BANTEN POS

Tag: Pemilu 2024

  • Parpol Tak Libatkan ASN Dalam Kampanye Pemilu 2024

    Parpol Tak Libatkan ASN Dalam Kampanye Pemilu 2024

    JAKARTA, BANPOS – Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengimbau partai politik peserta Pemilu 2024 tidak melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kampanye. Hal ini penting demi menjaga netralitas dan profesionalitas ASN.

    “Memberi imbauan kepada para parpol, politikus, dan kepala daerah untuk tidak melibatkan ASN,” ujar Suhajar, saat menjadi narasumber dalam Webinar KASN bertajuk “Dilema Camat dan Lurah: Antara Profesionalisme dan Politik Tahun 2024”, seperti dikutip Antara, Rabu (14/6).

    Dia juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memperketat pengawasan terhadap ASN. Jika ada yang melanggar, bisa segera dilaporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kemendagri.

    Dia memastikan, KASN dan Kemendagri akan menindaklanjuti laporan tersebut dan memastikan adanya penjatuhan sanksi kepada ASN yang terbukti melanggar.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua KASN Agus Pramusinto menyampaikan, dalam pelaksanaan pemilu, para peserta pemilu memang akan berupaya memperluas ceruk dukungan publik demi mendapatkan suara pemilih. Termasuk pemilih dari kelompok ASN.

    Agus menyampaikan, upaya seperti itu dilakukan secara masif oleh peserta pemilu melalui aktor-aktor struktur partai politik, tim sukses, dan relawan dengan menggunakan berbagai media. ASN yang memangku jabatan pada unsur lini kewilayahan, seperti lurah dan camat, memiliki daya tarik khusus di mata bakal calon atau calon peserta pemilu dan pemilihan.

    “Setidaknya, terdapat dua alasan lurah dan camat memiliki daya tarik khusus. Pertama, seorang lurah dan camat memiliki akses langsung kepada warga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Semakin baik citra mereka di mata warga, semakin besar pengaruh untuk memobilisasi dukungan kepada pihak tertentu,” jelas dia.

    Kedua, lanjut Agus, kewenangan dan bidang tugas lurah dan camat yang bersifat lintas sektoral di wilayah administrasinya. Seperti perizinan, penyaluran bantuan sosial, serta pembinaan organisasi masyarakat sehingga mereka berpotensi menjadi pendulang suara (vote getter) dalam pemilu dan pemilihan.

    Dengan demikian, kata Agus, sikap profesionalisme ASN, khususnya lurah dan camat, bernilai mahal dalam Pemilu 2024.(RMID)

  • PW Muhammadiyah Provinsi Banten Deklarasi Tolak Politik Identitas pada Pemilu 2024

    PW Muhammadiyah Provinsi Banten Deklarasi Tolak Politik Identitas pada Pemilu 2024

    SERANG, BANPOS – Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Provinsi Banten mendeklarasikan penolakan penggunaan politik identitas dalam Pemilu 2024.

    Hal ini sesuai dengan arahan dari pengurus pusat, sebab politik identitas dianggap bisa berdampak terhadap perpecahan dan gesekan di kalangan umat.

    Deklarasi disampaikan oleh para pengurus PW Muhammadiyah Provinsi Banten, saat menggelar pertemuan di Kantor Diskominfo Kota Serang, Sabtu (10/6).

    Sekretaris PW Muhammadiyah Provinsi Banten, Prof Dr Zakaria Syafei, mengatakan politik identitas mengedepankan primordialisme, yang cenderung akan mengancam terbelahnya berbagai kelompok masyarakat.

    “Sesuai dengan arahan dari pimpinan pusat Muhammadiyah dan pengurus besar NU, kita bersepakat untuk menolak politik identitas di Pemilu 2024. Politik identitas ini mengedepankan primordialisme yang cenderung akan memecah belah umat,” ujarnya.

