BANTEN POS

Tag: Pemilu

  • Pemilih Disabilitas di Kota Tangerang Dapat Sosialisasi Terkait Pemilu

    Pemilih Disabilitas di Kota Tangerang Dapat Sosialisasi Terkait Pemilu

    TANGERANG, BANPOS – Kelompok pemilih disabilitas di Kota Serang mulai mendapatkan sosialisasi terkait dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 oleh KPU Kota Tangerang. Selain pemilih disabilitas, santri di pondok pesantren pun turut mendapatkan sosialisasi.

    Komisioner KPU Kota Tangerang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Qori, mengatakan bahwa kegiatan tersebut diawali dengan pawai menggunakan kendaraan, sekaligus menyebarkan flyer, souvenir dan stiker kepada masyarakat di wilayah Cipondoh.

    Selain itu, KPU juga melakukan sosialisasi kepada pengurus RT/RW dan kelompok disabilitas di SKh Yen Naiz di wilayah Pinang

    “Kami sampaikan sosialisasi Pemilu ini kepada seluruh lapisan masyarakat, agar mengetahui jadwal dan sebagainya,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (15/11).

    Kemudian, KPU Kota Tangerang juga mendatangi Pondok Pesantren An Nuqtah di Pinang, yang memiliki 327 santriwan dan santriwati.

    “Rangkaian kegiatan kirab di hari ketiga ini, kami tutup dengan menggelar istighosah dan doa bersama di Pondok Pesantren An Nuqtah bersama ratusan santri. Kegiatan ini dilakukan agar Pesta demokrasi Pemilu 2024 nanti berjalan dengan aman dan damai,” jelasnya.

    Ketua KPU Kota Tangerang, Ahmad Syailendra, mengatakan bahwa melalui kegiatan kirab pemilu, KPU mengedukasi, mempublikasikan dan mengajak pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024 mendatang.

    “Kami juga mengajak para pemilih pemula agar dapat menggunakan hak suaranya memilih calon pemimpin yang visi, dan misinya sesuai dengan hati nurani,” tandasnya. (DZH/ANT)

  • Mahfud Ogah Cuma Jadi Ban Serep Ganjar

    Mahfud Ogah Cuma Jadi Ban Serep Ganjar

    JAKARTA, BANPOS – Calon Wakil Presiden RI, Mahfud MD, menegaskan bahwa dirinya ogah hanya menjadi ban serep dari Calon Presidennya yakni Ganjar Pranowo. Meski demikian, ia mengaku tidak akan menjadi matahari kedua, jika dia dan Ganjar terpilih jadi Presiden dan Wakil Presiden.

    Mahfud kepada awak media, mengaku sempat berbicara dengan Ganjar Pranowo dan Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, agar bisa dapat akses resmi untuk menangani permasalahan hukum, apabila terpilih menjadi wakil presiden melalui Pemilu 2024.

    “Kalau saya jadi wapres dan menang, saya minta akses resmi kepada presiden (terpilih) bahwa saya disuruh menangani masalah-masalah ini (hukum), bukan sekadar formalitas. Wapres itu bukan cadangan, wapres itu ya dwitunggal,” ujar Mahfud, Selasa (14/11).

    Mahfud mengatakan bahwa jabatannya saat ini sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), tidak bisa menindak secara hukum, tetapi hanya mampu menyampaikan berbagai kasus pelanggaran hukum kepada aparat penegak hukum.

    Oleh sebab itu, apabila dirinya terpilih menjadi Wakil Presiden, akan memiliki kewenangan instruktif, bukan sekadar koordinatif.

    “Saya katakan kepada Bu Mega, Pak Ganjar, dan teman-teman koalisi, saya (cawapres) jangan hanya seremonial saja karena saya sudah tahu dan saya tidak mau,” kata Mahfud.

    Meskipun minta diberikan kewenangan akses penegakan hukum apabila terpilih sebagai wapres, Mahfud menegaskan tidak ada maksud untuk menyaingi Ganjar Pranowo.

    “Saya tidak ingin menjadi matahari kembar. Mataharinya tetap Pak Ganjar, tetapi beri saya kewenangan,” ujarnya.

    Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    KPU telah menetapkan masa kampanye pemilu mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. (DZH/ANT)

  • Logistik Sudah Datang, Gudang KPU Cilegon Malah Gak Dijaga Ketat

    Logistik Sudah Datang, Gudang KPU Cilegon Malah Gak Dijaga Ketat

    CILEGON, BANPOS – Gudang penyimpanan logistik KPU Kota Cilegon tidak dijaga pihak kepolisian. Padahal sejumlah logistik sudah datang seperti tinta dan segel untuk kebutuhan Pemilu 2024.

    Diketahui gudang penyimpanan logistik berada di Jalan Kh. Ishak, Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon.

    Berdasarkan hasil pantauan di lokasi, Selasa (14/11) sekitar jam 09.48 WIB, di lokasi hanya ada tiga orang petugas dari KPU Kota Cilegon yang berjaga.

    Berdasarkan keterangan Penjaga Keamanan Gudang Logistik KPU Kota Cilegon, Uji Sanuji menuturkan bahwa sejumlah logistik tiba pada Senin (13/11/2023) sekitar jam 19.19 WIB.

    “Logistik baru turun semalam (Senin 13/11/2023) sekitar jam 19.19 WIB,” katanya saat ditemui di lokasi, Selasa (14/11).

    Ia mengatakan baru ada dua jenis logistik yang datang. “Yang baru datang tinta sama segel, kalau kotak suara belum,” ujarnya.

    Saat dikonfirmasi Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu pada KPU Kota Cilegon Urip Haryantoni terkait kedatangan logistik dan pengamanannya mengarahkan ke Ketua KPU Kota Cilegon. “Logistik langsung aja ke pak ketua,” singkatnya.

    Dibagian lain, Kapolres Cilegon AKBP Eko Tjahyo Untoro saat dikonfirmasi terkait tidak adanya petugas kepolisian yang berjaga disana padahal logistik sudah tiba. AKBP Eko akan mengecek terlebih dahulu anggotanya. “Nanti aku cek lagi ya,” ujarnya. (LUK)

  • 2 Wamen Jangan Sampai Offside

    2 Wamen Jangan Sampai Offside

    JAKARTA, BANPOS – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Paiman Raharjo dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (Wamen ATR) Raja Juli Antoni lagi jadi sorotan. Pasalnya, keduanya diduga kampanyekan Pasangan Capres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Dalam video yang beredar di media sosial, Paiman yang terlihat mengenakan kaos dan topi berwarna merah dinarasikan sedang memimpin rapat pemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 mendatang. Dia duduk dihadapan meja panjang bersama dua orang lainnya. Sedangkan beberapa tamu fokus mendengarkan arahan Paiman, sembari mencicipi hidangan yang tersaji di meja berbentuk bundar.

    Ada empat meja bundar yang dibalut kain berwarna putih. Di setiap meja, terdiri dari empat sampai lima orang. Semua mata mereka tertuju ke Paiman.

    “Setelah rapat hasilnya apa, saya akan sampaikan kepada Pak Pratikno (Menteri Sekretaris Negara) dan Pak Jokowi,” kata Paiman, dalam video tersebut.

    Hasil rapat itu juga, katanya, akan diteruskan kepada tim pemenangan Prabowo-Gibran. Salah satu nama yang disebut dari tim pemenang itu, adalah Wakil Menteri Badan Usaha Milik Ne gara (BUMN) Rosan Roeslani. “Kebetulan teman Wamen,” sambung nya.

    Selain itu, Paiman mengaku, telah menyampaikan hasil rapat sebelumnya kepada Gibran. “Bapak-ibu supaya cepat kami ingin kesepakatan kembali. Kita membentuk Ketua OC (komite or ganisasi) dan Ketua SC (panitia acara),” pintanya.

    Mantan Rektor Universitas Prof. Moestopo itu juga menyerukan kepada para tamu di depannya untuk segera membentuk struktur kepanitiaan. Baik ketua panitia, sekretaris, dan bendahara. “Nanti Om Edi sama saya jadi pengarah,” imbuh dia.

    Usai video tersebut viral, Paiman buru-buru mengklarifikasi. Kata Pai man, pertemuan itu merupakan rapat internal Relawan Sedulur Jokowi yang digelar di rumahnya, Minggu (29/10/2023) sore. Dia membantah, posisinya sebagai Wamen dikaitkan dalam pertemuan itu.

    “Saya ketua umumnya (Sedulur Jokowi). Nggak ada kaitannya dengan Wamen,” tandas Paiman.

    Paiman menegaskan, dalam video itu sedang memberikan arahan kepada anggota Sedulur Jokowi menyikapi arah dukungan Pilpres.

