Tag: Pemkab Serang

Andika Hazrumy Siap Terlibat di Abdimas Bersama Universitas Primagraha

SERANG, BANPOS- Program Abdimas atau pengabdian kepada masyarakat yang digagas Universitas Primagraha bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Serang dilirik oleh Andika Hazrumy.

Ketua Karang Taruna Banten ini tertarik terhadap program yang berhubungan dengan masyarakat secara langsung.

Ia menuturkan, pada awalnya dirinya beranggapan program Abdimas ini seperti Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) yang dilaksanakan selama 3 bulan saja. Namun ketika mendengar secara jelas detail programnya mantan Wakil Gubernur Banten ini langsung tertarik dan ingin lebih jauh terlibat di Abdimas.

“Awal saya beranggapan hanya sebatas KKM saja. Setelah detailnya dijelaskan, ternyata dilaksanakan selama 2 tahun. Saya rasa ini program yang bagus dan nyata untuk menyentuh masyarakat secara utuh. Artinya UPG mampu menyelaraskan program pemerintah dalam menangani perekonomian, dan IPM,” ujarnya saat mengunjungi Kampus Universitas Primagraha, Senin (23/05/2022).

Ia juga mengungkap bahwa program Abdimas ini original dan luar biasa. Ia mengaku saat dirinya menjabat, Pemerintah Provinsi fokus ke hal penanganan Covid-19, semua anggaran difokuskan ke sana, jadi untuk yang menyentuh masyarakat dalam menumbuhkan potensi tidak menjadi fokus.

“Namun kini ada universitas yang sampai berpikir ke pengabdian peningkatan potensi masyarakat. Ini langkah bagus mengingat setelah terpapar dampak pandemi Covid-19, masyarakat perlulah penetrasi untuk bangkit dan melompat,” tukasnya.

Pembina YIPPI yang menaungi Universitas Primagraha, yang juga sebagai penggagas Program Abdimas Haerofiatna, berterimakasih kepada Andika Hazrumy yang mau ikut terlibat dalam program ini.

“Kami atas nama Universitas Primagraha bangga dan mengapresiasi karena Andika Hazrumy ingin terlibat langsung di Abdimas ini. Kami semakin yakin mampu mejalankan program ini bersama masyarakat,” paparnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Primagraha optimis akan keberhasilan program Abdimas dan mampu membantu masyarakat serta meningkatkan IPM. (AZM)

23 Mei 2022
Pemkab Targetkan April Ini Vaksinasi Dosis 2 Capai 70 Persen

SERANG, BANPOS – Pada bulan April mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menargetkan vaksinasi dosis kedua mencapai angka 70 persen. Dalam data yang dimiliki oleh Pemkab Serang pertanggal 12 Maret 2022, berdasarkan KTP tercatat sekitar 818.555 jiwa atau 64,98 persen warga Kabupaten Serang yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua.

Wakil Bupati Serang, Pandji Tirtayasa, mengatakan bahwa persentase vaksinasi dosis kedua di Kabupaten Serang belum mencapai angka 70 persen.

“Dosis dua kita sudah 64 persen, jadi kita masih kekurangan kurang 18 persen kalau berdasarkan KTP Kabupaten Serang,” tuturnya.

Pandji pun menargetkan Pemkab Serang akan mencapai angka 70 persen dalam waktu dekat.

“Kita (Kabupaten Serang) belum mencapai 70 persen untuk vaksinasi dosis dua, Insya Allah dalam bulan-bulan ini bisa mengejar untuk dosis dua 70 persen,” ujarnya.

Hal ini disampaikan oleh Pandji usai mengikuti Rapat Koordinasi PPKM virtual yang dipimpin Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di Pendopo Bupati Serang pada Minggu (13/3).

Berdasarkan data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) pada 12 Maret 2022 sebanyak 1.113.533 jiwa atau 88,39 persen telah menerima vaksin dosis pertama, dan dosis dua sebanyak 658.859 jiwa atau 52,30 persen dari target 1.259.754 jiwa.

