Tag: Pemkab Pandeglang

  • Pengelola Wisata Pantai Kecewa Dengan Imbauan Penutupan

    Pengelola Wisata Pantai Kecewa Dengan Imbauan Penutupan

    PANDEGLANG, BANPOS – Imbauan pemerintah daerah untuk menutup tujuan wisata, khususnya di pantai, membuat pihak pengelola kecewa. Pemerintah Kabupaten Pandeglang juga dirasa tidak tegas, dikarenakan masih ada lokasi wisata yang tetap buka.

    Pihak pengelola dan para pencari nafkah di area pantai merasa mengalami kerugian, akibat beberapa hari sebelumnya, ada surat pemberitahuan dari dinas pariwisata bahwa lokasi wisata boleh dibuka dengan catatan melaksanakan protokol kesehatan.

    Menurut, CEO Pasir Putih Pantai Carita, Ruki Hardiansyah, pada tanggal 20 Mei kemarin, Dinas Pariwisata (Dispar) Pandeglang memberikan surat, ada pelonggaran PSBB dengan membolehkan aktivitas dan membuka destinasi wisata.

    “Tapi kemarin tanggal 24 pas hari lebaran, keluar lagi surat imbauan untuk penutupan. Efeknya luar biasa,” jelas Ruki kepada BANPOS melalui telepon, Senin (25/5).

    Dampak dari kebijakan mendadak ini dirasa memunculkan kerugian, karena setelah sebelumnya diperbolehkan, pihaknya sudah menyiapkan perlengkapan untuk memenuhi protokol kesehatan yang disyaratkan oleh Pemkab Pandeglang.

    “Kami dari pengelola juga sudah mempersiapkan protokol kesehatan, sudah beli Thermo Scan (pengecek suhu), sarung tangan karet. Terus karyawan harus pakai seragam tangan panjang, tempat cuci tangan, sudah disiapkan sudah beli, siap tempur istilahnya,” ungkap Ruki.

    Selain itu, para pedagang yang biasa mengais rezeki pada saat momen Idul Fitri ini juga terpaksa harus gigit jari. Diketahu, mereka sudah mengeluarkan modal untuk berdagang, namun ternyata tidak dibuka lokasi wisatanya.

    “Pada tanggal 24 kami harus tutup ya menimbulkan kekecewaan, bagi kami pengelola, masyarakat, pedagang asongan,” ujarnya.

    Ia tidak menampik, masih banyak juga lokasi wisata pantai di tempat lainnya yang tak acuh dengan imbauan dari Dispar Pandeglang tersebut. Pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan kepolisian terkait boleh tidaknya melakukan aktivitas wisata.

    “Menurut kepolisian, ini masuk dalam ranah pemerintah, karena bentuknya imbauan, jadi harus pemerintah yang menegakkan (melalui Satpol PP, red),” terangnya.

    Ia berharap, pemkab dapat lebih tegas dalam pelaksanaan imbauan tersebut. Selain itu, pemkab diharapkan dapat memberikan apresiasi terhadap pengelola yang menaati aturan, dan memberikan hukuman kepada yang melanggar.(MUF/PBN)

  • Gelar Kunjungan, Kapolda Berikan Bantuan Sepeda Motor Kepada Siswa SPN Mandalawangi

    Gelar Kunjungan, Kapolda Berikan Bantuan Sepeda Motor Kepada Siswa SPN Mandalawangi

    PANDEGLANG, BANPOS – Kapolda Banten, Irjen Pol Agung Sabar Santoso melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Polisi Negara (SPN) Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Jum’at (31/1). Dalam kunjungannya, Kapolda Banten memberikan kendaraan bermotor roda dua, dalam rangka pembekalan keterampilan siswa didik.

    Demikian disampaikan Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Edy Sumardi. Ia mengatakan, kedatangan Kapolda Banten disambut Kepala SPN Mandalawangi, Kombes Pol Ahmad David beserta seluruh staf dan Jajaran Kehormatan (Jarmat) dilanjutkan meninjau lingkungan SPN Mandalawangi.

    “Selain melakukan kunjungan, Kapolda Banten juga secara simbolis memberikan kendaraan bermotor untuk keperluan pendidikan dan pembekalan siswa didik,” ujar Kombes Pol Edy.

    Lebih lanjut Edy mengatakan bahwa Kapolda Banten juga menyempatkan diri sholat Jum’at dan santap siang bersama para siswa didik, dan Gadik SPN Mandalawangi.

    “Kapolda Banten juga bersilaturahmi dengan personel SPN, kemudian melihat kondisi kesehatan siswa dalam mengikuti pendidikan dan memberikan semangat serta motivasi,” jelasnya.