    “Saya tak masuk dalam kepanitiaan pemenangan di dalam Relawan Sedulur. Saya netral sebagai Wamen. Tidak boleh tampil,” cetus dia.

    Selain Wamendes PDTT, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (Wamen ATR) Raja Juli Antoni juga melakukan hal sama. Seperti mengkampanyekan Gibran. Hal itu bisa dilihat dari cuitannya di akun Twitter pribadinya, @Raja JuliAntoni.

    “Selamat pagi. Selamat Prabowo-Gibran,” cuit Raja Juli yang menginformasikan dirinya sedang bertugas sebagai Wamen ATR di Kupang, NTT.

    “Mendarat di Kupang. Hari ini di Kupang saya akan membagikan serti fikat PTSL (Pendaftaran Tanah Siste matis Lengkap dan wakaf kepada masyarakat. Semoga pagi kawan-kawan semua penuh berkah,” tambah Sekjen PSI itu.

    Cuitan itu langsung mendapat sorotan dari warganet. Sejumlah warganet mengkritik cuitan Raja Juli lantaran melakukan tugas negara sambil mempromosikan salah satu pasangan Capres-Cawapres. Bahkan, warganet menu ding Raja Juli menggunakan fasilitas negara untuk kampanye.

    Salah satu kritikan datang dari aktivis Nong Andah Darol Mahmada di akun Twitter X pribadinya, @nongandah. “Brojen, kamu membagikan sertifikat itu atas nama partai dan pendukung Prabowo, atau sebagai wakil menteri? Bukannya wakil menteri itu jabatan publik yang mestinya ngga seperti ini ya? Aduh, makin mengecewakan,” cuit nya.

    Diserang warganet, Raja Juli belum memberikan klarifikasi soal cuitannya tersebut.

    Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah ikutan menyentil Paiman dan Raja Juli. Menurut dia, keduanya telah memanfaatkan jabatan publik untuk kampanye.

    “Klaim pejabat publik sebagai relawan tidak saja offside, melainkan masuk kategori pelanggaran. Karena mereka disumpah hanya setia pada negara, menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang,” tegas Dedi kepada Rakyat Merdeka, Senin (30/10/2023).

    Dia mendesak, Jokowi mengajak, para menteri dan wamen untuk netral. Hal ini untuk mencegah penggunaan fasilitas negara untuk mendukung Capres yang didukungnya. (RMID)

    Berita Ini Telah Tayang Di RMID https://rm.id/baca-berita/pemilu/194887/diduga-kampanyekan-capres-2-wamen-jangan-sampai-offside/2

  • Banten Rawan Politik Uang dan Netralitas ASN

    Banten Rawan Politik Uang dan Netralitas ASN

    SERANG, BANPOS – Provinsi Banten disebut sebagai salah satu daerah yang paling rawan terjadinya politik uang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Bahkan, jika diurutkan Banten menempati posisi keempat dalam masalah tersebut.

    Hal itu diungkapkan langsung oleh Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten Ajat Munajat dalam acara Media Conference pada Jumat (27/10).

    “Posisi Banten dalam hal politik uang ini menempati urutan keempat secara nasional sebagai daerah rawan politik uang,” ungkapnya.

    Kemudian ia juga mengungkapkan, Kota Serang dan Kabupaten Pandeglang disebut-sebut sebagai dua kabupaten/kota di Provinsi Banten yang paling rawan terjadinya praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu.

    “Dengan Kota Serang dan Kabupaten Pandeglang sebagai kabupaten/kota dengan tingkat kerawanan paling tinggi,” imbuhnya.

    Tidak hanya rawan terjadinya praktik politik uang, isu kerawanan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Banten juga turut mendapatkan sorotan.

    Pasalnya dari 10 provinsi di Indonesia, Provinsi Banten menempati urutan ketiga di bawah Maluku Utara dan Sulawesi Utara dengan tingkat kerawanan tertinggi isu netralitas ASN nya.

    “Posisi Banten itu ada di peringkat tiga nasional kategori soal isu strategis netralitas ASN,” terangnya.

    Ajat menerangkan dalam masalah tersebut, temuan yang kerap kali dijumpai adalah ASN seringkali menyatakan dukungannya secara terbuka di media sosial (medsos).

    Selain itu temuan lainnya adalah tak jarang ASN menggunakan fasilitas negara dalam memberikan dukungannya terhadap pasangan calon yang dituju.

