BANTEN POS

Tag: Pemilu 2024

  • Bawaslu Banten Awasi Penyebaran Hoax

    Bawaslu Banten Awasi Penyebaran Hoax

    SERANG, BANPOS – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten mulai mengawasi maraknya ‘Black Campaign’ atau kampanye terlarang di media sosial jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Kampanye terlarang yang dimaksud adalah penyebaran informasi palsu atau hoax.

    Pasalnya di musim pemilu, banyak bertebaran konten hoax di media sosial yang menyudutkan salah satu calon pemenangan.

    “Hoax atau ujaran kebencian dan sebagainya, ini menjadi salah satu yang juga konsen dari Bawaslu. Kita melakukan pengawasan terkait hal itu,” kata Ketua Bawaslu Banten Ali Faisal pada Kamis (28/9).

    Selain itu ia juga secara tegas mengatakan bahwa dirinya tidak ingin agenda Pemilu 2024 ini tercoreng oleh ulah pihak yang tidak bertanggungjawab karena secara sengaja memperkeruh suasana di tengah masyarakat melalui konten hoax yang disebarkan melalui media sosial.

    “Kita tidak mau lagi Pemilu ini terus diwarnai oleh kegiatan-kegiatan seperti itu,” tegasnya.

    Agar masalah itu tidak kembali terulang, sebagai langkah pencegahan, Bawaslu telah menyiapkan semacam kanal pengaduan yang diberi nama Si Waslu dan SIGAP Lapor.

    Nantinya, masyarakat bisa melaporkan adanya penyebaran informasi palsu atau hoax melalui kanal pengaduan tersebut.

    “Itu merupakan ikhtiar kita dari Bawaslu untuk kemudian masyarakat bisa mengakses secara aplikasi digital untuk dapat melaporkan, jika ada kemungkinan terjadinya black campaign yang dilakukan salah satu pihak di lingkungan masyarakat,” ujarnya.

    Tidak hanya mengandalkan laporan dari masyarakat, Ali Faisal juga mengatakan, pihak secara aktif bergerak melakukan pemantauan langsung dengan menyiapkan tim siber.

    Oleh sebab itu kepada para calon dan simpatisan calon, dirinya mewanti-wanti agar tidak melakukan hal tersebut.

    Karena menurutnya, selain dapat merugikan diri sendiri, black campaign pun juga dapat merugikan masyarakat karena terjadinya perpecahan, serta dapat mencoreng nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

    Kemudian kepada masyarakat, Ali Faisal menjelaskan, Bawaslu juga aktif melakukan sosialisasi terkait hal-hal yang dilarang maupun yang dibolehkan jelang Pemilu 2024 kepada masyarakat dengan menggaet pihak-pihak lain untuk turut terlibat dalam upaya pencegahan tersebut.

    “Kita juga secara masif melakukan sosialisasi ke berbagai lingkungan masyarakat dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan di masa menjelang Pemilu 2024. Kita ingin Pemilu 2024 nanti bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas,” tandasnya.(CR-02/PBN)

  • Prabowo-Ganjar Sulit Terealisasi

    Prabowo-Ganjar Sulit Terealisasi

    SURABAYA, BANPOS – Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Fahrul Muzaqqi menilai peluang terealisasinya duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sulit terjadi lantaran terkendala sejumlah faktor.

    “Pertama partai politik, kedua tingkat elektabilitas, ketiga faktor historis, dan keempat kombinasi nasionalis religius,” kata Fahrul kepada ANTARA melalui sambungan telepon di Surabaya, Senin.

    Dia menjelaskan faktor partai politik, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Dua partai itu disebutnya sama-sama memiliki basis massa yang besar dan menginginkan menjadi pemenangan pada di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

    “Tidak semata-mata ambisi dari Pak Ganjar maupun Pak Prabowo, tetapi lebih kepada kekuatan partai yang menurut saya realistis dari kedua belah pihak,” ujarnya.

    Faktor kedua, melihat dari tingkat elektabilitas Ganjar dan Pranowo, sebab dua sosok bakal calon presiden itu sama-sama memiliki persentase angka yang sama-sama kuat.

    “Artinya selisih elektabilitas dari satu bakal calon presiden dengan lainnya tidak signifikan, kalau dalam kajian survei masih dianggap setara, jadi saling berpotensi menyalip,” ucapnya.

    Sedangkan aspek historis melihat pada rekam jejak Prabowo Subianto yang sudah punya pengalaman terjun sebagai peserta di dua edisi Pilpres, yakni tahun 2014 dan 2019.

