BANTEN POS

Tag: Pemilu 2024

  • Anggaran Pemilu 8 Triliun Belum Cair

    Anggaran Pemilu 8 Triliun Belum Cair

    – Di tengah belum redanya isu penundaan Pemilu 2024, KPU kasih kabar pemerintah dan DPR belum mencairkan anggaran untuk membiayai berbagai tahapan Pemilu yang harusnya cair tahun ini sebesar Rp 8 triliun.

    Anggaran Rp 8 triliun ini adalah bagian dari total Rp 76,6 triliun untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang diusulkan KPU. Rinciannya, Rp 8,06 triliun dari APBN 2022, Rp 17,46 triliun dari APBN 2023, Rp 49,06 triliun dari APBN 2024, dan Rp 2,06 triliun dari APBN 2025. Kabar belum cairnya anggaran ini disampaikan Sekjen KPU, Bernad Dermawan. Kata dia, KPU telah mengajukan usulan anggaran, namun belum disepakati oleh para pemangku kepentingan. “Kami sudah mengajukan ke Pemerintah dan DPR, dan kami menunggu pembahasannya,” kata Bernad, seperti dikutip CNNIndonesia.com, Selasa (8/3).

    Kenapa belum cair? Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah punya alasan kuat. Kata dia, DPR dan Pemerintah siap menggelontorkan uang untuk penyelenggaraan Pemilu. Tapi, pihaknya masih menunggu anggota KPU baru dilantik dulu. Sebab, anggota KPU lama akan habis masa baktinya pada April nanti. “Jangan sampai isu ini sengaja dimunculkan oleh KPU lama karena mau bagi-bagi kue anggaran. It’s not fair,” kata Said Abdullah, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

    Menurut politisi PDIP ini, KPU lama, yang masa kerjanya sekitar sebulan lagi, tidak perlu lagi cawe-cawe anggaran. Akan lebih fair jika perencanaan dan penggunaan anggaran diberikan kepada KPU baru. “Jangan sampai anggaran yang disepakati nanti tidak sesuai dengan perencanaan anggota KPU baru,” lanjutnya. Pada 18 Februari lalu, DPR mengesahkan 7 anggota KPU periode 2022-2027. Dari tujuh orang itu, hanya ada satu anggota KPU lama yang kembali terpilih, yaitu Hasyim Asyari. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rahmatawarta juga sudah memberi penjelasan mengenai belum cairnya anggaran KPU ini. Kata dia, Kemenkeu masih menunggu kepastian tahap-tahap Pemilu 2024 dari KPU. Sampai saat ini, Kemenkeu belum menerima rincian kegiatan tersebut. “Pembahasan anggaran akan dilakukan setelah tahapan Pemilu ditetapkan komisioner (baru) KPU,” kata Isa.

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati berharap, anggaran ini bisa segera cair agar KPU bisa menjalankan tahapan Pemilu 2024 dengan baik.Perempuan yang akrab disapa Ninis ini menegaskan, Presiden Jokowi dan Menko Polhukam Mahfud MD perlu membuktikan ketegasannya menolak penundaan Pemilu 2024 dengan secara mencairkan dana KPU. “Salah satu kepastiannya (Pemilu 2024 tidak ditunda), ya anggaran,” kata Ninis, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

    Ia tidak terima dengan alasan Pemerintah dan DPR harus menunggu pelantikan anggota KPU baru untuk pencairan anggaran tahun ini. Sebab, KPU itu adalah kelembagaan. Bukan orang per orang. “Terkait cawe-cawe, hahaha, tidak paham. Saya kira tidak. Bagaimana mau cawe-cawe, tidak bisa menikmati juga karena mereka tidak lagi ada di KPU saat dananya nanti turun,” kata komisioner KPU periode 2012-2017 ini, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

    Dari kaca mata politik, pemerhati komunikasi Anthony Leong melihat ada faktor lain yang menyebabkan realisasi anggaran pemilu belum cair. Salah satunya, sejumlah stakeholder, baik di Pemerintah, DPR, maupun KPU dan Bawaslu, masih wait and see, merespons dinamika politik di balik wacana penundaan pemilu. [SAR/RM.id]