    Edy melanjutkan, dalam kunjungan tersebut Kapolda Banten berharap agar para siswa selama menempuh pendidikan Kepolisian, dapat mengikuti seluruh kegiatan dengan baik. Selain itu, diharapkan siswa tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun.

    “Jika masa pendidikan usai dan telah aktif berdinas, jadilah anggota Polri yang baik dan memiliki karakter yang mempunyai nilai moralitas tinggi, agar dapat dicintai masyarakat,” pesannya. (MUF)

  • Indikator Kinerja Irna-Tanto Mayoritas Akan Tercapai

    Indikator Kinerja Irna-Tanto Mayoritas Akan Tercapai

    PANDEGLANG, BANPOS – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pandeglang meyakini, sekitar 12 aspek indikator kinerja utama kepemimpinan Irna – Tanto, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang tahun 2016–2021, akan tercapai seluruhnya dipenghujung kepemimpinannya.

    Karena dari 12 aspek indikator yakni besaran Indek Pembangunan Manusia (IPM), presentase penduduk dibawah garis kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Nilai Tukar Petani (NTP), jumlah wisatawan, kondisi jalan baik, kondisi jalan sedang, kondisi jalan buruk, kondisi jalan rusak berat, opini laporan keuangan daerah dan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja.

    Hanya sekitar lima aspek indikator lagi yang belum melampaui target yaitu IPM presentase penduduk dibawah garis kemiskinan, NTP, jumlah wisatawan dan kondisi jalan rusak berat.

    Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang, Utuy Setiadi mengatakan, lima aspek indikator itu sebetulnya bukan tidak tercapai, akan tetapi sarananya belum bisa dihitung. Karena, ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana yang masih ditunggu penyelesaian laporannya.

    “Seperti penanganan kemiskinan dan pengangguran, sebetulnya sudah tercapai. Karena penanganannya tidak hanya Dinas Sosial dan Disnaker, tetapi melibatkan semua OPD. Makanya, target – target itu sudah tercapai. Tapi ada satu indikator yang belum dan itu menunggu,” kata Utuy, Minggu (26/1).

    Menurutnya, catatan capaian tersebut hanya untuk periode 2016 – 2018. Sebab penilaian pada tahun 2019, belum selesai dilakukan. Karena dalam menentukan hasil capaian, tidak hanya Bappeda saja, melainkan melibatkan unsur lain seperti Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Kami belum bisa mengukur secara khusus. Karena penilaian itu ada yang bisa dinilai secara langsung, ada yang tidak. Karena datanya diperlukan, dan data itu resmi. Contoh angka pengangguran, kami tidak bisa menentukan sendiri. Tetapi harus sinergi dengan BPS,” terangnya.

    Lima komponen RPJMD tersebut, lanjut Utuy, turut berpengaruh terhadap tiga sektor unggulan Pemkab Pandeglang dibawah kepemimpinan Irna Narulita – Tanto Warsono Arban. Tiga sektor unggulan Pemkab Pandeglang itu terdiri atas investasi bidang agro bisnis, maritim bisnis dan wisata bisnis.

    “Justru pengaruh sasaran tiga sektor itu, belum bisa dihitung. Akibat ada langkah yang belum kami lakukan. Misalnya, revisi Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Padahal Perda ini dibutuhkan, untuk meningkatkan investasi di Pandeglang,” ujarnya.

    Akan tetapi, Utuy meyakini, seluruh komponen yang belum sesuai target itu dapat diselesaikan dalam waktu dekat, maksimalnya ketika era Irna – Tanto berakhir. Ia juga optimistis, lantaran saat ini revisi Perda RTRW sudah disetujui.

    Hal itu dinilai sebagai angin segar. Karena dapat mendongkrak investasi yang dipandang Utuy, merupakan objek vital dalam mencapai seluruh komponen dalam RPJMD.

    “Jika Perda RTRW selesai, saya yakin semua akan terdongkrak. Jadi dari semua indikator RPJMD itu, yang paling besar mendokrak dari segi investasi,” ungkapnya.

    Asisten Daerah (Asda) II Bindang Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setda Pandeglang, Indah Dinarsiani menegaskan, untuk target pembangunan infrastruktur di dua OPD teknis yang berada di bawah koordinasinya, bukan tercapai lagi. Tetapi, setiap tahunnya selalu melebihi target.

    “Dari awal ibu Bupati dan pak Wakil Bupati menjabat di tahun 2016 sampai 2019, semua target program pembangunan infrastruktur yang sesuai RPJMD di DPUPR dan DPKPP (Perkim), selalu melampaui target. Karena Bupati dan Wabup, benar – benar konsen terhadap perbaikan dan pembangunan infrastruktur,” ungkapnya.(dhe/pbn)