“Tapi kalau berdasarkan data per KTP Kabupaten Serang dosis satu mencapai 103,93 persen atau 1.309.232 jiwa, dan dosis dua kita sudah 64,98 persen atau 818.555 jiwa yang sudah di suntik vaksin,” paparnya.

Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia, Rahmat Fitriadi, mengimbau kepada masyarakat agar mau untuk melakukan vaksinasi.

“Vaksin sangat bermanfaat untuk kekuatan tubuh kita,” tandasnya.

(MG-03/AZM)

15 Maret 2022
Pemkab Serang Mulai Bahas Rancangan Program 2023

SERANG, BANPOS- Pemkab Serang menggelar Forum OPD di Aula Tb Saparudin pada Kamis (10/3). Forum OPD tahun 2022 yang membahas mengenai penyusunan anggaran program 2023 kali ini mengusung tema ‘Dengan Perencanaan yang Akuntabel dan Transparan Kita Tingkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah’.

Dalam kesempatan ini Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang,Tubagus Entus Mahmud Sahiri, berpesan kepada jajarannya agar menyusun program di tahun 2023 mendatang dengan menyesuaikan anggaran yang ada.

“Kami menggelar forum OPD dalam rangka menyusun program kerja tahun 2023, untuk tahun 2023 saya pesan kan kepada para kepala bagian, Kasubag agar menyesuaikan tentunya dengan kemampuan dengan anggaran daerah, terutama plafon (batasan) yang sudah di berikan dan direncanakan Setda” ujarnya.

Entus pun menerangkan bahwa penyusunan program belum dilakukan secara mantap dan optimis, sebab saat ini Pemkab Serang mengalami defisit.

“Akan tetapi dalam penyusunan sementara ini kita belum terlalu optimis, apalagi sekarang masih defisit,” tuturnya.

Entus mengaku bahwa saat ini Setda sudah mempunyai IKU (Indikator Kinerja Utama). Ia pun menekankan bahwa masukan dari DPRD perlu menjadi perhatian dalam penyusunan program.

“Itu yang paling pokok yang harus di perhatikan, kemudian juga terkait RPJMD 2021-2026 yang menjadi tupoksi Setda, serta masukan-masukan dari DPRD ini yang harus menjadi perhatian,” tandasnya.

(MG-03/AZM)

11 Maret 2022
OPD Keluhkan Lemotnya Internet Diskominfosatik Kabupaten Serang

SERANG, BANPOS – Pemusatan jaringan internet kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosatik) Kabupaten Serang yang ditetapkan sejak Januari lalu, mengundang banyak keluhan di kalangan petugas OPD.

Lambatnya jaringan internet ini diakui menjadi faktor penghambat pekerjaan oleh sejumlah OPD. Pasalnya, saat ini, setiap kegiatan memerlukan jaringan internet.

Dengan tidak stabilnya jaringan yang disediakan, tentunya akan mempengaruhi kecepatan dalam pelayanan publik. Tak sedikit dari pegawai yang menuntut agar jaringan internet stabil, agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Jajang Kusmara, mengungkapkan bahwa persoalan jaringan internet tersebut menjadi faktor lambatnya pelayanan publik. Sebab, hampir 100 persen, layanan publik di OPD tersebut menggunakan akses internet.

“Iya itu persoalan yang kita hadapi sekarang, dulu sebelum gabung dengan Kominfo, kita aman saja lancar, karena providernya langsung sendiri,” ujarnya, Rabu (16/2) di ruang kerjanya.

Jajang mengaku, sejak awal ia meminta kepada Diskominfosatik agar stabilitas jaringan tetap terjaga. Terlebih, setiap harinya Disdukcapil melakukan pelayanan terhadap masyarakat, dalam ranah permintaan dan pengajuan berkas yang memerlukan data diri yang dikirim secara instan dan membutuhkan akses internet yang stabil.

