LEBAK, BANPOS – Dinas Kesehatan (Dinkes) Lebak mengatakan bahwa molornya proyek pembangunan gedung baru RSUD Adjidarmo yang menelan anggaran belasan miliar, akibat dari cuaca dan waktu pengerjaan yang sempit.
Alasan yang dilontarkan oleh Dinkes pun mendapat kritik keras dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Pasalnya, alasan tersebut dinilai klise, dan menggambarkan bahwa perencanaan pembangunan Pemkab Lebak masih buruk.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum HMI Cabang Lebak, Ratu Nisya Yulianti, mengatakan bahwa alasan yang diungkapkan oleh Dinkes menggambarkan perencanaan yang buruk di dalam tubuh Pemkab Lebak.
“Ini terlihat sekali buruknya perencanaan pembangunan di dalam tubuh Pemkab Lebak, sampai-sampai harus menyalahkan cuaca yang sebenarnya sejak dulu memang seperti ini,” ujarnya kepada BANPOS.
Maksudnya, kata Ratu, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa akhir tahun dan awal tahun di Indonesia, merupakan musim penghujan. Jika memang ingin tidak terganggu oleh hujan, seharusnya pemerintah mempertimbangkan pengetahuan umum tersebut.
“Ya kalau mau pembangunan lancar tanpa terganggu hujan, ambil lah pembangunan di musim-musim kering. Maka enggak bakal itu keganggu sama hujan,” ucapnya.
Selain itu, ia juga mengkritisi pembangunan fisik yang kerap dilakukan di akhir tahun. Menurutnya, jika penundaan pembangunan fisik terus dilakukan, maka akan semakin banyak proyek-proyek pembangunan fisik yang terlambat penyelesaian pembangunannya.
“Kalau seperti ini terus, bakalan banyak proyek yang lompat tahun anggaran. Ini bukan hanya soal penyerapan anggaran, tapi juga bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan maksimal atas pembangunan itu,” tegasnya.
Ia juga mengaku aneh dengan pengakuan Plt Kadinkes, yang menuturkan bahwa seharusnya pembangunan itu dilaksanakan selama 180 hari, namun eksekusinya hanya diberikan tenggat waktu 140 hari.
“Apa yang diharapkan dari proyek pembangunan, yang pengerjaannya dilakukan secara terburu-buru? Yang sesuai dengan tenggat waktu saja terkadang tidak sesuai spesifikasi dan masih ada potensi gagal konstruksi, apalagi yang dibangun secara terburu-buru,” terangnya.
Maka dari itu, ia meminta kepada Pemkab Lebak untuk segera memperbaiki pola perencanaan pembangunan, dan harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Bukan semata-mata penyerapan anggaran, apalagi asal bapak/ibu senang. Kita dihadapkan pada proses pemilihan kontraktor yang masih kerap berlangsung buruk, janganlah diperparah dengan perencanaan yang buruk juga,” tandasnya. (MYU/DZH)
