Ganjar Pranowo dalam pilpres 2024 mendatang.(CR01/PBN)

  • Ganjar Sampaikan Konsep Hilirisasi Industri Digital

    Ganjar Sampaikan Konsep Hilirisasi Industri Digital

    JAKARTA SELATAN, BANPOS – Bakal calon presiden (bacapres) 2024 dari PDIP Ganjar Pranowo mendapat kunjungan relawan ExtravaGanjar yang terdiri dari aktor, musisi, pegiat film, hingga konten kreator tersohor Tanah Air seperti Adi Adrian Kla Project, Once Mekel, Anang Hermansyah, hingga Budi Ace kakak kandung Abdee ‘Slank’.

    Puluhan anggota relawan tersebut mengunjungi Ganjar di Kantor Badan Penghubung Jawa Tengah (Jateng), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (9/8) malam.

    Dalam kesempatan itu, Ganjar berdialog santai bersama mereka. Salah satu bahasan yang disampaikan Ganjar adalah konsep hilirisasi industri digital sebagai langkah memajukan dunia kreatif Indonesia.

    Di dalam konsep tersebut, Ganjar menjelaskan bahwa terdapat banyak peran besar para pelaku industri kreatif untuk memajukan sektor ini. Sehingga mereka adalah subjek utama yang mesti diperhatikan.

    “Terkait dengan hilirasi industri digital, di dalamnya ada ekonomi kreatif dan mereka para seniman juga masuk di ruang itu. Tentu ini yang penting untuk kita bereskan,” kata Ganjar.

    Ganjar menuturkan dalam hilirisasi digital perlu peran serta pemerintah untuk melakukan pendataan menyeluruh di ruang maya. Seperti data musisi dan lagu sebagai bekal dalam urusan royalti.

    Berdasarkan penetapan LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional), Ganjar menyampaikan tarif royalti untuk musisi diperoleh dari 2 persen dari hasil kotor penjualan tiket + 1 persen dari tiket yang digratiskan (complementary ticket).

    Ganjar menegaskan bahwa aturan itu mesti ditegakkan dari penyelenggara konser. Maka dari itu hilirisasi industri digital penting dilakukan supaya aturan tersebut semakin kuat dipegang para seniman hingga musisi.

    “Rasa-rasanya kalau itu terjadi, maka Industri kreatif wabilkhusus para seniman dan musisi ini akan tumbuh karena banyak seniman hebat kita ada di luar yang sukses-sukses besar tapi tidak bisa mendapatkan pendapatan yang layak, yang baik,” kata Ganjar.

    Ganjar berharap hilirisasi industri digital ini dapat membantu apa yang diaspirasikan oleh banyak pelaku industri kreatif di Indonesia. Ganjar juga berharap aturan-aturan yang ada dapat selalu ditegakkan.

    “Aturannya sebenarnya sudah ada, jadi tidak perlu regulasi baru tapi disosialisasikan dan dilaksanakan. Mudah-mudahan ini kita jadinya sebagai sebuah komitmen untuk bisa melaksanakan itu,” kata Ganjar.

    Anang Hermansyah yang merupakan anggota relawan ExtravaGanjar menilai apa yang disampaikan bacapres berambut putih dalam pertemuan tersebut sangat pas dengan aspirasi para pelaku industri kreatif Indonesia.

    Sehingga Anang pun menekankan pentingnya sosok pemimpin untuk memajukan industri ini. Dalam hal ini Anang menilai ketegasan Ganjar membuktikan kualitasnya sebagai pemimpin masa depan.

    “Dibutuhkan orang yang kuat untuk bisa meng-lead itu semua dengan baik. Dan itu disampaikan dengan lugas banget, disampaikan dengan tepat banget. Memang beliau sangat menguasai creative industy harus ke mana untuk ke depannya,” kata Anang.

    Anang menyatakan, pertemuan dengan Gubernur Jateng dua periode itu semakin membuat relawan ExtravaGanjar yakin untuk melabuhkan pilihannya di 2024 nanti.

    “Industri kreatif beliau memahami betul. Jadi menemukan tempat berlabuh yang tepat ini yang menjadi kata kunci hari ini karena anak-anak puas dan menemukan apa yang dia mau,” katanya. (RMID)

  • Cawapres Minimal 35 Tahun, Banteng Menolak Gerindra Menerima

    Cawapres Minimal 35 Tahun, Banteng Menolak Gerindra Menerima

    JAKARTA, BANPOS – PDIP dan Partai Gerindra berbeda sikap soal uji materi batas usia minimal Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai partai pemenang Pemilu 2019, PDIP menolak syarat umur Capres-Cawapres dari 40 tahun diturunkan menjadi 35 tahun. Sementara, Gerindra setuju batas usia Capres-Cawapres diturunkan.

