Tag: Pemda

  • Kota Serang Butuh Investor

    Kota Serang Butuh Investor

    JIKA kita sering melalui kawasan pasar lama, pasar kepandean atau pasar rau tentu yang ada di benak kita adalah keprihatinan. Penataan yang belum maksimal menjadikan kawasan-kawasan tersebut kurang rapih bahkan mendekati kumuh.

    Kita ketahui, APBD Kota Serang yang hanya sekitar Rp1,3 triliun membuat pemerintah daerah tak dapat berbuat banyak, apalagi Pemkot Serang tengah fokus dalam mengurusi kebutuhan dasar masyarakat. Seperti bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

    Solusinya, agar kawasan-kawasan tersebut dapat sedap dipandang ialah harus ada pihak-pihak ketiga yang serius menggarapnya. Yah, dibutuhkan kerja keras dan keseriusan yang lebih lagi dari stakholder agar dapat menggaet investor.

    Jika berhasil, akan banyak keuntungan yang didapat pemerintah. Akan banyak penyerapan kerja saat proses pembangunan, juga akan ada uang yang masuk dari hasil kerjasama pihak ketiga itu. Serta akan ada perputaran uang yang banyak saat bangunan dipakai untuk keperluan perdagangan dan jasa.

    Informasi yang saya dapat, untuk menata ketiga kawasan tersebut dibutuhkan tak kurang dari Rp1 triliun. Tentu itu bukan uang yang sedikit, harus ada pemodal besar yang mendanani program tersebut.

    Saya, yang bagian dari masyarakat Kota Serang percaya, investor besar tersebut cepat atau lambat akan segera masuk. Namun, alangkah lebih baiknya jika prosesnya lebih cepat. Atau mungkin ada pengusaha lokal atau pengusaha banten sendiri yang sanggup untuk mengerjakannya. Kenapa tidak, pemerintah daerah mencoba untuk membuka proposal penawarannya. Jika memang bagus, tidak ada salahnya untuk diberikan kepercayaan kepada pengusaha lokal kita sendiri.

    Itu baru di tiga kawasan, karena kita juga tahu. Kota Serang banyak juga memiliki titik-titik strategis lainnya. Belum lagi ada pasar-pasar rakyat lainnya yang butuh perhatian dan butuh pemodal agar kawasan dapat berkembang. Sedih aset miliaran rupiah dibiarkan begitu saja karena kurangnya terobosan.

    Juga di kawasan kasemen misalnya, berapa ratus hektare lahan milik Pemda yang belum tergarap maksimal. Meski di kawasan pertanian, jika dapat dimaksimalkan sistem pertaniannya maka hasilnya juga akan maksimal. (*)

  • Kemendikbudristek Rekomendasikan Solusi PPDB Zonasi

    Kemendikbudristek Rekomendasikan Solusi PPDB Zonasi

    JAKARTA, BANPOS – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memberikan beberapa rekomendasi dan solusi untuk mengatasi beragam masalah dalam pelaksanaan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi.

    Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Iwan Syahril menyatakan rekomendasi dan solusi ini sudah diterapkan oleh beberapa daerah dan berhasil untuk mengatasi permasalahan yang ada.

    “Kita melihat pada beberapa praktik baik yang sudah dilakukan berbagai daerah lainnya. Ini ada beberapa rekomendasi solusi yang bisa kita lakukan,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu.

    Beberapa temuan dalam pelaksanaan seleksi PPDB jalur zonasi tahun ajaran 2023/2024 di antaranya adalah pemalsuan Kartu Keluarga (KK), 155 nama siswa hilang, satu nama siswa digunakan berkali-kali, hingga adanya intervensi pejabat DPRD.

    Guna mengatasi masalah itu pemerintah daerah (pemda) dapat berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dan Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah untuk menganalisis calon peserta didik baru yang akan lulus baik dari sisi domisili dan ketersediaan daya tampung serta verifikasi dan validasi keabsahan KK.

    “Pemda juga bisa melibatkan Inspektorat Daerah untuk menindak pelanggaran terkait KK,” ujar Iwan.

    Selain itu, pemda dapat membuat komitmen dengan pimpinan musyawarah daerah, kepala sekolah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta tokoh masyarakat agar pelaksanaan PPDB dapat dilakukan tanpa tekanan dan bebas dari KKN maupun pungli melalui penandatanganan pakta integritas bersama.

    Iwan melanjutkan, dalam menetapkan zonasi pun pemda harus memperhitungkan sebaran sekolah, sebaran domisili calon peserta didik termasuk mengenai daya tampung yang tersedia.