“Saya, ketika ada pembahasan soal itu (jaringan internet) dengan Diskominfosatik, hanya satu permintaan dari Dinas Dukcapil adalah jaminan stabilitas jaringan komunikasi data. Karena layanan publik untuk keperluan kependudukan ini kan betul-betul dibutuhkan tiap hari oleh masyarakat,” tuturnya.

Ia pun mengungkapkan bahwa kendala semacam ini akan membuat kerusuhan. Terlebih pada pihak Unit Pelayanan Teknis (UPT) Disdukcapil yang langsung melayani masyarakat di 17 UPT se Kabupaten Serang.

“Ketika terjadi error-error jaringan, lemot, kan teriak semua UPT itu, kok ga bisa input? Ga bisa cetak? Gitu kan,” paparnya.

Jajang pun berharap Diskominfosatik dapat meningkatkan pelayanan jaringan yang digunakan. Hal itu dilakukan agar kebutuhan publik dapat diselesaikan dengan cepat dan tanpa kendala.

“Makanya kita mengharapkan Dinas Kominfo ini betul-betul memperhatikan kerjasama dengan provider yang mengurusi jaringannya ini yang rada kenceng gitu, jangan sampai terjadi trouble, lemot terus,” jelasnya.

Ia pun menekankan bahwa kendala seperti ini harus segera ditangani oleh pihak diskominfosatik. Menurutnya, pihaknya telah mengalami lebih dari 5 kali kendala sejak jaringan dipusatkan pada Diskominfosatik.

“Maksudnya ketika diambil alih, ya harus berani bertanggung jawab. Dan saya sudah menegaskan dalam rapat bahwa permintaan Disdukcapil hanya satu, jaminan stabilitas jaringan tetap aman,” tandasnya.

Sebelumnya, BANPOS mendapatkan informasi dari sejumlah OPD, selain mengeluhkan stabilitas jaringan internet, mereka juga mempertanyakan perihal penamaan WiFi. Sebab, seluruh WiFi di OPD se Kabupaten Serang dinamakan Kominfo.

(MG-03/MUF/PBN)

Kepsyen

17 Februari 2022
Pemkab Serang Dapat Bantuan Alkes untuk Hadapi Omicron

SERANG, BANPOS- Pemkab Serang kembali mendapatkan bantuan corporate social responsibility (CSR) dari PT Cargill Indonesia. Kali ini, bantuan diberikan dalam rangka menghadapi kemungkinan serangan gelombang ketiga Covid-19, berupa alat kesehatan tabung gas oksigen.

Bantuan diberikan oleh Dudi Iswara, Plant Manager Serang-PT Cargill Indonesia dan diterima langsung oleh Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dan sejumlah pimpinan fasilitas kesehatan (faskes) penerima CSR.

“Bantuan ini kami berikan untuk membantu fasilitas kesehatan, terutama meningkatkan kapasitas dalam menghadapi kemungkinan gelombang ketiga Covid-19, yakni varian Omicron,” ujar Dudi di Pendopo Bupati Serang, Kamis (20/1).

Bantuan berupa 113 unit alat kesehatan, berupa tabung oksigen berikut penunjangnya. Ternilai bantuan sebesar Rp213,8 juta. Bantuan tersebut diberikan untuk Rumah Sakit dr Dradjat Prawiranegara, Puskesmas Kramatwatu, Puskesmas Ciruas, Puskesmas Cikande, Puskesmas Binuang, dan Puskesmas Kibin.

“Semoga dukungan ini, dapat bermanfaat untuk penguatan kapasitas fasilitas kesehatan, juga pelayanan kepada masyarakat meningkat. Semoga kami terus bersinergi dengan Pemda Serang dan Dinas Kesehatan,” ujarnya.

Ia menerangkan, PT Cargill Indonesia adalah entitas bisnis di Kabupaten Serang yang bergerak pada penyediaan pakan ternak dan ikan.

“Kami menyuplai kebutuhan pakan ternak dan ikan ke sejumlah daerah di Indonesia. Berlokasi di Kecamatan Cikande,” ujarnya.

Bupati Ratu Tatu Chasanah mengapresiasi dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan PT Cargill Indonesia.

