Tag: Pemilu 2024

  • Antisipasi Ketidakpuasan Hasil Pemilu, Polres Serang Gelar Simulasi Pengamanan TPS

    Antisipasi Ketidakpuasan Hasil Pemilu, Polres Serang Gelar Simulasi Pengamanan TPS

    SERANG, BANPOS – Dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Kepolisian Resor (Serang) menggelar simulasi sistem pengamanan tempat pemungutan suara (Sispam TPS) di lapangan Mapolres Serang, Selasa (6/2/2024).

    Rangkaian simulasi meliputi persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara, penanganan konflik yang mungkin muncul saat pemungutan suara, persiapan penghitungan suara, serta penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

    “Simulasi Sispam TPS dirancang untuk menggambarkan realitas sesungguhnya tentang pemungutan suara di TPS pada 14 Februari 2024 mendatang. Serta mengantisipasi adanya ketidakpuasan dari golongan terhadap hasil pemilu di TPS,” kata Kapolres Serang AKBP Candra Sasongko dalam sambutannya.

    Kapolres berharap setiap personel yang terlibat mengetahui pola pengamanan dan cara bertindak pengamanan TPS dan melaksanakan dengan rasa tanggung jawab, humanis dan profesional sesuai SOP yang telah di tetapkan.

    “Kedepankan komunikasi publik dan upaya cooling system. Yang lebih penting tingkatkan sinergitas solidaritas antar seluruh personel pengamanan instansi terkait,” tandasnya.

    Kapolres mengatakan dengan simulasi yang diikuti para anggota Polres Serang dapat meningkatkan kemampuan para personel serta melihat ketahanan personel mulai dari kesiapan sarana prasarana dan fasilitas penunjang operasional lainnnya.

    “Saya berpesan, tingkatkan keimanan dan ketakwaan dalam melaksanakan tugas ini. Jadikan tugas pengamanan ini sebagai ladang amal ibadah bagi kita semua,” tegasnya.

    Dalam kesempatan itu, Kapolres menyampaikan apresiasi dan ucap terimakasih kepada seluruh jajaran yang sudah membantu kegiatan simulasi Sispam TPS tersebut.

    “Kepada Wakapolres Serang, PJU Polres Serang dan para Kapolsek yang sudah membantu dan mempersiapkan kegiatan serta para personel yang sudah melaksanakan simulasi Sispam TPS dengan baik,” katanya.

    Hadir dalam kegiatan simulasi Pejabat Utama Polres Serang, Kapolsek jajaran, KPU dan Bawaslu Kabupaten Serang, perwakilan Kejaksaan Negeri Serang, Kaban Kesbangpol dan Satpol PP Kabupaten Serang serta Danramil. (AZM)

  • Unggah Klaim Presiden Boleh Memihak, Pejabat Kominfo Banten Dilaporkan ke Bawaslu

    Unggah Klaim Presiden Boleh Memihak, Pejabat Kominfo Banten Dilaporkan ke Bawaslu

    SERANG, BANPOS – Pejabat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Banten terkait postingan dari akun instragram @pemprov.Banten, yang di dalamnya memposting kutipan pernyataan dari Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan yang dinilai rentan pada sikap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Adapun tanda bukti penyampaian laporan tersebut yakni bernomor: 019/LP/PP/PROV/I/2024. Laporan itu dilakukan oleh salah satu masyarakat Kota Serang, Adityawarman, yang melaporkan terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu presiden dan wakil presiden.

    “Saya melaporkan postingan akun IG @Pemprov.Banten dimana akun itu dikelola oleh Dinas Kominfo Provinsi Banten. Dalam postingan ini sudah masuk ranah politis karena menyebutkan presiden memiliki hak untuk politik. Artinya presiden boleh berkampanye,” katanya kepada BANPOS, Selasa (30/1).

    Menurutnya, akun media sosial (medsos) pemprov ini seharusnya tidak perlu ikut bermain dengan memposting hal itu. Karena, menurut Adit, ini sudah masuk pada ranah politik.

    “Lebih baik, Diskominfo itu memposting capaian-capaian Pemprov Banten di berbagai bidang seperti penurun inflasi dan atau stunting. Saya rasa akun ig pemprov ini genit politik, karena kan ini berbahaya kepada netralitas ASN,” ucapnya.

    “Selama ini kan pemprov menggaungkan netralitas ASN, tetapi pada 4 hari yang lalu, ig ini memposting hal-hal berbau politis. Ini kan nantinya membuat persepsi masyarakat menjadi simpang siur,” sambungnya.