  • Mahasiswa dan Milenial Deklarasi Dukung Ganjar dengan Berbagi Sembako dan Buku

    Mahasiswa dan Milenial Deklarasi Dukung Ganjar dengan Berbagi Sembako dan Buku

    LEBAK, BANPOS – Mahasiswa dan milenial yang tergabung dalam Ganjar Milenial Banten, menyatakan dukungannya kepada Gubernur Jawa Tengah, Ayah Ganjar Pranowo, untuk maju sebagai Presiden periode 2024-2029.

    Ganjar Milenial Banten mengawali kegiatan dengan membersihkan Alun-Alun Rangkasbitung, sekitar Museum Multatuli, dan Balong Ranca Lentah.

    Koordinator Wilayah (Korwil) Ganjar Milenial Banten, Cucu Komarudin, mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut dilanjutkan dengan memberi santunan kepada anak yatim di Kampung Barangan, Lebak, Banten.

    “Usai melakukan bersih-bersih sekaligus mengedukasi masyarakat tentang menjaga lingkungan, kami membagikan sembako dan santunan kepada anak yatim,” ujar Cucu, di Gedung Tekad Waras, Rangkasbitung, Lebak, Banten, Selasa (8/3).

    Ia mengatakan, para Mahasiswa dan Milenial mengikuti seminar bertajuk ‘Kenapa Harus Ayah Ganjar?’, yang dilanjutkan dengan mendeklarasikan dukungannya untuk Ayah Ganjar di Gedung Tekad Waras.

    “Kami mendukung Ayah Ganjar karena dinilai sebagai sosok yang pas memimpin Indonesia. Hal itu bisa dilihat selama Ayah Ganjar menjabat dua periode sebagai kepala daerah,” tegasnya.

    Usai deklarasi, Ucu mengungkapkan kedepannya, Ganjar Milenial Banten akan melakukan rapat kerja dan menggelar agenda sosial.

    “Kami akan menggelar agenda sosial, seperti penanaman 1.000 pohon di pesisir pantai untuk mencegah banjir. Kemudian akan kami aktifkan bidang sosial lainnya, seperti minat bakat bagi kaum milenial,” tandasnya.

    Diakhir kegiatan, Mahasiswa dan Milenial langsung beranjak ke Taman Baca Masyarakat (TBM) Pengais Elmu Citeras, Lebak, Banten untuk meyalurkan buku. Adapun jenis buku yang diberikan adalah buku pengetahuan, buku agama, hingga komik. (MUF)

  • KPU Didesak Rampungkan Mekanisme Pemilu

    KPU Didesak Rampungkan Mekanisme Pemilu

    SERANG, BANPOS – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang, bekerjasama menggelar sosialisasi terkait pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Sosialisasi yang dilaksanakan di Hotel Flamengo, Kota Serang ini diisi oleh komisioner KPU Kota Serang, Fierly Murdlyat Mabrurri dan Nanas Nasihuddin, serta akademisi UIN SMH Banten, Syaeful Bahri.

    Dalam kegiatan tersebut, sejumlah kalangan berharap pemerintah, DPR, dan penyelenggara Pemilu, segera memastikan mekanisme pelaksanaan pemilu 2024. Salah satunya yaitu Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Azri.

    Azri meminta agar penyelenggara Pemilu harus melakukan finalisasi mekanisme pelaksanaan, dan segera disebarluaskan. Menurutnya, apabila hari dan tanggal pemungutan suara, KPU segera memfinalisasi tahapan, agar Partai bersiap panaskan mesin.

    “Jika hari dan tanggal pemungutan suara sudah ditetapkan, seharusnya KPU segera memfinalisasi tahapan. Agar kami bersiap,” ungkapnya, Rabu (16/2).

    Hal yang sama diungkapkan Perwakilan dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Maskur Alamsyah. Ia berharap agar KPU segera mengeluarkan putusan final terkait pelaksanaan Pemilu 2024.