    Pemda juga bisa memberikan bantuan seperti pembiayaan masuk sekolah swasta kepada peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu sehingga mereka tetap memiliki kesempatan bersekolah.

    Iwan menuturkan beragam rekomendasi tersebut sudah dilakukan oleh berbagai pemda seperti Kabupaten Donggala yakni sekolah melakukan sinkronisasi data siswa sekolah asal dari Dapodik dengan data dari Dinas Dukcapil.

    Kabupaten Pasuruan juga menetapkan zonasi yang dibuat secara detail untuk memastikan seluruh wilayah masuk dalam penerapan zonasi serta Provinsi Riau dan Kota Bogor yang membangun unit sekolah baru (USB) untuk menambah data tampung sekolah. (ENK/ANT)

  • Rakor Stunting NTT, 1000 Days Fund Bagikan Praktik Baik

    Rakor Stunting NTT, 1000 Days Fund Bagikan Praktik Baik

    NTT, BANPOS – Dalam dua tahun terakhir, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memangkas angka stuntingnya sebesar 25 persen, dari 20,9 persen di tahun 2021 hingga 15,7 persen di tahun Februari 2023 ini.

    Plt. Kepala Bappelitbang NTT, Alfonsus Theodorus, menyampaikan penurunan ini tidak terlepas dari kerja keras pemerintah daerah (Pemda) dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi non-profit seperti Yayasan 1000 Cita Bangsa (1000 Days Fund).

    Hal itu diungkapkan olehnya dalam kegiatan Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi NTT Tahun 2023 di Rote dalam waktu dekat ini.

    Ia menjelaskan, dalam tiga tahun terakhir lokasi Stunting Center of Excellence (SCE) 1000 Days Fund yang ada di Manggarai Barat, Rote Ndao, Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Kupang, mencatatkan penurunan stunting yang signifikan.

    “Manggarai Barat, contohnya. memangkas hampir setengah persentase stunting dari tahun 2021 di angka 15,1 persen menjadi 9,9 persen per awal tahun 2023 ini,” ujarnya.

    Di 4 kabupaten lokasi SCE, 1000 days fund bersama Pemda setempat dan dinas terkait, secara konsisten melatih tenaga kesehatan dan kader cara mengisi grafik pertumbuhan, pemahaman cara pencegahan stunting.

    “Mereka juga (menggelar) konseling menyusui, guna memastikan (pantauan) keluarga dengan ibu hamil dan anak di bawah dua tahun berpotensi stunting di NTT,” tandasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Chief of Staff 1000 Days Fund, Maritta Cinantya Rastuti, menjelaskan pihaknya akan memastikan terlaksananya tindak lanjut dari pelatihan yang telah dilaksanakan.

    “Melalui Stunting Center of Excellence (SCE), kami memastikan terlaksananya tindak lanjut dari setiap pelatihan, termasuk tingkat kader yang terlatih dalam melakukan pencatatan pertumbuhan anak, serta jumlah keluarga yang mendapatkan konseling sederhana cara pencegahan stunting,” katanya.

    Diketahui, sebanyak 50,314 keluarga target sasaran 1000 HPK di 4 Kabupaten lokasi SCE di NTT telah mendapatkan pemahaman mengenai penyebab, bahaya, dan cara pencegahan stunting dan menerapkan setidaknya 3 perilaku pencegahan stunting di rumah.

    Maritta berharap pola kolaborasi ini dapat direplikasi oleh kabupaten-kabupaten lain di NTT.

    “Kami sangat menyambut potensi kerja sama untuk mendorong perubahan yang berkesinambungan dengan menguatkan sistem kesehatan yang sudah ada, terutama melalui pelatihan untuk kader,” tandasnya.

    Kepala Dinas Kesehatan Manggarai Barat, Paulus Mami, mengapresiasi kolaborasi dan inisiatif kemitraan 1000 days fund dalam rangka menurunkan angka stunting di wilayah kerjanya.

    “Kami mengapresiasi kolaborasi dan inisiatif mitra kami, 1000 days fund, yang secara konsisten membantu Pemda Manggarai Barat melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan,” katanya.

    Kegiatan Rakor Stunting NTT juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, dr Maria Endang Sumiwi. Ia menekankan pentingnya upaya penurunan stunting sebagai bagian upaya besar untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Indonesia

    “Kita bisa terjebak menjadi middle-income country jika kita tidak mendorong pencegahan stunting sebagai bagian peningkatan SDM,” ujarnya. (MUF)