Tag: pembangunan

  • Maesyal Rasyid Ajak Pemuda Jadi Agen Pembangunan Kabupaten Tangerang

    Maesyal Rasyid Ajak Pemuda Jadi Agen Pembangunan Kabupaten Tangerang

    KABUPATEN TANGERANG, BANPOS – Peran pemuda dalam pembangunan daerah sangat dibutuhkan. Pemuda yang menjadi harapan bangsa dan menjadi agen pembangunan harus kreatif dalam berinovasi.

    Demikian dikatakan Calon Bupati Tangerang nomor urut 2, Maesyal Rasyid kepada wartawan. Ajakan tersebut disampaikan Maesyal Rasyid dalam momentum Peringatan Hari Sumpah Pemuda tingkat Kabupaten Tangerang, Senin (28/10/2024).

    “Yang pertama saya mengucapkan selamat Memperingati Hari Sumpah Pemuda tingkat Kabupaten Tangerang. Pemuda harus kreatif dalam keterlibatannya membangun daerah,” kata Maesyal Rasyid.

    Ia menuturkan, pemuda adalah calon-calon pemimpin di generasi yang akan datang. Menurutnya, saat ini peran pemuda dalam pembangunan daerah sudah bagus.

    Hal itu juga bisa dilihat dari banyak organisasi yang dibentuk pemuda termasuk ormas, yang ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di Kabupaten Tangerang.

    Maka dari itu, kata Maesyal, tenaga dan pikiran para pemuda harus betul-betul dimanfaatkan karena akan menjadi sebuah titik awal dalam melanjutkan pembangunan bangsa Indonesia ke depan.

    “Selamat Hari Sumpah Pemuda, semoga tetap sehat dan juga terus berkreatif, berinovasi untuk kepentingan masyarakat, khususnya keterlibatan moral dengan pemerintah daerah untuk membangun Kabupaten Tangerang,” tandasnya.(Odi)

  • Simpul Jaringan Kota Tangerang Direplikasi

    Simpul Jaringan Kota Tangerang Direplikasi

    TANGERANG, BANPOS – Pemerintah Kabupaten Subang akan mereplikasi pola kerja simpul jaringan Kota Tangerang, Jawa Barat yang dikembangkan Dinas Kominfo dalam menunjang program pembangunan.

    Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kabupaten Subang, Eti Maryati di Tangerang Kamis mengatakan, Kota Tangerang dinilainya telah berhasil menjalankan simpul jaringan informasi geospasial.

    Dari hasil paparan yang dilakukan oleh Kepala Diskominfo Kota Tangerang, Indri Astuti beserta jajarannya, Kabupaten Subang mendapat dua poin yang akan diterapkan, yakni komitmen pimpinan dan kolaborasi.

    “Ada dua poin yang kami garis bawahi dari keberhasilan Kota Tangerang yakni, tidak mengandalkan atau bergantung pada APBD, tapi berinovasi dan menciptakan kolaborasi. Sehingga simpul jaringan ini dapat berlangsung dengan optimal tanpa bergantung pada satu hal saja,” kata Eti usai melakukan rapat di Ruang Tangerang Live Room, Puspem Kota Tangerang, Kamis.

    Ia pun menyatakan, pasca-kunjungan dan paparan hari ini, Kabupaten Subang akan mereplikasi pola kerja simpul jaringan Kota Tangerang, untuk memaksimalkan simpul jaringan Kabupaten Subang.

    “Pastinya, kami akan terus berkomunikasi, dan meminta arahan dan bimbingannya pada Kota Tangerang, untuk Kabupaten Subang dapat bersanding dengan kemajuan geospasial Kota Tangerang,” katanya

    Subkoor Survei dan Akuisisi Data, Diskominfo, Kota Tangerang Iffi Nur Mukhlishotin menuturkan Pemkot Tangerang terbuka lebar untuk kota, kabupaten atau instansi mana pun untuk sama-sama belajar dan mengembangkan simpul jaringan informasi geospasial yang ada.

    “Kami berkomitmen untuk siap membantu dan terbuka untuk sama-sama mengembangkan simpul jaringan informasi geospasial Kabupaten Subang dan Kota Tangerang untuk Indonesia,” ujarnya.(PBN/ANT)

  • Pembangunan Kantor Desa Cikadu Diduga Pakai Kayu Ilegal

    Pembangunan Kantor Desa Cikadu Diduga Pakai Kayu Ilegal

    PEMBANGUNAN Kantor Desa Cikadu, Kecamatan Cibeber yang baru, diduga menggunakan kayu hasil dari penebangan kayu ilegal atau illegal logging di wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNHGS). Kayu yang digunakan untuk pembangunan kantor desa itu berjenis Raksamala dan Pasang.

    Salah satu warga yang enggan disebut namanya mengatakan, dua jenis kayu tersebut tidak ditemukan di kebun masyarakat, melainkan di TNHGS yang dikelola oleh perhutani. Terduga pelaku disebut merupakan Ketua Badan Usama Milik Desa (BUMDes) Cikadu berinisial S.

    “Sebelum kayu itu dipergunakan untuk material, itu ditimbun terlebih dahulu di rerumputan sekitar rumah inisial S yang juga Ketua BUMDes setempat,” ujar sumber BANPOS, Selasa (4/7).