    “Kami hanya menerima informasi bahwa tahapan verifikasi Parpol dan penyusunan Dapil akan dilakukan akhir tahun ini. Karena itu, kami berharap tahapan segera di-fiks-kan agar kami di daerah punya kepastian dan segera memanaskan mesin Parpol,” jelasnya.

    Anggota KPU Kota Serang, Fierly Murdlyat Mabruri, menjelaskan, dalam draft rancangan tahapan Pemilu, pengumuman pendaftaran Parpol akan dilaksanakan pada Agustus 2022. Selanjutnya, penataan dapil DPRD Kabupaten/Kota dimulai pada Oktober 2022, dan pencalonan dimulai pada bulan Maret 2023.

    “Sambil menunggu tahapan itu, KPU terus berupaya melakukan evaluasi atas kinerja kami sepanjang Pemilu 2019. Misalkan berkenaan dengan penggunaan alat kerja berbasis IT, seperti Sipol, Silon, dan Sidalih,” tuturnya.

    Ia mengaku, pihaknya selalu mengonsolidasikan data pemilih secara berkala. Selain itu, KPU juga mulai memotret potensi adanya himpitan tahapan antara Pemilu dan Pilkada.

    Fierly mengungkapkan, hingga kini KPU RI baru menerbitkan SK nomor 21 tahun 2021 yang berisi penetapan 14 Februari 2024 sebagai tanggal pemungutan suara. Ia pun menuturkan bahwa untuk tahapan dan juga pelaksanaan Pilkada masih harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pemerintah dan DPR.

    “Belum ada SK KPU RI mengenai Pilkada, Meski dalam RDP dengan Komisi II DPR RI, sudah dimufakati bahwa Pilkada digelar Rabu, 27 November 2024,” katanya.

    Mengacu pada draft tahapan, kata dia, pada Januari 2024, ketika KPPS sedang sibuk mempersiapkan logistik pemilu, PPS dalam waktu bersamaan harus melakukan verifikasi dukungan calon perseorangan kepala daerah.

    “Bayangkan jika calon perseorangan itu ada di tingkat Kota dan Provinsi, sementara verifikasi harus dilakukan secara door to door mendatangi rumah pendukung. Arsiran tahapan itu kami teliti secara seksama agar tidak timbul masalah,” tandasnya.

    Sementara itu, Nanas Nasihudin mengatakan bahwa payung hukum pelaksanaan Pemilu 2024 tetap sama dengan Pemilu 2019 lalu, yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Peraturan tersebut berbunyi bahwa yang berhak menggunakan hak pilih di TPS nanti adalah pemilih DPT, DPTb, dan DPK.

    “Karena itu kami mohonkan peran aktif Parpol dan Ormas untuk memberikan masukan terkait pemutakhiran data pemilih. Karena pada gilirannya ini akan berdampak terhadap keterpilihan parpol,” katanya.

    Akademisi UIN SMH Banten, Syaeful Bahri, dalam hal ini ia menyoroti mengenai desain surat suara yang akan digunakan saat pencoblosan, agar tidak membuat bingung orang yang terdaftar dalam DPT yang berujung pada asal coblos saja. Selain tahapan, menurutnya KPU RI juga perlu segera memutuskan desain surat suara yang akan digunakan pada pemilu mendatang, apakah satu surat suara, dua, atau bahkan tiga.

    “Yang jelas, kesulitan pemilih pada Pemilu 2019 lalu dimana di bilik TPS mereka harus mencoblos 5 surat suara sekaligus, harus mampu dicarikan solusinya. Karena kesulitan pemilih itu nanti dampaknya pada tinggi angka suara tidak sah,” tandasnya.

    (MG-03/MUF/PBN)

  • Gerindra Banten Siapkan Cawapres Prabowo

    Gerindra Banten Siapkan Cawapres Prabowo

    JAKARTA, BANPOS – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tidak kaget dengan hasil survei yang selalu menempatkan Ketua Umumnya, Prabowo Subianto di posisi pertama.
    Teranyar, hasil survei Lembaga riset dari Survei & Polling Indonesia (SPIN) terkait tokoh nasional potensial dalam bursa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menyebutkan, nama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di posisi puncak.

