BANTEN POS

Tag: Pemilihan Umum (Pemilu)

  • Masyarakat Jangan Golput

    Masyarakat Jangan Golput

    SERANG, BANPOS – Pemilihan umum (pemilu) merupakan suatu pesta rakyat yang diselenggarakan untuk menentukan nasib bangsa. Namun pada penyelenggaraannya, tidak jarang masih terdapat masyarakat yang tidak menentukan pilihannya pada pemilu atau biasa dikenal dengan golongan putih (golput).

    Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Kota Serang, Ade Jahran mengaku, dalam pemilu 2024 mendatang berharap agar masyarakat bisa menentukan pilihannya dalam pemilu mendatang. Menurutnya pemilu ini sangat penting bagi menentukan nasib bangsa untuk lima tahun mendatang.

    “Untuk pemilu ini semua elemen masyarakat termasuk kaum milenial kita menghendaki agar tidak golput. Karena pada pemilu ini hajat Bersama, semua elemen masyarakat perlu terlibat,” ujarnya, Minggu, (17/9).

    Sebagai penyelenggaraan pemilu, dirinya mengatakan bahwa tanggung jawab pemilu tidak hanya pada KPU. Akan tetapi semua elemen masyarakat juga perlu ikut serta dalam mensukseskan pesta rakyat tersebut.

    “Jangan karena KPU sebagai penyelenggara teknis kepemiluan, semua tanggung jawab itu dilimpahkan pada KPU. Tapi semua masyarakat,” katanya.

    Ade menjelaskan dalam penyelenggaraan pemilu tidak sedikit dana yang digelontorkan untuk segala macam keperluan kepemiluan. Baik untuk honorarium maupun keperluan kepemiluan lainnya.

    “Anggaran pemilu total semuanya untuk kegiatan pemilu sebesar Rp18,5 miliar. Itu untuk honorarium dan dana lainnya,” jelasnya.

    Dirinya menuturkan untuk menggaet masyarakat agar tidak golput. Pihaknya gencar dalam melakukan sosialisasi tentang kepemiluan yang dilaksanakan di berbagai tempat. Bahkan dirinya menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut juga dilaksanakan di sekolah kebutuhan khusus (SKH). Hal tersebut karena menurutnya mereka yang ada di SKH pun memiliki kesempatan yang sama.

    “Kita beberapa bulan kedepan akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka memahami. Sebelumnya kita juga sudah melaksanakan sosialisasi bahkan ke SKH. Beberapa bulan berikutnya kita juga akan melakukan sosialisasi ke lebih banyak sekolah lagi,” tuturnya.

    Selain itu, dalam pemilu 2024 mendatang dirinya menargetkan partisipasi masyarakat dalam pemilu bisa menyamai bahkan melampaui capaian sebelumnya. Yakni sebesar 82 persen pada pemilu 2019.

    “Kita 2019 partisipasinya sebanyak 82 persen. Bahkan ini melebihi target nasional yakni 75 persen. Jadi di Kota Serang ini yang tidak memilih sekitar 18 persen saja. Justru kita harus mempertahankan partisipasi ini minimal sama dengan tahun sebelumnya. Dan ini tanggungjawab kita Bersama. Baik KPU Bawaslu, media, masyarakat, pemerintah dan semua stakeholder,” ujarnya.

    ”Upaya yang akan kita lakukan untuk mempertahankan capaian tersebut, pertama kita akan melaksanakan kirab pemilu. Diharapkan dengan adanya kirab pemilu ini karena mengundang semua pihak mudah-mudahan masyarakat lebih tahu tentang pemilu ini. Selain itu kita juga ke sekolah, kampus-kampus, SKH, ke ulama-ulama atau tokoh penting. Kemudian kita juga buat konten yang menarik minat masyarakat,” tambahnya.