    “Tentu gengsi dan berat kalau beliau merelakan menjadi wakilnya Pak Ganjar,” kata Fahrul.

    Ganjar disebutnya juga tak rela jika dijadikan sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo, sebab Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan seluruh kader partai sedang mengincar target hattrick atau tiga kali kemenangan di pilpres.

    “Jadi, Prabowo maupun Ganjar tidak berada di posisi kedua atau bukan sebagai bakal calon wakil presiden tetapi di posisi pertama,” tuturnya

    Fahrul menyatakan kecilnya peluang dua sosok itu disatukan sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden juga karena keduanya bukan merupakan representasi kalangan religius, namun nasionalis.

    “Biasanya dalam konteks pilpres kombinasi nasionalis dan religius dan Islam. Ideologi keduanya sama-sama nasionalis,” kata dia.

    Dia menambahkan, ketika keduanya disatukan malah berpotensi membuka peluang kemenangan bagi pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau “AMIN”.

    “Prabowo dan Ganjar disatukan justru memberikan ceruk bagi Anies-Muhaimin yang mengambil ranah keagamaan,” ucap dia.

    Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.

    Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

    Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(PBN/ANT)

  • Duet AMIN Gaet Suara Milenial, Dari Partai Kampus

    Duet AMIN Gaet Suara Milenial, Dari Partai Kampus

    YOGYAKARTA, BANPOS – Dinamika Pilpres 2024 semakin menarik usai Anies Baswedan meminang Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres dan Cawapres.

    Pasangan yang didukung NasDem, PKB dan PKS ini dinilai sebagai kebangkitan aktivis pada Pilpres 2024.

    Peneliti Mindpol Indonesia, Priyo Pamungkas Kustiadi menilai jejak rekam kedua tokoh ini sangat mumpuni. Keduanya sama-sama mempunyai latar belakang aktivis.

    Anies aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Muhaimin alias Cak Imin besar bersama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), saat keduanya masih berkuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM).

    “Saya melihat keduanya saling mengisi, HMI dan PMII kedua organisasi mahasiswa terbesar di Insonesia. Jika disatukan maka kekuatan akan makin besar,” kata Priyo melalui keterangan tertulisnya, Jumat (22/9).

    Priyo menduga, pasangan calon lain juga akan membawa tokoh NU seperti Khofifah Indar Parawansa, Mahfud MD, Yaqut Cholil Qoumas sebagai pasangannya.

    “Ganjar dan Prabowo juga akan membawa tokoh NU jadi pasangan politik. Tentunya NU jadi barang menarik setiap Pemilu karena jamaah jutaan, tapi terang hanya Cak Imin yang dinilai kredibel secara track record kepemimpinan,” ungkap Priyo.

    Menariknya, bagi Priyo bukan saja kekuatan organisasi mahasiswa di Anies-Cak Imin. Melainkan, posisi Muhammadiyah juga berada pada Anies sejak Pilgub Jakarta 2017 lalu. Sehingga pasangan ini jadi ideal sebagai paslon yang punya basis massa beragam.

    “Anies-Cak Imin menarik, jadi kesempatan konsolidasi NU dan Muhammadiyah mengambil peran dalam pemerintahan selanjutnya,” tuturnya.

    Menurut penelurusan Mindpol Indonesia, Anies dan Cak Imin sudah sukses membawa pesan keberagaman di Indonesia.

    Anies yang memiliki program bantuan operasional tempat ibadah (BOTI) sukses di Jakarta dan dapat diduplikasi menjadi program nasional.

    Terakhir menjabat, Anies sukses menyisihkan Rp 11 miliar bagi masjid, musola, gereja, hingga Vihara. Sedangkan Cak Imin, berhasil membawa partainya sebagai partai yang menjunjung toleransi keberagaman.

    Mindpol mencatat hanya PKB yang melakukan perayaan Imlek dari kalangan parpol. “Ini jadi acuan sukses bagi Anies-Cak Imin dalam program agama. Ke depannya akan menjadi andalan dalam menggaet lintas generasi,” terangnya.

    Priyo menilai kekuatan Anies-Cak Imin berhasil menghipnotis komunitas milenial dan generasi Z, yang dilihat dari konsep gagasan matang. Ia melihat keduanya matang karena organisasi.