    Prabowo dinilai sebagai sosok yang paling tepat meneruskan program pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Memang di antara ketua umum partai, dan tokoh-tokoh di luar kader partai, Pak Prabowo paling tinggi elektabilitasnya. Makanya kita pede mengusung beliau,” kata politisi Partai Gerindra, Desmond J Mahesa saat berbincang dengan Rakyat Merdeka (BANPOS Grup), belum lama ini.

    Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Banten, Desmond telah melakukan survei internal di Banten untuk mengetahui siapa cawapres Prabowo di 2024 yang diinginkan kader.
    Hasil survei internal DPD Gerindra Banten ini baru saja selesai ditabulasi. Ada dua hasil dari surveinya yang menyasar kader dari ranting hingga provinsi ini.

    Cawapres dari kader partai, mengemuka dua nama. Yakni Ketua DPP PDIP, Puan Maharani dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

    Sementara, survei juga mengungkap aspirasi kader Gerindra di Banten untuk Cawapres Prabowo dari tokoh non parpol. Muncul dua nama dari kader, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

    “Dua nama yang paling banyak dijawab siapa pendamping Pak Prabowo dari non-partai,” sebutnya.

    Desmond menambahkan, hasil analisanya, apabila pasangan Prabowo-Puan, maka perolehan kursi telah melampaui ambang batas pencalonan presiden. Namun apabila Prabowo berpasangan dengan Anies atau Ridwan Kamil yang tak punya kendaraan partai politik, maka Gerindra harus mencari partai koalisi lain.

    “Ini aspirasi kader di bawah. Sebagai bahan pertimbangan hitung-hitungan koalisi,” pungkasnya.

    Diketahui, Lembaga Survei & Polling Indonesia (SPIN) merilis hasil survei terbarunya. Prabowo dinilai sebagai sosok yang paling tepat meneruskan pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Direktur SPIN, Igor Dirgantara mengatakan, dalam surveinya, lembaganya pertama kali mengukur tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah saat ini.

    Hasilnya mayoritas masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi. “Hasil survei menunjukkan sebesar 60,8 persen publik menilai puas. 13,7 persen menilai tidak memuaskan, sisanya menyatakan biasa saja,” papar Igor, kemarin.

    Menariknya, saat ditanya siapa yang paling pantas meneruskan arah pembangunan pemerintahan sekarang, mayoritas responden menjawab Prabowo Subianto sebagai sosok yang paling tepat.

    “Sebagian besar publik atau sekitar 20,1 persen menjawab Prabowo; Anies Baswedan 11,5 persen; Ridwan Kamil 10,3 persen; Ganjar 9,8 persen,” ungkapnya.

    Menurut Igor, Prabowo dinilai pantas karena konsisten menjalankan program Presiden Jokowi, terutama di bidang pertahanan dan bidang terkait lainnya.

    Secara personal, Prabowo juga terlihat telah matang dan penuh pengalaman terkait pemerintahan. Survei SPIN dilakukan 31 Januari hingga 11 Februari 2022 dengan melibatkan 1.230 responden yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia dengan cara tatap muka dibantu lembaran kuesioner.

    Survei ini juga menggunakan metode probability sampling dan multistage random sampling dengan margin of error (MoE) kurang lebih 2,8 persen serta tingkat kepercayaan 95 persen.

    (FAQ/PBN/RMID)

  • Pasca Penetapan Jadwal Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, KPU di Banten Mulai Menggeliat

    Pasca Penetapan Jadwal Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, KPU di Banten Mulai Menggeliat

    BANPOS – Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada Serentak di tahun 2024. Menyikapi keputusan itu, sejumlah KPU di daerah, termasuk di Provinsi Banten mulai melakukan persiapan, baik yang menyangkut pemilu maupun Pilkada serentak.

    KPU Kota Cilegon resmi meluncurkan hari pemungutan suara Pemilihan Umum Serentak 2024 akan berlangsung pada 14 Februari 2024, yang dituangkan dalam Keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022, yang dilaksanakan di Kantor KPU Kota Cilegon, Senin (14/2) malam.

