PANDEGLANG, BANPOS – Ratusan masyarakat di dua desa yang ada di Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang, mengeluhkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tidak kunjung cair selama bertahun-tahun. Mereka pun merasa dikibulin oleh Pemkab Pandeglang, lantaran sempat dijanjikan akan dibantu, namun tidak kunjung dibantu selama tiga tahun.
Berdasarkan informasi yang didapat dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sedikitnya ada sekitar 500 KPM lebih di Desa Campaka Warna dan Desa Sindangresmi, tidak pernah menerima BPNT dari tahun 2021 hingga saat ini.
Salah seorang KPM di Desa Campaka Warna, Sarbini mengatakan, pihaknya menerima informasi bahwa tidak cairnya bantuan tersebut, disebabkan karena seluruh data KPM yang ada di dua desa hilang dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Kami selaku penerima manfaat BPNT tidak mencairkan bantuan tersebut selama tiga tahun dari tahun 2021, katanya data kami hilang di Kementrian Sosial (Kemensos), tidak tahu apakah betul-betul hilang atau dihapus. Padahal kami sangat membutuhkan bantuan tersebut,” kata Sarbini saat ditemui wartawan di kediamannya, beberapa waktu yang lalu.
Menurutnya, ratusan KPM tersebut pernah melakukan pertemuan dengan pemerintah setempat, dan menyatakan akan bertanggung jawab atas hilangnya data tersebut.
“Alasannya data kami hilang di Kementrian Sosial, itu sudah diketahui juga oleh desa dan kecamatan, bahkan kami juga pernah ada pertemuan di Desa Sindangresmi. Bu Kadis juga hadir, katanya siap bertanggung jawab dan mereka memohon untuk tidak meramaikan dulu, katanya akan berkoordinasi dengan Kementrian Sosial,” terangnya.
Dengan adanya hal itu, para KPM merasa bingung harus meminta hak tersebut kepada siapa lagi, sebab pemerintah Desa sampai Dinas Sosial sudah mengatakan seperti itu. Para KPM juga merasa dibohongi bahwa hal tersebut akan cepat diselesaikan, namun tidak ada informasi lanjutan.
“Kalau masyarakat tinggal bingungnya, harus kemana lagi memohon agar bantuan ini cair, karena pihak yang berwenangpun sudah menyatakan seperti itu. Katanya tidak akan lama, ternyata sampai menginjak tahun ketiga belum cair juga,” ujarnya.
Para KPM berharap, agar pihak yang berwenang bisa menyelesaikan persoalan tersebut, sebab kondisi perkonomian masyarakat setempat sedang memasuki masa paceklik.
“Kami berharap meminta bantuannya yang bisa menurunkan program ini terutama kepada yang lebih kuasa bapak presiden atau Mentri Sosial (Mensoso) itu. Kondisi paceklik seperti ini kami hanya menghabiskan yang ada, itupun kalau ada, kalau tidak ada bagaimana. Mana kami sedang kesulitan dalam bertani, makanya kami sangat memohon untuk dicairkan kembali,” ungkapnya.
Sementara itu, Camat Sindang Resmi, Muklis Mukhlis Aripin, membenarkan data KPM BPNT di dua desanya hilang, pihaknya juga terus melakukan upaya berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
“Iya betul ada di dua desa, yaitu Desa Sindangresmi dan Desa Campaka Warna itu hilang datanya. Memang kejadian itu sudah ada sebelum saya menjadi Camat di Sindang Resmi, kalau tidak salah dari tahun 2021 katanya, itu hanya KPM pada Program BPNT saja, kalau PKH itu masih aman,” katanya.
Menurut Muklis, pihaknya juga merencanakan bersama dua Kepala Desa dan Dinsos akan mendatangi Kementrian Sosial (Kemensos) RI, sebab masyarakat menunggu program tersebut. Untuk sementara ini, para penerima manfaat tersebut diberikan bantuan dari dana desa.
“Menurut informasi dari Kemensos terbaru, saat ini sedang proses input kembali data yang hilang itu. Kalau tidak salah diinput di aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation), katanya untuk satu desa sudah ada yang masuk beberap puluh orang. Namun untuk update terbarunya akan kami informasikan lagi, saya juga sudah janjian dengan dua Kades itu untuk mendatangi Kemensos RI,” ungkapnya. (DHE/DZH)