    “Paling banyak terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan pola yang banyak terjadi berbentuk sebagai berikut, mempromosikan calon tertentu, pernyataan dukungan secara terbuka di media sosial,”

    “Penggunaan fasilitas negara untuk mendukung incumbent, teridentifikasi dukungan dalam bentuk Whatsapp grup, dan terlibat secara aktif maupun pasif dalam kampanye calon,” terangnya.

    Ia juga menerangkan, justru dalam praktiknya staf ASN lah yang kerap kali menjadi korban. Sementara pejabat struktural kerap kali terhindar dari sanksi terkait netralitas ASN.

    “Kemudian data menunjukkan yang terjaring lebih banyak staf bukan pejabat struktural,” ujarnya.

    Lalu kemudian berdasarkan wilayahnya, Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon disebut sebagai kota/kabupaten paling tinggi kerawanan isu netralitas ASN nya di Provinsi Banten.

    Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon memiliki skor indeks yang sama yakni 12,97. Sementara Kota Tangerang Selatan menempati urutan ketiga dengan skor indeks sebesar 11,53.(CR-02/PBN)

  • Partisipasi Masyarakat Diharapkan Meningkat

    Partisipasi Masyarakat Diharapkan Meningkat

    CILEGON, BANPOS – Komisi Penyelenggara Umum (KPU) Kota Cilegon tuntas dan sukses melaksanakan sosialisasi Kirab Pemilu dengan menggelar jalan santai dan senam pagi, Sabtu (28/10). Seperti diketahui kegiatan sosialisasi yang digagas oleh KPU Cilegon itu merupakan rangkaian dari Kirab Pemilu 2024.

    Koordinator Divisi sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM pada KPU Kota Cilegon, Nunung Nurjanah mengatakan pada kegiatan yang dilakukan merupakan rangkaian Kirab Pemilu 2024. Dikatakan Nurjanah pada kegiatan jalan santai ini dirangkaikan dengan melakukan sosialisasi di lapangan GP yang berada di Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon.

    “Kali ini kami melakukan jalan santai dan melibatkan masyarakat Cilegon. Namun selain menggelar jalan santai, kami pun melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat sekitar. Kemudian kita juga melaksanakan upacara Sumpah Pemuda dan kita juga melaksanakan goes to campus nobar film kejarlah janji ke STTIKOM Insan Unggul sekalian sosialisasi Pemilu Serentak 2024,” kata Nurjanah kemarin.

    Nurjanah menyebutkan, bahwa adapun untuk acara Kirab Pemilu pihaknya telah selesai sosialisasi baik ke beberapa SLTA sederajat se-Kota Cilegon.

    “KPU di bantu dengan teman-teman penyelenggara Badan Adhoc (PPK dan PPS) sasaran Pemilih pemula, kemudian melakukan sosialisasi di Pasar Kranggot sasaran penjual dan pembeli, sosialisasi ke segmen Pemilih perempuan bertempat di aula Kecamatan Ciwandan (sasaran peserta ibu-ibu di wilayah kecamatan Ciwandan-Citangkil) dan juga melakukan sosialisasi ke segmen tokoh masyarakat bertempat di Aula Kecamatan Grogol (sasaran tokoh masyarakat/RT/ RW/ibu ibu kader), kemudian juga sosialisasi ke Lapas Kelas II A Cilegon sasaran warga binaan, dan juga sosialisasi kepada perwakilan masyarakat bersama PPK dan PPS serta sekretariat pada acara jalan santai dan senam pagi,” paparnya.

    Dikatakan Nurjanah, setiap kegiatan sosialisasi Kirab KPU dan di dampingi PPK PPS melakukan war-war keliling sosialisasi bendera Partai Politik peserta pemilu serentak 2024 di setiap pelaksanaan sosialisasi di wilayahnya.

    “Alhamdulillah sosialisasi pada Kirab Pemilu ini sudah tercapai 100 persen tinggal menghantarkan bendera kirab pemilu ke KPU Kota Serang,” ujarnya.