    Adit menerangkan, bahwa yang dirinya laporkan yakni terkait dengan netralitas ASN, dimana saat ini sudah masuk masa kampanye. Dia juga mengungkapkan bahwa yang dirinya laporkan yakni pejabat Diskominfo Pemprov Banten selaku pengelola dari IG Pemprov Banten.

    “Menurut saya akun IG Pemprov Banten ini genit. Apa lagi ini kan masuk masa kampanye, sekalipun ini release dari kementrian harusnya jangan di posting, karena ini ranah politis, bahkan banyak netizen yang mengomentari terkait relevansinya apa dengan pistingan ini,” tandasnya.

    Terpisah, Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran pada Bawaslu Banten, Badrul Munir, mengatakan bahwa benar adanya sebuah laporan dari salah satu masyarakat yang melaporkan terkait dengan postingan dari salah satu akun medsos milik Provinsi Banten.

    “Kita sudah terima berkasnya, saat ini bawaslu sedang memeriksa kelengkapan dari syarat-syarat sebagai sebuah pelaporan. Kami memiliki 2 hari untuk memeriksa kelengkapannya, kalau ada yang belum lengkap nanti kita minta lengkapi. Kalau sudah lengkap, nanti kita langsung register dan kami akan periksa,” ujarnya.

    Dia menuturkan, bahwa pihaknya saat ini masih memeriksa kelengkapannya untuk nantinya bisa diketahui apakah syaratnya terpenuhi dan masuk pada pelanggaran jenis apa.

    “Kalau memang tidak dilengkapi pelapor, maka tidak diregister oleh Bawaslu. Akan tetapi, dalam hal ini informasinya secara materil perbuatannya ada, dugaan pelanggarannya ada, itu bisa menjadi sumber informasi awal untuk nantinya bisa ditindak lanjuti oleh bawaslu atau diambil alih oleh Bawaslu,” tuturnya.

    Kemudian, Plt. Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Provinsi Banten, Nana Suryana, terkait postingan pada media sosial Pemprov Banten dengan judul Presiden Punya Hak Politik Acuannya UU Pemilu mengutip pernyataan Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan, dirinya menyampaikan bahwa hal itu merupakn press rilis yang disebar oleh pihak kementerian Kominfo RI.

    “Postingan tersebut adalah press release yang disebarkan oleh Kementerian Kominfo RI pada Jumat 26 January 2024 jam 19.33 pada Grup WhatsApp Forum Kominfo Indonesia yang anggotanya adalah seluruh jajaran Dinas Kominfo seluruh Indonesia yang mana grup ini juga tergabung dalam Grup Komunitas Satgas Medsos Nasional,” ujarnya.

    Kemudian, Nana mengungkapkan, grup tersebut selama ini menjadi media pemerintah pusat untuk menyampaikan berbagai informasi, termasuk narasi tunggal yang diproduksi oleh berbagai kementerian untuk disebarluaskan kembali oleh pemerintah daerah.

    “Sifat dari siaran pers tersebut seperti yang tertulis pada sudut kiri atas adalah: untuk diterbitkan segera. Penayangan press release tersebut sama sekali tidak merepresentasikan sikap politik Pemerintah Provinsi Banten mengingat sesuai amanat UU, ASN wajib bersikap netral dan menjaga pemilu berlangsung lancar,” jelasnya.

    Dirinya juga menyampaikan untuk informasi lebih lanjut dan lebih detail. Dirinya menganjurkan untuk bisa menghubungi langsung kepada pihak Direktur Jendral IKP Kominfo RI, Usman Kansong.

    “Kepada rekan-rekan media yang ingin lebih detail dapat menghubungi langsung Direktur Jenderal IKP Kemenkominfo RI Bapak Usman Kansong,” tandasnya. (MPD)

  • Curi Perhatian, 24 Peguron di Banten Serentak Pasang Baliho Dukung Prabowo-Gibran

    Curi Perhatian, 24 Peguron di Banten Serentak Pasang Baliho Dukung Prabowo-Gibran

    SERANG, BANPOS – Baru-baru ini, banyak sekali baliho berderet yang panjangnya sekitar 50 meter lebih dan berhasil mencuri perhatian masyarakat Kota Serang.

    Baliho yang didominasi warna biru muda itu terpampang nama puluhan peguron di Banten yang menyatakan dukungan kepada Capres Cawapres nomor urut 02 Prabowo-Gibran.

    Pada bagian bawah baliho, terdapat foto pasangan Prabowo-Gibran yang mengenakan atribut pendekar lengkap dengan golok di bagian pinggang.

    Baliho tersebut terpasang di Jalan Sayabulu, Kelurahan Serang, Kota Serang, tak jauh setelah lampu merah simpang Ciracas, Kota Serang. Dengan ukuran 2×3 meter, baliho yang dipasang berjejer di tepi jalan mencuri perhatian pengendara yang melintas.