    “Dengan dilaksanakannya kegiatan malam hari ini kita berharap agar kemudian masyarakat tahu dan aware terhadap pelaksanaan Pemilu serentak 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024,” kata Ketua KPU Kota Cilegon Irfan Alfi.

    Peluncuran hari pemungutan suara ini, kata dia tentunya juga menjadi sarana sosialisasi kepada masyarakat agar paham dan ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.

    “Semoga apa yang kita pikirkan bersama, untuk mewujudkan demokrasi yang kuat melalui pemilu yang berintegritas dan profesional dan pemilu yang jujur adil dan bermartabat dan untuk menghasilkan pemimpin yang dapat mensejahterakan masyarakat khususnya Kota Cilegon dapat terwujud,” tuturnya.

    Kemudian dikatakan Irfan bagi partai politik biasanya di awal – awal itu yang urgent adalah bagaimana persiapan verifikasi partai yang diperkirakan sekitar bulan Juni hingga Agustus 2022. Kesuksesan pemilu yang diimpikan, lanjutnya, baru bisa diwujudkan ketika seluruh elemen bekerjasama. “Bagaimana kita bisa mewujudkan Pemilu ke depan agar bisa berjalan dengan damai dan berlangsung dengan aman dan sentosa,” ujarnya.

    Peluncuran hari pemungutan suara Pemilu Serentak 2024, Senin (14/2/22) malam, bertepatan dengan dua tahun sebelum hari pemungutan suara digelar.

    Pada dua tahun ke depan, berbagai tahapan pemilu akan digelar, seperti soal Daftar Pemilih Tetap (DPT), teknis pemilu, pendaftaran calon peserta pemilu, verifikasi calon peserta pemilu, penetapan calon peserta pemilu, hingga kampanye.

    “Tentunya dalam pelaksanaan nanti tetap masih mengikuti anjuran pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan,” tandasnya.

    Terpisah, terkait penyelenggaraan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang juga mulai menggeliat. Mereka mengusulkan anggaran sebesar Rp103,947 miliar.

    Ketua KPU Pandeglang, Ahmad Sujai mengatakan, anggaran pelaksanaan Pilkada serentak 2024 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun untuk anggarannya, KPU Pandeglang sudah menyampaikan usulan pendanaan kepada Bupati Pandeglang.

    “Sesuai dengan ketentuan pasal 166 Undan-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dibebankan pada APBD dan kami dari KPU Pandeglang sudah menyampaikan kaitan dengan usulan itu pendanaan ke Bupati Pandeglang,” kata Ahmad Suja’i kepada wartawan, Selasa (15/2).

    Adapun untuk Pemilu tahun 2024 yang akan dilaksanakan kegiatan pemungutan suaranya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 mendatang, lanju dia, anggarannya dibebankan kepada KPU RI. Sehingga KPU yang ada di tiap daerah tersebut sifatnya top down.

    “Kalau itu sifatnya top down, karena sesuai dengan ketentuan pasal 12 huurf a UU Nomor 7 tahun 2017 yang merencanakan program dan anggaran itu menjadi wilayahnya KPU RI,” ujarnya.
    Suja’i menyebutkan, bahwa proses tahapannya akan dilakukan selama 20 bulan sebelum hari pemungutan suara harus mulai.

    “Sekitar bulan Juni, karena tahapannya belum di tetapkan baru hari pemungutan suaranya saja tanggal 14 Februari 2024,” jelasnya.

    Masih kata Sujai, pihaknya berharap ajuan anggaran tersebut bisa dipenuhi. Adapun nanti mau dilakukan pencermatan bisa dilaksanakan secara bersama-sama dengan pihak KPU.

    “Adapun kaitan dengan penggunaannya itu diawal tahun 2024, cuma kita belum mendapatkan kepastian yang sifatnya berkekuatan hukum tetap kapan batasan akhir untuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Darah (NPHD) antara KPU daerah dengan Kepala Daerah,” ungkapnya.

