BANTEN POS

Tag: Pembelajaran Tatap Muka

  • Level PPKM Menurun, Tangsel Wacanakan PTM 100 Persen

    Level PPKM Menurun, Tangsel Wacanakan PTM 100 Persen

    CIPUTAT, Pemkot Tangsel berencana menerapkan kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dengan kapasitas 100 persen. Kendati demikian, hal tersebut tetap melihat kondisi perkembangan kasus Covid-19 di wilayahnya.

    Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, kegiatan PTM terbatas untuk semua jenjang pendidikan sudah dimulai sejak 7 Maret lalu. Penerapan kegiatan belajar mengajar secara offline itu seiring dengan pemberlakuan PPKM level 2.

    “Awalnya kegiatan PTM terbatas dilaksanakan di kelas 6 SD dan 3 SMP. Mereka boleh belajar di kelas tapi yang lainnya itu masih pembelajaran jarak jauh. Setelah kasus mulai landai, semua jenjang mulai PTM terbatas,” katanya, kemarin.

    Benyamin menuturkan, dalam pelaksanaan PTM terbatas itu penerapannya dibagi dua kelas. Yakni kelas pagi 50 persen dan kelas siang 50 persen.

    “Nah, ini nanti akan dievaluasi lagi. Kalau angkanya terus membaik maka prioritasnya memang tetap untuk kelas 6 SD, kelas 9 SMP karena mereka akan menghadapi ujian. Tapi boleh 100 persen nantinya,” tuturnya.

    Penerapan kapasitas 100 persen, lanjut dia, juga tidak menutup kemungkinan akan diterapkan di kelas lain. Hal tersebut akan melihat kondisi kasus Covid-19 yang terjadi di wilayahnya.

    “Untuk sementara ini kelas 6 SD, kelas 9 SMP dulu. Nanti kalau angkanya membaik baru nanti saya merembet ke kelas kelas yang lainnya. Penerapanya sangat tergantung angka covid hariannya, saya nggak berani berspekulasi. Kita pantau terus setiap hari,” ujarnya.

    Benyamin menegaskan, penerapan PTM terbatas dengan kapasitas 100 persen tidak harus menunggu Kota Tangsel menerapkan PPKM Level 1. Yang penting, kasus harian Covid-19 terus menurun.

    “Gini, kalau PPKM level 2 kemudian tingkat bor kita sekarang sekitar 24 persen dan terus turun, kemudian angka kematian juga sekarang sudah nol turun terus ya walaupun PPKM level 2 mungkin kita akan perlebar PTM terbatasnya,” terangnya.

    Oleh karena itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar terus menerapkan protokol kesehatan. Khsusunya di sekolahnya.

    Jangan sampai, anak-anak di sekolah sudah menjaga disiplin protokol kesehatan namun orang tua atau wali murid yang mengantar atau menjemput ke sekolah masih berkerumun. Pihaknya pun meminta kepada satuan pendidikan agar mengawasi hal tersebut.

    “Jumlah warga sekolah yang terpapar terakhir udah enggak terlalu signifikan lagi. Dulu waktu masih PJJ itu kan angkanya sampai awalnya sampai 824, turun menjadi 300, turun ke 200, sekarang mungkin tinggal 30-an sih. Dan rata-rata terpaparnya karena klaster keluarga,” pungkasnya.

    (IRM/BNN)

  • Pembukaan Sekolah di Kota Serang Lebih Baik Menunggu Kebijakan Nasional

    Pembukaan Sekolah di Kota Serang Lebih Baik Menunggu Kebijakan Nasional

    SERANG, BANPOS – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Serang menyatakan, kebijakan pembelajaran tatap muka yang diambil oleh Pemerintah Kota Serang harus terus dimonitoring dan dievaluasi agar tidak terjadi klaster baru.

    Selain itu, IDI Cabang Serang juga menyampaikan bahwa tingkat fatalitas kasus anak-anak di Indonesia lebih tinggi ketimbang negara-negara lainnya.

    Demikian yang disampaikan oleh Ketua IDI Cabang Serang, Atep Supriadi dalam Siaran Pagi Serang Gawe FM bersama Banten Pos dengan tema ‘Kota Serang Ngotot Buka Sekolah, Seberapa Aman?’

    “Yang perlu jadi catatan, case fatality rate (tingkat fatalitas kasus, red) di Indonesia untuk anak-anak itu lebih tinggi daripada Cina, Italia maupun Amerika. Sehingga jika kita jika membuka sekolah dengan mengikuti WHO, tapi tetap harus sangat berhati-hati,” jelas Atep, Selasa (18/8).

    Atep menyatakan, tingginya case fatality rate anak-anak di Indonesia itu, belum dianalisis lebih dalam terkait penyebabnya. Sebab menurutnya, kasus gejala Covid-19 ini selalu berubah-ubah, termasuk dengan munculnya penderita tanpa gejala.

    Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya pemerintah daerah dapat mempertimbangkan secara matang dampak dari kebijakannya. Ia cenderung agar kebijakan pembelajaran tatap muka itu diputuskan secara nasional, bukan dengan kebijakan di masing-masing daerah.

    “Jadi walaupun zona hijau, belum tentu aman, masih terdapat resiko. Misalnya Kota Serang zona kuning, tapi penduduknya bekerja atau bepergian ke zona merah. Jadi saya bilang, zonasi ini sebenarnya masih kabur dan tidak sama dengan zonasi bencana alam. Sehingga, jika membuka sekolah berdasarkan pada zona menjadi susah,” terangnya.

    Sebab itu, ia berharap kebijakan pembelajaran tatap muka itu seharusnya bisa dikeluarkan ketika sudah ada pernyataan Indonesia itu sudah aman Covid-19. Selain itu, seharusnya selain siswa yang menerapkan protokol kesehatan, keluarga juga harus menerapkannya.

    “Misal, orangtuanya kerja di Jakarta, tidak menerapkan protokol kesehatan, kemudian menularkan ke anaknya, dan anaknya akhirnya menularkan ke anak lainnya, sehingga akan menyebar kemana-mana. Makanya agak susah jika memang belum dinyatakan Indonesia sudah aman,” paparnya.

    Namun, jika memang tetap akan dilakukan, ia berharap siswa tetap harus diperketat dan diingatkan untuk menjaga protokol kesehatan.

    Ketika ditanyakan, apakah diajak berdiskusi tentang kebijakan pembelajaran tatap muka ini, Atep menyatakan, secara resmi IDI tidak diajak duduk bersama. Namun, hal tersebut menurutnya, bisa jadi dikarenakan gugus tugas sudah menganggap cukup dengan adanya Dinas Kesehatan.

    “IDI tidak secara resmi diajak untuk berdiskusi terkait kebijakan tersebut. Namun, di Pemkot Serang ada Dinas Kesehatan yang dapat memberikan masukan dan dirasa mungkin cukup,” ungkapnya.(PBN)