    Sikap PDIP itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Politisi asal Yogyakarta itu mengatakan, partainya akan konsisten menjalankan peraturan perundangan yang sudah ada saat ini. Termasuk berbagai aturan yang tertuang dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut mengatur syarat menjadi Capres-Cawapres adalah minimal berusia 40 tahun.

    “Bagi PDIP, peraturan yang ada dan berlaku saat ini, itulah yang kita jalankan bersama-sama,” ujar Hasto, kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Sabtu (5/8).

    Soal pasal tersebut kini sedang digugat ke MK, Hasto tak mempersoalkan lebih jauh. Ia menyerahkan hasil akhir gugatan tersebut kepada para hakim konstitusi.

    Namun, Hasto berpandangan, persyaratan batas usia Capres-Cawapres tidak melanggar konstitusi. Pasalnya, aturan yang ada dalam UU Pemilu dianggap sebagai open legal policy atau diserahkan kepada pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Pemerintah.

    “Kami melihat suasana kebatinan yang berkembang, bahwa terkait hal tersebut itu merupakan open legal policy yang dimiliki oleh DPR. Sehingga kami percaya hakim konstitusi itu sosok negarawan,” ujarnya.

    Hasto mengatakan, partainya lebih setuju dengan syarat usia minimal 40 tahun untuk menjadi Capres-Cawapres. Karena, untuk menjadi pemimpin yang baik harus melalui proses persiapan kematangan yang baik pula. Dengan alasan tersebut, partainya selalu menggembleng wawasan dan keterampilan para kader muda PDIP.

    Ia mencontohkan, jika seorang ingin mengambil gelar Doktor atau S3, seorang mahasiswa tak bisa ujuk-ujuk mengambil gelar S3. Namun, harus dimulai dengan mengambil gelar S1 lalu S2. Karena alasan itu, PDIP terus menerus melakukan pengkaderan untuk mempersiapkan para pemimpin muda.

    “Kami gembleng lahir batin, digembleng ideologinya, karakternya, wawasannya, sehingga akan menjadi pemimpin-pemimpin yang berkarakter baik dengan moralitas yang baik,” jelasnya.

    Hasto merasakan, ada manuver-manuver politik kekuasaan yang sedang mencoba melakukan pengubahan-pengubahan yang telah disepakati dalam UU. Menanggapi manuver tersebut, ia mengajak semua pihak kembali berpedoman pada aturan yang sudah ada.

    “Pedoman yang paling elementer terkait pemilu adalah konsisten kepada peraturan perundang-undangan yang ada,” tegasnya.

    Sementara itu, Partai Gerindra setuju jika syarat batas usia menjadi Capres-Cawapres diubah menjadi 35 tahun. Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, apa yang disampaikannya di MK beberapa waktu lalu, adalah sikap DPR. Dalam keterangan itu, DPR pada intinya menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim MK.

    Lalu bagaimana sikap Gerindra? Waketum Partai Gerindra ini mengatakan, partainya mendukung usulan tersebut. “Kami sepakat dan akan mengikuti apabila MK mengabulkan permohonan tersebut,” kata Habib, kepada wartawan, kemarin.

    Habib menilai, dasar perubahan ini adalah Pasal 28D Undang Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

    “Jadi dalam memilih pemimpin kita tidak terlalu melihat usia, baik tua maupun muda sama-sama berhak. Tinggal tergantung nanti publik menilai personal pemimpin tersebut orang per orang,” ujarnya.

    Kenapa 35 tahun? Anggota DPR dari Dapil Jakarta Timur ini mengatakan, 35 tahun adalah masa usia produktif. Banyak sekali tokoh di usia 35 tahun sudah melakukan prestasi-prestasi besar. Batas minimal usia 35 tahun juga diterapkan di negara lain seperti halnya Amerika Serikat.

    “Ditambah banyak generasi muda yang kini sudah mampu dan sukses menjadi pemimpin di perusahaan maupun institusi publik dan jabatan politik,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto memang memberikan sinyal setuju jika batas minimum Cawapres turun dari 40 ke 35 tahun atau berpengalaman sebagai penyelenggara negara. Kata Prabowo, untuk menjadi Capres-Cawapres jangan dilihat dari usianya.

    “Kalau saya lihat ya, jangan kita terlalu melihat usia-lah. Kita lihat tekad, idealisme, kemampuan seseorang. Saya melihat banyak negara dipimpin oleh anak-anak muda,” kata Prabowo.

    Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang dikait-kaitkan dengan gugatan ini karena didorong menjadi Cawapres mendampingi Prabowo, enggan berkomentar panjang lebar. Putra sulung Presiden Jokowi ini mengaku tak mengikuti perkembangan gugatan tersebut di MK. Menurutnya, pertanyaan soal ini lebih pas diajukan kepada para penggugat. Karena yang kemungkinan ingin jadi Cawapres adalah para penggugat.

