BANTEN POS

Tag: pemkab tangerang

  • DPRD Minta Pemkab Tangerang Tunda Penyaluran Bansos

    DPRD Minta Pemkab Tangerang Tunda Penyaluran Bansos

    TANGERANG, BANPOS — Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud mengingatkan Pj Bupati bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menaati serta melaksanakan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tentang penundaan penyaluran bantuan sosial (Bansos).

    Dalam suratnya, Mendagri menegaskan agar seluruh Pemda menunda penyaluran Bansos sampai selesai hari pemungutan suara Pilkada serentak pada 27 Nopember 2024.

    Alasannya, untuk menghindari terjadinya potensi penyalahgunaan Bansos sebagai alat politik sekaligus menciptakan kondusifitas dalam proses Pilkada.

    Muhamad Amud menyatakan, kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan Pilkada merupakan kepentingan semua elemen masyarakat di daerah, termasuk Kabupaten Tangerang.

    “Karena itu kami mendorong agar OPD-OPD di Pemkab Tangerang melaksanakan ketentuan Mendagri. Penyaluran Bansosnya dipending dulu sampai selesai Pilkada biar tidak ada potensi politisasi,” kata Amud di kantornya, Senin (18/11/2024).

    Diketahui, Mendagri secara resmi mengeluarkan SE pada 13 Nopember 2024 yang ditandatangani Wamendagri, Bima Aria Sugiarto atas nama Mendagri. Pada SE tersebut menyebut penyaluran Bansos yang bersumber dari APBD atau sumber anggaran lainnya, ditunda hingga hari pemungutan suara tanggal 27 Nopember 2024.

    SE itu diterbitkan karena Mendagri menilai penyaluran Bansos saat Pilkada serentak berpotensi dijadikan sebagai alat politik. Aturan ini juga sesuai kesepkatan Mendagri dengan Komisi II DPR RI pada 12 Nopember 2024.

    Namun begitu Mendagri memperbolehkan penyaluran Bansos kepada warga yang wilayahnya terdampak bencana, dengan ketentuan menjadi kebutuhan mendesak bagi korban bencana, penyalurannya secara terbuka dan sesuai aturan, bantuan tepat sasaran, serta dilaporkan ke Mendagri.

    Amud juga mendorong Pj Bupati Tangerang dan OPD terkait meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat itu. “Intinya ayo bersama menghindari potensi penyalahgunaan Bansos,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang, Mahfud Pudianto juga meminta Pj Bupati untuk tetap konsisten menjaga netralitas seluruh birokrat dan ASN Pemkab Tangerang.

    Permintaan ini disampaikan Mahfud sebelum membacakan tanggapan Fraksi Golkar atas dua Raperda yang diajukan eksekutif dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tangerang.

    “Punten Pak Pj Bupati, kami minta agar netralitas ini benar-benar ditegakkan di jajaran Pemkab Tangerangm demi terciptanya iklim kondusif di daerah kita tercinta ini,” ujar Mahfud Fudianto saat menjadi juru bicara fraksinya di rapat paripurna itu.

    Mahfud juga mengingatkan para koleganya sesama anggota DPRD Kabupaten Tangerang agar konsisten dalam menjaga iklim politik yang kondusif menjelang hari pencoblosan Pilkada.

    “Sebagai anggota legislatif kita memiliki tanggung jawab bersama menjaga iklim politik, jangan sampai ada tindakan provokatif yang bisa merugikan masyarakat dan kita semua,” tandasnya.(Odi)

  • Jelang Akhir Tahun, Pemkab Tangerang Tambah Kuota Beras Cadangan

    Jelang Akhir Tahun, Pemkab Tangerang Tambah Kuota Beras Cadangan

    TANGERANG, BANPOS – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang menjalin kerjasama dengan Perum Bulog dalam Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Anggaran Perubahan Tahun 2024.

    Kepala DPKP Kabupaten Tangerang, Asep Jatnika Sutrisno kepada wartawan Kamis (14/11/2024) menjelaskan, pengelolaan cadangan pangan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

    Berdasarkan aturan itu, kata Asep, pihaknya memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan.

    “Kami sudah kerjasama dengan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan beras sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang sebanyak 51.800 Kg,” ujarnya.

    Diketahui, Pemkab Tangerang bersama Perum Bulog Cabang Tangerang telah melaksanakan pengelolaan cadangan pangan sejak tahun 2017. Berdasarkan peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 tahun 2023, target jumlah cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) sebanyak 204.56 ton.

    Total kuantum CPPD Kabupaten Tangerang sejak tahun 2017 hingga saat ini, lanjut Asep, telah mencapai 143.923,09 Kg atau 143,92 ton, sehingga realisasi CPPD Kabupaten Tangerang mencapai 70,36% dari target kebutuhan.