    Tak jarang, para pengendara mengurangi kecepatan untuk sekedar mengetahui isi yang terdapat pada baliho tersebut. Sebanyak 24 baliho itu dibuat dengan desain serupa, namun terdapat perbedaan pada nama Peguron yang mendukung disertai nama Ketua atau Guru Besar Peguron.

    Berikut nama-nama 24 Peguron atau Perguruan Pencak Silat di Banten yang mendukung Prabowo Gibran melalui baliho tersebut:

    1. Perguruan Pencak Silat Terumbu Banten, Ketua: Yadi Sufiyadi.
    2. Perguruan Pencak Silat Jalak Rawi, Dewan Guru: M.Irwan/Syair.
    3. Perguruan Pencak Silat Panca Tunggal, Ketua: KH. TB. M Ali Nurdin.
    4. Perguruan Pencak Silat Haji Salam, Ketua: Nurudin.
    5. Perguruan Pencak Silat HS Akbar, Ketua: Yai Nova Laksana.
    6. Perguruan Pencak Silat Jalak Banten, Ketua: Lutfi Tri Putra.
    7. Perguruan Pencak Silat Garuda Mustika Putih, Ketua: Muhammad Jahidi.
    8. Perguruan Pencak Silat TTKKBI, Ketua: H. Tb. Arif Hidayat.
    9. Perguruan Pencak Silat PSHT Banten,bKetua: H. Supardi.
    10. Perguruan Pencak Silat Bocah Angon, Ketua: Rohimi/Jack.
    11. Perguruan Pencak Silat Macan paku Banten, Ketua: Sukri Bakri.
    12. Perguruan Pencak Silat Paku Banten, Ketua: H. TB. Masduki.
    13. Perguruan Pencak Silat Macan Sakti, Ketua: Heri Wijaya.
    14. Perguruan Pencak Silat Bandrong Banten, Guru Besar Ustadz Fadullah.
    15. Perguruan Pencak Silat KSTI TTKKDH, Ketua: Amah Suhamah.
    16. Perguruan Pencak Silat Tadjimalela, Ketua: Akhsin Munaf.
    17. Perguruan Pencak Silat Pastuba, Ketua: Ridwan Bajing.
    18. Perguruan Pencak Silat Macan Guling, Ketua: Udin MG.
    19. Perguruan Pencak Silat Mande Kamboja Putih, Ketua: Ahmad Jajuli MA.
    20. Perguruan Pencak Silat KESTI TTKKDH, Ketua: Ir. Hakim Sulaiman Akbar.
    21. Perguruan Pencak Silat Pusaka Cimande, Ketua: Rusdi Salam.
    22. Perguruan Pencak Silat Gagak Lumayung, Ketua: Sudjatmika.
    23. Perguruan Pencak Silat Mande Sasaka Girang, Ketua: Eddy Yusuf.
    24. Perguruan Pencak Silat Padepokan Assyifa, Ketua: Iip Nukip.

    Diketahui, di Banten terdapat banyak Peguron atau Perguruan Silat. Peguron-peguron itu terhimpun dalam sebuah paguyuban.

    Keberadaan peguron tersebut eksistensinya cukup disegani, demikian juga para tokoh yang menjadi pemimpin dari masing-masing peguron tersebut. Dalam Pemilu 2024, puluhan peguron telah menggelar deklarasi dan menyatakan dukungan untuk pasangan Prabowo Gibran. (DZH)

  • TKD Pandeglang Optimistis Prabowo-Gibran Menangkan Pemilu 2024

    TKD Pandeglang Optimistis Prabowo-Gibran Menangkan Pemilu 2024

    PANDEGLANG, BANPOS – Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Kabupaten Pandeglang kembali menyusun strategi untuk memenangkan Pemilu 2024. TKD Pandeglang optimistis elektabilitas Prabowo-Gibran akan mengantarkan Pasangan Calon (Paslon) nomor urut dua tersebut bisa memenangkan pemilu 2024 di Kabupaten Pandeglang.

    Ketua TKD Prabowo-Gibran Pandeglang, Fikri Febriansyah mengatakan, semua hasil survei elektabilitas nasional selalu menempatkan pasangan Prabowo-Gibran di posisi teratas. Hal tersebut akan terus bertahan sampai Prabowo-Gibran benar-benar dilantik menjadi presiden Indonesia.