Menurutnya, CSR yang diberikan bukan pertama kali dilakukan Cargill, sebelumnya banyak bantuan telah diturunkan di bidang pendidikan dan kesehatan. Kali ini, Cargill bekerjasama dengan Mercy Corps Indonesia.

“Cargill ini contoh perusahaan yang bersinergi dengan kami, memberi bantuan untuk masyarakat. Dengan sinergi, saya yakin, semua masalah bisa terselesaikan. Kami akan ajak PT Cargill untuk sharing dengan perusahan lain. Agar bisa memberikan pemahaman cara menjalankan tanggungjawab sosial perusahaan yang baik,” ujarnya.

Menurut Tatu, bantuan yang diberikan sangat bermanfaat untuk faskes di Kabupaten Serang, karena pandemi Covid-19 belum selesai. Saat ini, menurutnya, masyarakat ada yang menilai pandemi sudah selesai, menjadi abai akan protokol kesehatan.

“Maka kita harus semakin gencar sosialisasi. Mulai puskesmas, pemerintah kecamatan, dan kepala desa harus mengajak masyarakat untuk taat protokol kesehatan, harus selalu waspada,” ujarnya.

Pemkab Serang, kata Tatu, sedang masuk pada tahapan vaksinasi anak dan booster untuk masyarakat umum.

“Kami mengimbau, jajaran puskesmas dan camat untuk kerja keras. Vaksin tersedia, dan harus optimal mencapai target. Untuk vaksin anak mungkin mudah, tapi kemungkinan agak susah untuk booster. Nanti kita kerja sama dengan TNI-Polri, dan dimulai pekan depan,” ujarnya. (LUK/ANT/AZM)

21 Januari 2022
Raih Dua Trofi di ADWI 2021

JAKARTA, BANPOS- Desa CIkolelet menjadi kebanggaan masyarakat Banten dalam Malam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021, yang digelar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) di Ciputra Artpreneur, Jakarta, Selasa (7/12) malam. Dua trofi langsung diraih oleh desa yang terletak di Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang ini.

Trofi pertama, Cikolelet mendapatkan ADWI 2021 dengan kategori Desa Wisata Rintisan yang diserahkan oleh Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Vinsensius Jemadu. Atas kategori ini, Cikolelet meraih dana pengembangan Rp10 juta.

Kemudian trofi kedua adalah Desa Wisata Terfavorit ADWI 2021 atas respons netizen dalam vote video Youtube. Desa Cikolelet meraih 75.046 like yang dilaksanakan 1-5 Desember 2021.

Trofi diberikan langsung oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno. Atas penghargaan ini, Cikolelet mendapat dana pengembangan Rp50 juta.

Kepala Desa Cikolelet Ojat Darojat tidak bisa menahan haru, saat naik panggung menerima trofi Desa Wisata Terfavorit. Ia menyampaikan terima kasih kepada Kemenparekraf, jajaran juri, terutama masyarakat Banten.

Ia menilai, penghargaan ADWI 2021 akan menjadi penyemangat dirinya bersama masyarakat untuk lebih lagi meningkatkan Desa Cikolelet.
“Piala ini saya persembahkan khusus untuk masyarakat Cikolelet dan Kabupaten Serang, umumnya untuk masyarakat Banten,” ujarnya.

Selama proses penilaian, Pemkab Serang mendukung dan membantu maksimal Cikolelet. Bahkan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah untuk menyambut Menparekraf dan tim juri saat proses penilaian.

“Untuk Ibu kami, yang support kami luar biasa, terima kasih Bupati Kabupaten Serang Hj. Ratu Tatu Chasanah,SE,M.Ak. Juga masyarakat Banten, Kabupaten Serang, komunitas wisata yang telah membantu sehingga kami menjadi Desa Terfavorit,” ujar Ojat.

Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, mengapresiasi Kemenparekraf yang telah menggelar ADWI dan telah memotivasi dalam pengembangan desa wisata. Ia pun berterima kasih kepada Desa Cikolelet karena telah membanggakan Kabupaten Serang.

