BANTEN POS

Tag: Pemilu

  • Warga Muhammadiyah Diminta Songsong Pemilu Secara Wajar

    Warga Muhammadiyah Diminta Songsong Pemilu Secara Wajar

    SIDOARJO, BANPOS – Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengajak kepada warga Muhammadiyah supaya menyongsong pemilihan umum (Pemilu) secara wajar dan normal, agar tidak terjadi ketegangan yang berlebihan.

    Hal itu diungkapkan olehnya di sela peresmian Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Minggu (21/5).

    “Sudah menjadi pakem bagi Muhammadiyah untuk mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil) serta bermartabat,” ujarnya.

    Ia mengatakan, saat ini warga Muhammadiyah sudah cerdas dan diharapkan bisa tetap bersatu demi bangsa dan negara ini.

    “Kami memohon kepada elit politik yang berkontestasi tetap satukan bangsa jangan sampai ada satu sama lain yang lawan tanding,” terangnya.

    Haedar Nashir mengimbau, jadikan pemilu ini sebagai lawan kompetisi demi membawa kebersamaan untuk memenangkan politik yang sehat dan jangan dibawa pada aura situasi permusuhan.

    “Siapa nanti yang memperoleh mandat, itu merupakan pilihan rakyat,” tegasnya.

    Dalam peresmian itu, dirinya berharap bisa membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dokter yang sampai dengan saat ini dirasakan masih kurang.

    “Dengan adanya peresmian Fakulitas Kedokteran Gigi (FKG) dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ini menggambarkan kemajuan Umsida untuk membuka fakultas baru FKG dan selanjutnya akan dibuka kedokteran umum yang sebenarnya sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana sudah lengkap,” ucapnya.

    Hadir dalam peresmian tersebut Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Muhadjir Effendy, yang mengatakan jika pilihan FKG Umsida merupakan pilihan yang tepat.

    “Saya minta niat untuk membuka fakultas kedokteran harus tetap jalan. Sehingga FKG jalan fakultas kedokteran jalan,” katanya. (MUF/ANT)

  • Meski Sudah 25 Tahun Reformasi, Ketum PRIMA: Demokrasi Kapitalistik Dibawah Kendali Oligarki

    Meski Sudah 25 Tahun Reformasi, Ketum PRIMA: Demokrasi Kapitalistik Dibawah Kendali Oligarki

    JAKARTA, BANPOS – Tahun 2023 ini, gerakan reformasi sudah bergulir selama 25 tahun.

    Akan tetapi, meski sudag berjalan seperempat abad, kehidupan demokrasi disebut masih jauh dari cita-cita reformasi.

    Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Agus Jabo Priyono, menilai bahwa demokrasi di Indonesia saat ini masih menghambat partisipasi rakyat dalam urusan politik dan kebangsaan.

    Hal itu terbukti dengan dijegalnya PRIMA dan beberapa Partai untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

    Padahal, kata dia, PRIMA merupakan partainya rakyat biasa yang didirikan dan digerakkan langsung oleh rakyat

    “PRIMA adalah representasi langsung dari rakyat biasa, tapi kami dijegal oleh kepentingan yang merasa terusik eksistensinya, demokrasi kita hanya dinikmati segelintir elit super kaya,” ujar Agus Jabo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (20/5).

    Agus Jabo menjelaskan, demokrasi yang hanya dinikmati oleh segelintir elit super kaya tersebut berakibat pada penyelenggaraan negara yang tidak bersih dan kesenjangan sosial yang tajam.

    Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), kata Agus, terjadi di setiap tingkatan, dari pusat hingga ke kekuasaan paling bawah.

    Padahal, salah satu tujuan gerakan reformasi adalah Indonesia yang demokratis, terwujudnya kesejahteraan sosial dan terbebas dari praktik KKN yang marak dilakukan oleh Orde Baru saat itu.

    “Dulu, gerakan reformasi itu tujuannya agar demokrasi dapat terwujud, kesejahteraan sosial merata dan Indonesia terbebas dari praktik KKN,” ungkapnya.

    Selain menyinggung persoalan demokrasi dan pemerintahan bersih yang belum terwujud pasca reformasi, Agus Jabo juga menyoroti persoalan kesenjangan sosial di Indonesia yang masih sangat tajam.

    Menurutnya, cita-cita mewujudkan Indonesia yang demokratis bukan hanya terwujudnya demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi atau keadilan sosial, seperti yang diamanatkan dasar negara Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945.

    Ia menyayangkan pengelolaan ekonomi dan sumber daya kekayaan bangsa saat ini, belum tegas berorientasi pada penguatan industri nasional dan kemandirian ekonomi.