    “Kita tahu seluruh lembaga survei di tingkat nasional itu selalu memenangkan Prabowo-Gibran. Paling rendah Prabowo-Gibran mendapatkan persentase 47 persen, dan paling tinggi 49 persen. Artinya, hanya 1 atau 2 persen lagi Prabowo-Gibran akan benar-benar menang satu putaran,” kata Fikri, saat menggelar Konsolidasi Pemenangan Prabowo-Gibran di wisma PKPRI Jalan Raya Labuan Km.3 Majasari, Sukaratu, Kecamatan Pandeglang, Minggu (14/01).

    Fikri menegaskan bahwa hasil elektabilitas merupakan sebuah bukti kecintaan masyarakat terhadap sosok Prabowo. Hal tersebut juga sudah terbukti, terkhusus di Pandeglang, Prabowo selalu menang di tiap edisi Pilpres.

    “Kecintaan masyarakat terhadap Prabowo terlihat nyata dan jelas. Dan kita, TKD Pandeglang beserta para relawan akan turun menjemput kemenangan tersebut,” ujarnya.

    Di tempat yang sama, pengurus TKD Provinsi Banten, Bahrul Ulum mengatakan bahwa sebuah perjalanan politik tidak akan pernah lepas dari perjalanan momentum sebelumnya. Begitu pun dengan kontestasi Pilpres tahun ini.

    Bahrul Ulum menyebutkan, kemenangan Prabowo di kabupaten Pandeglang selalu terjadi peningkatan suara seperti pada tahun 2014 dan 2019. Maka, hal itu juga yang akan terjadi di tahun 2024.

    “Maka bukan tidak mungkin di tahun ini kemenangan Prabowo di Pandeglang terjadi peningkatan suara juga. Minimal satu atau dua digit peningkatan persentasenya. Untuk mencapai itu semua, kita mengintruksikan kepada seluruh TKD melalui ketua partainya, caleg-calegnya, dan relawan untuk seluruhnya melakukan penguatan sosok Prabowo-Gibran,” tegasnya.

    Oleh karena itu, Bahrul Ulum meminta kepada seluruh pendukung Prabowo-Gibran agar tidak terlena dengan hasil poling elektabilitas yang saat ini muncul di permukaan. Meski Prabowo-Gibran selalu menempati posisi pertama, ia menekankan kepada seluruh TKD untuk terus mengawal suara-suara Prabowo-Gibran.

    “Jangan sampai kemenangan di depan mata ini membuat kita terlena. Kita tetap akan terus kerja,kerja, dan kerja. Memperkuat basis hingga akar rumput,” ungkapnya. (DHE)

  • KPU Cilegon Klaim Semua Parpol Sudah Laporkan Dana Awal Kampanye

    KPU Cilegon Klaim Semua Parpol Sudah Laporkan Dana Awal Kampanye

    CILEGON, BANPOS – Seluruh partai politik (Parpol) sebagai peserta Pemilu 2024 dipastikan telah melaporkan laporan awal dana kampanye (LADK). Hal ini diungkapkan Kepala Divisi Teknis Pencalonan KPU Kota Cilegon, Urip Haryantoni saat ditemui di kantornya, Jumat (12/1).

    Dimana diketahui partai politik diwajibkan untuk melaporkan LADK maksimal tanggal 7 Januari 2024. “Dari 18 partai politik, itu kita pastikan semuanya sudah menyampaikan LADK,” kata Urip.

    Urip menyebut dalam tahapan pemilu, ada beberapa kewajiban yang harus dilaporkan oleh peserta pemilu.

    Berdasarkan PKPU nomor 18 tahun 2023 tentang dana kampanye, ada beberapa tahapan yang harus dilaporkan partai politik sebagai peserta pemilu.

    Di antaranya, laporan awal dana kampanye (LADK), laporan pemberi sumbangan dana kampanye (LPSDK) dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).

    Tahapan penyusunan LADK dilakukan sampai dengan tanggal 6 Januari 2024 dan penyampaian dilakukan sampai tanggal 7 Januari 2024 pukul 23.59 WIB.

    Sampai dengan tanggal 7 Januari 2024 kemarin, Urip memastikan 18 partai politik di Cilegon telah menyampaikan LADK. “Kita pastikan semuanya sudah menyampaikan, karena kalau tidak menyampaikan di PKPU nomor 18 tahun 2023 terkait dana kampanye di pasal 118 dikatakan apabila tidak menyampaikan LADK maka dia diberikan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu di wilayahnya,” terangnya.

    Diakui Urip, dikarenakan ada beberapa yang masih perlu dilakukan perbaikan. Saat ini masih berlangsung masa perbaikan terhitung dari tanggal 8-12 Januari 2024. “Kemudian tanggal 13 Januari 2024 nanti, baru kita umumkan, berkenaan dengan LADK partai politik sebagai peserta pemilu, rinciannya nanti tanggal 13 kita umumkan,” ujarnya.