    Ia berharap kerjasama penyelenggaraan CPPD dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Tangerang, khususnya dalam menanggulangi keadaan kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, dan bencana sosial.

    Sementara itu, Kepala Perum Bulog Cabang Tangerang Omar Syarif menambahkan, pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Bulog Cabang Tangerang dilaksanakan sejak sejak tahun 2017, dengan jumlah CPPD berupa beras sebanyak 143,92 ton.

    “Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang menambah jumlah kuantum sebanyak 51.800 Kg dengan harga beras mengacu harga eceran tertinggi CPPD sebesar Rp12.348 per Kg, sehingga total CPPD yang tersimpan berjumlah 195.723,09 Kg,” jelas Omar.(Odi)

  • Aktvitas Truk Tanah di Tangerang Raya Distop!

    Aktvitas Truk Tanah di Tangerang Raya Distop!

    TANGERANG, BANPOS – Pemerintah Daerah di Tangerang, bersama TNI-Polri, dan stakeholder terkait lainnya sepakat menghentikan sementara aktivitas kendaraan tambang atau kerap disebut truk tanah bersumbu 3 atau lebih di Tangerang Raya.

    Sebelumnya, Pemkab Tangerang telah menghentikan aktivitas truk tanah selama 3 hari, mulai 8-11 Nopember 2024. Penghentian sementara aktivitas truk tambang itu menyusul kecelakaan lalu lintas yang berujung kericuhan di Kecamatan Teluknaga, Kamis (7/11/2024).

    Penghentian operasional angkutan kendaraan hasil tambang seperti batu, pasir, tanah dan lainnya itu, dihentikan agar tidak terjadi kericuhan susulan.

    “Penghentian aktivitas kendaraan tambang diperpanjang selama 3 hari lagi, mulai Selasa (12/11/2024) hingga Kamis (14/11/2024),” tegas Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho usai pertemuan dengan tiga Pemda se-Tangerang Raya dan Pemkab Bogor, Jawa Barat, Senin (11/11/2024).

    Kapolres menjelaskan, perpanjangan waktu penghentian sementara aktivitas truk tanah selama 3 hari dilakukan berdasarkan pertimbangan dari hasil evaluasi dalam rapat koordinasi (Rakor) di Pendopo Bupati Tangerang.

    Rakor dihadiri Pj Bupati, Pj Wali Kota Tangerang, Bupati Bogor, Kapolres Metro Tangerang Kota, Kapolresta Tangerang, Dandim 0510 Tigaraksa dan Dandim 0506 Tigaraksa, Kadishub Kabupaten dan Kota Tangerang, Para Camat, para Kapolsek, para Kasat Lantas jajaran se-Tangerang Raya.

    “Tentunya, perpanjangan waktu ini, dengan pertimbangan menjaga situasi dan kondusifitas Kamtibmas di Tangerang Raya, terlebih menjelang Pemungutan Suara Pilkada 2024,” kata Zain usai pertemuan itu.

    Ia menjelaskan, masih ditemukan penyebaran berita atau informasi tidak benar dan tidak sesuai fakta (hoax) yang disebarkan di grup-grup media sosial (Medsos) pasca kericuhan truk tambang di Teluknaga.

    “Saat penghentian aktivitas masih ditemukan kendaraan tambang yang melanggar. Karena itu, 13 unit kendaraan tambang telah kami tilang dan 9 unit kendaraan tambang diputar balik petugas,” ujarnya.

    Kendaraan tambang yang ditilang tersebut, kata Kapolres, karena melanggar jam operasional sesuai Perbup No 12 tahun 2022 dan Perwal No 93 tahun 2022 serta tidak dilengkapi surat-surat kendaraan dan pengendara, seperti, STNK, SIM pengemudi dan KIR.

    Kapolres juga mengungkapkan, hasil penyelidikan terkait lakalantas yang memicu kerusuhan massa di Teluknaga, pihaknya menemukan bong atau alat hisap narkoba di dalam salah satu truk yang dirusak massa.

    “Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah jelas mengatur larangan mengonsumsi narkoba bagi pengemudi,” tegas Zain.

    Kaporles mengingatkan seluruh pengelola dan sopir truk tambang mematuhi penghentian operasional pengangkutan hasil tambang. Petugas gabungan, kata Zain, akan memantau pos-pos pantau yang ada di Tangerang Raya.

    “Jika kedapatan ada truk yang melanggar akan kami putar balikan atau tidak segan kami tindak tegas bila masih melanggar,” tegasnya.

    Lebih lanjut Kapolres menyatakan akan melakukan evaluasi kembali aturan penghentian sementara operasional kendaraan tambang. Jika masih ada yang melanggar, kata Zain, tidak menutup kemungkinan penghentian akan diperpanjang lagi.