    “Pengelolaan ekonomi sangat oligarkis dan masih menggunakan warisan kolonial yang sangat imperialistik, yaitu ekstraktivisme,” ucapnya.

    Agus Jabo mengaku akan mendukung setiap usaha pembangunan ekonomi yang diarahkan pada penguatan industrialisasi nasional, dengan mempercepat program hilirisasi atas semua produk sumber daya alam, khususnya tambang, pertanian, kehutanan, energi, perikanan dan lain-lain.

    Menurutnya, industri nasional yang berbasis pada kemandirian ekonomi dan penciptaan lapangan kerja secara penuh akan mengurangi kesenjangan sosial.

    “(Dapat) menghilangkan ketergantungan terhadap modal asing, menjadi negara yang kuat bermartabat, berkepribadian dan demokrasi ekonomi dapat terwujud,” tandasnya. (MUF)

  • Kedatangan Al Muktabar Dalam MUSRA Mendapat Sorotan

    Kedatangan Al Muktabar Dalam MUSRA Mendapat Sorotan

    JAKARTA, BANPOS – Pasca-diperpanjang masa jabatannya sebagai Pj Gubernur Banten, Al Muktabar diketahui hadir dalam kegiatan Musyawarah Rakyat (MUSRA) Relawan Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, (14/5).

    Musra ini diketahui digelar oleh 18 organisasi relawan pendukung Jokowi untuk mencari kandidat calon presiden dan wakil presiden di seluruh provinsi Indonesia.

    Keberadaan Al dalam Musra tersebut berdasarkan dari foto unggahan akun Facebook Ucu Nur Arief Jauhar. Dalam foto tersebut, terlihat Pj Gubernur Banten dengan latar belakang yang diduga merupakan Istora Senayan.

    “Diberi Caption apa pun, percuma. Masing-masing sudah yakin dengan persepinya sendiri. 

    Kata orang, gambar mewakili 1.000 kata. Hanya saja, kata-kata siapa yang diwakili?

    Musra Nasional di Istora Senayan, Jakarta. Minggu, 14 Mei 2024, bersama Jokowi,” tulis Ucu dalam unggahannya tersebut.

    Plt Kepala Biro Administrasi Pimpinan Dan Protokol Setda Banten, Beni Ismail mengaku belum mengetahui acara Musra yang dihadiri oleh Al Muktabar. 

    “Kalau agenda pimpinan itu di Biro Umum dan Perlengkapan, ada TU Pimpinan, ajudan sekpri di bawah Biro Umum dan Perlengkapan, kalau protokol menunggu info fix agenda Pimpinan dari Ajudan dan Sekpri,” kata Beni. 

    Kasubag TU Pimpinan pada Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten, Agus hanya menjawab bahwa pihaknya belum mengetahui soal hal tersebut.

    “Maaf untuk acara musra nggak tahu, coba tanya ke ajudannya,” ujar Agus melalui pesan singkat kepada BANPOS.

    Pj Gubernur Banten, Al Muktabar tidak membalas pesan BANPOS, untuk mengkonfirmasi kejadian ini.

    Komisioner Bawaslu Provinsi Banten, Badrul Munir, mengatakan bahwa pihaknya belum bisa merespon banyak terkait dengan kehadiran Penjabat Gubernur Banten ke agenda yang diselenggarakan oleh Musra di Istora Senayan. Sebab, pihaknya harus mendalami terkait dengan hal itu.

    “Ya kami tidak bisa langsung menyimpulkan. Yang pertama kan kami belum tahu apakah betul ada perbuatan itu, karena kami harus melihat dulu apakah ada undangan untuk orang-orang dengan jabatan tertentu, kemudian penyelenggaraan itu ada kaitan dengan kontestasi atau segala macam,” ujarnya melalui sambungan telepon.

    Ia mengatakan, ASN memiliki aturan yang mengikat terkait dengan keterlibatan aktif dalam kegiatan politik. Sementara Penjabat Gubernur yang berasal dari kalangan ASN, berkemungkinan untuk bersentuhan dengan kegiatan Partai Politik, dengan beberapa catatan.

    Catatan tersebut yakni tidak boleh berkaitan dengan kegiatan kampanye, atau berkaitan dengan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu). Namun, Penjabat Gubernur dipersilakan hadir dalam kapasitas sebagai pengampu wilayah, namun sebatas kegiatan seremonial.

    Namun ia tegaskan, kehadiran Penjabat Gubernur pada kegiatan Partai Politik haruslah adil. Tidak boleh pilih kasih antara partai satu dengan yang lainnya.

    “Pada prinsipnya kalau diundang sebagai Kepala Daerah yang bukan bersifat kegiatan kampanye atau bukan menunjukkan pilihannya atau bermaksud untuk menguntungkan atau merugikan calon, maka harus fair. Kalau ada undangan, ya semua harus dihadiri,” terangnya.