“Kita semangat terus, untuk memperbaiki, terus meningkatkan daya tarik wisata dari desa, dan Cikolelet semakin maju,” ujar Tatu.

Sekadar diketahui, pelaksanaan ADWI 2021 telah berlangsung sejak awal Juli 2021, dengan tercatat ada 1.831 desa wisata yang ikut serta. Jumlah ini melebihi target awal Kemenparekraf/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Baparekraf) yang hanya 700 peserta.

Setelah seleksi panjang, terpilih 50 desa wisata yang berkesempatan meraih trofi dalam Malam ADWI 2021. Sebelumnya pula, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi 50 desa tersebut, termasuk ke Cikolelet.

Sandi mengatakan, ADWI diselenggarakan agar 57 ribu desa di seluruh Indonesia memiliki daya tarik wisata, serta termotivasi untuk mengembangkan desa sehingga menjadi penggerak ekonomi nasional.

“Saya meyakini bahwa dari desa lah yang mampu membangun Indonesia,” ujar Sandi.

Mewakili Presiden, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengapresiasi ajang ADWI yang bertajuk Desa Wisata Bangkit. Ia berharap, ADWI jadi wahana promosi bagi wisatawan domestik agar dapat mengembangkan wisata baru sebagai pengungkit ekonomi desa dan daerah.

“Semoga penghargaan ini bisa mewujudkan desa yang berkelas, berdaya saing dan berkelanjutan. Saya juga mendorong agar desa bisa bersinergi dengan 10 destinasi prioritas termasuk yang super prioritas sehingga pengembangan pariwisata bisa berjalan dan bangkit dari pandemi,” ujarnya. (AZM)

9 Desember 2021
Pilkades Serentak di Kabupaten Serang Resmi Ditunda

SERANG, BANPOS – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak tahun 2021 di Kabupaten Serang resmi ditunda. Penundaan tersebut berdasarkan surat dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141/3351/BPD tentang hal penundaan pelaksanaan pilkades serentak dan Pemilihan Antar Waktu (PAW) pada masa perpanjangan penerapan PPKM level 4.

Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi pelaksanaan Pilakdes Serentak Tahun 2021, di Aula KH Syam’un Setda Kabupaten Serang, Jum’at (23/7). Hadir dalam rapat tersebut, Asda I Bidang Administrasi Pemerintahan, Nanang Supriatna, Ketua DPRD, Bahrul Ulum, Wakil Ketua Komisi I DPRD, Abdul Khaliq, Kepala DPMD, Rudy Suhartanto, Kepala Dinkes, drg Agus Sukmayadi, Direktur RSDP, Rahmat Setiadi, dan perwakilan dari TNI-Polri.

Dalam rapat tersebut, Ketua Panitia Pilkades Serentak Kabupaten Serang, Tubagus Entus Mahmud Sahiri, mewacanakan akan dilakukan Pilkades dengan sistem tempat pemungutan suara (TPS) keliling dari ke rumah-rumah. Menurutnya, jika melihat kesehatan masyarakat, maka tidak ada yang tahu kapan pandemi akan berakhir.

“Didalam Inmendagri Nomor 23 Tahun 2021, disebutkan bisa melaksanakan (Pilkades) asalkan kondisi kesehatan di daerah diukur selama 23 minggu atau sampai akhir tahun 2021,” ujarnya.

Sementara itu, kebutuhan masyarakat terutama para calon kepala desa (Kades) menghendaki agar segera dilaksanakan pemungutan suara. Bahkan di Kabupaten Serang sendiri, hanya tinggal dua tahapan lagi dalam pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa ini.

“Jika tetap dilaksanakan, (dilakukan) dengan wacana TPS keliling bisa berjalan lancar. Sebab, untuk masa kampanye pun pihaknya memastikan tidak masalah karena dilakukan secar virtual,” katanya memastikan.

Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Serang ini menegaskan, tahapan Pilkades saat ini tinggal pemungutan suara saja.