    Selama proses pelaporan LADK, Urip mengaku ada beberapa keluhan yang sempat dialami sejumlah partai politik.

    Namun sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian LADK, sejumlah parpol telah selesai melaporkan LADK. “Karena pake sistem SIKADEKA, kemarin itu kita ada keluhan tapi hanya server saja, ada maintenance, tapi tanggal 7 Januari sampai pukul 12 malam kemarin, alhamdulillah tidak ada kendala semuanya, kita pun diawasi melekat oleh Bawaslu sampai pukul 12 malam dan selesai malam itu,” tandasnya. (LUK)

  • Meski Unggul, Elektabilitas Prabowo Terbilang Masih Rendah

    Meski Unggul, Elektabilitas Prabowo Terbilang Masih Rendah

    SERANG, BANPOS – Tingkat elektabilitas Calon Presiden (Capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto di Provinsi Banten meskipun unggul, namun masih terbilang rendah. Bahkan, angkanya disebut berada di bawah target 70 persen dari yang diharapkan.

    Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Provinsi Banten, Airin Rachmi Diany mengatakan rendahnya tingkat elektabilitas Prabowo terjadi di wilayah Dapil Banten 3 yang meliputi wilayah Tangerang Raya, seperti Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

    Airin menyebutkan di wilayah tersebut tingkat elektabilitas Prabowo masih masih rendah, yakni di bawah angka 50 persen.

    “Untuk Banten 3 masih di bawah 50 persen, walaupun kita menang,” katanya saat menyampaikan pidato sambutan di dalam pertemuan Rapat Kolaborasi Daerah Komunitas Relawan Prabowo-Gibran se Provinsi Banten di Graha Mahesa, Selasa (9/1).

    Sedangkan untuk wilayah lainnya seperti Dapil Banten 1 dan 2 disebut angkanya sudah menyentuh di atas 50 persen.

    Namun, meskipun begitu, Airin menegaskan dirinya tidak ingin terpaku terhadap hasil survei yang ada.

    Karena menurutnya yang terpenting saat ini adalah kerja keras, mengupayakan seluruh potensi yang ada untuk dapat memenangkan Prabowo-Gibran di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    “Bagi saya survei bukan bagian dari segala-galanya,” tegasnya.

    Sementara itu Komandan Relawan TKN Prabowo-Gibran Haris Rusly Monti mengatakan, seluruh relawan paslon nomor urut 2 memiliki jiwa militan yang tinggi untuk dapat memenangkan Prabowo-Gibran, khususnya di Banten.

    Ia berharap dengan kerja-kerja relawan yang di lapangan, hasil capaian suara Prabowo-Gibran dapat sesuai dengan target yang ditetapkan.

    Sehingga dengan begitu Capres dan Cawapres Prabowo-Gibran dapat memenangkan kontestasi Pilpres 2024 dengan sekali putaran.

    “Kita harapkan besok bisa menang lebih besar lagi, sehingga pak Prabowo dan mas Gibran bisa memenangkan Pilpres sekali putaran,” tandasnya. (CR-02/PBN)

  • KPU Cilegon Siapkan Surat Suara Braille

    KPU Cilegon Siapkan Surat Suara Braille

    CILEGON, BANPOS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon menyiapkan surat suara braille atau surat suara khusus untuk penyandang disabilitas tunanetra.

    Ketua KPU Kota Cilegon, Patchurrohman menyebut di Kota Cilegon terdapat sebanyak 194 pemilih disabilitas tuna netra.

    “Sebanyak 194 orang ini tersebar di beberapa TPS, setiap TPS ada yang satu, ada yang dua, tiga, tergantung wilayah,” kata Patchurrohman, Selasa (9/1).

    Kemudian, Patchurrohman menuturkan, surat suara braille disiapkan khusus sebagai alat bantu bagi penyandang disabilitas.

    Dengan begitu, para penyandang disabilitas bisa dengan mudah untuk memilih calon-calon pada kontestasi Pemilu 2024.

    “Nanti distribusi surat suara braille sesuai dengan TPS tempat mereka tinggal, surat suara braille ini khusus untuk mereka (penyandang disabilitas tuna netra,-red) sebagai alat bantu,” terangnya.

    Dikatakan Patchurrohman, pada saat pelaksanaannya nanti, surat suara yang sudah dicoblos atau dipilih oleh para penyandang disabilitas.

    Surat suara braille akan dimasukan ke dalam kotak suara yang sama dengan pemilih secara umum.

    “Nanti dimasukan ke kotak suara yang sama, cuma surat suara braille itu ada tandanya,” jelasnya.