    “Milenial dan gen Z saat ini lebih condong memilih pasangan calon yang punya konsep dan gagasan daripada hanya gimik politik” pungkas Priyo. (RMID)

    Berita Ini Telah Terbit Di https://rm.id/baca-berita/pemilu/189568/besar-dari-partai-kampus-duet-amin-gaet-suara-milenial

  • Peran Ulama Sangat Penting Menjaga Kondusifitas Daerah

    Peran Ulama Sangat Penting Menjaga Kondusifitas Daerah

    PANDEGLANG, BANPOS – Bupati Pandeglang Irna Narulita, mengajak kepada semua ulama agar bisa ikut menjaga iklim kondusifitas daerah, menjelang Pemilu 2024. Tindakan itu harus dilakukan, sebagai upaya menjaga persatuan dan kesatuan, serta agar tidak ada perpecahan di semua lapisan masyarakat.

    Irna mengatakan, agar kondusifitas daerah bisa terjaga, peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat dibutuhkan sebagai organisasi keagamaan. Terlebih, menjelang pesta demokrasi bisa membuat perpecahan dikalangan masyarakat, karena perbedaan dukungan dan pilihan.

    Oleh karena itu, sebagai wadah organisasi muslim, peran MUI sangat penting karena harus bisa menjadi jembatan agar kondisi di masyarakat tetap kondusif dan tidak mudah diadu domba, serta bisa meningkatkan partisipasi pemilih di tahun 2024 mendatang.

    “Pemilu tahun lalu, partisipasi hanya masyarakat hanya 65 persen, kami harap dukungan MUI agar masyarakat bisa datang ke TPS untuk menyalurkan suaranya,” kata Irna, Rabu (20/9).

    Menurut Irna, agar bisa terlaksana Pemilu yang damai dan aman, harus melibatkan semua pihak terkait, bukan hanya tugas penyelenggara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Pemerintah Daerah. Dengan begitu, pelaksanaan pesta demokrasi bisa berjalan dengan baik.

    “Ini pesta rakyat, rakyat semua harus bergerak meningkatkan partisipasi nya untuk mensukseskan pesta demokrasi, MUI bisa menstimulus untuk mendorong masyarakat supaya tidak golput,” tambahnya.

    Irna menilai, suasana menjelang pelaksanaan Pemilu, suhu politik akan semakin panas dan masyarakat akan mudah diadu domba oleh kepentingan pihak tertentu. Oleh karena itu, MUI harus menjadi perekat masyarakat agar tidak terpecah.

    “Hadirnya MUI harus mengedukasi masyarakat jangan terprovokasi yang akan memecah belah komponen bangsa, kami yakin masyarakat sekarang lebih cerdas,” tandasnya. Ketua MUI Kabupaten Pandeglang Zamzami Yusuf mengatakan, pihaknya akan berupaya agar kerukunan antar masyarakat bisa tetap terjaga di ajang Pemilu 2024 mendatang. Diantaranya dengan terus mengingatkan agar tidak mudah dipecah belah meski berbeda pilihan di ajang Pemilu.

    “Kita berusaha maksimal meneladani Nabi Muhammad dalam berperilaku dan menyelesaikan setiap persoalan, walaupun tidak akan bisa sempurna tapi kita berusaha meneladani apa yang diamanatkan baginda Nabi,” katanya.

    Zamzani menilai, sinergitas perlu dilakukan antara MUI dengan pemerintah baik Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa.

    “Sinergitas ini akan bisa membangun sebuah program yang bermanfaat bagi umat. Sebagai kota santri, pandeglang harus punya makna hakiki seutuhnya bukan hanya selogan,” katanya.(PBN/BNN)

  • Ramaikan Pemilu 2024, PRIMA Siap Umumkan Dukungannya ke Salah Satu Capres

    Ramaikan Pemilu 2024, PRIMA Siap Umumkan Dukungannya ke Salah Satu Capres

    SERANG, BANPOS – Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dalam waktu dekat ini akan segera mengumumkan sikap dukungannya kepada salah satu Calon Presiden (Capres) yang akan berkontestasi di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 nanti.

    Ketua Umum PRIMA, Agus Jabo Priyono mengaku, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) telah diberikan mandat dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) III yang digelar 10-11 September 2023 untuk menentukan langkah politik dalam Pilpres 2024 mendatang.

    “DPP sudah merumuskan langkah konkrit untuk mendukung salah satu Capres yang akan bertarung di 2024 dan siap terlibat dalam koalisi dengan tetap membawa program hasil Rapimnas,” ujarnya pada Selasa (19/9).

    Agus Jabo mengungkapkan, salah satu program yang akan didorong oleh PRIMA kepada bacapres yang didukung adalah percepatan industrialisasi nasional.

    Menurutnya saat ini, sedang terjadi pergeseran kekuasaan kapitalisme dunia, dari yang semula kapital keuangan menuju kapital industri.