    Zakaria meminta kepada semua kalangan baik partai, politisi maupun seluruh masyarakat, agar tidak menggunakan cara tersebut demi memenuhi hasrat politiknya.

    Ia pun mengimbau kepada seluruh masyarakat terutama di Provinsi Banten, agar menghindari politik identitas.

    “Oleh karena itu, politik identitas jangan dikembangkan dan digembar-gemborkan. Yang jelas, politik identitas akan mengancam terbelahnya aumat. Saudara dengan saudara pecah serta mengganggu tatanan kebangsaan,” jelasnya.

    Disampaikan juga dalam deklarasi tersebut pernyataan sikap lainnya oleh pengurus PW Muhammadiyah Provinsi Banten antara lain mendukung kebijakan pemerintah terkait rangkaian tahapan Pemilu 2024, menolak isu hoax pada pelaksanan pemilu 2024, dan mendukung pihak kepolisian untuk menciptakan situasi politik dan Kamtibmas yang sejuk, aman dan damai dalam rangkaian tahapan Pemilu 2024. (MUF)

  • Pemilu 2024, Garuda Cilegon Targetkan Caplok 4 Kursi

    Pemilu 2024, Garuda Cilegon Targetkan Caplok 4 Kursi

    CILEGON, BANPOS – Partai Garuda yang lolos Pemilu 2024 terus melakukan konsolidasi dan saling memberikan dukungan serta semangat kepada semua kadernya. Termasuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat.

    Dewan Pembina DPC Partai Garuda Kota Cilegon, Tarun, Minggu (28/5) menjelaskan, meski partainya adalah pendatang baru, namun dengan performa yang dimiliki semua kader dan pengurus, maka dirinya berkeyakinan akan mencapai target yang diharapkan.

    “Harapan kita InsyAllah di Pemilu 2024 ini mendapatkan 4 kursi dari daerah pemilihan (Dapil),” katanya.

    Melihat persaingan pada partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024, Tarun yang merupakan calon legislatif (Caleg) Dapil II, Kecamatan Cilegon dan Cibeber ini mengaku optimis, lantaran semua jajaran pengurus Partai Garuda yang semakin solid.

    “Konsolidasi antar pengurus dewan pimpinan cabang dan dewan pimpinan anak cabang, selalu kita lakukan. Evaluasi dari kerja-kerja partai kami tingkatkan. Kalaupun nantinya, tidak semua Dapil kita mendapatkan kursi. Paling tidak kita (Partai Garuda), mendapatkan 4 kursi di DPRD Kota Cilegon,” ungkapnya.

    Pihaknya juga berterima kasih kepada rekan-rekan pengurus partai dan kepada masyarakat yang begitu besar memberikan perhatian terhadap Partai Garuda. “Sejauh ini masyarakat Cilegon menyambut positif. Dan mudah-mudahan angin segar ini dapat terwujud dengan perolehan suara dan kursi di DPRD Kota Cilegon,” ungkapnya

    Namun demikian Tarun mengaku masih ada masyarakat yang terlihat apatis terhadap keberadaan partai dan Pemilu. “Ada sekian masyarakat, tapi memang tidak terlalu banyak yang kami temui masyarakat terlihat acuh (tidak peduli) akan Pemilu. Tapi yah ini tugas kita bersama untuk meyakInkan bahwa suara mereka itu sangat penting untuk membangun bangsa yang kita cintai ini,” ujarnya. (RUS)

  • PPS Cibendung Pastikan Warga Terdata DPS Online

    PPS Cibendung Pastikan Warga Terdata DPS Online

    TAKTAKAN, BANPOS – Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Cibendung, Kecamatan Taktakan, Kota Serang memastikan warga di kelurahan tersebut terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara online.

    Hal itu dilakukan dengan menggelar sosialisasi tanggapan masyarakat berkaitan dengan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Sabtu, 20 Mei 2023.

    Ketua PPS Cibendung, Ilham Prasetyo, mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk upaya jemput bola kepada masyarakat yang melibatkan RT, RW, pihak Kelurahan Cibendung dan masyarakat.