    Nurjanah berharap dengan telah dilaksanakannya sosialisasi ini semua masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik dan bijak di Pemilu serentak pada Rabu, 14 Februari 2024 mendatang. “Harapannya tidak golput dan partisipasi masyarakat Pemilu nanti meningkat.(LUK/PBN)

  • Disinformasi, Pilpres, dan Riang Gembira

    Disinformasi, Pilpres, dan Riang Gembira

    JAKARTA, BANPOS – Mulanya saya menulis ini karena terinspirasi dari salah satu lagu milik grup band heavy rock-metal asal Indonesia, Seringai yang berjudul ‘Disinformasi’. Lagu tersebut Saya rasa jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, terutama menjelang Pilpres 2024, masing cukup relevan.

    Hawa-hawa panas jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sudah mulai terasa. Tandanya, sejumlah postingan black campaign dari masing-masing simpatisan calon berseliweran di beberapa platform media sosial, seperti twitter dan juga instagram misalnya.

    Layaknya bensin tersambar percikan api, tensi tinggi mulai memantik emosi. Akibatnya, debat kusir di antara mereka tidak terelakkan lagi. Tak jarang berita bohong atau hoax turut menyertai di dalamnya.

    Hal itu kemudian diperparah dengan keadaan indeks baca masyarakat Indonesia yang tergolong masih rendah, bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya di dunia.

    Konon katanya, berdasarkan hasil riset Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada 2021 dan UNESCO pada 2022 menunjukan minat baca masyarakat di Indonesia hanya mencapai 0,001 persen atau ilustrasinya dari 1.000 orang hanya ada satu orang saja yang gemar membaca.

    Bahkan menurut penelitian Central Connecticut State University yang bertajuk World’s Most Literate Nations Ranked pada 2016 silam, jika diurutkan, Indonesia menempati peringkat ke 60 dari 61 negara yang menjadi sampel nya. Posisi itu berada satu tingkat di bawah Thailand di posisi ke 59.

    Kita, saya dan anda, mungkin seringkali khilaf untuk memeriksa kembali secara seksama informasi yang diperoleh. Apakah betul informasi yang kita peroleh itu benar adanya? Atau mungkin justru ada pemutar balikan fakta di dalamnya?

    Karena ketergesa-gesaan dan sumbu yang teramat pendek itulah kemudian prahara terjadi. Saling caci dan maki tidak bisa terelakan kembali.

    Dampaknya tidak main-main. Tidak hanya dapat menimbulkan perasaan sakit hati yang teramat dalam, keutuhan rumah tangga, bertetangga, bahkan bernegara pun juga turut menjadi taruhannya.

    Berlebihan? Oh tentu tidak, sebab sudah ada contoh nyata, yakni Pilpres 2019 lalu. Di mana kita, masyarakat Indonesia, pernah terbelah menjadi dua kubu yang kentara sekali bersebrangannya, Cebong dan Kampret.

    Dua entitas atau makhluk itu sudah menjadi sebuah identitas ‘negatif’ bagi masing-masing simpatisan calon. Kala itu orang yang menasbihkan diri sebagai pendukung Prabowo disebut sebagai Kampret. Begitupun sebaliknya, orang yang menyatakan diri sebagai pendukung Jokowi adalah Cebong.

    Keduanya saling menjelekan, mencaci, dan memaki tiada hentinya. Segala upaya mereka lakukan, bahkan dengan hoax mereka lakukan hanya demi dapat menurunkan nilai dari calon yang diusung tersebut.

    Perpecahan dua kelompok masyarakat itu berlangsung lama, bahkan dampaknya hingga saat ini masih juga terasa, meski tidak separah pada 2019 dan awal 2020 silam.

    Saya sih berharap di Pilpres 2024 nanti, masyarakat kita jauh lebih dewasa dan bijak dalam menghadapi kontestasi pemilu serta dalam mencerna informasi yang ada. Tidak terburu-buru emosi, apalagi termakan opini pemberitaan yang berseliweran di luaran sana.

    Karena dengan begitu lah, satu-satunya upaya yang bisa dilakukan agar perpecahan tidak terjadi. Bukankah kita selama ini menginginkan Pemilu yang riang, gembira, serta ceria kan? *

  • Bawaslu Bakal Terus Tertibkan APK

    Bawaslu Bakal Terus Tertibkan APK

    SERANG, BANPOS – Banyak peserta pemilu telah memasang Alat Peraga Kampanye (APK)
    padahal saat ini belum memasuki waktu kampanye. Tak hanya itu, pemasangan APK tersebut juga seringkali terpasang tidak pada tempatnya, seperti di tiang listrik dan juga pohon bahkan kendaraan umum pun tak luput dari APK.