    Ia menuturkan, meski tidak menyinggung langsung terkait Penjabat Gubernur, apabila ASN hadir dalam suatu kegiatan yang karena tindakannya itu menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu, maka ada ketentuan yang dilanggar.

    “Ada di Undang-undang atau PKPU, ada banyak jabatan dalam Undang-undang itu yang melarang ASN melakukan perbuatan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Sangat tegas kalau itu, ada sanksi hukumnya,” tegas dia.

    Sementara itu, Ketua Anies Baswedan Center Banten  Agus Subarli mendesak agar Komisi I DPRD Provinsi Banten untuk dapat mengambil langkah tegas, terkait adanya dugaan Pj Gubernur Banten Al Muktabar yang dinilai telah melakukan politik praktis.

    Hadir dalam agenda Musra Nasional, Al dituding memiliki maksud politik tertentu, lantaran mengarahkan para relawan yang hadir dalam acara tersebut untuk memilih salah satu bakal calon presiden di Pemilu 2024 mendatang.

    ”Tahun politik sudah mulai terasa panas, barusan kita disuguhkan oleh kepala negara mengumpulkan relawan Muara Nasional dan berpidato di depan para relawan dengan menggebu gebu untuk kemajuan bangsa. Tapi di balik itu, ada agenda politik dalam mengarahkan calon presiden tertentu yang dipandang kurang etis seorang kepala negara mengarahkan relawan masih dalam masa tugasnya,” ujar Agus Subarli melalui rilis yang diterima BANPOS.

    Menurut Agus, jika melihat Al yang kini masih berstatus sebagai ASN, harusnya Al Muktabar mampu bersikap netral dan tidak berpihak pada salah satu kelompok politik tertentu.

    Itulah yang kemudian menjadi pertanyaannya, terkait sikap dan kepentingan Pj Gubernur Banten Al Muktabar dalam acara tersebut.

    ”Sementara itu yang jadi heran bagi pejabat Gubernur Banten, Al Muktabar hadir pada acara Musra sebagai relawan Musra, ini perlu disikapi,” terangnya.

    ”Pj Gubernur masih status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan mendagri untuk menjadi penjabat Gubernur, akan tetapi kenapa Al Muktabar hadir pada acara Musra Nasional di Istora Senayan,” imbuhnya.

    Padahal jika mengacu kepada Undang-Undang ASN, Agus menjelaskan, Al Muktabar dilarang untuk mengikuti kegiatan politik praktis.

    Maka dengan begitu bisa dikatakan, jika Pj Gubernur Banten itu telah dianggap melanggar aturan yang telah berlaku.

    ”Dalam UU ASN, pejabat ASN dilarang mengikuti aktif politik praktis, artinya pj Gubernur telah melanggar aturan perundang undangan, ada ketidak netralan pejabat Gubernur dalam menghadapi pesta demokrasi pemilu 2024,” tegasnya.

    Oleh karenanya melihat kenyataan itu, Agus mendesak kepada Komisi I DPRD Provinsi Banten untuk dapat bersikap tegas terhadap Pj Gubernur Banten untuk dapat memberikan klarifikasi terkait kehadirannya di agenda Musra Nasional itu.

    Pemanggilan itu menjadi penting, lantaran menurut Agus, hal tersebut berkaitan dengan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara.

    ”Kami harap komisi 1 DPRD Banten untuk memanggil pj Gubernur Banten untuk di minta klarifikasi sebagai pejabat Gubernur Banten menghadiri acara relawan musra,” katanya.

    ”Hal ini akan berakibat ketidak disiplinan aparatur negara, dalam menghadapi pemilu 2024 dan bisa menimbulkan kegaduhan di lingkungan Pemprov Banten,” tandasnya.(MG-01/DZH/PBN)

  • Kemenag Cilegon Larang Keras Rumah Ibadah Jadi Tempat Kampanye

    Kemenag Cilegon Larang Keras Rumah Ibadah Jadi Tempat Kampanye

    CILEGON, BANPOS – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Cilegon melarang keras rumah ibadah dijadikan sebagai tempat kampanye politik praktis menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

    Kepala Kantor Kemenag Kota Cilegon, Lukmanul Hakim mengatakan bahwa, pemerintah bersama masyarakat harus memiliki perspektif yang sama menolak seluruh aktivitas politik praktis yang menggunakan rumah ibadah.

    “Kita sebagai ASN yang ada di Indonesia khususnya ASN Kemenag itu tidak boleh berpolitik praktis,” kata Lukman kepada awak media saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (2/5).