“Maka kami mewacanakan pemungutan suara suara dengan TPS keliling kepada masyarakat pemilih,” tandasnya.

Dalam surat yang dibahas pada rapat hari itu, sesuai Inmendagri Nomor 23 Tahun 2021 dan Inmendagri Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Pasko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Dalam penegasannya, surat tersebut berisikan untuk melakukan penundaan pelaksanaan tahapan Pilkades, baik serentak maupun PAW yang berpotensi menimbulkan kerumunan seperti pengambilan nomor urut, ujian tertulis, kampanye calon, pemungutan suara, maupun pelantikan Kades terpilih dalam rentang waktu perpanjangan penerapan PPKM Level 4 atau ditetapkan kebijakan lebih lanjut.

Selanjutnya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di luar wilayah Jawa dan Bali serta kriteria level 4 situasi pandemi, dapat melaksanakan Pilkades serentak dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/6698/SJ Tanggal 10 Desember 2020 serta tetap memperhatikan 5 (lima) parameter sebagaimana dimaksud dalam Inmendagri Nomor 23 Tahun 2021.

Sebelumnya, pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2021 di Kabupaten Serang rencana awal digelar pada 11 Juli, kemudian diundur dengan diberlakukannya PPKM Darurat menjadi tanggal 1 Agustus. Berdasarkan Surat dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 21 Juli 2021, Pelaksanaan Pilkades serentak pun kembali ditunda. (MUF)

24 Juli 2021
Vaksinasi Ditarget Butuh Satu Tahun Penuh

SERANG, BANPOS – Kepala Dinkes Kabupaten Serang, drg Agus Sukmayadi mengungkapkan bahwa program vaksinasi di Kabupaten Serang masih cukup jauh dari target. Bahkan, diperkirakan butuh waktu selama satu tahun untuk sasaran vaksin sebanyak 1,2 juta warga Kabupaten Serang, sesuai dengan target Kementeria Kesehatan (Menkes).

Meski begitu, ia mengaku untuk target dari Dinkes sudah memadai. Sebelumnya, Agus mengatakan bahwa telah melakukan vaksinasi massal sebanyak 22.000 masyarakat, ditambah dengan yang sudah dilakukan baik terhadap tenaga kesehatan (nakes) maupun masyarakat umum, belum mencapai jumlah 100.000 sasaran vaksin.

“Dari jumlah penduduk 1,6 juta yang harus dilakukan vaksinasi 1,2 juta masih jauh dari jumlah sasaran. Perlu waktu yang cukup lama untuk melakukan vaksinasi kepada warga,” ungkapnya, Senin (5/7).

Stok vaksin pada Dinkes, sistemnya menerima dari Pemerintah pusat, sesuai dengan kuota yang dibutuhkan. Vaksin juga diberikan secara bertahap, tidak diberikan sekaligus sebanyak 1,2 juta sesuai dengan target.

“Tapi kan bertahap, tidak mungkin sekaligus. Karena harus dibagi dengan Kabupaten Kota di Porvinsi lainnya se Indonesia,” tuturnya.

Menurutnya, pelayanan vaksin melalui UPT Puskesmas-puskesmas Se Kabupaten Serang terus digencarkan. Pelayanan dilakukan mulai hari Senin hingga Sabtu, dan khusus hari Minggu tidak menerima layanan vaksin atau ditiadakan.

“Untuk memulihkan kondisi badan, kalau tiap hari dilakukan kan harus istirahat. Dinas Kesehatan pun butuh istirahat,” ucapnya.

Kepala Puskesmas Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Melly Siltina mengungkapkan bahwa antusias warga di daerahnya cenderung rendah. Meskipun kasus terkonfirmasi positif di Kecamatan Padarincang cenderung naik meski tidak signifikan, dan ada kematian.

“Antusias masyarakat di Padarincang ini mungkin agak kurang. Karena di Padarincang ini bukan wilayah industri, jadi masyarakatnya benar-benar masyarakat dengan profesi petani, pedagang yang asli bukan pegawai,” ujarnya.