    “Pesan dalam sosialisasi ini diharapkan dapat tersampaikan ke semua kalangan masyaraka agar dapat melakukan pengecekan DPT online. Hal ini untuk melihat apakah masyarakat tersebut sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum,” ujarnya.

    Ilham menjelaskan, pada kegiatan sosialisasi masyarakat diarahkan untuk melakukan pengecekan DPT online secara mandiri.

    Kata dia, apabila ada masyarakat yang belum masuk ke DPT online, maka pihaknya akan melakukan upaya pendataan agar masyarakat tersebut terdata, sehingga memiliki hak untuk memilih pada Pemilu mendatang.

    “Apabila masyarakat belum masuk ke dalam DPT online, maka kami dari PPS Cibendung akan memasukkan data masyarakat tersebut ke dalam DPT online hari ini juga,” tandasnya.

    Senada disampaikan Ketua PPK Kecamatan Taktakan, Didin. Ia mengungkapkan bahwa kegiatan sosialisasi DPSHP ini digelar dalam rangka memastikan masyarakat khususnya di Kelurahan Cibendung Kecamatan Taktakan terdata dalam DPT online.

    “Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk upaya suksesi pemilu 2024, di mana masyarakat harus terdaftar sebagai pemilih di tahun 2024, dan alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar,” katanya. (MUF)

  • Daftarkan Bacaleg ke KPU, Golkar Kabupaten Tangerang Serukan Kompetisi Fair Play

    Daftarkan Bacaleg ke KPU, Golkar Kabupaten Tangerang Serukan Kompetisi Fair Play

    TIGARAKSA, BANPOS – Partai Golkar Kabupaten Tangerang menyerukan bakal calon legislatif (Bacaleg) dari seluruh partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2024 untuk berkompetisi secara sehat atau fair play.

    Seruan tersebut disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Tangerang, Mad Romli saat mendaftarkan Bacaleg partainya untuk berkompetisi pada perhelatan Pemilu 2024 ke KPU setempat, Jumat (12/5).

    Ia juga minta dukungan masyarakat agar Partai Golkar bisa memenangi Pemilu 2024, khususnya di Kabupaten Tangerang.

    “Mohon doanya, kita berkompetisi dengan baik dan bisa melaksanakan yang terbaik untuk Partai Golkar,” katanya.

    Mad Romli yang juga Wakil Bupati Tangerang itu mengatakan, pada Pileg 2024 nanti pihaknya mendaftarkan sebanyak 55 Bacaleg untuk enam daerah pemilihan (Dapil) di Kabupaten Tangerang.

    “Tidak muluk-muluk, kami menargetkan 12 kursi (DPRD Kabupaten Tangerang). Harapannya bisa lebih,” kata Mad Romli kepada wartawan, di Gedung KPU Kabupaten Tangerang.

    Mad Romli juga berpesan kepada 55 Bacaleg Partai Golkar Kabupaten Tangerang untuk turun langsung kepada konstituen di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing.

    Para Bacaleg partai beringin itu, juga diminta berkompetisi secara sehat pada Pemilu 2024 mendatang.

    Pria yang akrab disapa Haji Ombi itu menyebut, KPU menyatakan berkas seluruh Bacaleg Golkar telah lengkap dan tidak ada kendala apapun.

    Untuk kuota keterwakilan kaum perempuan pun, kata dia, sudah terpenuhi sebanyak 30 persen.

    “Seluruh berkas tadi dinyatakan sudah lengkap, dan tidak ada kendala apapun,” tandasnya. (ODI)

  • UKK Bacaleg, DPW PKB Banten Libatkan PWNU dan Akademisi

    UKK Bacaleg, DPW PKB Banten Libatkan PWNU dan Akademisi

    SERANG, BANPOS – Tahapan pemilihan umum (pemilu) 2024 sudah dimulai. Sebagai peserta pemilu, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Banten mulai memanasi mesin, salah satunya dengan menjaring bakal calon anggota legislatif (bacaleg).