    Dalam upaya untuk menjaga ketertiban, Bawaslu Kabupaten Serang akan terus melakukan penertiban terhadap APK yang melanggar aturan. 
     
    Ketua Bawaslu Kabupaten Serang, Furqon mengungkapkan bahwa pihaknya tanpa pandang bulu terus melakukan penertiban APK. Hal tersebut karena saat ini masih belum memasuki waktu berkampanye.

    "Penertiban, sampai per hari ini kita masih terus melaksanakannya. Kalau terkait masalah APK, kita akan terus melakukan penertiban APK sampai tanggal 28 November," ungkapnya, Senin (23/10).

    Dirinya mengatakan bahwa dalam penertiban tersebut,  pihaknya dibantu dengan Satpol PP. Akan tetapi dalam menertibkan APK, pihaknya terkendala dengan alat bantu yang terbatas.

    "Kalau memang ada yang belum terambil (APK-nya, red). Karena memang kekurangan sarana prasarana, pemkab hanya meminjamkan crane satu unit disitu kendalanya," katanya.

    Dirinya menerangkan bahwa hingga saat ini terdapat ribuan APK yang sudah pihaknya tertibkan. Bahkan, Furqon menuturkan pihaknya melakukan penertiban APK tersebut hingga ke desa-desa di Kabupaten Serang.

    "sudah sampai tataran desa ke desa banyak yang kita tertibkan. Bahkan sampai saat ini sudah sampai diangka 4 ribuan APK yang kita tertibkan," terangnya.

    Selain itu, Furqon mengaku pihaknya juga tidak akan pandang bulu dalam menertibkan APK. Tak hanya yang terpajang disisi jalan, namun juga yang terdapat di Billboard dan juga kendaraan umum.

    "Kalau yang berbayar dan berijin, update kami itu tidak ada satupun yang bayar pajak. Ini informasi dari temen-temen Forkopimda Kabupaten Serang. Tanpa pandang bulu, itu di Billboard dan sarana dari Kabupaten Serang, kita ambil semuanya," ucapnya. "Untuk angkot, kita memang sudah koordinasi sama dishub prosesnya. Agar dishub bisa melakukan penertiban terkait angkot-angkot yang terpasang capres dan caleg," tandasnya.
    (CR-01/AZM) 

    Caption: Istimewa // Ketua Bawaslu Kabupaten Serang, Furqon

  • Jelang Pemilu, Data Narapidana (Rutan) Kelas IIB Serang Diperbaharui

    Jelang Pemilu, Data Narapidana (Rutan) Kelas IIB Serang Diperbaharui

    SERANG, BANPOS – Menjelang pemilu 2024, Kementerian Hukum dan Ham RI (Kemenkumham) Kantor Wilayah Banten Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Serang bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Serang melakukan perekaman dan perbaikan data Kartu Identitas Penduduk (KTP) untuk para tahanan.

    Kasubsi pelayanan rutan serang, Maulana Kahfi Fikardin mengatakan bahwa Rutan Serang bersama Disdukcapil Kota Serang melaksanakan pendataan terkait akan dilaksanakannya pemilu 2024 mendatang.

    “Karena para warga binaan ini mungkin ada beberapa yang belum terdaftar ataupun ada yang ganda, untuk itu kita antisipasi di Rutan Serang ini bersama dengan Disdukcapil. Kita bekerja sama untuk mensukseskan pemilu jangan sampai pada saat pelaksanaan, itu terjadi hal-hal negatif, yang tidak diinginkan dan perdebatan terkait warga binaan pemasyarakatan yang tidak memiliki NIK,” ujarnya.

    Dirinya menerangkan, dari Rutan Serang terdapat sebanyak puluhan tahanan yang pada hari ini dilakukan perbaikan data. Dari para tahanan tersebut, selain tahanan yang memang berdomisili Kota Serang juga dilakukan pada tahanan yang berasal dari luar Kota Serang.

    “Kita kebetulan hari ini yang di data ada 85 orang. Ada yang berada di Serang (domisilinya, red). Kemudian, ada yang di luar Serang, itu sudah di data. Dari jumlah warga binaan kita per hari ini ada 529 orang,” terangnya.
    “85 orang yang terdata, karena sisanya sudah memiliki NIK yang pasti,” sambungnya.

    Dirinya berharap, dengan dilakukannya hal tersebut, bisa menyukseskan acara pemilu karena pemilu ini merupakan bagian dari demokrasi negara kita ini.