    Ia juga optimistis bisa menarik minat masyarakat untuk bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024 mendatang dan bisa melebihi target capaian sebelumnya. “Jadi kalau menurut saya partisipasi pada pileg pilpres ini justru cukup tinggi,” tandasnya.(CR-01/PBN)

  • Irna Ajak Masyarakat Sukseskan Pemilu 2024

    Irna Ajak Masyarakat Sukseskan Pemilu 2024

    PANDEGLANG, BANPOS – Pemilihan Umum (Pemilu) adalah agenda rutin lima tahunan sebagai pesta demokrasi masyarakat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan Legislatif. Oleh sebab itu, guna tercipta pemilu yang aman dan damai, Bupati Pandeglang, Irna Narulita meminta semua elemen masyarakat ikut mensukseskan jalannya Pemilu tahun 2024.

    “Kita semua mulai dari Pemerintah, anggota Parpol, Ormas dan masyarakat harus memberikan pendidikan politik yang cerdas agar Pemilu damai bisa terwujud,” kata Irna saat kegiatan deklarasi pemilu damai 2024 di Mapolres Pandeglang, Jumat (8/9).

    Menurutnya, mengawal jalannya Pemilu 2024 bukan hanya tugas pemerintah saja sebagai penyelenggara, akan tetapi semua pihak khususnya Parpol dan semua warga negara.

    “Kita semua penyelenggara pemilu, kita wujudkan pemilu tertib, aman dan kondusif. Kita jangan terpecah belah, kemurnian suara masyarakat harus dikawal, karena masyarakat punya penilaian tersendiri terhadap parpol,” terangnya.

    “Maka dari itu harus siap menang dan harus siap kalah, sehingga keduanya akan bermartabat tidak menimbulkan perpecahan,” ungkapnya.

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang, Nunung Nurazizah mengatakan kurang lebih sebanyak 18 Partai Politik (Parpol) yang jadi kontestan pemilu 2024 yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Umat.

    “Para peserta pastinya mereka adalah orang-orang yang dikehendaki dari partainya maupun orang yang memiliki kompetensi, kami ingin peserta pemilu baik secara partai maupun personal menunjukkan sikap yang berbudi luhur bijaksana dan tidak memecah kemudian memaksakan terhadap pribadi ataupun golongan,” katanya.

    Menurutnya, perbedaan adalah sebuah keniscayaan karena Indonesia menganut multi partai. Maka, pemilu harus dimaknai sebagai sebuah seleksi atau pemilihan siapa yang paling dikehendaki dan paling diinginkan oleh rakyat untuk memimpin atau memegang kekuasaan.

    “Kita tidak dapat menyimpulkan bahwa pemenang adalah yang terbaik dan yang kalah adalah pecundang. Yang harus kita kedepankan adalah bhineka tunggal ika yang mana berbeda tetapi satu tujuan untuk membangun bangsa,” terangnya.

    Kapolres Pandeglang AKBP Belny Warlansyah mengatakan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi dalam mengawal pemilu tahun 2024 agar berjalan aman dan kondusif.

    “Belajar dari pengalaman, tahun lalu kita punya bekal dalam pengamanan pemilu. Tapi kita tidak boleh underestimate karena pemilu 2024 terbesar serentak semua dilaksanakan tahun ini,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Muhammadiyah Banten Netral

    Muhammadiyah Banten Netral

    SERANG, BANPOS – Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Provinsi Banten menegaskan dalam menghadapi kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pada 2024 mendatang, Muhammadiyah memutuskan untuk menjadi organisasi masyarakat keagamaan yang netral dan juga indepen.

    Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Ketua PW Muhammadiyah Provinsi Banten, KH. Muhammad Syamsuddin dalam acara diskusi publik ‘Pemilu dan Pilkada 2024: Sikap Politik dan Posisi Muhammadiyah dalam Pemilu dan Pilkada 2024’ yang diselenggarakan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Banten, Kota Serang pada Minggu (3/9).