    Untuk menjaring caleg potensial, DPW PKB Banten menggelar Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) pada Sabtu (1/4). UKK tersebut melibatkan unsur tokoh agama sebagai penguji. Karena PKB lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU), maka pelaksanaan UKK melibatkan PWNU Banten.

    UKK berlangsung di Kantor DPW PKB Provinsi Banten, Jl. Ki Ajurum Nomor 06, Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Dalam UKK bacaleg kali ini, DPW dan LPP PKB Banten melibatkan ulama, politisi dan akademisi diantaranya, Ketua PWNU Provinsi Banten KH. Bunyamin Hafidz, Ketua Dewan Syuro DPW PKB Banten KH Aom Muhtadi, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Badar KH Uwes Qorni, Akademisi UIN SMH Banten Subhan dan Subandi Konsultan Musbah.

    Dalam sambutannya, Ketua DPW PKB Banten, Ahmad Fauzi mengatakan UKK bertujuan untuk mengukur dan menguji kesiapan bacaleg dalam beberapa hal. Antara lain kesiapan administratif, kesiapan memenangkan dirinya dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB Gus Muhaimin, serta kesiapan berkompetisi secara jujur sesuai peraturan partai maupun perundangan yang berlaku.

    “UKK juga bertujuan mengukur kesiapan bacaleg menjalankan tugas dan fungsi anggota legislatif jika terpilih. Serta mengukur loyalitas bacaleg terhadap partai dan Ketua Umum Gus Muhaimin dalam menjalankan agenda dan program partai, sebagai amanat Muktamar PKB,” ujar Ahmad Fauzi.

    Program UKK bacaleg DPRD Provinsi Banten, merupakan mekanisme internal yang baik dilakukan oleh PKB Banten. Para kader yang akan mencalonkan sebagai anggota legislatif harus menguasai isu-isu di mana mereka ditempatkan.

    “Mereka harus memiliki pengetahuan, jejaring, karena akan bermitra dengan banyak pihak,” ucapnya.

    Tak kalah penting, mereka juga harus memiliki rekam jejak yang baik. UKK di internal PKB Banten diharapkan dapat dilaksanakan setransparan mungkin.

    “Program Uji Kelayakan dan Kepatutan bacaleg DPRD Provinsi Banten dengan pelibatan penguji eksternal dalam rangka mewujudkan beberapa hal, pertama transparansi rekrutmen bacaleg PKB Banten. Kedua, PKB Banten ingin publik ikut memiliki dan merasa terlibat dalam penentuan caleg PKB dan ketiga memastikan motivasi, spirit, dan orientasi bacaleg PKB Banten adalah untuk menjadi pelayanan masyarakat,” jelasnya.

    Selain melibatkan tokoh agama, Ahmad Fauzi menyampaikan bahwa UKK juga melibatkan berbagai unsur lain. Misalnya akademisi sebagai representasi perguruan tinggi, serta pondok pesantren (ponpes) yang menjadi representasi NU secara kultural.

    “Jika bacaleg terpilih sebagai anggota legislatif, agar tidak lupa kepada NU, karena ghirah perjuangan PKB adalah NU itu sendiri. Target kami, insyaallah pemilu 2024 PKB sukses,” tandasnya

    Untuk diketahui, UKK diikuti sebanyak 85 bacaleg. Namun, DPW PKB Banten masih membuka kesempatan pendaftararan bacaleg baru. (MUF)

  • Survei NEW INDONESIA:PDIP-Gerindra-Golkar Tiga Besar, PSI Tembus 6 Persen

    Survei NEW INDONESIA:PDIP-Gerindra-Golkar Tiga Besar, PSI Tembus 6 Persen

    JAKARTA, BANPOS – Kurang setahun lagi menuju gelaran Pemilu 2024, peta dukungan terhadap partai politik masih didominasi oleh tiga besar. Temuan survei NEW INDONESIA Research & Consulting menunjukkan PDIP, Gerindra, dan Golkar masih kokoh di puncak elektabilitas.