    “Kekuatan capital finance sedang mengalami penurunan. Terjadi pergeseran kekuatan dunia, negara dengan basis industri dan kemajuan teknologi, bergerak menguasai kekuatan ekonomi dan politik dunia,” katanya.

    Meski mendorong percepatan industrialisasi, namun Agus Jabo menekankan akan pentingnya menjunjung tinggi kemanusiaan serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

    Menurutnya, pembangunan di bidang apapun tidak boleh mengabaikan nilai-nilai dari dua aspek tersebut.

    “Percepatan industrialisasi nasional harus tetap menjujung tinggi kemanusiaan dan lingkungan hidup,” tuturnya.

    Selain itu, Agus Jabo juga mendorong kepada bacapres yang didukung partainya harus mampu mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

    Kemudian juga mampu bekerjasama dengan negara-negara yang sedang bangkit dengan tetap menitikberatkan kepada kepentingan nasional, pemerintahan yang kuat, kerakyatan dan bersih, serta persatuan nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa, baik dari unsur nasionalis, agamis maupun kerakyatan.

    Menurunya, landasan Persatuan Nasional ini adalah rekonsiliasi nasional untuk memperkokoh kedaulatan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

    “Kita harus kembali ke jati diri bangsa dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar dan bintang untuk mewujudkan Indonesia yang adil makmur.”

    “Semua itu bisa diwujudkan dengan jalan Persatuan nasional dengan landasan rekonsiliasi nasional untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur,” tandasnya. (CR-02)

  • Pokja Lebak Tingkatkan Kualitas Wartawan Kawal Pemilu

    Pokja Lebak Tingkatkan Kualitas Wartawan Kawal Pemilu

    LEBAK, BANPOS – Dalam Rangka meningkatkan kualitas wartawan menjelang Pemilu serentak 2024 mendatang, Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Kabupaten Lebak menggelar Raker dan Capacity Building di Bandung selama dua hari yakni 16 hingga 17 September 2023.

    Ketua Pokja Wartawan Lebak, Mastur Huda mengatakan, kegiatan yang bertema ‘Meningkatkan Kualitas Wartawan Dalam Mengawal Pemilu Berintegritas’ tersebut digelar sebagai pengingat dan penguatan kembali jati diri dari masing-masing wartawan.

    “Ini menjadi sarana penguatan integritas masing-masing wartawan agar bisa menciptakan berita berkualitas dan tidak menyebarkan hoax yang dapat menimbulkan perpecahan di tahun politik ini,” kata Mastur, Minggu (17/9).

    Mastur menjelaskan, wartawan selalu menjadi tombak utama dalam penyampaian informasi baik dari pemerintah ke masyarakat maupun sebaliknya. Maka dari itu, lanjutnya, setiap wartawan harus bisa memberikan berita yang berkualitas, berdasarkan fakta dan tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

    Mastur menerangkan, kegiatan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi bagi wartawan dan anggota keluarganya satu sama lain.

    “Hampir seluruh anggota Pokja hadir, yang berhalangan karena sibuk dengan tugas dari kantornya masing-masing,” tandasnya.(WHY/PBN)

  • Relawan Anies-Muhaimin Banten Dikukuhkan

    Relawan Anies-Muhaimin Banten Dikukuhkan

    SERANG, BANPOS – Ratusan relawan pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dari berbagai simpul relawan, dikukuhnya sebagai pengurus Tim 100 Badan Koordinasi Saksi (Bakorsi) Provinsi Banten Wilayah Barat pada Minggu (17/9).

    Pengukuhan tersebut dilaksanakan di sekretariat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Banten.

    Dalam acara tersebut nampak hadir Furtasan Ali Yusuf sebagai perwakilan dari DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Provinsi Banten, dan juga Umar Bin Barmawi dari DPW PKB Provinsi Banten.

    Ketua Bakorsi Provinsi Banten yang baru saja dilantik, Cahyo Atmoko dalam pidatonya menyampaikan dibentuknya Bakorsi memiliki dua tujuan.

    Pertama, bertugas sebagai pengawas jalannya Pemilu 2024, dan yang kedua adalah untuk menaikkan tingkat elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

    “Ada dua tujuan Bakorsi dibentuk, satu pengawasan kemudian yang kedua adalah sekaligus kita menaikan tingkat elektabilitas dari Capres kita,” katanya.

    Selain itu ia juga menyerukan kepada seluruh kader dan simpatisan duet ‘AMIN’ untuk berjuang semaksimal mungkin demi memenangkan jagoannya itu.