    Ia pun menuturkan bahwa S merupakan orangnya kepala desa, yang kerap ditugaskan sebagai penyuplai material atau pelaksana pembangunan kantor desa.

    “Sebelumnya, anggaran pembangunan kantor desa tersebut dari rekening kas desa yang ditransfer ke BUMDes,” terangnya.

    Menurut sumber BANPOS tersebut, persoalan ini tengah dalam penyelidikan Satreskrimsus Polres Lebak. Namun untuk informasi lebih lanjut, masih belum dirinya ketahui.

    “Sekarang sedang penyelidikan pihak Krimsus Polres Lebak, tapi belum ada info apakah barang bukti dan oknumnya sudah dibawa ke Polres atau belum. Saya belum tahu pasti, tapi malam kemarin tim dari Reskrimsus sudah ke sini, katanya menyergap,” ujarnya lagi.

    Sementara, Unit Krimsus Polres Lebak, Aiptu Koko, saat dikonfirmasi BANPOS membenarkan pihaknya sudah memanggil dan memeriksa dua orang yang berinisial S dan D, warga Cikadu Desa Cibeber terkait illegal logging.

    “Iya, kita sudah jemput dan amankan terduga pelaku pemanfaatan kayu hutan lindung tanpa izin itu. Inisial S dan D dari Desa Cikadu. Mereka saat ini masih tahap pemeriksaan, tapi belum kepada pengembangan. Tunggu aja nanti perkembangannya akan dikabari lagi,” jelas Koko. (WDO/DZH)

  • Disebut Percepat Pembangunan, DPR RI Usulkan Peningkatan Dana Desa hingga Lima Kali Lipat

    Disebut Percepat Pembangunan, DPR RI Usulkan Peningkatan Dana Desa hingga Lima Kali Lipat

    MALANG, BANPOS – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menilai adanya peningkatan dana desa mampu memberi percepatan pembangunan kawasan desa di wilayah Indonesia.

    Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, dalam kunjungan kerja di Kota Malang, Jawa Timur, pada Minggu (21/5). Pada kesempatan tersebut, ia mengatakan bahwa untuk saat ini rata-rata yang disalurkan berkisar Rp1 miliar tiap desa dan berharap ada peningkatan hingga lima kali lipat pada 2024.

    “Saya mengusulkan pada 2024, minimal naik lima kali lipat dana desa, sekarang kan rata-rata Rp1 miliar. Kita berani berkomitmen bahwa dengan Rp5 miliar (per desa) akan menggeliatkan percepatan pembangunan desa secara masif,” ujar Muhaimin.

    Ia menjelaskan, apabila nantinya usulan terkait peningkatan dana desa tersebut disetujui dan terealisasi pada 2024, dinilai akan mampu memberikan dampak yang sangat besar, salah satunya adalah menjaga pertumbuhan perekonomian Indonesia.

    Selain itu, Muhaimin menyebut peningkatan dana desa juga akan mampu mengurangi jumlah kemiskinan dalam waktu yang relatif singkat. Penggunaan Dana Desa sendiri juga merupakan upaya pembangunan yang dimulai dari tingkatan bawah.

    “Ini merupakan suatu keberhasilan Indonesia. Pak Jokowi merombak strategi pembangunan dari bawah,” katanya.

    Dalam upaya untuk melanjutkan pembangunan desa tersebut, ia meminta agar kepala desa harus mampu konsisten dalam menjaga kepercayaan masyarakat, khususnya saat mengelola dana desa. Kemudian, masyarakat juga harus turut serta dalam penyusunan rencana kerja.

    Ia menilai, dengan data yang dimiliki oleh masing-masing kepala desa, penggunaan dana desa akan lebih tepat sasaran, mengingat kepala desa tersebut berinteraksi secara langsung setiap harinya dengan masyarakat setempat.

    “Kepala desa harus konsisten menjaga kepercayaan rakyat untuk mengelola dana desa dengan sebaik-baiknya. Kemudian partisipasi keterlibatan masyarakat dalam rencana kerja pembangunan desa harus ditingkatkan lagi,” tuturnya.

    Muhaimin mengatakan, dalam kurun waktu enam tahun terakhir, pembangunan kawasan desa yang memanfaatkan dana desa dinilai berhasil. Pembangunan wilayah desa menggunakan dana desa tersebut mampu menggeliatkan desa-desa yang ada di Indonesia.

    “Pembangunan desa menggeliat hanya dalam waktu enam tahun. Ini artinya strategi pembangunan dari bawah itu terbukti nyata manfaatnya,” terangnya.

    Pada 2023, berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi anggaran dana desa mencapai Rp70 triliun yang akan diberikan kepada 74.954 desa yang tersebar di 434 kabupaten kota di Indonesia.

    Dana desa tersebut diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi, penanganan kemiskinan ekstrem dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam. Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah upaya untuk prioritas tersebut.

    Beberapa diantaranya adalah, meningkatkan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), meningkatkan ketahanan pangan nabati dan hewani, mengembangkan usaha ekonomi produktif dan mencegah serta menurunkan angka stunting. (MUF)