    Lukman melihat, menjelang perhelatan Pemilu 2024, aroma kontestasi partai politik (Parpol) untuk menggaet suara pemilih semakin terasa dengan berbagai macam upaya dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat

    Maka dari itu, menurut Lukman, jangan sampai terjadi upaya masif menaikkan popularitas dan elektabilitas partai serta calon anggota legislatif di masjid atau tempat ibadah lainnya. Termasuk adanya upaya menggunakan politik identitas untuk meraih simpati masyarakat.

    “Kalau mau kampanye ya silakan blusukan, berkampanye di luar tempat ibadah. Saya minta juga kepada ASN Kemenag untuk sama-sama mantau dan mengingatkan para Caleg (calon legislatif) yang ada di Kota Cilegon untuk tidak berkampanye di tempat ibadah tersebut,” terangnya.

    Selain itu, Lukman juga menghimbau kepada perangkat Kantor Kemenag Kota Cilegon untuk mengingatkan masyarakat agar menjaga kondusifitas masyarakat selama penyelenggaraan Pemilu 2024.

    “Kita harapkan seluruh ASN Kemenag ikut mengawasi calon-calon anggota legislatif agar menaati ketentuan KPU maupun Bawaslu yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah tidak boleh kampanye di dalam Masjid, Mushola dan Langgar. Itu khusus tempat ibadah saja,” katanya.

    Selain itu, pihaknya akan memastikan bahwa rumah ibadah tidak dijadikan ajang kampanye dengan mengerahkan seluruh perangkat dibawah Kementerian Agama.

    “Upaya kita akan memanggil penyuluh yang ada di lapangan seperti kepala KUA, Kepala Madrasah juga untuk menghimbau kepada masyarakat dan jajarannya agar tidak melakukan pelanggaran sebagai mana yang telah di tetapkan KPU,” tandasnya.

    Seperti diketahui sebelumnya, Kanwil Kemenag Provinsi Banten, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Banten menggelar deklarasi bersama para tokoh lintas agama sebagai wujud komitmen tidak menggunakan rumah ibadah sebagai tempat politik praktis menjelang Pemilu 2024. (LUK)

  • KPU Kota Serang Catat 7 Parpol Sudah Aktivasi Silon

    KPU Kota Serang Catat 7 Parpol Sudah Aktivasi Silon

    SERANG, BANPOS – KPU Kota Serang mencatat sebanyak 7 Partai Politik (Parpol) telah melakukan aktivasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) per hingga Sabtu, 29 April 2023, pukul 16.00 WIB dari total 14 Parpol peserta Pemilu 2024.

    Ke-tujuh Parpol tersebut antara lain Partai Perindo, PSI, Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKS, dan PPP.

    Divisi Teknis KPU Kota Serang, Fierly Murdlyat Mabrurri, berharap kepada 11 parpol lainnya agar segera melakukan aktivasi Silon.

    Ia juga meminta agar Parpol dapat segera mengunggah setiap dokumen bacaleg seperti ijazah, surat keterangan pengadilan, dan keterangan terdaftar sebagai pemilih.

    “Sesuai PerKPU 10/2023 tentang pencalonan, setiap dokumen digital bacaleg harus diunggah ke Silon, sementara dokumen fisiknya dihantarkan ke KPU sesuai tingkatan, pada tanggal 1 sampai 14 Mei 2023. Mengingat banyaknya dokumen yang harus dilengkapi setiap bacaleg, kami berharap, parpol segera melakukan aktivasi Silon. Jika setiap parpol mengajukan 100 persen jumlah bacaleg, yakni 45 orang, dari 18 parpol maka akan ada 810 bacaleg disertai setiap dokumennya,” jelasnya.

    Fierly menyebutkan bahwa saat aktivasi Silon Parpol di kantor KPU Kota Serang, turut hadir pimpinan Bawaslu Kota Serang Faridi dan Agus Humaedi.

    Pada kesempatan tersebut, KPU juga sudah mengaktivasi akun Silon viewer Bawaslu Kota Serang. Kata dia, pengajuan dokumen bacaleg ke KPU harus dilakukan oleh ketua dan sekretaris parpol sesuai tingkatan.

    Jika ketua dan sekretaris berhalangan hadir, maka pengajuan dapat dilakukan oleh pengurus atau LO parpol yang telah menerima mandat tertulis.

    “Kami sudah menerbitkan surat himbauan kepada parpol untuk terlebih dahulu menyampaikan jadwal kehadiran mereka ke kantor KPU. Agar kami bersiap diri baik dari sisi kelayakan tempat, keamanan, dan juga fasilitasi lainnya. KPU bersaran, agar proses pengajuan dokumen tidak dilakukan di hari-hari terakhir untuk menghindari terjadinya penumpukan berkas dan hal lain yang tidak diinginkan,” tandasnya.

