BANTEN POS

Tag: Pelantikan Pejabat

  • 16 Pejabat Eselon II dan III Pandeglang Dilantik

    16 Pejabat Eselon II dan III Pandeglang Dilantik

    PANDEGLANG, BANPOS – Sekda Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta melantik dan mengambil sumpah 16 pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, di Oproom Setda Pandeglang, Selasa (25/7).

    Dalam kesempatan tersebut, Sekda Kabupaten Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta mengatakan, mutasi dan rotasi adalah hal yang sudah biasa di dalam pemerintahan.

    “Bagi para pejabat yang telah dilantik hari ini, tentu saja harus bisa menunjukan kualitas dan kinerja dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan jabatan yang diamanatkan,“ kata Fahmi.

    Menurutnya, sebagai pelayan masyarakat, para pejabat yang telah dilantik ini harus memiliki integritas dan visioner sebagai pondasi dasar bagi para pejabat itu sendiri.

    “Untuk menjadi birokrat yang handal, tentu saja harus memiliki integritas dan visioner. Karena hal tersebut sebagai nilai-nilai kejujuran dan merupakan pondasi dasar bagi para pejabat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat,” terangnya.

    Oleh karena itu, ia berharap para pejabat yang dilantik ini, untuk segera melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar roda pemerintahan terus berjalan dengan baik.

    “Kami harap pejabat yang baru saja dilantik agar segera melaksanakan tugas, agar pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu, dan program pembangunan terus berjalan dengan baik,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pandeglang, Mohammad Amri mengatakan, para pejabat yang dilantik hari ini adalah para pejabat eselon II dan III sebanyak 16 orang, terdiri dari eselon II sebanyak 7 orang dan eselon III 9 orang.

    “Kami minta kepada para pejabat eselon II dan III yang baru saja dilantik harus mampu meningkatkan kinerja, amanah dari pimpinan harus betul-betul dibuktikan dengan kinerja yang baik,” katanya.

    Untuk diketahui, para pejabat eselon II dan III yang dilantik hari ini diantaranya Eni Yati, Dirut RSUD jabatan baru Kepala Dinas Kesehatan, R Goenara Daradjat menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, Hasan Bisri, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Mohamad Kabir, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Entus Bakti, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan hukum dan Politik, Atang Suhana, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Suaedi Kurdiatna, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. (DHE/PBN)

  • Rotasi Pegawai Pemprov Banten Abaikan Peran Al Muktabar

    Rotasi Pegawai Pemprov Banten Abaikan Peran Al Muktabar

    SERANG, BANPOS – Mantan juru bicara, Al Muktabar, Moch Ojat Sudrajat menduga rencana Gubernur Wahidin Halim (WH) diakhir masa jabatannya akan melakukan rotasi atau mutasi 7  Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak memenuhi ketentuan, dengan mengabaikan sekda aktif.

     “Rotasi atau mutasi atas tujuh pejabat eselon II di Pemprov Banten, dan lagi – lagi diduga tanpa melibatkan Sekda Banten Pak Al Muktabar  selaku PyB (pejabat yang bersangkutan). dan kita ketahui bersama, Pak Al Muktabar kan sekarang sudah aktif kembali menjadi sekda,”kata Ojat dalam rilisnya, Senin (28/3).

    Dikatakan Ojat, meskipun gubernur adalah pejabat pembina kepegawaian akan tetapi untuk proses pergantian pejabat dilingkungan pemerintahan daerah harus melibatkan sekda, mengingat jabatan tersebut secara otomatis menjadi kepala Baperjakat.

    “Jabatan Sekda itu kan kepala baperjakat, dan juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), jadi kedudukanya harus dilibatkan dalam pergantian personil pegawai maupun pembahasan anggaran  baik di internal pemprov maupun bersama-sama dengan DPRD,” katanya.