    PDIP unggul pada peringkat pertama dengan elektabilitas 19,1 persen, disusul Gerindra sebesar 13,3 persen dan Golkar 8,5 persen. Di jajaran papan tengah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memantapkan diri dengan elektabilitas mencapai 6,0 persen.

    “PDIP, Gerindra, dan Golkar menguasai tiga besar elektabilitas partai politik, sementara itu PSI menembus 6 persen,” ungkap Direktur Eksekutif NEW INDONESIA Research & Consulting Andreas Nuryono dalam siaran pers di Jakarta, pada Rabu (29/3).

    Menurut Andreas, kekuatan tiga besar tersebut mencerminkan realitas politik di mana ketiganya memimpin koalisi partai-partai politik. Gerindra membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR), sedangkan Golkar menginisiasi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

    PDIP satu-satunya partai yang tidak memerlukan koalisi untuk mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. “Meskipun bisa maju Pilpres tanpa koalisi, PDIP tetap perlu menggalang koalisi untuk memastikan capresnya menang,” tandas Andreas.

    Sebagai partai besar, baik PDIP, Gerindra, maupun Golkar tampak tidak mau terburu-buru untuk menentukan siapa capres ataupun cawapres yang bakal diusung. PDIP selama ini menimbang-nimbang antara Ganjar Pranowo ataukah Puan Maharani.

    Gerindra dengan tegas bakal mengusung kembali Prabowo Subianto, tetapi sejauh ini belum juga melakukan deklarasi. Sementara itu Golkar keukeuh ingin mengajukan ketua umumnya Airlangga Hartarto, meskipun nama-nama lain dari luar koalisi beredar dalam bursa capres.

    “Sebaliknya dengan partai-partai papan tengah yang menggulirkan Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres tampak sangat getol bermanuver,” tandas Andreas.

    Di antara anggota Koalisi Perubahan, Demokrat memimpin dengan raihan elektabilitas 6,4 persen, pada urutan kelima setelah PKB (7,3 persen). Sesudahnya baru PKS (4,7 persen) dan Nasdem (3,4 persen).

    “Ironisnya, Nasdem yang paling awal menggagas pencapresan Anies justru berada pada urutan buncit, dan posisinya belum aman karena masih di bawah ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen,” jelas Andreas.

    Dukungan Nasdem terhadap Anies masih belum memberikan insentif elektoral seperti yang diharapkan. Selain Nasdem, dua partai Senayan lainnya terancam gagal melenggang kembali ke Senayan, yaitu PPP (2,3 persen) dan PAN (2,1 persen).

    Di antara konfigurasi tersebut, PSI menyodok dan berpeluang lolos ke Senayan. “Naiknya elektabilitas PSI tampak disumbang oleh agresifnya tayangan iklan sebagai bentuk sosialisasi kepada publik, untuk meningkatkan awareness dan popularitas,” Andreas menerangkan.

    Saat ini PSI merupakan partai non-parlemen, bersama sejumlah partai lain seperti Perindo (1,5 persen). Partai-partai baru mulai menggeliat dan berpeluang mengancam partai-partai Senayan, di antaranya Gelora (1,0 persen) dan Ummat (0,8 persen).

    Lainnya adalah Hanura (0,4 persen) dan PBB (0,3 persen), sedangkan sisanya nihil dukungan, yaitu Garuda, PKB, dan Partai Buruh. Masih ada 22,9 persen yang menyatakan tidak tahu/tidak jawab.

    Survei NEW INDONESIA Research & Consulting dilakukan pada 15-22 Maret 2023 terhadap 1200 orang mewakili seluruh provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error ±2,89 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen(RMID)

  • Elektabilitas Kang Emil Turun, Erick Thohir Meroket

    Elektabilitas Kang Emil Turun, Erick Thohir Meroket

    JAKARTA, BANPOS – Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia mengungkap, Menteri BUMN/Ketua PSSI Erick Thohir semakin dijagokan untuk posisi Cawapres di Pemilu 2024.