    Diketahui, pengajuan dokumen dimulai tanggal 1 sampai 13 Mei pukul 08:00 hingga 16:00 WIB. Sementara pada hari terakhir, tanggal 14 Mei 2023, dimulai pukul 08:00 sampai dengan 23:59 WIB.

    Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Serang, Patrudin menerangkan, guna memperkuat pemahaman mengenai tahapan pencalonan, KPU sudah berkoordinasi dengan lembaga lain.

    “Akhir pekan lalu secara simultan kami sudah bertemu dengan Dindik, Kemenag, dan Polres. Mengingat ada beberapa dokumen yang diterbitkan lembaga tersebut. Seperti ijazah dan SKCK,” ujarnya.

    Ia mengatakan, pihaknya ingin memastikan bahwa setiap dokumen bacaleg dalam kondisi yang benar dan sah di mata hukum. Secara internal, kata dia, awal pekan nanti pihaknya akan menggelar bimtek kepada jajaran Sekretariat KPU Kota Serang.

    “Agar ada pemahaman yang sama saat melakukan verifikasi administrasi, yang akan dimulai tanggal 15 sampai dengan 23 Mei 2023,” tandasnya. (MUF)

  • AHY Bertekad All Out di Tangerang Raya

    AHY Bertekad All Out di Tangerang Raya

    PAGEDANGAN, BANPOS – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan siap all out dalam upaya meraup suara di Provinsi Banten, khususnya di Tangerang Raya pada perhelatan Pileg 2024 mendatang.

    “Tangerang Raya merupakan lumbung suara bagi seluruh partai, siapa menang di Tangerang, pasti meraup suara maksimal di Banten,” kata AHY kepada saat berziarah ke makam Pahlawan Raden Aria Wangsakara di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Selasa (18/4) sore.

    AHY mengaku memilih menutup perjalanan safari Ramadan dengan berziarah ke Makam Pahlawan Raden Aria Wangsakara. AHY menilai Raden Aria Wangsakara merupakan sosok ulama kharismatik sekaligus pejuang kemerdekaan yang luar biasa.

    “Saya bersyukur bisa berziarah ke makam pahlawan nasional kita ini, yang menjadi kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat Tangerang,” ujarnya.

    Dipilihnya berziarah ke makam Raden Aria Wangsakara, kata AHY, karena sudah menjadi kwajiban sebagai warga negara yang harus memuliakan para leluhur, para tokoh pejuang bangsa serta ulama.

    “Semoga generasi penerus bangsa bisa meneruskan semangat perjuangan beliau yang ketika itu bersama para syuhada lainnya memperjuangkan kemerdekaan dengan melawan penjajah,” jelasnya.

    Semangat perjuangan Raden Aria Wangsakara, menurut AHY, bisa dilanjutkan generasi muda dengan cara berjuang mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia, juga memperjuangkan rakyat untuk menjadi negara yang sejahtera untuk semua.

    Disinggung target di Pemilu 2024, AHY menegsakan Partai Demokrat harus bisa menambah kursi di parlemen, baik di kota maupun kabupaten di Banten. Dengan demikian Demokrat bisa memajukan kader-kadernya menjadi kepala daerah di kota dan kabupaten di Banten.

    AHY bersama istri Anisa Pohan yang juga didampingi jajaran pengurus Pengurus DPD Partai Demokrat Banten dan DPC Kabupaten Tangerang, mendapatkan kenang-kenangan berupa foto Raden Aria Wangsakara, lukisan kaligrafi dan buku sejarah pahlawan nasional serta pendiri Tangerang tersebut dari pengurus Balai Raden Aria Wangsakara.

    Sehari sebelumnya, AHY juga berkunjung ke Lebak dan Pandeglang. Ia mengaku terkesan dan merasa akrab dengan suasana Tangerang Raya, karena sebelumnya putra Presiden kelima Susilo Bambang Yudhoyono tersebut pernah menjabat Komandan Batalyon 203 Aria Kemuning, di Jatake, Kota Tangerang saat masih aktif sebagai anggota TNI.

    “Untuk masyarakat Tangerang dan Banten semoga bisa semakin maju, dan sejahtera,” harapnya.

    Sementara Ketua DPC Demokrat Kabupaten Tangerang, M Nawa Said Dimyati mengaku menambah kursi di parlemen merupakan target yang realistis. Dia mengaku optimistis bisa meraih target tersebut.

    “Sesuai hasil survei Partai Demokrat secara elektabilitas terus membaik,” tandasnya.(ODI)

  • Anies Bawa Berkah Buat NasDem

    Anies Bawa Berkah Buat NasDem

    SERANG, BANPOS – Pencalonan Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden RI membawa keberkahan tersendiri bagi Partai NasDem, khususnya di Kota Serang. Pasalnya, berbagai dukungan terus mengalir kepada Partai NasDem, dari berbagai kalangan.