    “Ojo kabeh dicurigai aku (jangan semua mencurigai saya),” ucap Gibran, Kamis lalu. Gibran mengaku saat ini sedang fokus pada tugasnya sebagai Wali Kota Solo. “Kalau itu (menjadi Cawapres) tidak mungkin itu, sudah saya jawab. Umur dan ilmu saya belum cukup,” ujarnya.

    Lalu apa kata pengamat? Pengamat Pemilu dari Perludem Titi Anggraini mengatakan, dalam merumuskan batasan usia, pembentuk undang-undang tidak boleh sewenang-wenang. Mereka seharusnya melakukan pembahasan secara terbuka, transparan, akuntabel, dan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

    “Pilihan batasan usia juga harus mampu mengakomodir partisipasi politik semua golongan dan kelompok secara optimal. Apalagi, anatomi penduduk dan pemilih Indonesia saat ini 56 persen di antaranya adalah terdiri dari mereka yang berusia kurang dari 40 tahun,” kata Titi.

    Hal senada juga diungkapkan peneliti Hukum Tata Negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Bivitri Susanti. Penentuan batas umur, kata Bivitri, merupakan tugas pembuat undang-undang. Dia menyetujui pengurangan batas umur tersebut karena kecerdasan, pikiran seseorang, kapabilitas politik seseorang itu tidak ditentukan oleh umur.

    “Saya setuju asalkan dibuat syarat lainnya yang benar-benar mesti memastikan dia sudah punya rekam politik. Jadi misalnya pengalaman di partai karena kan diajukan oleh partai minimal berapa tahun. Misalnya untuk jadi caleg tidak bisa yang tiba-tiba karena dia terkenal di caleg kan, tapi dia kader partai tersebut tiga tahun. Nah jadi pagarnya yang sifatnya kualitatif, jadi bukan angka umur,” kata Bivitri. (RMID)

  • Sandi Ngadu Ke Jokowi

    Sandi Ngadu Ke Jokowi

    JAKARTA,BANPOS – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno sudah menghadap Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (1/8) sore. Dalam pertemuan 4 mata itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP ini, ngadu soal nasibnya di Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Sandi bilang, posisinya sebagai bakal Cawapres Ganjar Pranowo belum jelas.

    Ketua DPP PDIP Puan Maharani memang pernah menyebut Sandi sebagai kandidat Cawapres Ganjar. Namun, selain Sandi, masih ada nama-nama lain yang punya peluang besar mendampingi Ganjar. Mereka adalah eks Panglima TNI Andika Perkasa, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Namun, siapa yang akan diputuskan sebagai Cawapres Ganjar, berada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Karena PPP yang sudah bergabung dengan PDIP untuk mengusung Ganjar sebagai Capres, sudah menyerahkan penentuan sosok Cawapres kepada Mega.

    Masalah inilah yang disampaikan Sandi saat bertemu Jokowi di Istana. Meskipun agenda utama itu, terkait melaporkan tugasnya sebagai Menparekraf, Sandi mengklaim, juga membahas urusan politik dengan Jokowi.

    “Dibahas juga (soal kandidat Cawapres Ganjar) dan saya menyampaikan belum ada update dan ini masih menunggu keputusan dari PDIP, dari Bu Megawati dan itu tentunya kita sangat hormati,” kata Sandiaga, di Istana Negara usai bertemu Jokowi.

    Eks politisi Gerindra itu bahkan sempat bilang soal dirinya dengan Ganjar yang sudah terbangun chemistry. Dia juga mengaku menerima sejumlah masukan dari Presiden soal menangani tantangan global yang semakin fluktuatif.

    “Beliau juga menitipkan beberapa pesan kepada saya. Nanti tentunya akan saya sampaikan ke Pak Mardiono dan ada beberapa harapan juga agar PPP, terutama saya yang ada di garis terdepan, menjaga narasi politik kita itu jangan sampai terpolarisasi,” kata Sandiaga.

    Ditanya soal pertemuannya dengan Sandi di Istana, Jokowi membantah bila membahas soal politik. Kata Jokowi, pertemuan itu untuk membahas soal pariwisata yang memang menjadi tupoksi Sandi sebagai Menparekraf.

    “Ndak (pembicaraan politik). Pariwisata. Wong jam 4 sore, (membahas) pariwisata,” ungkap Jokowi.

    Sementara itu, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi memaklumi bila Sandi memanfaatkan pertemuan dengan Jokowi di Istana untuk menyinggung urusan politik. Menurutnya, ketika kedua tokoh berbincang empat mata dan momentumnya mendekati Pemilu, tentu lumrah membicarakan politik.