    Oleh karena itu, Ojat yang juga pegiat informasi ini mengaku tengah melakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK)  terkait dengan  Pasal 71 ayat 2 Undang-undang  tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

    “Pasal 71 ayat 2 itu berbunyi, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Kami sudah menyelesaikan Hak Uji Materiil terhadap Pasal 71 ayat 2 UU Pilkada tersebut, dimana kami mendasarkan peristiwa di Provinsi Banten, sebagai bahan uji kami di Mahkamah Konstitusi, dan kami berharap nanti pihak KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara)  dan Pemprov Banten bisa dijadikan Pihak Terkait dalam persidangan tersebut,” katanya.

    Ojat juga berharap permohonan Putusan Sela nanti,  MK memerintahkan kepada pemerintah agar menunda persetujuan pelaksanaan rotasi atau mutasi Pejabat ASN nya bagi seluruh kepala daerah di Indonesia menjelang enam bulan akhir masa jabatannya.

    Sekda Banten Al Muktabar hingga berita ini diturunkan tidak bisa dimintai tanggapannya.Telepon genggamnya aktif, namun tidak dijawab.

    Diberitakan sebelumnya,WH yang hanya tinggal satu bulan setengah menjabat gubernur ini, berencana akan melakukan  rotasi maupun mutasi  7 pejabat eselon II, dan telah mendapatkan  rekomendasi dari KASN.

    Dalam surat Nomor B-959/JP.00.01/03/2022 terkait diperkenannya uji kompetensi dalam rangka mutasi atau rotasi  Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama di Pemprov Banten, KASN memberikan lampu hijau ke WH agar mengeksekusi usulannya tersebut.

    Surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Wakil Ketua KASN Tasdik Kinanto tersebut, sebanyak 7 orang pejabat eselon II yang akan dilakukan mutasi atau rotasi yakni, Asda I Septo Kalnadi,  Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rina Dewiyanti, Kepala Biro Umum, Nana Supiana.

    Selanjutnya, Kepala BKD Komarudin , Kepala Dinas Pariwisata Agus Setiawan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Al Hamidi, dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Banten, Beni Ismail.(RUS/PBN)

  • Hari Ini Helldy Lantik 6 Pejabat Eselon II

    Hari Ini Helldy Lantik 6 Pejabat Eselon II

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian direncanakan akan melantik enam pejabat eselon II hasil open bidding pada hari ini, Senin (21/2). Pelantikan keenam pejabat dilakukan setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mendapat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

    Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Cilegon, Ahmad Jubaedi membenarkan bahwa besok (hari ini) Walikota Cilegon Helldy Agustian akan melantik enam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama hasil Open Bidding di lingkungan Pemkot Cilegon.

    “Iya benar besok pelantikan enam JPT yang kemarin kita lelangkan. Surat undangan sudah disebar ke masing-masing pejabat yang akan dilantik,” kata Jubaedi saat dikonfirmasi kemarin.

    Kemudian Jubaedi menyatakan bahwa pelantikan enam pejabat eselon II sudah mendapatkan persetujuan dari KASN yang telah diterima oleh Pemkot Cilegon pada Kamis (17/2) lalu. “Kami layangkan rekomendasi ke KASN pada Selasa (15/2) dan baru kelar rekomendasi pada Kamis (17/2) kemarin,” ujarnya.

    Saat ditanya terkait rotasi mutasi eselon III dan IV, Jubaedi tak menampik rencananya akan dilakukan pada Jumat (25/2) mendatang. Usai rotasi mutasi, Pemkot juga akan kembali membuka lelang jabatan eselon II untuk tiga jabatan kosong, yakni Direktur RSUD Cilegon, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon.

    “Setelah (pelantikan eselon II dan mutasi rotasi besar-besaran) ini selesai, kita sampaikan kembali kepada Pak Walikota ada tiga OPD yang kosong. Jika arahan Pak Wali dibuka, maka kemungkinan Maret 2022 ini dibuka kembali open bidding untuk tiga jabatan,” ungkapnya.

    Berdasarkan sumber yang didapatkan, pelantikan tersebut akan digelar di Aula Diskominfo Kota Cilegon pada pukul 09.00 WIB. Keenam pejabat yang dikabarkan akan dilantik yakni, Kabid Pengendalian Pencemaran pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Egie Iqbal Herginto akan menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum. Kemudian, Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan pada Setda Kota Cilegon Sabri Mahyudin akan menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Sosial SDM dan Kemasyarakatan, Inspektur Pembantu (Irban) IV pada Inspektorat Didin S Maulana akan menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik (DKISS) Kota Cilegon.