    “Kerja-kerja kita tidak selesai di media sosial dengan bergerilya di WA grup dan sebagainya, seperti pesan mas Anies adalah terus menuangkan informasi ini ke semua pihak,” ujarnya.

    Di samping memenangkan Anies-Muhaimin sebagai presiden dan wakil presiden, Cahyo juga mengingatkan para relawan untuk dapat memenangkan partai pengusung pasangan calon tersebut.

    “Kita menginginkan mas Anies dan pak Muhaimin jadi presiden, tapi alat kelengkapan yang bisa mendorong itu adalah partai. Makanya kita dukung partai-partai pengusung ini jadi pemenang di 2024,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua Bakorsi Nasional Dendi Susyanto menjelaskan latar belakang dibentuknya struktur kepengurusan relawan ini karena berkaca pada pengalaman Pemilu tahun sebelumnya.

    Di mana pada saat pemilu berlangsung, tugas partai pengusung dalam melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap saksi dirasa kurang begitu optimal karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).

    “Kita melihat bahwa selama ini partai pengusung dalam pemilu akan sibuk atau akan berat tugasnya untuk mengawal pengawasan saksi untuk Pileg, tapi kemudian ketika Pilpres itu kosong. Sehingga relawan akan menutup kekurangan dari pergerakan saksi ini,” jelasnya.

    Kemudian setelah melakukan pengukuhan di wilayah Banten Barat, pihaknya akan terus melakukan persiapan pengukuhan di wilayah lainnya hingga ke tingkat desa.
    Sehingga nantinya jelang Pemilu 2024 dimulai, maka seluruh struktur kepengurusan relawan saksi pemenangan duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di berbagai tingkatan sudah siap.

    “Kira-kira di bulan Desember kita sudah masuk Bakorsi di tingkat desa,” jelasnya.
    Adapun terkait dengan tugasnya, Bakorsi nantinya akan bertugas untuk mengawal serta mengawasi proses jalannya penyelenggaraan pemilu hingga di tingkat pemungutan suara.
    Kemudian tugas lainnya adalah untuk menaikan tingkat elektoral pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dan melakukan mengevaluasi terhadap kerja-kerja dari relawan Anies-Muhaimin selama Pemilu berlangsung.(CR-02/PBN)

  • Etika Politik Sudah Tidak Dipakai

    Etika Politik Sudah Tidak Dipakai

    DEPUTI Direktur PATTIRO Banten, Amin Rohani menyampaikan bahwa fenomena ini menunjukkan adanya kemunduran dalam menjalankan etika politik. Hal ini membuat adanya stigma bahwa politik itu kasar dan kotor seolah terbukti.

    “Beberapa akan selalu beralasan tidak ada aturan formal yang dilanggar. Padahal secara etika, tindakan yang dilakukan oleh rekan-rekan yang mencalonkan diri sebagai caleg, namun tetap mendapatkan benefit seperti gaji dan tunjangan dari statusnya saat ini sebenarnya sudah melanggar etika,” ujar Amin.

    Hal ini menurutnya akan sedikit memberikan miniatur atau gambaran kecil bagaimana jika para caleg tersebut terpilih. Dengan dalih tidak ada aturan yang dilanggar, akan tetapi secara moral sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

    “Dalam konteks perpolitikan masa kini, etika merupakan pedoman bagi para politikus dan penyelenggara negara untuk melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi yang buruk. Setidaknya, ranah abu-abu itu jangan sampai disentuh,” terangnya.

    Selain itu, Amin juga menyoroti kaderisasi partai yang masih belum maksimal. Hal ini mengakibatkan, banyak caleg yang sebenarnya tidak merintis di sebuah partai, namun karena ketokohan atau pengaruhnya, akhirnya dapat menjadi caleg.

    “Saya yakin, baik ASN, honorer, pegawai BUMD/BUMN, TNI/Polri dan komisioner tersebut tidak dikader di partainya. Jadi selama ini partai memang kehilangan fungsi pendidikan politik, dan akhirnya masalah etika dalam politik juga menjadi hilang,” tuding Amin.

    Menanggapi hal ini, ia berharap para ASN, honorer dan komisioner atau TNI/Polri aktif yang sudah masuk dalam DCS dapat segera memastikan pengunduran dirinya kepada atasan.

    “Atau seminimalnya jika memang proses mundur tersebut membutuhkan waktu lama. Para caleg harus berkomitmen tidak menerima benefit dari anggaran negara maupun daerah,” tandasnya.