    Kemudian, Kepala Seksi Identitas Penduduk pada Disdukcapil Kota Serang, Hendra Permana mengatakan, kegiatan hari ini giat yang direncanakan dan dilaksanakan dua minggu belakangan.

    “Kita mendapat surat dari Kemenkumham dalam hal ini Rutan Serang terkait dengan perekaman dan pemadanan data para penghuni. Para penghuni yang berasal dari warga Kota Serang dan itu pun tidak menutup kemungkinan untuk warga di luar Kota Serang yang tidak terdeteksi. Kita cari di geometrik hingga nanti ketemu,” katanya.

    Dalam pemadanan data di Rutan Serang pihaknya menemukan salah satu tahanan yang terdapat masalah pada data dirinya. Dirinya mengungkapkan kegiatan tersebut juga guna menyukseskan pemilu 2024 mendatang.

    “Kebetulan salah satu klausanya bahwa pemilih itu berdasarkan KTP. Jadi kita dalam hal ini ikut serta dalam kesuksesan pemilu dengan percetakan KTP-nya. Harapan kami untuk kegiatan perekaman dan percetakan KTP ini kita sebesar mungkin dapat memenuhi target untuk kesiapan di pemilu 2024 mendatang,” ujarnya.

    “Permohonan dari rutan kita ada 85 orang itu tidak hanya mutlak dari warga Kota Serang tapi juga ada dari provinsi lain. Dalam hal ini kita menemukan tahanan yang data dirinya bermasalah dan kita sudah sampaikan kepada pihak rutan dan sekarang sudah selesai tercatat sebagai warga Kota Serang,” tandasnya.(CR-01/PBN)

  • PRIMA Siap Umumkan Dukungannya ke Salah Satu Capres

    PRIMA Siap Umumkan Dukungannya ke Salah Satu Capres

    SERANG, BANPOS – Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dalam waktu dekat ini akan segera mengumumkan sikap dukungannya kepada salah satu Calon Presiden (Capres) yang akan berkontestasi di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 nanti.

    Ketua Umum PRIMA, Agus Jabo Priyono mengaku, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) telah diberikan mandat dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) III yang digelar 10-11 September 2023 untuk menentukan langkah politik dalam Pilpres 2024 mendatang.

    “DPP sudah merumuskan langkah konkrit untuk mendukung salah satu Capres yang akan bertarung di 2024 dan siap terlibat dalam koalisi dengan tetap membawa program hasil Rapimnas,” ujarnya pada Selasa (19/9).

    Agus Jabo mengungkapkan, salah satu program yang akan didorong oleh PRIMA kepada bacapres yang didukung adalah percepatan industrialisasi nasional.

    Menurutnya saat ini, sedang terjadi pergeseran kekuasaan kapitalisme dunia, dari yang semula kapital keuangan menuju kapital industri.

    “Kekuatan capital finance sedang mengalami penurunan. Terjadi pergeseran kekuatan dunia, negara dengan basis industri dan kemajuan teknologi, bergerak menguasai kekuatan ekonomi dan politik dunia,” katanya.

    Meski mendorong percepatan industrialisasi, namun Agus Jabo menekankan akan pentingnya menjunjung tinggi kemanusiaan serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

    Menurutnya, pembangunan di bidang apapun tidak boleh mengabaikan nilai-nilai dari dua aspek tersebut.

    “Percepatan industrialisasi nasional harus tetap menjunjung tinggi kemanusiaan dan lingkungan hidup,” tuturnya.

    Selain itu, Agus Jabo juga mendorong kepada bacapres yang didukung partainya harus mampu mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

    Kemudian juga mampu bekerjasama dengan negara-negara yang sedang bangkit dengan tetap menitikberatkan kepada kepentingan nasional, pemerintahan yang kuat, kerakyatan dan bersih, serta persatuan nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa, baik dari unsur nasionalis, agamis maupun kerakyatan.

    Menurunya, landasan Persatuan Nasional ini adalah rekonsiliasi nasional untuk memperkokoh kedaulatan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

    “Kita harus kembali ke jati diri bangsa dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar dan bintang untuk mewujudkan Indonesia yang adil makmur.”

    “Semua itu bisa diwujudkan dengan jalan Persatuan nasional dengan landasan rekonsiliasi nasional untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur,” tandasnya.(CR-02/PBN)