    Selain kepada para penyandang disabilitas tuna netra. Pada saat pelaksanaan nanti, pihak KPU juga akan memfasilitasi sejumlah kebutuhan para penyandang disabilitas lainnya.

    “Kalau disabilitas fisik kita sediakan kursi roda, nanti TPS nya juga di setting untuk akses kursi roda dan lain-lain disiapkan,” ungkapnya.

    Berdasarkan data rekapitulasi daftar pemilih disabilitas tingkat Kota Cilegon untuk Pemilu 2024.

    Total pemilih disabilitas di Cilegon berjumlah sebanyak 1.381 pemilih, di antaranya 194 penyandang tuna netra, 25 penyandang tuna rungu, 172 penyandang tuna wicara, 331 penyandang mental, 71 penyandang intelektual dan 588 penyandang fisik.

    Terpisah, KPU RI berupaya menuntaskan masalah temuan surat suara yang rusak di berbagai daerah dengan segera menggantinya dan mencetak kembali alat logistik tersebut di percetakan.

    “Justru dengan sortir, kami buktikan bahwa kami bekerja. Ada surat suara yang tidak layak, itu kami sortir dan kami gantikan ke percetakan,” kata anggota KPU RI Yulianto Sudrajat di Jakarta, Selasa (9/1).

    Jumlah surat suara yang ditemukan rusak di beberapa daerah, menurut dia, hanya segelintir dari total surat suara yang ada.

    Meski demikian, KPU terus melakukan penyortiran surat suara setiap harinya supaya temuan tersebut tidak makin bertambah.

    “Temuannya banyak itu berapa dari total sekian miliar surat suara? ‘Kan hanya ratusan, sebagian hanya 1.000 atau berapa kemarin,” katanya.

    Dikatakan pula bahwa penyortiran terus dilakukan selama 30 hari kedepan. Waktu tersebut dinilainya cukup untuk menyortir dan menemukan surat-surat yang rusak

    “Ini sangat cukup, setiap hari kami sortir, data surat suara yang tidak bisa dipakai selalu masuk, selalu kami himpun dan kami masukkan ke percetakan untuk diganti,” kata Yulianto.

    Terkait dengan persentase distribusi alat logistik, dia menyebut KPU telah 100 persen mendistribusikan seluruh peralatan yang dibutuhkan dalam Pemilu 2024 ke seluruh penjuru negeri.

    Hanya saja, saat ini semua alat masih dalam proses sortir, lipat, dan pengemasan (packing).

    “Ini baru proses sortir, lipat, kemudian packing, ya, masih di kabupaten/kota. Sudah 100 persen di kabupaten/kota. Berikutnya nanti distribusinya ke PPK, PPS, kemudian sampai H-1 di TPS begitu,” ucapnya.

    Distribusi logistik Pemilu 2024 tahap pertama, kata anggota Bawaslu Herwyn Malonda pada hari Senin (8/1), pihaknya menemukan banyak barang logistik yang mengalami kerusakan.

    Berdasarkan data Bawaslu, kotak suara yang ditemukan rusak ada di 177 kabupaten/kota. Hasil pengawasan menemukan bilik suara yang rusak ada di 61 kabupaten/kota, tinta yang rusak ada di 124 kabupaten/kota, dan segel yang rusak ada di 30 kabupaten/kota.

    Dalam distribusi logistik tahap kedua, surat suara yang rusak ada di 127 dari 514 kabupaten/kota selama periode 15 November 2023 sampai dengan 14 Januari 2024.

    Disebutkan pula ada 61 kabupaten/kota yang jumlah surat suaranya belum sesuai dengan jumlah yang semestinya diterima. (LUK/PBN/ANT)

  • Sebut Debat Lebih Menarik, Ma’ruf Amin Berbeda Pendapat dengan Jokowi

    Sebut Debat Lebih Menarik, Ma’ruf Amin Berbeda Pendapat dengan Jokowi

    JAKARTA, BANPOS – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai debat ketiga Pilpres 2024 yang diikuti tiga calon presiden berjalan menarik dan lebih hidup dibandingkan dengan era Pilpres 2019.

    “Saya melihat perdebatannya bagus, terbuka, dan artinya mereka berdebat, terutama ya sesi perdebatan itu saya kira menarik. Dibanding dulu waktu saya, sekarang lebih hidup perdebatannya,” ujar Wapres di sela kunjungan kerja di Yogyakarta, Selasa, sebagaimana disaksikan dalam video di Jakarta.

    Meskipun demikian Wapres enggan mengomentari tentang substansi debat yang berlangsung di Jakarta, Minggu (7/1) malam itu.

    Dia mempersilakan masyarakat untuk menilainya sendiri. “Tapi soal substansi saya kira saya tidak perlu memberi komentar. Saya kira masyarakat sendirilah (yang menilai),” ujarnya.