    “Jadi wajarlah kalau Pak Sandi dan Pak Jokowi singgung-singgung dikit urusan politik,” kata politisi yang disapa Awi, kepada Rakyat Merdeka, semalam.

    Meskipun di bursa Cawapres Ganjar ada lima nama, anggota DPR ini optimis peluang rekan separtainya itu cukup besar. Alasannya, yakni elektabilitas Sandi yang cukup besar dibandingkan 4 nama lain di bursa Cawapres Ganjar.

    “Apalagi survei membuktikan bahwa dengan menggandeng Pak Sandi, peluang Pak Ganjar memenangkan kontestasi itu akan semakin besar,” tegas Sekretaris Fraksi PPP DPR itu.

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno memandang, sejak awal, Sandi selalu ingin terlihat bahwa orkestrasi politiknya sudah diadukan dikomunikasikan ke Jokowi. Tak heran jika nasibnya saat ini menjadi bahan curhat ke Presiden. Dengan harapan hilal peluang menjadi Cawapres muncul.

    Terlebih, PDIP sangat berhati-hati memutuskan siapa Cawapres Ganjar, karena target hattrick. “Cawapres yang bisa menambal elektabilitas dan mengunci kemenangan Ganjar lah yang bakal dipilih. Tentu sedang dihitung persis plus minus 5 Cawapres Ganjar yang tersisa,” ulas Adi.

    Prediksinya, peluang Sandi masih abu-abu. Jika nantinya tak dipilih sebagai Cawapres Ganjar, besar kemungkinan Sandi tetap berada di partai berlogo Kabah, sambil menjaga momentum politiknya.

    “Misalnya soal kemungkinan peluang jadi ketum PPP di masa mendatang pasca Mardiono tak lagi menjabat ketum. Apalagi PPP saat ini belum ada figur kuat. Butuh figur populis macam Sandi,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai, Sandi punya peluang menjadi Cawapres Ganjar. Selain didukung oleh popularitas dan elektabilitas, eks Wakil Gubernur DKI Jakarta itu juga punya kekuatan dalam segi finansial.

    “Jangan lupa yang menentukan Cawapres ini bukan hanya PPP, tapi juga PDIP, lebih khusus lagi adalah Ibu Mega,” papar Burhan.

    Burhan menilai, saat ini elektabilitas Ganjar dan Prabowo masih kompetitif. Kondisi ini tentunya membuat Mega akan mencari pendamping Ganjar yang dinilai mempunyai kekuatan elektoral. “Tentunya faktor elektoral akan jadi pertimbangan Ibu Mega mencari pendamping Ganjar,” tegasnya.

    Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka, edisi Kamis (3/8), dengan judul “Sandi Ngadu Ke Jokowi, Posisinya Belum Jelas”. (RMID)

  • PDIP Terima Dana Hibah Parpol Rp 28 M Dari Kemendagri

    PDIP Terima Dana Hibah Parpol Rp 28 M Dari Kemendagri

    JAKARTA, BANPOS – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan dana hibah partai politik kepada PDIP. Dana hibah yang diberikan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu sebanyak Rp 28 miliar.

    Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, penyerahan dana hibah kepada PDIP dilakukan oleh Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar. Sedangkan dari PDIP diterima langsung oleh Megawati Soekarnoputri di sekolah partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (31/7).

    “Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik,” kata Hasto dalam keterangannya, Selasa (1/8).

    Selain ditandatangani oleh Megawati, dokumen penyerahan dana juga ditandatangani Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey. Hasto menyebut dana hibah bagi parpol yang lolos presidential threshold sangat penting.

    Hasto mengatakan, uang yang diterima Banteng akan digunakan untuk pendidikan politik dan kaderisasi. Sehingga mampu melahirkan para calon anggota legislatif dan kepala daerah yang berkualitas.

    “Bagi PDIP digunakan untuk pendidikan politik dan kaderisasi sehingga PDIP memiliki kepala daerah dan legislatif yang mumpuni,” sambungnya.

    Diketahui, dana hibah kepada partai di parlemen diberikan Pemerintah setiap tahun. PDIP di tahun sebelumnya juga telah menerima dana tersebut senilai Rp 27 miliar.

    Aturan soal dana hibah partai diatur dalam Permendagri Nomor 78/2020. Jumlah dana yang diterima setiap partai tak sama bergantung pada perolehan suara di parlemen. (RMID)

  • Sering Ditanya Cawapres Ganjar, Mega Bilang Sabar

    Sering Ditanya Cawapres Ganjar, Mega Bilang Sabar

    JAKARTA, BANPOS – Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengaku bosan ditanya soal Cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Mega meminta semuanya sabar.