    Demikian diungkapkan oleh Ketua DPD Partai NasDem Kota Serang, Roni Alfanto, saat melakukan buka puasa bersama dengan Pokja Wartawa Kota Serang (PWKS) di sekretariat PWKS pada Rabu (13/4).

    “Berkahnya luar biasa, karena kami yang deklarasi pertama pak Anies Baswedan (menjadi Calon Presiden). Kami dapat berkah karena banyak diminati oleh calon legislatif,” ujar Roni di sela-sela buka puasa bersama.

    Berkah tersebut menurut Roni, dirasakan secara langsung oleh Partai NasDem Kota Serang dengan banyaknya tokoh masyarakat dan tokoh agama, yang berduyun-duyun mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon Legislatif di partai besutan Surya Paloh itu.

    “Kami rasakan kami ketiban nilai positif membeludaknya caleg. Karena banyaknya yang daftar, kami sudah lakukan verifikasi dan seleksi dan hasilnya luar biasa,” ucap pria yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Kota Serang itu.

    Meski demikian, Roni menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin lengah dengan berbagai berkah itu. Pihaknya terus melakukan konsolidasi internal untuk terus memperkuat dukungan. Apalagi NasDem Kota Serang memiliki target memenangkan Pileg 2024 di Kota Serang.

    “Mudahan-mudahan Ketua DPRD didapatkan NasDem. Itu keinginan dan kita hanya bisa ikhtiar, hasilnya serahkan ke atas,” ucap Roni.

    Roni menuturkan, sejauh ini sudah ada sebanyak 45 nama yang diusulkan sebagai bakal calon legislatif. Jumlah itu setelah pihaknya melakukan seleksi dari 80 lebih pendaftar.

    “Akhir bulan ini akan ada surat keputusan dari DPP formasi caleg untuk Kota Serang. Sekali lagi, kita berharap bisa jadi pemenang. Kan kalau jadi pemenang bisa beri manfaat untuk masyarakat,” ucapnya.

    Dari nama-nama yang mendaftar, Roni mengungkapkan, ada sejumlah tokoh, baik di Kota Serang atau Provinsi Banten. Tokoh tersebut mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga alim ulama.

    “Ada mantan lurah, pengusaha, tokoh, anak tokoh yang sudah malang melintang di Kota dan Banten. Termasuk mantan Ketua DPRD Provinsi Banten dan anaknya juga. Tokoh agama juga banyak salah satunya mantan Ketua DKM Ats Tsauroh. Inilah berkahnya Nasdem dengan halangan rintangan mencalonkan Pak Anies. Dan semua dibuktikan nanti saat 2024,” katanya.

    Terkait Pilkada, Roni mengatakan, masih fokus pada Pileg. Soalnya raihan kursi di DPRD akan menjadi penentu menentukan pencalonan di Pilkada. “Pilkada kita coba raih kursi sebanyak-banyaknya untuk pilkada/pilwakot. Karena untuk usung wali atau wakil kan minimal 9 kursi,” ucapnya.

    Bahkan ketika pun mendapat sembilan kursi, Roni mengatakan, tetap harus berkoalisi dengan partai lain yang memiliki visi dan misi yang sama.

    “Jadi kita menangkap Pileg dulu. Setelah itu baru tentukan siapa yang pas. Tentu NasDem sebagai salah partai besar di Kota Serang kita ingin mengusung calon sendiri,” tandasnya. (DZH)

  • Hormati Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, PRIMA Tentukan Langkah Hukum Selanjutnya

    Hormati Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, PRIMA Tentukan Langkah Hukum Selanjutnya

    JAKARTA, BANPOS – Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengabulkan permohonan banding Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/pdtg/2022 tanggal 2 Maret 2023. Putusan tersebut berkaitan dengan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) mengenai perbuatan melawan hukum.

    Atas putusan tersebut, Ketua Umum PRIMA, Agus Jabo Priyono, menyampaikan sejumlah pernyataan diantaranya PRIMA menghormati keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengabulkan permohonan banding KPU RI atas putusan PN Jakarta Pusat.

    Menurutnya, keputusan tersebut tidak mempengaruhi proses yang sedang berlangsung saat ini antara PRIMA dengan KPU, sebagai tindak lanjut dari putusan Bawaslu RI Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2023.

    “(Putusan) yang memerintahkan kepada KPU RI untuk memberikan kesempatan kepada PRIMA menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan dan melakukan verifikasi administrasi perbaikan. Saat ini PRIMA sedang dalam proses verifikasi faktual perbaikan,” tuturnya.