    “Masalah substansinya mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang bagus, itu kan publik (menilai). Tidak etis kalau saya masuk ke substansi,” imbuhnya.

    Sebelumnya panasnya debat Capres-Cawapres sesi 3 pada Minggu (7/1) malam, tak lepas dari perhatian Presiden Jokowi. Kepala Negara mengaku kecewa, debat hanya mempertontonkan aksi serang antar Capres.

    Sementara, subtansi penting soal gagasan Capres tidak tersampaikan dengan baik.Padahal, tema yang dibahas dalam debat tersebut cukup strategis.

    Yakni membahas soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.

    Menurut Jokowi, harusnya debat sebagai momentum para Capres untuk menyampaikan visi dan misinya. Sebaliknya, justru debat jadi ajang saling serang untuk menjatuhkan pihak lawan.

    “Saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan, yang kelihatan justru saling menyerang,” kata Jokowi di Kampung Kecil, Serang, Banten, Senin, (8/1).

    Mantan Walikota Solo ini mengatakan para kandidat dalam debat memang diperbolehkan untuk saling serang, tapi serangan itu harus sesuai dengan kebijakan serta visi dan misi yang diusung.

    KPU. Ia pun menaruh prihatin, karena kemarin ketiga kandidat justru sibuk menyerang pribadi masing-­masing yang tidak ada hubungannya dengan tema debat.

    “Saling menyerang enggak apa-­apa tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang. Bukan untuk saling men­jatuhkan dengan motif-­motif personal. Saya kira nggak baik dan nggak me­ngedukasi,” nilai Jokowi.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan, aksi saling serang dan menjatuhkan dalam debat tidak dapat memberi pendidikan apalagi mengedukasi masyarakat.

    Ia pun ya­kin banyak masyarakat yang kecewa dengan hasil debat tersebut. Agar kejadian serupa tidak terulang, Jokowi meminta KPU mengevaluasi format debat ke depan.

    Jokowi tidak mau debat Capres-­Cawapres diwarnai aksi saling serang personal kontestan melainkan fokus ke isi debat.

    “Debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu­-rambu se­hingga hidup,” kata Jokowi.

    Sementara itu, Asisten Pelatih Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN) Jazilul Fawaid menyarankan Presiden Joko Widodo untuk menghadiri acara Desak Anies agar mengetahui bahwa serangan personal merupakan hal biasa dalam berdemokrasi.

    Menurut Jazilul di NasDem Tower, Jakarta, Selasa, Indonesia merupakan negara yang demokratis, sehingga apa pun boleh disampaikan selama tidak melanggar hukum.

    Dia mengatakan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan sudah biasa mendapat serangan-serangan personal.

    “Pemimpin di Indonesia itu pemimpin di negara demokratis, semua boleh disampaikan, jadi jangan baper (bawa perasaan),” kata Jazilul.

    Jazilul mengatakan hal itu untuk menanggapi pernyataan Jokowi yang menilai bahwa Debat Ketiga Capres Pemilu 2024 banyak terdapat serangan personal dan minim membahas visi dan misi antarkandidat.

    Wakil ketua umum PKB itu menambahkan bahwa tidak ada istilah personal dalam debat yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1) tersebut.

    Di negara demokrasi, seperti Indonesia, menurut Jazilul semua hal terbuka untuk dibicarakan.

    “Bagi Pak Anies, serangan personal, apalagi berdiskusi terbuka, itu biasa di Desak Anies. Mungkin Pak Jokowi perlu datang ke Desak Anies sekali-kali, itu kan terbuka,” kata dia.

    Desak Anies merupakan salah satu metode Anies dalam berkampanye di Pilpres 2024. Pada kegiatan tersebut, Anies bertemu dengan masyarakat untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang disampaikan secara langsung kepadanya. (PBN/RMID)

  • Selama Masa Kampanye, Bawaslu Banten Alami Penghalang Sebanyak Tiga Kali

    Selama Masa Kampanye, Bawaslu Banten Alami Penghalang Sebanyak Tiga Kali

    SERANG, BANPOS – Sepanjang masa kampanye Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten mengaku, pernah mengalami upaya penolakan dalam menjalankan tugasnya dari pihak pelaksana kampanye dan peserta Pemilu.

    Setidaknya, sejak masa kampanye dimulai pada tanggal 28 November hingga saat ini, upaya penghalangan tersebut terjadi sebanyak tiga kali.

    Pertama terjadi Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan terkahir di Kota Serang.

    “Resistensi itu pernah terjadi di Kota Tangerang, di Tangsel, dan satu lagi di Kota Serang,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Badrul Munir, pada Sabtu (30/12).