    Mega mengatakan, hampir setiap hari mendapat pertanyaan soal pendamping Ganjar. Bahkan, pertanyaan soal Cawapres ditanyakan tidak pada tempatnya.

    “Tiap hari ada yang tanya, sampai ada wartawan, tiba-tiba bertanya soal Cawapres di acara BRIN Cibinong. Padahal acaranya beda,” cerita Mega saat menghadiri peresmian Kebun Raya Mangrove pertama di Indonesia, di Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur, kemarin.

    Saking penasarannya, lanjut Mega, wartawan tersebut meminta Presiden Ke-5 itu agar membocorkan kriteria mengenai sosok Cawapres ideal yang cocok mendampingi Ganjar. Untungnya, kata Mega, dirinya memahami rumus menghadapi wartawan yang rajin bertanya.

    Bukan cuma wartawan, kata Mega, pertanyaaan serupa juga sering diutarakan dari berbagai macam profesi. Lagi-lagi jawaban Mega agar semuanya bersabar. “Sekarang tiap hari aku ditanyain. tunggu saja ntar juga ada harinya saya umumkan,” kata Mega.

    Mega mengatakan, dirinya bukan sehari dua hari berkecimpung di dunia politik. Bahkan, ilmu politik yang ia dapat langsung dari ayahnya, Soekarno. “Saya ini berpolitik 30 tahun, udah gitu ngikut seorang Presiden yang pendiri bangsa ini, diajari politik lho. Saya punya ilmu,” beber Mega.

    Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan, bakal Cawapres Ganjar sudah mengerucut kelima nama. Kelima nama tersebut adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Lalu apa kata Ganjar soal lima besar bakal Cawapresnya? Dia membuka tangan kepada lima bakal Cawapres yang telah dikantongi partainya. Dia bilang, kelima kandidat memilik peluang sama. Karena dia yakin pilihannya partainya adalah kandidat terbaik.

    “Semua bisa. Kita tinggal komunikasi dengan seluruh parpol pendukung,” kata Ganjar.
    Kendati demikian, dia menjelaskan belum ada keputusan resmi siapa yang akan mendampinginya di Pilpres. “Belum, sabar, sabar, belum yah,” sambungnya.

    Politisi PDIP, Deddy Sitorus mengatakan, Ganjar membutuhkan Cawapres yang punya kemampuan komplit. Makanya penjaringannya agak dalam.

    “Chemistry dengan Pak Ganjar satu keharusan, tapi bukan cuma itu, juga harus punya potensi kepemimpinan yang bisa membantu Pak Ganjar jika terpilih untuk mengakselerasi dan menyempurnakan apa yang telah dikerjakan oleh Pak Jokowi,” papar Deddy.

    Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto sebelumnya membocorkan nama Cawapres Ganjar akan diumumkan September atau Oktober oleh Mega. Saat ini, nama-nama yang muncul sedang digodok.

    “Tentu saja setelah berkoordinasi dan dialog dengan ketua umum partai yang lain dan Presiden Jokowi,” terang Hasto.

    Menurut dia, semua hal akan diperhitungkan dalam memilih Cawapres Ganjar. Misalnya, bagaimana tingkat chemistry dwitunggal, Ganjar dengan wakilnya itu. Kemudian juga soal visi misi yang akan diangkat, dan bagaimana pasangan ini menjawab berbagai persoalan yang dihadapi rakyat dan negara saat ini. (RMID)

  • Bane Raja Manalu Ingin Pelajar Berani Raih Mimpi

    Bane Raja Manalu Ingin Pelajar Berani Raih Mimpi

    SUMATERA UTARA, BANPOS – Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM, Bane Raja Manalu, mendorong semua pelajar berani bermimpi dan mau berjuang mewujudkannya. Menurut Bane, kegigihan dalam berjuang dan cerdas dalam bergaul akan turut membuka gerbang kesuksesan seseorang untuk kemudian berbagi manfaat pada masyarakat.

    “Saya punya akses dan jejaring yang bisa digunakan untuk bermanfaat bagi banyak orang. Program saya sengaja bergerak di bidang pendidikan, karena saya yakini dan saya buktikan bahwa pendidikan dan bersekolah perlu. Salah satu jalan paling efektif keluar dari kemiskinan adalah pendidikan,” ujar Bane, Rabu (26/7).

    Semangat berbagi itu, kata Bane, salah satunya diwujudkan dengan membagikan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK, di Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatra Utara, Senin (24/7).

    “Ingat, jadi juara di kelas tidak menjamin dirimu sukses. Banyak orang yang juara di sekolah, tapi tidak sukses di dunia nyata. Jadi jangan merasa hebat, jangan merasa sombong kalau sudah jadi juara. Yang membuat kau sukses adalah kemampuanmu bergaul,” ujar alumni Universitas Indonesia tersebut.