    Elektabilitasnya meningkat tajam, mengungguli empat cawapres lain dalam survei 5 nama yang diriset lembaga itu. Yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

    “Secara umum, dukungan terhadap Calon Wakil Presiden tidak banyak berubah. Kecuali Erick Thohir, yang meningkat cukup besar,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, saat menyampaikan hasil Survei Nasional: Dinamika Elektoral Capres dan Cawapres Pilihan Publik dalam Dua Surnas Terbaru di Jakarta, Minggu (26/3).

    Dalam temuan tersebut, Indikator menemukan kecenderungan naiknya elektabilitas nama Erick Thohir stabil pada berbagai pola survei Tokoh Yang Paling Pantas Sebagai Calon Wakil Presiden. Baik pada posisi 18 nama, 9 nama, 7 nama, maupun 5 nama.

    Pada pola 18 nama, elektabilitas Erick Thohir meningkat dari 8,8 persen pada Desember 2022 menjadi 12,9 persen pada Februari 2023.

    Begitu juga pada pola survei 9 nama. Elektabilitas Erick Thohir meningkat dari 10,3 persen pada Desember 2022, menjadi 14,5 persen pada Februari 2023.

    Dalam simulasi 7 nama Cawapres, elektabilitas Erick Thohir meningkat dari 19,6 persen pada Desember 2022 menjadi 21,3 persen.

    Ketika masuk simulasi 5 nama Cawapres, elektabilitas Erick Thohir melonjak dari 12,9 persen pada November 2022 menjadi 13,2 persen pada Desember 2022. Lalu naik lagi menjadi 17,4 persen pada Februari 2023.

    “Elektabilitas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menurun, dibanding Erick Thohir,” ungkap Burhan.

    Pada simulasi 5 nama, elektabilitas Ridwan Kamil bergeser sedikit dari 25,2 persen pada November 2022 menjadi 25,9 persen pada Desember 2022. Setelahnya, anjlok menjadi 22,0 persen pada Februari 2023.

    “Di antara lima nama cawapres, perubahan terjadi terutama pada Ridwan Kamil dan Erick Thohir, yang menunjukkan pola terbalik. Pada saat elektabilitas Ridwan Kamil menurun signifikan, kedipilihan Erick Thohir justru meningkat tajam,” beber Burhan.(RMID)

  • Di Istana, Puan dan Jokowi Bahas Legislasi hingga Persiapan Pemilu Serentak

    Di Istana, Puan dan Jokowi Bahas Legislasi hingga Persiapan Pemilu Serentak

    JAKARTA, BANPOS – Ketua DPR RI, Puan Maharani membahas perihal legislasi hingga persiapan Pemilu 2024 bersama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Jumat (24/3). Pembahasan tersebut dilakukan saat keduanya bertemu di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    “Sebagai Ketua DPR RI, saya terus mendorong kerja sama antara kedua lembaga (eksekutif dan legislatif, red),” ujar Puan dalam keterangannya yang diterima di Jakarta.

    Saat itu, Puan menekankan pentingnya kerja sama antara lembaga legislatif dengan eksekutif.

    Kata dia, bukan hanya untuk pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan saja, tetapi juga dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.

    “Seperti persiapan Pemilu 2024, beberapa rencana UU yang penting untuk dibahas bersama antara DPR dan pemerintah, serta mengenai desain masa depan,” terangnya.

    Selain sebagai Ketua DPR RI, kedatangan Puan kali ini dalam kapasitas sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan.

    Pada kesempatan tersebut, Puan menyampaikan sejumlah hal penting dan strategis, seperti pemenangan Pemilu 2024.

    Ia juga mengungkapkan bagaimana merespons dinamika politik, termasuk gambaran kerja sama partai politik.