    (DHE/ENK)

  • Tahun 2024, Pragmatisme Politik Diprediksi Meningkat

    Tahun 2024, Pragmatisme Politik Diprediksi Meningkat

    SERANG, BANPOS – Badan Pekerja Jaringan Rakyat untuk demokrasi dan Pemilu (JRDP) memprediksi, pragmatisme politik akan semakin meningkat pada perhelatan pemilu dan pemilihan tahun 2024 mendatang. Sejumlah indikatornya adalah tidak adanya upaya serius dari pemangku kepentingan pemilu untuk mendesain secara komprehensif penindakan terhadap politik uang.

    Berikutnya, penyelenggara pemilu masih terjebak pada formalitas sosialisasi, belum menyentuh pola pendidikan pemilih yang efektif. Dan yang lebih menonjol adalah, parpol kini lebih sibuk mencari figur populer seorang kandidat, bukan mengutamakan agenda besar perubahan bangsa berdasrkan platform yang mereka anut.

    Demikian kesimpulan kajian JRDP usai menggelar nonton bareng launching Pemilu 2024 di kanal youtube KPU RI, Senin 14 Februari 2022 malam.

    “Berdasarkan survei LSI bekerjasama dengan Australian National University (ANU) pada Mei 2019 lalu, insiden politik uang terjadi secara masif dalam Pemilu 2019. Dilihat dari berbagai macam metode pengukuran, politik uang berkisar antara 19,4% hingga 33,1% tergantung pertanyaan dan jumlah skalanya. Pada Pemilu 2019, Daftar Pemilih Tetap (DPT) kita mencapai sekitar 192 juta. Artinya, diperkirakan antara 37,3 juta hingga 63,5 juta pemilih terpapar praktik politik uang,” papar Kordum JRDP Iing Ikhwanudin, usai nobar.

    “Jika kita memakai estimasi yang paling tinggi, satu dari tiga orang di Indonesia menjadi sasaran empuk jual beli suara. Bagi JRDP, ini sangat mengerikan. Ironisnya, sampai sekarang kami belum melihat upaya serius dari penyelenggara pemilu, DPR dan pemerintah, untuk bisa merancang metode pencegahan, pengawasan, dan penindakan, politik uang yang memadai. Kami menganalisa, praktek politik uang pada 2024 bisa menyentuh angka 40%,” kata Iing.

    Iing menambahkan, KPU dan Bawaslu hendaknya sudah harus bergerak secara serius dan tidak lagi menggunakan metode sosialisasi yang cenderung formalitas untuk melakukan edukasi kepada pemilih. Terlebih menjadi kegenitan menggunakan medsos, semata untuk mengimbangi perubahan teknologi.

    “Harus ada upaya ‘radikal’ dalam membangun kesadaran pemilih bahwa politik uang adalah titik terendah dalam demokrasi. Karena itu bukan saja harus dihindari, tapi juga dipidanakan. Bagaimana caranya, dialog langsung dengan pemilih secara kontinyu. Apa yang dihasilkan lewat sosialisasi tatap muka yang berlangsung hanya satu jam? Apa yang dihasilkan lewat medsos yang menampakan foto komisoner sedang rapat? Setiap komisioner memiliki kewajiban membina puluhan TPS. All day long. Harus mau turun ke pemilih. Sentuh mereka. Itu tugas rutin keseharian komisioner,” kata Iing.

    Di tempat yang sama, Febri Setiadi, Korda JRDP Pandeglang, menyatakan, secara kuantitas parpol peserta Pemilu 2024 dipastikan akan lebih banyak ketimbang Pemilu 2019. Itu artinya kompetisi antar caleg akan meningkat. Walhasil, para caleg harus memiliki banyak upaya untuk memenangkan suara. Salah satunya lewat politik uang. Parahnya, kata Febri, tidak nampak kehendak parpol untuk mengantisipasi itu.

    “Mereka malah berkutat perang opini atas hasil survei tentang popularitas kandidat tertentu. Tidak pernah pemilih disuguhi debat serius antar parpol mengenai apa sesungguhnya perbaikan kualitas hidup yang dikehendaki rakyat, dan itu kemudian akan mereka suarakan pada pemilu mendatang,” kata Febri.