    Beasiswa yang diberikan Bane sudah mencapai 8.500 beasiswa, dan tahun ini di antaranya diberikan kepada 850 pelajar di Dairi, mulai tingkat SD, SMP, hingga SMA/SMK. SD memperoleh Rp 450 ribu, SMP Rp 750 ribu, dan SMA/SMK Rp 1 juta.

    “Harapan kita, beasiswa yang adik-adik terima ini bisa menambah semangat sekolah. Semoga kalian menjadi orang yang berprestasi. Semakin semangat belajarnya. Menjadi orang sukses ke depannya,” ungkapnya.

    “Ke depannya bisa kita beri lebih banyak lagi beasiswa kepada anak anak kita,” sambung Bane.

    Tim Komunikasi DPP PDIP ini kemudian berpesan, agar para pelajar pandai dalam memilih teman dan bergaul di lingkungan sosial. Bane juga mengajak para orang tua memberi pengawasan yang cukup dan mendukung penuh anak-anaknya menggapai mimpi dan mencapai kesuksesan.

    “Kalau mau sukses, dari sekarang lihatlah siapa yang patut jadi temanmu. Orang yang menjadi teman adalah orang yang menopang dan memberikan semangat,” papar alumni SMA Negeri 3 Pematang Siantar tersebut.

    “Pengawasan perlu dari orang tua. Sebagai orangtua, harus mengawasi anaknya untuk tidak jatuh pada pergaulan bebas. Untuk tidak jatuh dalam pergaulan yang salah. Pergaulan anak perlu kita awasi,” tegasnya.

    Salah satu orang tua pelajar penerima beasiswa PIP, Cicilia Saragih, mengapresiasi ketulusan Bane Raja Manalu dalam membantu masyarakat, khususnya di bidang pendidikan.

    “Banyak yang sudah duduk DPR dari Sumut, tapi tidak ada yang sepeduli seperti Bane Raja Manalu. Bane Raja Manalu belum menjadi anggota DPR sudah banyak membantu masyarakat. Apalagi nanti kalau sudah DPR, Bane Raja Manalu saya yakini bisa membawa berkah dan manfaat buat masyarakat,” ungkapnya. (RMID)

  • PKB Galau Dirayu PDIP

    PKB Galau Dirayu PDIP

    Diam-diam, PDIP mengajak PKB berkoalisi di Pilpres 2024 untuk mengusung Ganjar Pranowo. Ajakan ini membuat PKB galau. Sebab, ajakan ini cukup menarik di tengah nasib PKB yang belum menentu dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersama Partai Gerindra.

    Adanya tawaran PDIP ini dibocorkan Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda. Huda menyatakan, ajakan itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat mengunjungi DPP PKB, 2 Juni lalu. Saat itu, kedatangan Hasto diterima langsung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

    “Mas Hasto datang ke Kantor DPP PKB. Waktu itu, satu jam sebelum PDIP menerima PAN. Mas Hasto datang ngajak diskusi,” kata Huda, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

    Huda melanjutkan, saat itu Hasto merayu dengan alasan bahwa PDIP-PKB sudah lama berkoalisi.

    “Kira-kira Mas Hasto menyampaikan gini, ‘Ya selama ini kan kita bareng, PKB-PDIP. Kita bareng lagi lah’. Kira-kira begitu. Jadi, Hasto mengulurkan tangan ngajak PKB (berkoalisi),” ungkap Ketua Komisi X DPR ini.

    Saat itu, PKB menyatakan tetap komit berkoalisi dengan Gerindra dalam KKIR. Namun, seiring berjalannya waktu, PKB pun mulai menimbang-nimbang tawaran PDIP tersebut. Apalagi, permintaan PKB ke Gerindra agar segera mendeklarasikan Imin sebagai Cawapresnya Prabowo, belum juga dipenuhi.

    “Kami sampaikan ke Gerindra, KKIR tidak menutup PKB untuk bisa komunikasi dengan partai politik lain. Jadi, tetap memungkinkan untuk itu (merapat ke PDIP),” sambungnya.

    Kedatangan Hasto ke DPP PKB waktu itu juga terus ditindaklanjuti. Selasa (4/7), pimpinan Fraksi PKB dan Fraksi PDIP bertemu di Gedung DPR. Dalam pertemuan itu, muncul rencana pertemuan Imin dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Jadi, sudah dua fase dilalui. Tinggal satu fase lagi, yaitu ketemu Bu Mega,” sambung Huda.

    Mendengar kabar ini, Gerindra tak risau. Ketua DPP Gerindra Sudarto menyatakan, ajakan satu parpol ke parpol lain untuk berkoalisi adalah hal biasa. Termasuk ajakan kepada parpol yang sudah berkoalisi.