    Dosen Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Mathla’ul Anwar Banten, Eko Supriatno, menyampaikan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menerbitkan surat edaran nomor 6 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg) pada Pemilihan Umum 2024 harus mengundurkan diri sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

    “Dalam surat edaran tersebut, tanggal 1 Oktober 2023 ditetapkan sebagai batas waktu terakhir bagi ASN untuk mengundurkan diri. Bagi ASN yang tidak memenuhi persyaratan ini, mereka akan dinyatakan batal sebagai calon legislatif,” paparnya.

    Selain ASN, aturan yang ketat juga berlaku untuk Komisioner Komisi Informasi yang telah masuk Daftar Calon Sementara (DCS). Mereka diwajibkan untuk mengundurkan diri dari jabatan mereka jika mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2024, baik di tingkat DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, maupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

    Aturan ini didasarkan pada Pasal 182 huruf k dan Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain itu, direksi, komisaris, dewan pengawas, serta karyawan BUMN dan BUMD juga harus mengundurkan diri jika maju sebagai caleg, dan mereka tidak diperbolehkan mengkampanyekan peserta pemilu.

    “Semua ketentuan ini bertujuan untuk menjaga netralitas birokrasi dan meminimalisir penyalahgunaan jabatan dalam konteks politik. Pemisahan hak politik dari jabatan pejabat Negara ini juga sesuai dengan hukum dan prinsip demokrasi yang lebih besar,” tandasnya. (DHE/PBN)

  • Maju Nyaleg, Belum Mundur

    Maju Nyaleg, Belum Mundur

    DALAM persiapan menuju Pemilihan Umum 2024, berbagai permasalahan terkait kualifikasi calon legislatif (caleg) muncul di Banten. Salah satu yang disoroti adalah terkait persyaratan pengunduran diri dari pekerjaan sebelumnya yang harus dipenuhi oleh para caleg.

    Diketahui bahwa KPU hanya akan menerima surat keterangan dari lembaga terkait sebagai bukti pengunduran diri, dengan pengecualian yang ada dalam regulasi lembaga tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya penegakan aturan yang konsisten dalam mengawasi integritas para caleg di Banten.

    Di samping itu, masalah juga muncul terkait pegawai Non PNS yang menjadi caleg di DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi, yang masih menerima gaji dari APBD Banten tahun 2023. Kasus ini memunculkan pertanyaan tentang ketaatan terhadap aturan, mengingat aturan yang mengharuskan pegawai Non PNS yang maju sebagai caleg untuk mengundurkan diri dari statusnya di pemerintahan.

    Permasalahan ini menuntut tindakan tegas dalam menegakkan aturan dan pengawasan yang lebih ketat dalam persiapan Pemilihan Umum mendatang.

    Terkait fenomena tersebut, Komisioner KPU Kabupaten Serang Idrus mengatakan, perihal bakal calon legislatif yang diharuskan mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya ketika pencalonan, pihaknya hanya menerima surat keterangan dari lembaga yang bersangkutan

    “Itu menyampaikan surat keterangan bahwa memang yang bersangkutan sudah mengundurkan diri dari lembaga.  Nanti di pencermatan DCT, itu menyampaikan surat pengunduran dirinya,” katanya.

    Dirinya menjelaskan, terkait adanya caleg yang telah ditetapkan pada DCS, itu bisa saja masih aktif  karena setiap lembaga memiliki proses yang berbeda-beda.

    “Ketika pencalonan, itu tidak mungkin langsung keluar surat pemberhentiannya. Itu di KPU ketentuannya menyampaikan surat keterangan dan tanda terima. Nanti pada saat pencermatan DCT baru kita periksa apakan sudah ada surat pemberhentiannya. Di KPU itu hanya berwenang menerima tanda terima yang dikeluarkan oleh lembaga yang bersangkutan dari bacaleg,” jelasnya.

    “Ketika sudah lewat dari batas waktu (pada pencermatan DCS, red) nanti kita sampaikan pada parpolnya. Kita juga menghormati dari lembaga lain,” tambahnya.

    Sementara itu diketahui, salah satu Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten, Lutfi, yang masuk dalam DCS Partai Golkar. Menanggapi hal tersebut, Ketua KI Provinsi Banten, Toni Anwar Mahmud mengatakan bahwa Lutfi telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota KI Banten.

    “Pertama surat pengunduran dirinya sudah kita proses ke gubernur. Kedua, secara regulasi, di KI tidak setegas yang lain-lain. Tapi secara mekanisme, kita masih mengoptimalkan kinerja pak Lutfi sebelum adanya surat pemberhentiannya sebagai komisioner,” katanya.