    JRDP, kata Febri, akan segera menyusun strategi pemantauan. Secepatnya pula JRDP akan mendaftarkan diri ke Bawaslu RI untuk menjadi lembaga pemantau. Serupa dengan Pemilu 2019 lalu, enam obyek pemantauan JRDP adalah tahapan pencalonan, penyusunan daftar pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi perolehan suara, serta pelanggaran kode etik.

    (ANZ/AZM)

  • Pencalonan Pilkada 2024 Tunggu Hasil Pemilu 2024

    Pencalonan Pilkada 2024 Tunggu Hasil Pemilu 2024

    JAKARTA, BANPOS – KPU telah menetapkan, Pilkada serentak 2024 akan digelar pada 27 November 2027. Untuk pelaksanaan pendaftaran calon kepala daerah dari parpol politik, harus menunggu hasil Pemilu 2024 yang digelar pada 14 Februari 2024.

    Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menerangkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada), partai politik atau gabungan parpol dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan syarat perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD. Syarat pencalonan ini mengacu hasil Pemilu 2024.

    Sedangkan untuk calon pereorangan, bisa dilakukan lebih dahulu. Sebab, pendaftaran calon perorangan tidak terikat hasil Pemilu 2024 dan membutuhkan verifikasi lebih lama.

    “Pendaftaran calon perseorangan prosesnya dimulai lebih dahulu daripada pencalonan dari jalur partai politik. Karena calon perseorangan ada proses verifikasi administrasi dan faktual dukungan,” ucapnya, seperti dikutip Antara, Rabu (26/1).

    Sedangkan mengenai tahapan pilkada, menurut Titi, menyesuaikan kerangka waktu penyelesaian sengketa yang bisa terjadi dalam pelaksanaan tahapan. “Meski tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada kapan dimulainya tahapan pemilihan, tradisinya pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota ini setahun sebelum hari pemungutan suara,” terangnya.

    Titi mengatakan, UU Pilkada hanya mengatur waktu pemungutan suara serentak nasional pada November 2024, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 201 ayat (8). UU Pilkada, lanjut Titi, tidak serinci UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur kerangka waktu tahapan, termasuk ketentuan mulai tahapan pemilu. Dalam Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu disebutkan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.

    (USU/ENK/RMID)

  • Resmi! Pemilu 2024 Digelar Di Hari Valentine

    Resmi! Pemilu 2024 Digelar Di Hari Valentine

    JAKARTA, BANPOS – Hari pemungutan suara Pemilu 2024 sudah ditetapkan. KPU, Komisi II DPR, dan Pemerintah sepakat, pemilu akan digelar pada 14 Februari alias bertepatan dengan Hari Valentine.

    Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Dengar Perdapat (RDP) Komisi II DPR, dengan KPU, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (24/1).

    Di awal rapat, Ketua KPU Ilham Saputra menyatakan, pihaknya mengusulkan alternatif hari pencoblosan pada Rabu, 14 Februari 2024. Pihaknya memilih Rabu, karena selama ini pemilu memang dilaksanakan pada hari tersebut.

    “Pada tanggal 14 Februari, pernah juga diusulkan pada konsinyering pertama antara pemerintah dan DPR,” kata Ilham, seperti dikutip Antara.

    Dia melanjutkan, jadwal pencoblosan 14 Februari 2024 telah dimasukkan dalam draf Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

    Menanggapi usulan ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, Pemerintah setuju. “Untuk tanggal, kami kira dari Pemerintah sepakat pada tanggal 14 Februari. Ini akan memberikan ruang dengan adanya pilkada serentak yang menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang diselenggarakan pada November 2024,” kata Tito.

    Komisi II DPR juga menyatakan setuju dengan tanggal tersebut. Dengan hal itu, rapat memutuskan, Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

    “Penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan umum serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta anggota DPD RI dilaksanakan pada 14 Februari 2024,” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia, membaca keputusan rapat.

    (USU/ENK/RMID)