    Sedangkan untuk jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) akan diisi Sekretaris DLH Cilegon Sri Widayati. Kemudian jabatan Kepala Dinas Koperasi dan UMK (Diskop UMK) akan diduduki Kabid Kelembagaan dan Pengawasan pada Diskop dan UMK, Agus Ubaidilah. Kemudian jabatan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) diisi oleh Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Damanhuri.

    Sementara itu, Irban IV Inspektorat Cilegon, Didin S Maulana mengaku sudah mendapat undangan pelantikan dari BKPP Kota Cilegon. “Iyah benar udah dapat tadi jam 10.00 WIB pagi surat menghadiri pelantikan,” ujar Didin yang rencananya akan dilantik sebagai Kepala Diskominfo.

    Hal senada dikatakan Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Cilegon, Sabri Mahyudin. Ia akan menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Sosial SDM dan Kemasyarakatan juga membernarkan telah menerima undangan pelantikan.

    “Iya sudah barusan saja di WA oleh BKPP. Staf ahli ini kan salah satu fungsinya mewujudkan visi misi Walikota dan Wakil Walikota Cilegon. Dan saya ingin jabatan saya ini bisa membantu tugas-tugas dari Pak Wali dan Pak Wakil Walikota,” singkatnya. (LUK/RUL)
    Caption : Walikota Cilegon Helldy Agustian saat melantik pejabat eselon II di lingkungan Pemkot Cilegon beberapa waktu lalu. LUKMAN HAPIDIN/BANTEN POS

  • ‘Ketiban’ Jumat Berkah, Arlan Marzan Dilantik Jadi Kadis PUPR Banten

    ‘Ketiban’ Jumat Berkah, Arlan Marzan Dilantik Jadi Kadis PUPR Banten

    SERANG, BANPOS – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) melantik Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ( PUPR ) Provinsi Banten, Arlan Marzan di rumah dinas Gubernur Banten jalan Ahmad Yani No.158, Serang, Sumur Pecung, Kota Serang. Pelantikan dilakukan pada hari Jum’at yang penuh berkah (18/2).

    Seusai melantik dan mengambil sumpah, dalam sambutannya Wahidin mengucapkan selamat kepada Kepala PUPR Banten yang baru dilantik serta meminta untuk bekerja dengan baik.

    “Saya berharap pak Arlan bisa menjalankan amanah ini dengan baik sebagaimana fungsinya,” kata WH.

    Selain itu, WH juga berharap agar Arlan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi kedisiplinan serta senantiasa berpedoman sesuai perundangan. “Terutama dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala Dinas PUPR Provinsi Banten,” tambah WH.

    WH juga menekankan pelantikan yang dilakukannya ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada yang dilewati.

    Sementara Arlan Marzan mengungkapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy kepada dirinya di posisi saat ini.

    Sesuai dengan sumpah yang diikrarkannya, Arlan berjanji akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan tanggung jawab.

    “Insya Allah saya akan menjalankan tugas ini dengan baik, utamanya dalam mencapai apa yang menjadi visi misi bapak Gubernur Banten guna menciptakan masyarakat Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah,” jelasnya.

    Meskipun sudah lama berkecimpung di persoalan PUPR, namun Arlan mengaku hal pertama yang akan dilakukan setelah pelantikan ini adalah pengenalan dan mempelajari berbagai persoalan yang harus segera diselesaikan.

    “Karena sebelumnya saya hanya berada di bidang, tapi sekarang harus bertanggung jawab tugas secara keseluruhan di kedinasan,” ujarnya.

    Arlan yang sempat menjabat sebagai Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten ini juga akan melanjutkan program kerja yang sudah berjalan, serta melakukan koordinasi untuk rencana kerja ke dapan.