    Agus mengatakan, hingga saat rilis ini ditulis, DPP PRIMA masih menunggu salinan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Pihaknya mengaku perlu mengingatkan bahwa disamping substansi yang berkaitan dengan kepemiluan, terdapat substansi lain yang berhubungan dengan hak sipil dan politik yang dilindungi oleh kovenan internasional.

    “Hak sipil dan politik tersebut telah diratifikasi ke dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik),” terangnya.

    Mengenai kompetensi absolut, menurut PRIMA, ketentuan itu hanya berkaitan dengan kompetensi formal yang mengatur persoalan kepemiluan. Sedangkan, yang menjadi substansi gugatan PRIMA adalah hak sipil dan politik.

    “Kepada struktur PRIMA di daerah, untuk terus fokus melanjutkan kerja menghadapi tahapan verifikasi faktual yang saat ini sedang berjalan,” tandasnya. (MUF)

  • KPU Beri Kesempatan Masyarakat Tanggapi DPS

    KPU Beri Kesempatan Masyarakat Tanggapi DPS

    SERANG, BANPOS – Komisi Pemilihan Umum Kota Serang, Provinsi Banten mempersilakan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan mengenai daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pemilu 2024.

    Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Serang, Ade Jahran menyampaikan Bahwa instansinya akan menyiapkan ruang untuk masyarakat untuk memberikan tanggapan serta masukan mengenai DPS untuk Pemilu 2024 mendatang.

    “Kita siapkan ruang untuk masyarakat memberikan tanggapan dan masukan masyarakat,” ucapnya. Senin (10/4).

    Dirinya menjelaskan bahwasannya nanti KPU Kota Serang akan mendistribusikan DPS itu untuk kemudian bisa ditempel diKantor Kelurahan masing-masing. Agat nantinya masyarakat bisa memberikan masukan dan tanggapan tersebut.

    “Kita besok (Selasa, (11/4)) akan distribusikan DPS ke PPS atau Kelurahan, kemudian DPS itu di tempel di kelurahan dan minta masukan tanggapan masyarakat,” jelasnya.

    Menurutnya, tanggapan dan masukan itu sangat berarti bagi KPU dalam upaya menciptakan data pemilih yang berkualitas, dan semua masyarakat yang telah mempunyai hak memilih dapat masuk data.

    “Bagi masyarakat yang belum masuk daftar pemilih sementara, silakan laporkan kepada petugas yang ada,” katanya.

    Selain itu ia juga mengatakan Panitia Penetapan Data Pemilih (Pantarlih) akan ikut diminta dalam penelitian ulang yang berkaitan dengan DPS. Agar tidak adanya data ganda.

    “Pantarlih juga diminta melakukan penelitian ulang terkait DPS, apakah ditemukan data seperti yang meninggal yang terdata ulang atau tidak agar nanti bisa di data ulang untuk diperbaiki,” katanya.

    Kemudian dirinya juga menyampaikan bahwasannya masyarakat bisa melihat pengumuman DPS tersebut di kelurahan-kelurahan, dan bagi masyarakat yang belum masuk pendataan, segera melapor kepada petugas terdekat agar nanti masuk dalam daftar pemilih.

    “Masyarakat pun bisa melihat pengumuman itu di Kelurahan-kelurahan, kalau ada warga yang belum terdata nanti diinformasikan atau lapor sajake PPS PPK atau KPU. Nanti Paling diminta fotokopi KTP atau NIK nya,” tambahnya.

    Kemudian dirinya mengimbau agar masyarakat bisa pro aktif dan mengecek pengumuman DPS yang akan didistribusi di Kelurahan-kelurahan nantinya.

    “Kita minta ke masyarakat untuk pro aktif melihat pengumuman DPS nanti yang besok (Selasa,11/4) mulai kita distribusikan,” pungkasnya.

    Tanggapan dan masukan masyarakat akan berlangsung selama satu minggu, mulai dari Rabu 12-25 April 2023. Penyusunan DPT dilakukan pada 21 Mei 2023, dan Pengumuman DPT tgl 22 juni 2023. (MG-02/AZM)

  • Sosialisasikan Anies sebagai Calon Presiden, AB Center Banten Gelar Buka Bersama

    Sosialisasikan Anies sebagai Calon Presiden, AB Center Banten Gelar Buka Bersama

    SERANG, BANPOS – DPP Anies Rasyid Baswedan (AB) Center berhasil membentuk kepengurusan AB center di 14 provinsi dan 3 AB Center luar negeri antara lain Inggris, Malaysia dan Arab Saudi. Kepengurusan tersebut dibentuk hanya dalam kurun waktu 2 bulan, yang membuktikan tingginya antusias pendukung Anies Baswedan menjadi Presiden RI mendatang.