Namun, untuk vaksinasi bagi guru-guru dan tenaga kesehatan di sekitar Padarincang sudah terlaksana dengan baik, begitupun dengan pelayan publik. Meski begitu, ia menyebut bahwa vaksinasi untuk masyarakat umum masih tergolong rendah.

“Masih menganggap vaksin ini bukan penangkal Covid-19,” katanya.
Sehingga target vaksinasi di Padarincang masih jauh. Seperti halnya dalam waktu dekat, target vaksinasi sebanyak 500 masyarakat, hanya 300 saja yang tervaksin.

Puskesmas Padarincang terus melakukan sosialisasi terkait vaksin melalui berbagai macam saluran. Baik melalui desa-desa, media sosial, keliling desa, bahkan menyebar pamflet di toko-toko, Indomaret dan tempat keramaian lainnya. Namun kembali lagi kepada masyarakat, bagaimana masyarakat menyadari bahwa vaksin merupakan salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Kita ikhtiar dulu, dengan adanya vaksin ini kan salah satu upaya dari pemerintah untuk menangkal virus Covid-19. Oleh karena itu, kami berharap masyarakat sadar akan keselamatan bersama,” tuturnya.

Melly meminta kepada Pemerintah Kabupaten Serang agar ada timbal balik, supaya masyarakat antusias mengikuti vaksin. Seperti menjadi salah satu prasyarat untuk mendapatkan pelayanan publik, sehingga dengan begitu diharapkan secara otomatis warga akan berbondong ke Puskesmas untuk mendapatkan vaksin.

“Mungkin dengan begitu, masyarakat akan ada greget untuk divaksin. Meningkat kesadarannya, misalnya untuk mengurus KTP harus sudah divaksin, begitupun dengan pelayanan dan bantuan sosial. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat wal’afiat,” tandasnya. (MUF/AZM)

6 Juli 2021
Tatu Klaim Pemkab Serang Pasti Dukung Pembangunan Geothermal

SERANG, BANPOS – Pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPB) Geothermal, saat ini masih menjadi polemik di masyarakat. Meski begitu, proyek tersebut masih tahap eksplorasi, dan merupakan bagian dari program strategis nasional (PSN)

Oleh karena itu, Bupati Serang, Tatu Chasanah menegaskan bahwa pihaknya tentu patuh terhadap ketentuan pemerintah pusat. Bukan lagi soal mendukung atau tidak mendukung, tetapi apabila disebutkan PSN, ia dan jajaran pemerintah harus mendukung.

“Dan untuk sosialisasi kepada masyarakat, saya sudah meminta kepada pihak perusahaan untuk memaksimalkan, berkomunikasi, mensosialisasikan dengan masyarakat,” ujarnya, Senin (3/5) di Pendopo Bupati Serang.

Hal itu dilakukan agar masyarakat paham detil, persis, dan tidak ada gejolak. Selain itu, perusahaan diminta untuk memaksimalkan komunikasi agar tidak ada kesalahpahaman.

“Karena program ini sebetulnya program lama, program langsung dari pemerintah pusat, kami selama ini memfasilitasi untuk pihak perusahaan berkomunikasi dengan masyarakat di sekitar wilayah yang akan dilakukan program tersebut,” jelasnya.

Kendati demikian, Pemkab Serang menyatakan sudah melaksanakan program sosialisasi kepada masyarakat. Bahkan, dari TNI-Polri, Kapolres, Dandim, Ketua Dewan, Camat, jajaran Pemda sudah menyosialisasikan.

“Kita membantu mensosialisasikan untuk mereka bisa komunikasi langsung dengan masyarakat,” katanya.

Ia pun kemudian menyarankan harus memaksimalkan memberi pemahaman apa yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Misalnya, Geothermal ini bukan yang pertama di Kabupaten Serang, di daerah yang lain ada seperti halnya di Garut, Kamojang dan masih banyak lagi.