    Terlebih lagi, menurutnya, berdasarkan khittah disebutkan bahwa Muhammadiyah tidak memiliki keterkaitan apapun dengan Partai Politik maupun organisasi politik lainnya.

    Oleh karenanya, ia berpesan kepada seluruh kader untuk tidak membawa-bawa nama Muhammadiyah dalam memberikan dukungan terhadap calon di Pemilu nanti, baik itu kepada calon legislatif maupun presiden.
    “Siapapun kita tidak boleh mengatasnamakan Muhammadiyah memberikan dukungan kepada calon atau siapapun,”

    “Yang sudah jelas-jelas menjadi calon legislatif atau mungkin juga kepala daerah atau mungkin presiden sekalipun,” katanya kepada BANPOS saat ditemui usai menghadiri acara diskusi publik tersebut.

    Kemudian ditegaskan pula bahwa Muhammadiyah selain tidak memiliki keterkaitan apapun dengan partai politik dan organisasi politik manapun, juga hingga saat ini, tidak memiliki partai politik apapun.

    Bahkan, Partai Amanat Nasional (PAN) yang notabene diklaim didirikan oleh kader Muhammadiyah pun dianggap bukan bagian dari ormas keagamaan berlambang matahari itu.

    “PAN sekalipun juga didirikan oleh kader Muhammadiyah, tapi bukan partai Muhammadiyah. Belakangan misalnya Partai Ummat, sama (bukan bagian Muhammadiyah),” tegasnya.

    Alasan Muhammadiyah untuk tidak begitu aktif dalam berpartisipasi di perhelatan pemilu di 2024 nanti, disebabkan oleh adanya rasa kekhawatiran yang menyelimuti ormas tersebut.

    Kekhawatiran yang dimaksud adalah mereka tidak ingin memiliki persinggungan yang tajam karena terlalu cenderung berpihak dengan salah satu partai politik. Oleh sebab itu di Pemilu nanti, Muhammadiyah akan memberlakukan semua partai politik dengan sikap yang sama, demi bisa menghindari konflik.

    “Maka pendekatan multi partai, pendekatan kepada semua partai kita perlakukan yang sama itu yang dilakukan Muhammadiyah,” tuturnya. Namun meski begitu, bukan berarti Muhammadiyah akan sepenuhnya bersikap apolitis terhadap penyelenggaraan Pemilu di tahun 2024 nanti.

    Ia menjelaskan, peran Muhammadiyah di pemilu nanti hanya sebatas menyiapkan kader terbaiknya untuk bisa berpartisipasi dalam bursa pencalonan di Pemilu 2024. Kemudian terkait dengan dukungan, Syamsuddin menegaskan, meski terhadap kader sendiri pihaknya hanya bisa memberikan dukungan moril dan spiritual, tidak lebih dari itu.

    “Khusus di bidang politik hanya menyiapkan kader-kadernya untuk tampil di sana, tapi kami hanya ikut mendoakan dan mengirim kadernya,” jelasnya. Namun kembali ia tegaskan, secara kelembagaan, Muhammadiyah hingga saat ini belum mengeluarkan statemen dukungan terhadap calon manapun.

    “Tidak ada, dan itu ciri Muhammadiyah. Mungkin terserah orang mau ngomong apa. Karena begitu kita keluar statement kepada A, B, C nah di situ mulai kita buka konflik lebar,” tandasnya.(CR-02/PBN)

  • Dana Cadangan Pemilu 2024 Rp32,5 Miliar

    Dana Cadangan Pemilu 2024 Rp32,5 Miliar

    SERANG, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang mengalokasikan anggaran sebesar Rp32,5 miliar untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024.

    Alokasi anggaran tersebut diambil dari Dana Cadangan yang bersumber dari APBD Pemkot Serang yang nantinya akan didistribusikan kepada penyelenggara Pemilu seperti KPU dan juga Bawaslu.