    Menurutnya, masih aktifnya Lutfi di KI Banten lantaran surat pengunduran dirinya yang juga sampai saat ini belum ada. Selain itu, juga karena belum adanya pengganti yang mengisi kekosongan di KI Banten Ketika Lutfi sebagai Komisioner hengkang.

    “Karena yang menetapkan SK ini gubernur. Maka kita menunggu lahirnya surat keputusan pemberhentian pak Lutfi ini. Kenapa kita optimalkan dulu, karena kita butuh SDM. Melihat SDM komisioner hanya lima. Kedua, kita mau mengajukan PAW juga masih menunggu surat pemberitahuan dari gubernur,” ungkapnya.

    Toni menyampaikan bahwa pengajuan berhentinya Lutfi dari komisioner KI Banten telah dilakukan oleh yang bersangkutan pada bulan Agustus lalu.

    “Kalau sampai DCT belum keluar keputusannya, Mungkin di DCT dia gagal jadi calon. Jadi kita dialog dengan KPU bahwa tidak akan menjadi DCT jika surat pemberhentian tetap itu tidak lahir. Artinya dia gugur tidak menjadi calon tetap,” tandasnya.

    Selain itu diketahui, sejumlah pegawai Non PNS dilingkungan Pemprov Banten terdaftar sebagai calon legislatif (Caleg) di DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi.

    Tenaga honorer yang saat ini telah terdaftar di Daftar Calon Sementara (DCS) KPU kabupaten/kota dan provinsi hingga saat ini masih menerima gaji atau honor dari kegiatan APBD Banten tahun 2023.

    “Sudah ada di DCS. Ada yang dari PKS, PDIP, Golkar,’ kata sumber di KP3B kepada BANPOS yang meminta identitasnya dirahasiakan, kemarin.

    Majunya pegawai Non ASN Pemprov Banten itu pada umumnya dipaksa oleh salah seorang pengurus partai, dengan maksud memperoleh suara pada Pileg 2024 mendatang dan memenuhi jumlah kursi serta kuota perempuan.

    “Tapi ada juga pegawai Non ASN yang maju sebagai caleg serius. Ini terbukti dari spanduk yang bertebaran di daerah pemilihannya,” ujarnya.

    Padahal, sesuai aturan pegawai Non ASN  maju sebagai caleg, harus mengundurkan dari statusnya di pemerintahan, kendati hanya pegawai sukarela.

    “Kan mereka dapat semacam gaji dari APBD. Dari APBN pun tidak boleh,” ujarnya.

    Oleh karena itu, ia meminta kepada Pj Gubernur Banten Al Muktabar agar melakukan penelusuran jajaran dibawahnya melalui masing-masing OPD.

    “Harus dipertegas. Pak Al Muktabar harus membenahi ini semua. Kalau hal seperti ini sulit ditata, bagaimana persoalan besar yang ada di Provinsi Banten dapat diperbaiki,” ujarnya.

    Terpisah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang, menemukan puluhan perangkat desa dan guru masuk yang dalam Daftar Calon Sementara (DCS) bakal calon anggota legislatif (bacaleg) untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024 wilayah setempat.

    Ketua Divisi Hukum dan Sengketa Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Iman Ruhmawan di Pandeglang, Rabu mengatakan temuan tersebut merupakan hasil pencermatan yang dilakukan pasca diumumkannya DCS oleh KPU setempat. Pencermatan sendiri, dilakukan sejak 19 hingga 28 Agustus.

    “Hasil pencermatan kita tadi memang ada potensi beberapa anggota BPD aktif yang masih tercatat sebagai DCS. Yang kedua juga ada kepala desa yang tercatat di DCS, kemudian sekdes, dan guru,” katanya.

    Atas temuan tersebut, Bawaslu Pandeglang meminta perangkat desa maupun guru yang masuk DCS mengundurkan diri dari jabatan yang dipegang saat ini sebelum penetapan daftar calon tetap atau DCT pada 3 Oktober mendatang.

    Namun, Bawaslu Pandeglang masih memperkenankan bekerja sampai nanti diumumkan DCT, sebagaimana yang tertuang dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2023, tentang pencalonan anggota DPR/DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang, juga menemukan keterlibatan unsur TNI/Polri pada pencalonan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) di daerah itu untuk pemilihan umum (pemilu) 2024.

    Ketua KPU Kabupaten Tangerang Muhammad Umar di Tangerang, mengatakan bahwa temuan indikasi keterlibatan TNI/Polri tersebut saat melakukan verifikasi berkas administrasi daftar calon sementara (DCS).