“Coba diajak masyarakat, supaya bisa membayangkan melihat secara jernih, ooh kalau ada proyek ini tuh seperti ini. Bisa langsung bicara dengan masyarakat sekitar sana, misalnya bagaimana sih dampaknya ketika ada perusahaan atau Geothermal ini,” jelasnya.

Tatu menegaskan, dalam hal ini, bukan soal mendukung tidak mendukung, sebab apabila statusnya PSN, jajaran pemerintah itu wajib mendukung program tersebut. Karena, baik itu Provinsi, Kabupaten, itu bagian dari pemerintahan pusat.

“Jadi disini tidak bisa disebutkan mendukung, tidak mendukung. Kalau disebutkan PSN, ya dibawahnya sudah satu kesatuan,” tegasnya.

Ia mengimbau, apabila masih ada perbedaan cara pandang, ini harus dimusyawarahkan. Tidak boleh anarkis, karena merugikan diri sendiri.

“Terus, coba melihat dengan cara jernih. Jadi kita jangan berandai-andai, coba lihat daerah lain, mana sih yang ada proyek Geothermal, supaya melihatnya jelas,” terangnya.

Jadi, kata dia jangan hanya mengira-ngira. Ia menyampaikan bahwa kurang lebih dua tahun lalu, masyarakat pernah diajak ke salah satu lokasi yang sudah berdiri PSN PLTPB Geothermal.

“Pernah diajak setahu saya, karena saya dari dulu minta masyarakat ini diberi pemahaman yang lebih nyata. Kalau gasalah mereka sudah studi banding,” tandasnya. (MUF/AZM)

3 Mei 2021
Dugaan Korupsi Kalender Tatu Dinilai Mandek, Demonstran Cor Kaki di Depan Kejati Banten

SERANG, BANPOS – Empat orang warga Kabupaten Serang yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRASAK), melakukan aksi pengecoran kaki di depan Kejati Banten. Aksi tersebut sebagai bentuk mandeknya upaya penegakkan hukum atas dugaan korupsi pada pengadaan kalender dan dugaan penyalahgunaan anggaran ambulans desa Pemkab Serang.

Koordinator aksi GRASAK, Heri, mengatakan bahwa kedatangan pihaknya ke Kejati Banten bertujuan untuk meminta kasus yang sempat ditunda penyelidikannya karena perhelatan Pilkada tersebut, dapat kembali dilanjutkan.

“Ini murni uang rakyat, yang disalahgunakan oleh Ratu Tatu Chasanah,” tegasnya di depan Kantor Kejati Banten, Rabu (30/12).

Heri mengungkapkan, aksi teatrikal mengecor kaki ini dilakukan untuk meminta jawaban secara tertulis dari Kejati Banten. Heri menegaskan, pihaknya tidak akan pernah beranjak meninggalkan Kantor Kejati Banten sebelum surat yang diajukan dibalas oleh pihak Kejati secara tertulis.

“Kami tidak akan pernah beranjak sebelum Kejati Banten membalas surat dari kami. Kami mempertanyakan kapan kasus akan ditindaklanjuti. Kami menunggu ketegasan dari Kajati Banten,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya menuntut agar jawaban dari Kejati Banten dapat disebarluaskan. Hal ini agar masyarakat di Kabupaten Serang mengetahui tindak-lanjut penanganan perkara dugaan dua kasus korupsi itu.

“Kami meminta Kajati Banten tegas, dan mempublikasikan serta menyebarluaskan kepada pihak media. Agar publik tahu, bahwa semua perkara ditindaklanjuti. Siapapun yang bersalah harus dihukum,” ucapnya.

Sementara Kasi Sosial Budaya dan Kemasyarakatan Kejati Banten, Hadi, mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima berkas yang diberikan oleh massa aksi, kemudian akan disampaikan kepada pimpinan.

Dirinya tidak dapat menyampaikan secara teknis, mengingat dalam hal ini, bukan kewenangannya. Sebab, bagian yang harusnya menangani tengah melakukan cuti kerja.

“Berkasnya sudah kami diterima, kami akan laporkan kepada pimpinan,” tandasnya. (DZH)

30 Desember 2020