    Upaya penolakan tersebut ada beragam jenisnya, salah satunya yakni, tidak diperkenankan nya petugas pengawas Pemilu untuk masuk ke dalam area kampanye peserta Pemilu 2024.

    Selain itu, ada juga petugas pengawas Pemilu yang mengaku, pernah mengalami intimidasi dari para peserta Pemilu dengan melakukan serangan secara verbal pada saat hendak melakukan penertiban alat peraga kampanye atau APK.

    Akibatnya, tidak sedikit para petugas pengawas Pemilu yang merasa khawatir dalam menjalankan tugasnya di lapangan.

    “Kadang-kadang disindir atau ada semacam kekerasan verbal mengakibatkan kekhawatiran dari pengawas Pemilu untuk melakukan pengawasan,” ujarnya.

    Meskipun sempat mengalami upaya penghalangan dari para peserta Pemilu, namun hal-hal tersebut dapat tertangani dengan baik oleh Bawaslu.

    Sehingga dengan begitu, maka para petugas pengawas Pemilu tidak perlu lagi merasa khawatir dalam menjalankan tugas pengawasan nya di lapangan.

    “Tapi sejauh ini bisa diantisipasi dengan baik, bisa diadvokasi. Sehingga permasalahan semuanya selesai,” terangnya.

    Namun di sisi lain ia juga menegaskan, bila petugas pengawas Pemilu dalam menjalankan tugasnya mendapat perlakuan tindak kekerasan fisik dari peserta Pemilu, maka Bawaslu Provinsi Banten tidak segan-segan membawa permasalahan tersebut ke ranah hukum.

    Sebab, menurut Badrul Munir, tindakan tersebut sudah masukm dalam ranah tindak pidana.

    “Kalau sampai ada upaya kekerasan dalam menghalang-halangi, maka kita menggunakan instrumen KUHP,” tandasnya. (CR-02)

  • KPU Pandeglang Panik, Sampai Saat Ini Belum Dapat Logistik Surat Suara

    KPU Pandeglang Panik, Sampai Saat Ini Belum Dapat Logistik Surat Suara

    PANDEGLANG, BANPOS– Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang, mengaku bahwa hingga saat ini belum menerima logistik surat suara untuk Pemilu 2024 mendatang.

    “Di Provinsi Banten sendiri, Kabupaten Kota lain sudah menerima minimal 1 jenis surat suara. Akan tetapi Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak yang belum menerima satu jenispun, padahal kabar yang kami terima jika tanggal 15 Januari 2024, semua jenis surat suara harus sudah diterima di gudang. Tetapi surat suara belum kami terima, dan kami hanya memiliki waktu tinggal 47 hari lagi menuju hari pemungutan suara,” kata Nunung diskusidengan awak media di Cafe Pucuk Pare Resto, Kamis (28/12).

    Dengan waktu yang sedikit, lanjut Nunung, dalam hal penerimaan surat suara, tentunya memerlukan kerja ekstra dari KPU Kabupaten Pandeglang. Selain itu, pihaknya juga tidak bisa membayangkan jika 5 jenis surat suara datang secara bersamaan ke gudang logistik KPU Pandeglang, sementara waktu dan tenaga pelipatan sangat terbatas.

    “Jika berkaca pada Kabupaten Serang yang terlebih dulu menerima, mereka melakukan pelipatan dengan 80 orang dan hanya menghabiskan waktu 8 hari dengan jumlah surat suara sebanyak 1,2 juta surat suara. Sedangkan di Pandeglang, untuk satu jenis surat suara, estimasi kita sebanyak 1 juta. Jadi kalau kita menerima 5 jenis surat suara sekaligus, maka kami membutuhkan lebih dari 80 orang. Dan kami harus bekerja lebih giat dan lebih keras lagi, karena waktu yang semakin mepet tersebut,” ucapnya.

    Menurutnya, mengenai anggaran untuk menyewa gudang logistik pada setiap PPK, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU Banten.

    “Sementara secara anggaran, kami belum melihat ada anggaran untuk sewa gudang di PPK. Dan untuk permasalahan logistik ini, kami sudah konsultasikan kepada KPU Banten,” ujarnya.

    “Padahal, logistik harus sudah ada di TPS pada H-1 sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Kami berburu dengan waktu, berburu dengan cuaca, dan kami belum begitu yakin mengenai gudang transit di PPK. Apakah aman atau tidak, dan kami sudah melakukan survey atau monitoring ke beberapa gudang yang disediakan oleh PPK, dan ada yang sama sekali belum memiliki gudang transit logistik,” ungkapnya. (DHE)