BANTEN POS

Tag: Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

  • Pendamping Desa Harus Netral

    Pendamping Desa Harus Netral

    SERANG, BANPOS – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengingatkan kepada seluruh Pendamping Desa untuk dapat bersikap netral jelang Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024 nanti.

    Karena menurutnya, perihal netralitas jelang Pemilu tidak hanya dibebankan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) tetapi juga kepada Pendamping Desa.

    Hal itu ia sampaikan usai menghadiri acara peningkatan kapasitas dan partisipasi pendamping desa di Hotel Le Dian Kota Serang pada Sabtu (26/8).

    “Ya itukan sudah menjadi sebuah keniscayaan semua harus netral,” katanya.

    Namun, meski diminta untuk mampu bersikap netral, pria yang akrab disapa Gus Halim itu mengaku jika pihaknya tidak akan memberikan penekanan apapun.

    Karena menurutnya para Pendamping Desa sudah memahami perihal tersebut, ditambah lagi hal itu sudah diatur di dalam undang-undang.

    “Ya sesuai dengan norma yang ada, gak ada penekanan apa-apa semua sudah tahu kan yang namanya netralitas ya seperti itu ASN, pengawas Pemilu, KPU, Bawaslu, TNI-Polri, semua haru netral,” imbuhnya.

    Kemudian ia juga menegaskan bahwa Kemendes PDTT tidak akan mengeluarkan surat edaran perihal netralitas jelang Pemilu 2024.

    Pihaknya hanya memberikan himbauan dan seruan, namun tidak sampai membuat surat edaran yang menuntut para Pendamping Desa untuk dapat bersikap netral.

    Karena lagi-lagi, hal itu sudah diatur secara tegas di dalam undang-undang. Sehingga, menurut penjelasannya dengan dibuatnya surat edaran, maka pihaknya tidak menempatkan undang-undang pada porsinya.

    “Imbauan, seruan, mengingatkan itu iya. Tapi kalau edaran, lah wong sudah ada undang-undang kenapa kita bikin edaran? Malah berarti kita tidak menempatkan undang-undang pada porsinya,” tandasnya (MG-01)

  • Mendes Sebut Pemerintah Desa Lebih Transparan

    Mendes Sebut Pemerintah Desa Lebih Transparan

    SERANG, BANPOS – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengapresiasi tata kelola keuangan dan perencanaan pembangunan di tingkat desa.

    Sebab menurutnya, tata kelola perencanaan pembangunan pemerintah desa jauh lebih transparan ketimbang pemerintahan lainnya di berbagai level.

    Pernyataan itu ia sampaikan usai menghadiri acara pelatihan peningkatan kapasitas pendamping desa di Hotel Le Dian pada Sabtu (26/8).

    “Hari ini satu-satunya perencanaan pembangunan yang paling transparan pada seluruh level itu adalah desa,” kata pria yang akrab disapa Gus Halim itu.

    Sebagai buktinya atas perkataannya itu, ia memberikan contoh jika Pemerintah Desa berani memampang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di depan kantornya.

    Sementara pemerintah daerah DPRD tidak melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

    Oleh karenanya, ia mengapresiasi itu, dan menilainya sebagai langkah konkrit dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan.

    “Tidak ada namanya APBD di pampang di gedung DPRD gak ada, di kantor Pemkab gak ada. Tapi, APBDes itu dipampang,” jelasnya.

    Di samping itu ia juga mendorong kepada masyarakat untuk dapat ikut berperan aktif dalam melakukan pengawasan penggunaan APBDes.

    Karena menurutnya, pengawasan yang paling kuat dalam hal ini adalah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

    Terlebih lagi ia mengatakan bahwa akan ada rencana penambahan jumlah alokasi anggaran untuk Dana Desa di dalam pembahasan draf revisi Undang-Undang Desa.
    Oleh sebab itulah kemudian, peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan semakin dibutuhkan demi menjaga transparansi itu.

    “Salah satu pengawasan paling kuat adalah partisipasi masyarakat,” terangnya. Menurutnya, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan,

    maka hal itu dapat menekan peluang seseorang untuk melakukan tindak kejahatan korupsi. “Kalau partisipasi masyarakat tinggi pasti pengawasannya bagus, kalau pengawasannya bagus peluang untuk korupsi pasti kecil,” tandasnya. (MG-01/AZM)