    “Kalau (PKB) ketemu PDIP, ya pasti diajak dukung Ganjar. Itu sudah lumrah. Kami biasa saja,” ucap Sudarto, kemarin.

    Sudarto menegaskan, Gerindra tidak khawatir PKB akan kepincut rayuan PDIP. Sebab, Gerindra sudah punya “cadangan” untuk membentuk koalisi baru.

    “Kan masih ada Golkar dan PAN,” imbuhnya.

    Namun, pihaknya yakin, PKB akan tetap setia di KKIR. “Saya percaya PKB tetap komit dengan kesepakatan koalisi bersama Gerindra,” ucapnya.

    Ketua DPP PKB Daniel Johan tidak setuju jika partainya disebut galau. Daniel bilang, hingga kini, PKB komit dalam KKIR dengan Gerindra. “Kan PKB sudah ada kesepakatan koalisi dengan Gerindra,” tegas Daniel, kemarin.

    Sementara, pengamat politik dari Universitas Airlangga Prof Kacung Marijan menilai. posisi PKB tergantung pada tawaran dari Gerindra dan PDIP. Kalau Prabowo menjadikan Imin sebagai Cawapres, PKB tak akan pindah ke PDIP. Tapi, kalau Gerindra tidak jelas, lalu PDIP menawarkan kursi Cawapres, PKB akan pindah.

    Dengan kondisi ini, kata Kacung, posisi PKB masih serba mungkin. Karena dinamika koalisi masih dinamis. “Kan sekarang, masing-masing berbasis kalkulasi, mana yang lebih menguntungkan dan berpeluang menang,” tandasnya. (PBN/RMID)

  • Gibran CS Siap Diturunkan Menangkan Ganjar

    Gibran CS Siap Diturunkan Menangkan Ganjar

    JAKARTA, BANPOS – PDIP akan menerjunkan kader-kader muda sebagai juru kampanye (jurkam) pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Beberapa nama yang diturunkan adalah Wali Kota Solo yang juga putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan putra Ganjar Pranowo, Zinedine Alam Ganjar.

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya akan menggaet para anak muda, menteri, dan kepala daerah dari PDIP untuk menjadi jurkam Ganjar. Dari kalangan muda, beberapa nama sudah menyatakan siap. Dua di antaranya adalah Gibran dan Alam Ganjar.

    “Mas Gibran sudah menyatakan siap menjadi jurkam,” ucapnya, di Jakarta, kemarin.

    Hasto melanjutkan, di Surabaya, PDIP juga punya kader muda cemerlang bernama Aryo Seno Baskoro. Pada Pilkada 2020, Seno menjadi Ketua Tim Pemenangan Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi-Armuji yang diusung PDIP. Saat itu, status Seno masih sebagai mahasiswa semester 1 di Universitas Airlangga.

    “Anak-anak muda yang matang kami persiapkan (jadi jurkam). Bukan sekadar karena kemudaannya, tetapi mereka memang punya visi,” lanjut Hasto.

    Sementara, jurkam dari kalangan kepala daerah antara lain Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, dan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran.

    Hasto melanjutkan, tim pemenangan Ganjar akan melibatkan figur yang mewakili semua kalangan. Mulai dari pengusaha, militer, hingga anak muda. Untuk posisi ketua dan wakil ketua, saat ini mengemuka dua nama yang mewakili unsur tersebut. Yaitu mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa dan Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid.

    “Ini merupakan kombinasi yang sangat baik,” ucapnya.

    Selain itu, lanjut Hasto, komposisi tim kampanye Ganjar juga akan berdasarkan pendekatan geografis, pendekatan segmen pemilih, berdasarkan ketokohan, dan berbagai latar belakang serta profesi.

    Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Surokim Abdussalam menilai, wajar jika parpol menerjunkan anak muda sebagai jurkam. Pasalnya, jumlah pemilih dari kalangan milenial sangat besar, yaitu 68,8 juta.

    “Generasi milenial dominan di Pemilu 2024 dan akan menentukan kemenangan,” ucap Surokim.

    Apakah jurkam muda dan capres yang memiliki semangat anak muda bisa menarik suara kalangan milenial? Menurut Surokim, belum tentu. Partai politik harus memahami pola komunikasi generasi milenial dan tren isu yang berkembang. Ini pekerjaan yang menantang dan butuh pendekatan baru.