    “Kemarin kalau untuk dana cadangan kita kan tadi Rp32,5,” kata Kepala BPKAD Kota Serang Imam Rana pada Senin (28/8).

    Dari total alokasi anggaran yang disediakan, Pemkot Serang mengalokasikan anggaran untuk keperluan KPU Kota Serang kurang lebih sebesar Rp27,5 miliar.

    Sementara untuk Bawaslu, ia menjelaskan, Pemkot Serang mengalokasikan anggaran sekitar kurang lebih Rp7 miliar.

    “Kita kan KPU sudah alokasikan sekitar Rp27,5 miliar kemudian untuk Bawaslu juga sekitar di angka Rp7 miliar,” terangnya.

    Tidak hanya memanfaatkan sumber Dana Cadangan, ia juga menjelaskan bahwa Pemkot Serang akan memanfaatkan sumber alokasi anggaran lainnya yang ada di APBD Kota Serang.

    Hal itu dilakukan, karena menurutnya, jika hanya mengandalkan sumber dana dari dana cadangan maka hal itu tidak akan mencukupi kebutuhan penyelenggaraan Pemilu di 2024 nanti.

    “Selain cadangan, kota juga pakai APBD yang lainnya. Karena kalau kita pakai dana cadangan aja gak cukup atuh,” jelasnya.

    Saat disinggung perihal kemungkinan adanya penambahan jumlah alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu, Rana menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan pembahasan kembali mengenai hal itu.

    Terlebih lagi sebelumnya, KPU Kota Serang sempat mengajukan keberatan perihal alokasi anggaran yang ditetapkan dinilai kurang mencukupi untuk keperluan penyelenggaraan pemilu.

    “Kita akan bahas lagi apakah nilai sekian itu betul-betul krusial yang memang bisa teranggarkan kemarin hasil analisa kita dengan KPU ada perbedaan,” tandasnya.(MG-01/PBN)

  • Pendamping Desa Harus Netral

    Pendamping Desa Harus Netral

    SERANG, BANPOS – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengingatkan kepada seluruh Pendamping Desa untuk dapat bersikap netral jelang Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024 nanti.

    Karena menurutnya, perihal netralitas jelang Pemilu tidak hanya dibebankan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) tetapi juga kepada Pendamping Desa.

    Hal itu ia sampaikan usai menghadiri acara peningkatan kapasitas dan partisipasi pendamping desa di Hotel Le Dian Kota Serang pada Sabtu (26/8).

    “Ya itukan sudah menjadi sebuah keniscayaan semua harus netral,” katanya.

    Namun, meski diminta untuk mampu bersikap netral, pria yang akrab disapa Gus Halim itu mengaku jika pihaknya tidak akan memberikan penekanan apapun.

    Karena menurutnya para Pendamping Desa sudah memahami perihal tersebut, ditambah lagi hal itu sudah diatur di dalam undang-undang.

    “Ya sesuai dengan norma yang ada, gak ada penekanan apa-apa semua sudah tahu kan yang namanya netralitas ya seperti itu ASN, pengawas Pemilu, KPU, Bawaslu, TNI-Polri, semua haru netral,” imbuhnya.

    Kemudian ia juga menegaskan bahwa Kemendes PDTT tidak akan mengeluarkan surat edaran perihal netralitas jelang Pemilu 2024.

    Pihaknya hanya memberikan himbauan dan seruan, namun tidak sampai membuat surat edaran yang menuntut para Pendamping Desa untuk dapat bersikap netral.

    Karena lagi-lagi, hal itu sudah diatur secara tegas di dalam undang-undang. Sehingga, menurut penjelasannya dengan dibuatnya surat edaran, maka pihaknya tidak menempatkan undang-undang pada porsinya.

    “Imbauan, seruan, mengingatkan itu iya. Tapi kalau edaran, lah wong sudah ada undang-undang kenapa kita bikin edaran? Malah berarti kita tidak menempatkan undang-undang pada porsinya,” tandasnya (MG-01)