    “Rencana kerja di antaranya seusai arahan Bapak Gubernur yaitu infrastruktur target jalan mantap 762.02 jembatan, kemudian bidang lain seperti SDA, pembagunan Situ yang merupakan bagian dari irigasi, guna peningkatan produktifitas sektor pertanian yang ada di Provinsi Banten,” ucapnya.

    Terakhir, Arlan juga meminta doa kepada semuanya agar dalam menjalankan tugas diberikan kelancaran dan kemudahan, tanpa kendala. “Sehingga semua program yang diagendakan oleh pak Gubernur dan pak Wakil Gubernur bisa terealisasi dengan baik,” tutupnya.

    Turut hadir dalam pelantikan tersebut Plt Sekda Banten Mukhtarom, Kepala BKD Komarudin, Kepala Bapenda Opar Sochari serta Asda III Setda Provinsi Banten Deni Hermawan.

    (RUS/ENK)

  • Pelantikan Pejabat Cilegon Hasil Lelang Tunggu Arahan KASN

    Pelantikan Pejabat Cilegon Hasil Lelang Tunggu Arahan KASN

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian telah memilih enam pejabat eselon II hasil open bidding empat jabatan kepala dinas dan dua staf ahli. Keenam orang calon kepala dinas tersebut diketahui tinggal menunggu restu dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

    Walikota Cilegon Helldy Agustian mengaku akan segera menandatangani hasil Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama mengatakan akan segera ditandatangani. “Open bidding, sudah. Kamis besok saya tanda tangan,” katanya ditemui di Rumah Dinas Walikota Cilegon, Selasa, (15/2) malam.

    Saat disinggung kapan waktu pelantikan, Helldy enggan menjawabnya. “Kalau waktunya tergantung nanti. Tinggal tunggu restu dari KASN aja nama pejabat yang kami rekomendasikan untuk duduk sebagai kepala dinas di enam OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” kata Helldy.

    Politisi Partai Beringin Karya (Berkarya) ini mengungkapkan, pihaknya tidak bisa menyampaikan siapa saja yang duduk sebagai kepala OPD terlebih dahulu sebelum mendapat persetujuan dari KASN. “Sebelum ada restu dari KASN kita (Pemkot Cilegon) belum berani kasih tahu siapa-siapa aja orangnya. Tapi yang jelas kalau kami harus tunggu rekom dari KASN keluar dulu,” ungkapnya.

    Saat disinggung terkait karakter calon kepala dinas yang berhak duduk menjabat sebagai kepala OPD, Helldy berkeinginan agar kepala dinas tersebut bisa bekerja secara profesional bukan atas PDKT (pendekatan). “Ini yang kita cari bukan atas kapasitas tapi yang ingin bekerja bersama saya dalam membangun Kota Cilegon,” jelasnya.

    Hal senada dikatakan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Cilegon, Achmad Jubaedi. Ia mengaku telah menyodorkan satu nama hasil open bidding enam kepala OPD hasil lelang ke KASN. “Sudah kami proses dan udah dikirim. Saat ini tinggal menunggu rekomendasi KASN untuk ditandatangani,” singkatnya.

    Sementara itu, salah satu peserta Seleksi JPT Pratama yang namanya minta dirahasiakan mengaku telah dipanggil Walikota Cilegon Helldy Agustian untuk diberi penjelasan terkait dengan keputusan Walikota Cilegon dalam memilih satu nama sebagai Kepala OPD. Namun, pemanggilan tersebut berbarengan bersama seluruh peserta lain yang masuk tiga besar.

    “Dipanggil Pak Wali bareng sama semua peserta lain yang masuk tiga besar. Kalau secara khusus belum kalau soal ini, kalau soal kedinasan rutin sering dengan Pak Wali. Kalau untuk jabatan eselon II saya serahkan saja sama Pak Wali, karena hak preogratif beliau,” tuturnya.

    Seperti diketahui, ada enam jabatan eselon II yang dilelangkan, diantaranya Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum, Staf Ahli Bidang Sosial SDM dan Kemasyarakatan, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik (Diskominfo), Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (DinkopUMK), dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP).

    Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, berikut nama-nama pejabat eselon II yang diprediksi akan dilantik dan mengisi enam jabatan eselon II. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum ialah Joko Purwanto yang saat ini menjabat Kepala Bagian Umum pada Setda Kota Cilegon. Staf Ahli Bidang Sosial SDM dan Kemasyarakatan akan diisi oleh Sabri Mahyudin yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan pada Setda Kota Cilegon.

    Kepala Diskominfo diprediksi akan diisi Didin Supriatna Maulana yang saat ini menjabat sebagai Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Kota Cilegon. Kepala DP3AKB akan dijabat Sri Widayati yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris DLH Kota Cilegon. Kepala DinkopUMK akan diduduki oleh Agus Ubaidillah yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi pada DinkopUMK Kota Cilegon. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP akan dijabat Damanhuri yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon.

    (LUK/RUL)

  • Helldy Segera Lantik Kepala Dinas Hasil Open Bidding

    Helldy Segera Lantik Kepala Dinas Hasil Open Bidding

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian mengaku sudah mengantongi tiga besar hasil open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dari enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon.

    “Iya udah, tinggal nanti dikirim ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara),” kata Helldy saat dikonfirmasi kemarin.

    Politisi Partai Beringin Karya (Berkarya) ini mengungkapkan akan segera mengumumkan pemenang hasil open bidding dan memastikan akan melantik bulan Februari ini. “Dalam rangka proses ke sana (KASN) segera mungkin bulan ini harus dilantik. Diumumkan bentar lagi. Karena kita kekurangan (kepala dinas) sudah cukup lama,” tuturnya.

    Diketahui sebelumnya pada Desember 2021 Pemkot Cilegon melakukan open bidding JPT Pratama untuk enam OPD yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), Dinas Koperasi dan UMK (Diskop UMK), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik (DKISS), Staf Ahli Bidang Sosial SDM dan Kemasyarakatan, serta Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum namun hingga saat ini belum ada pemenangnya. Lelang jabatan enam OPD tersebut diikuti 44 peserta dari pejabat eselon III.

    Diberitakan sebelumnya, lambatnya kinerja Pemkot Cilegon juga mendapatkan sorotan dari parlemen. Komisi I DPRD Kota Cilegon pun sempat memanggil pejabat teras dan dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) untuk mendapatkan penjelasan perihal lelang jabatan yang molor tersebut pada Senin (24/1) lalu.

    “Sehebat apapun Pak Sekda, Pak Asda, dan Kepala BKPP kalau banyak yang kosongnya mah tetap aja pelayanan terganggu dan terhambat, apalagi enam OPD ini sangat strategis,” kata Anggota Komisi I DPRD Kota Cilegon, Aam Amrullah dalam RDP dengan Pemkot Cilegon tersebut.

    Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, DPRD sangat berharap pengisian jabatan yang kosong itu segera terealisasi. Dan jika ada hambatan-hambatan ia yakin Sekda Cilegon beserta jajaran bisa mempercepat untuk itu.

    “Karena sekali lagi saya lihat dari enam OPD ini semuanya strategis terhadap pelayanan bagi masyarakat. Mudah-mudahan tidak sampai nyeberang bulan lagi ini sudah segera selesai,” ujarnya.
    Menanggapi itu Sekda Cilegon, Maman Mauludin mengaku bahwa hasil open bidding 6 OPD tersebut akan selesai akhir Januari 2022.

    Menurutnya saat ini belum selesai mengingat harus ada pertemuan akhir Pansel untuk menetapkan tiga besar hasil lelang jabatan.

    “Insya Allah harapan bapak akhir bulan ini selesai. Saya sudah komunikasikan dengan Pak Walikota keinginan kami terkait kekhawatiran bapak, keterlambatan dan pengisian dan Plt dan sebagainya itu memang ingin di Januari ini semuanya selesai,” jelas Maman.

    Ia mengaku masih memerlukan pertemuan lagi bersama Pansel lainnya untuk memplenokan meskipun nilai dan sebagainya sudah terkumpul. “Jadi kami memerlukan pleno penetapan untuk tiga besar. Pengisian yang kosong Plt dan sebagainya secara berkesinambungan dan juga memang harus di Januari ini,” tandasnya.

    (LUK/RUL)