    “Tidak hanya urusan semangat muda, tetapi harus memiliki identifikasi habit dan juga kultur pada kalangan milenial,” ungkapnya.(PBN/RMID)

  • Erick Calon Tunggal Cawapres Dari PAN

    Erick Calon Tunggal Cawapres Dari PAN

    INDONESIA, BANPOS – Partai Amanat Nasional (PAN) terus mendorong Menteri BUMN Erick Thohir mendapatkan tiket Cawapres. Selain menyodorkan ke PDIP, partai yang dikomandoi Zulkifli Hasan itu, juga menyodorkan Erick ke Partai Gerindra. Tujuannya satu, Erick calon tunggal Cawapres dari PAN.

    Hingga kini, partai berlambang Matahari Terbit itu belum memutuskan sikap politiknya. PAN masih menjajaki 2 poros koalisi yang ada. Pertama, poros PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai Capres. Kedua, poros Gerindra-PKB yang mengusung Prabowo sebagai Capres.

    Setelah ke PDIP, PAN kini mulai melakukan pendekatan kepada poros Gerindra-PKB. Komunikasi politik antara PAN dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) itu juga makin intens. Namun, penjajakan itu, belum sampai pada putusan akhir, yakni PAN bakal bergabung dengan KKIR.

    Wasekjen PAN Fikri Yasin mengatakan, partainya ingin nama Cawapres dikocok ulang bila akhirnya bergabung bersama KKIR. Apalagi, selain PAN, Golkar juga dikabarkan juga akan bergabung bersama KKIR.
    “Harapan kami, setelah koalisi empat partai ini terwujud, maka semuanya dibicarakan ulang. Termasuk soal siapa Cawapres,” kata Wasekjen PAN Fikri Yasin, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

    Dalam proses kocok ulang ini, lanjutnya, setiap anggota koalisi boleh mengajukan Cawapres. Namun, keputusan akhir akan diserahkan kepada Prabowo sebagai Capres.

    “Figur Cawapres itu tergantung Capresnya. Nanti Capresnya didampingi dengan siapa yang paling cocok dengannya,” katanya.

    Lalu siapa Cawapres yang diajukan PAN? Kata dia, PAN hanya mengusulkan calon tunggal sebagai Cawapres, yaitu Erick Thohir. “Kalau dari PAN kami fokus mengusulkan Erick Thohir untuk Cawapres,” ucapnya.
    Terkait sikap PKB yang menganggap PAN sebagai orang ketiga, Fikri menanggapinya dengan santai. “Kami hormati sikap PKB, karena PKB yang lebih dulu koalisi dengan Gerindra,” ucap Fikri.

    Selain merapat ke Gerindra, PAN sebelumnya juga melakukan pendekatan dengan PDIP. Pertemuan antara Ketum PAN Zulkifli Hasan dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri sudah berlangsung beberapa pekan lalu. Kepada Mega, Zulkifli tak ragu-ragu menyodorkan nama Erick untuk menjadi pendamping Ganjar Pranowo.

    Meskipun belum ada jawaban dari Mega, hubungan PAN dengan PDIP masih terjalin baik. Terbukti, dalam puncak peringatan Bulan Bung Karno (BBK) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Sabtu (24/6), Zulkifli bersama beberapa pengurus DPP PAN hadir.

    Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan, partainya memang belum menentukan sikap soal koalisi. Kata dia, pada saatnya nanti, PAN akan mendeklarasikan dukungan ke salah satu Capres. Namun kata Eddy, kemana pun PAN berlabuh, Erick Thohir harus dijadikan sebagai Cawapres. “Kami berharap Pak Erick Thohir dipilih sebagai Cawapresnya,” kata Eddy.

    Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi optimis proposal Erick sebagai Cawapres bakal tembus. Soalnya, Erick punya modal yang baik dari faktor elektabilitas dan akseptabilitas. Gebrakan Erick yang baru sebentar di PSSI sudah banyak terlihat hasilnya.

    Apa tanggapan PKB? Wasekjen PKB Syaiful Huda tak rela jika posisi Cawapres Prabowo diserahkan ke Erick. Kata dia, wacana Erick Cawapres masih sebatas keinginan PAN. Soalnya, sampai saat ini belum ada komunikasi antara PKB dan PAN.

    Huda pun meminta PAN menghormati perjalanan PKB dan Gerindra yang telah lebih dulu membangun koalisi tersebut. “Silakan PAN bergabung, tapi harus menghormati Capres-Cawapres kami,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) menilai keputusan PAN yang ngotot sodorkan Erick sebagai Cawapres sudah tepat. Sebab, Erick merupakan figur tokoh yang ideal untuk didorong menjadi Cawapres.

    Menurutnya, Erick mampu menjadi Cawapres yang dapat mewakili kalangan muda. Terlebih, lanjut dia, Erick Thohir yang juga merupakan tokoh non partai, tapi dengan segudang pengalaman.

    “Saya pikir, Erick cocok dan bisa mendongkrak kemenangan Prabowo di Pilpres 2024,” pungkasnya. (RMID)