    Puan dan Jokowi membahas pula upaya-upaya untuk mempercepat kesejahteraan rakyat dalam kacamata sesama kader PDI Perjuangan.

    “Bagaimana kami sesama kader PDI Perjuangan mengatasi berbagai persoalan di masyarakat melalui desain keputusan politik,” tandasnya. (ANT/MUF)

  • Puluhan Orang Buat Rusuh di Mapolda Banten

    Puluhan Orang Buat Rusuh di Mapolda Banten

    SERANG, BANPOS – Puluhan pria dengan membawa berbagai poster, membuat kerusuhan di Markas Polda Banten. Polda Banten bahkan menurunkan pasukan anti huru-hara untuk menghalau massa tersebut.

    Kerusuhan itu terjadi di lapangan Polda Banten. Massa yang beringas pun melakukan penyerangan kepada personel Polda Banten yang menghalau amukan massa. Mobil water cannon pun dikerahkan oleh Polda Banten.

    Massa yang terus melakukan kerusuhan itu pun ditembakkan air menggunakan water cannon, setelah sebelumnya personel Polda Banten menembakkan gas air mata, untuk membubarkan massa tersebut.

    Peristiwa itu terjadi dalam sebuah simulasi yang digelar oleh Polda Banten, dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi Pemilu Serentak 2024. Simulasi itu untuk sebagai bentuk pelatihan pengamanan tahapan Pemilu 2024.

    Turut hadir dalam simulasi kerusuhan tersebut yakni Kapolda Banten, Irjen Pol Rudy Heriyanto; Kajati Banten, Didik Farkhan Alisyahdi; Wakapolda Banten, Brigjen Pol H. M. Sabilul Alif; PJU Polda Banten dan Pengurus Bhayangkari Daerah Banten.

    Simulasi ini melibatkan ratusan anggota Polri di jajaran Satbrimob, Ditsamapta, Biddokkes dan Polwan Polda Banten turut ambil bagian dalam pengamanan Pemilu yang terdiri atas tiga tahapan, yakni kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara.

    Karo Ops Polda Banten, Kombes Pol Dedi Suhartono, mengatakan bahwa simulasi itu dilakukan untuk persiapan Polda Banten dalam menghadapi Pemilu.

    “Karena di Banten ada Pemilu Daerah dan Nasional, oleh sebab itu kami melaksanakan simulasi seolah-olah seperti faktanya di lapangan, untuk mengantisipasi kerawanan yang ada,” ujarnya, Senin (20/3).

    Menurut Dedi Suhartono, Polda Banten melakukan antisipasi potensi kerawanan yang bisa saja terjadi dalam pelaksanaan Pemilu 2024, meliputi aksi teror, berita hoaks dan money politik.

    “Rangkaian simulasi kita melaksanakan pengamanan kampanye, pengamanan TPS dan penanggulangan unras dari massa yang dapat dikendalikan hingga anarkis,” jelasnya.

    Dedi menjelaskan bahwa pada saat perhitungan, pengamanan dititikberatkan pada proses perhitungan dan dampak adanya ketidakpuasan para pendukung salah satu peserta, atas hasil Pemilu.

    “Dalam simulasi ini digelar pengamanan gabungan aksi unjukrasa, dengan melibatkan personel pengendalian masa (Dalmas), Samapta, Pasukan Bermotor, Polwan hingga anjing pengusir massa,” ungkapnya

    Pengamanan gabungan diantaranya dari personel Satbrimob Polda Banten bersama Samapta. Simulasi tersebut digelar untuk persiapan pengamanan Pemilu utamanya, melatih anggota kepolisian agar tahu proses tahapan Pemilu.

    “Harapannya bahwa anggota kami tahu dan mampu melaksanakan pengamanan Pemilu 2024 dan mengamankan kota itu sendiri, agar Pemilu berjalan lancar, jujur dan adil,” tandasnya. (DZH)