    Hal itu terungkap dalam kegiatan buka bersama yang digelar oleh DPW AB Center Banten, bertempat di kediaman Ketua DPP AB Center, Aeng Khaerudin, Jalan Jagarayu, Ciracas, Kota Serang, sabtu (8/4).

    Pada kesempatan tersebut, Aeng mengungkapkan bahwa pihaknya diundang oleh DPW AB Center Banten dalam rangka menjalin silaturahmi dan buka bersama dengan melibatkan seluruh DPD AB Center kota dan kabupaten se-Banten.

    “Alhamdulillah tempatnya memang di sini (keediamannya, red) karena sudah terbiasa teman-teman jadi datangnya enak,” ujarnya.

    Aeng mengatakan, selain buka bersama, pihaknya akan memberikan pengarahan untuk bersama-sama mensosialisasikan hingga ke tingkat masyarakat dalam memenangkan Anies R Baswedan sebagai calon Presiden RI.

    “Saya sebagai ketua umum akan memberikan pengarahan kepada teman-teman yang hadir, agar bisa disosialisasikan sampai ke tingkat bawah (masyarakat) sesuai dengan tujuan AB Center untuk membantu memenangkan calon presiden Pak Anies Rasyid Baswedan,” jelasnya.

    Menurutnya, AB Center memiliki target khususnya di Banten untuk struktur kepengurusan tingkat RT sebanyak 5 orang dan membuka pintu bagi siapapun masyarakat baik partai maupun non partai untuk bergabung bersama pihaknya. Dengan begitu, apabila ditotal se-Banten sudah ada 260.000 pengurus dan Banten ditargetkan suara sebanyak 65 persen.

    “Di sini semua relawan, siapa aja boleh turut serta, khususnya dari partai koalisi. Kita punya target di Banten untuk struktur pengurus 260.000 orang, kalau dia bawa bisa 3 orang atau 4 orang, suara bisa sejuta lebih dan itu belum dari relawan yang lain, insyaallah mudah-mudahan di Banten suara pak Anies di atas 65 persen,” tuturnya.

    Aeng menegaskan dari sejumlah AB Center yang sudah terbentuk baik dalam maupun luar negeri, akan terus dimassifkan termasuk yang saat ini sedang digagas pembentukan AB Center di Turki dan Australia. Kata dia, dari 14 provinsi yang sudah terbentuk, baru 8 yang sudah diberikan SK dan lainnya tengah dilakukan proses penetapan SK.

    “Sekarang yang sedang berjalan (pembentukan) AB Center Turki dan Australia. Yang sudah di SK ada 8, sudah lengkap sisanya proses dan sudah dikasih mandat,” tandasnya.

    Sementara itu, Ketua DPW AB Center Banten, Agus Subarli, menegaskan bahwa kegiatan tersebut dilakukan untuk mempererat tali silaturahmi antar relawan tingkat Provinsi Banten. Dari silaturahmi tersebut, kemudian memperoleh jaringan untuk bisa memenangkan calon Presiden yang diusung yakni Anies Baswedan.

    “Tentunya ini juga harapan kita bahwa Banten semua bisa sesuai dengan target kita yaitu memenangkan di 70 persen untuk pak Anies Baswedan. Dari situ juga kita berangkat bahwa ini harus sampai ke tingkat bawah, AB Center alhamdulillah sudah sampai ke tingkat DPD-DPD kabupaten kota di Banten,” ujarnya.

    Ia menyatakan bahwa pemenangan Anies Baswedan menjadi Presiden RI tidak main-main. Sehingga hal itulah yang menjadi semangat para relawan untuk bergerak bersama bukan hanya di dalam partai politik saja, namun berangkat sebagai masyarakat yang mempunya hak memilih.

    “Artinya bahwa kita tidak main-main untuk bisa memenangkan Pak Anies Baswedan di RI 1, hal ini juga menjadikan semangat kita untuk para relawan bisa bergerak, bukan berarti dari partai politik saja tapi dari semua kalangan yang ingin menciptakan suhu perubahan di negeri kita,” terangnya.

    Saat ini, kata dia, DPW AB Center tengah mempersiapkan infrastruktur yang memadai guna melancarkan pemenangan pada Pemilu 2024. Sehingga target 70 persen di Banten dapat tercapai melalui relawan yang sudah terbentuk hingga tingkat RT.

    “Membentuk infrastruktur dari tingkat DPW kemudian DPD, DPC, PAC dan anak ranting. Kita tidak muluk-muluk dulu ke orang lain, tetangga dulu, rumah kiri kanan depan belakang, bagaimana cara memasarkan produk kita yaitu pak Anies, bagaimana produk kita bisa diterima oleh masyarakat, nah ini jangan sampai juga disia-siakan,” tandasnya. (MUF)