    “Dari hasil verifikasi administrasi kemarin memang ada (keterlibatan unsur TNI/Polri, Red). Namun sudah dilengkapi surat pengunduran dirinya,” katanya.

    Ia mengungkapkan, dari hasil penemuannya itu hanya satu bacaleg yang ditemukan dari unsur TNI/Polri aktif. Namun, saat ini bacaleg tersebut telah melengkapi surat pengunduran dirinya sebagai anggota TNI/Polri.

    Umar juga mengklaim bila 778 bacaleg Kabupaten Tangerang untuk Pemilu 2024 mendatang sudah tidak bermasalah. Pasalnya, hingga penghujung kelengkapan daftar calon sementara itu, tidak menuai tanggapan dari masyarakat.

    Umar mengaku, saat ini tengah melakukan tahap verifikasi daftar calon tetap (DCT). Hal itu mengingat batas kelengkapan bakal calon pada tahap DCS akan berakhir 14 September 2023 mendatang.

    Menurut Umar, verifikasi DCT akan dimulai pada 14 September hingga 20 September. Pada tahap ini, partai politik (parpol) peserta Pemilu sudah tidak bisa lagi melakukan pergantian bacalegnya.

    “Batas akhir DCS, yakni sampai 14 September. Setelah itu kita lakukan verifikasi sebelum ditetapkan menjadi DCT, kecuali jika ada aturan baru dari KPU RI,” ujar dia.(CR-01/RUS/PBN/ANT)

  • Irna Ajak Masyarakat Sukseskan Pemilu 2024

    Irna Ajak Masyarakat Sukseskan Pemilu 2024

    PANDEGLANG, BANPOS – Pemilihan Umum (Pemilu) adalah agenda rutin lima tahunan sebagai pesta demokrasi masyarakat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan Legislatif. Oleh sebab itu, guna tercipta pemilu yang aman dan damai, Bupati Pandeglang, Irna Narulita meminta semua elemen masyarakat ikut mensukseskan jalannya Pemilu tahun 2024.

    “Kita semua mulai dari Pemerintah, anggota Parpol, Ormas dan masyarakat harus memberikan pendidikan politik yang cerdas agar Pemilu damai bisa terwujud,” kata Irna saat kegiatan deklarasi pemilu damai 2024 di Mapolres Pandeglang, Jumat (8/9).

    Menurutnya, mengawal jalannya Pemilu 2024 bukan hanya tugas pemerintah saja sebagai penyelenggara, akan tetapi semua pihak khususnya Parpol dan semua warga negara.

    “Kita semua penyelenggara pemilu, kita wujudkan pemilu tertib, aman dan kondusif. Kita jangan terpecah belah, kemurnian suara masyarakat harus dikawal, karena masyarakat punya penilaian tersendiri terhadap parpol,” terangnya.

    “Maka dari itu harus siap menang dan harus siap kalah, sehingga keduanya akan bermartabat tidak menimbulkan perpecahan,” ungkapnya.

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang, Nunung Nurazizah mengatakan kurang lebih sebanyak 18 Partai Politik (Parpol) yang jadi kontestan pemilu 2024 yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Umat.

    “Para peserta pastinya mereka adalah orang-orang yang dikehendaki dari partainya maupun orang yang memiliki kompetensi, kami ingin peserta pemilu baik secara partai maupun personal menunjukkan sikap yang berbudi luhur bijaksana dan tidak memecah kemudian memaksakan terhadap pribadi ataupun golongan,” katanya.

    Menurutnya, perbedaan adalah sebuah keniscayaan karena Indonesia menganut multi partai. Maka, pemilu harus dimaknai sebagai sebuah seleksi atau pemilihan siapa yang paling dikehendaki dan paling diinginkan oleh rakyat untuk memimpin atau memegang kekuasaan.

    “Kita tidak dapat menyimpulkan bahwa pemenang adalah yang terbaik dan yang kalah adalah pecundang. Yang harus kita kedepankan adalah bhineka tunggal ika yang mana berbeda tetapi satu tujuan untuk membangun bangsa,” terangnya.

    Kapolres Pandeglang AKBP Belny Warlansyah mengatakan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi dalam mengawal pemilu tahun 2024 agar berjalan aman dan kondusif.

    “Belajar dari pengalaman, tahun lalu kita punya bekal dalam pengamanan pemilu. Tapi kita tidak boleh underestimate karena pemilu 2024 terbesar serentak semua dilaksanakan tahun ini,” ungkapnya.(dhe/pbn)