    Zain menegaskan, jika kendaraan ingin kembali beraktibvitas harus mematuhi jam operasional sesuai Perbup dan Perwal, perusahaan angkutan tambang dan sopir harus melengkapi surat-surat kendaraan, baik SIM, STNK dan KIR.

    Perusahaan angkutan tambang juga wajib melengkapi surat keterangan bebas narkoba bagi sopir dan surat penunjukan sopir kendaraan agar tidak disalahgunakan untuk dialihkan ke sopir tembak dan kernet, sehingga bisa mencegah kecelakaan terulang.

    “Kami minta semua pihak mematuhi ketentuan aturan ini,” tegas Kombes Pol Zain Dwi Nugroho.(Odi)

  • Warga Kabupaten Tangerang Sudah Berobat Gratis Sejak 2022

    Warga Kabupaten Tangerang Sudah Berobat Gratis Sejak 2022

    TANGERANG, BANPOS – Warga Kabupaten Tangerang sudah mendapat pelayanan kesehatan secara gratis sejak 2022. Hanya dengan menunjukan KTP, warga sudah bisa berobat di fasiltas kesehatan yang ditunjuk tanpa dipungut biaya.

    Karena itu, Pemerhati Kesehatan Tangerang, Abdul Matin mengaku heran dengan salah satu pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Tangerang, yang menjanjikan program berobat gratis menggunakan KTP bagi warga jika terpilih pada Pilkada 2024.

    Abdul Matin menyebut janji tersebut jelas kedaluarsa. Sebab, sudah dari dua tahun lalu, atau semasa A Zaki Iskandar masih menjabat Bupati, Kabupaten Tangerang telah mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC).

    Itu artinya, kata Abdul Matin, masyarakat Kabupaten Tangerang yang belum memiliki BPJS Kesehatan, bisa mendapat pelayanan kesehatan gratis hanya dengan menggunakan KTP.

    “Jadi jika ada Paslon yang menawarkan program berobat gratis, jelas blunder, karena berobat gratis sudah ada sejak dua tahun lalu. Tinggal dilanjutkan dan ditingkatkan,” ungkap Abdul Matin, Kamis (7/11/2024).

    Ketua Yayasan Al Matin itu menilai, janji program berobat gratis yang kerap dipaparkan Paslon Bupati-Wakil Bupati tertentu, menunjukkan paslon tersebut kurang memahami program UHC.

    Abdul Matin menilai, kurangnya pemahaman calon pemimpin tentang UHC bisa menjadi tanda kurangnya wawasan terhadap isu pembangunan, khususnya bidang kesehatan.

    “Pemahaman di bidang kesehatan sangat penting bagi seorang pemimpin karena berdampak pada kebijakan yang mereka buat serta layanan kesehatan yang diberikan kepada seluruh masyarakat,” tuturnya.

    Abdul Matin juga menyindir pernyataan blunder salah satu calon wakil bupati dalam debat perdana Pilbup Tangerang di Aston Hotel Serang, Banten, Sabtu (19/10/2024) lalu.

    Kala itu, saat ditanya cara meningkatkan indeks kemandirian fiskal (IKF) Kabupaten Tangerang, calon wakil bupati tersebut malah menjanjikan bakal meningkatkan inflasi.

    “Padahal inflasi semestinya ditekan serendah-rendahnya. Meskipun pemahaman itu keliru, tapi tidak ada upaya koreksi dari calon bupatinya terhadap pernyataan pasangannya itu,” tandas Abdul Matin.(Odi)

  • Intan Minta Pemkab Tangerang Gercep Perbaiki Longsor Pagedangan

    Intan Minta Pemkab Tangerang Gercep Perbaiki Longsor Pagedangan

    KABUPATEN TANGERANG, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang diminta bergerak cepat atau Gercep untuk memperbaiki Jalan Desa Karang Tengah, Kecamatan Pagedangan yang longsor akibat diguyur hujan deras, Selasa (5/11/2024) sore.

    Permintaan itu disampaikan Calon Wakil Bupati (Cabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah saat meninjau lokasi longsor yang telah memutuskan akses utama warga di Kampung Rancahaur, Desa Karang Tengah, Kecamatan Pagedangan, Rabu (6/11/2024).

    Selain Gercep, Intan juga meminta Pemkab Tangerang untuk melakukan upaya pencegahan agar peristiwa serupa tidak terjadi kembali di kemudian hari.

    “Jalan yang amblas ini merupakan akses utama warga menuju BSD Serpong, Cisauk, Legok dan sekitarnya. Juga akses utama menuju ke Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,” kata Intan.

    Karena itu, perempuan pertama yang menjadi Cawabup Tangerang ini, kembali meminta pihak-pihak terkait Pemkab Tangerang dan Pemprov Banten untuk segera berkolaborasi merehabilitasi jalan yang putus akibat longsor tersebut.

    “Saya sempatkan meninjau lokasi longsor, cukup besar hingga memutus akses lalulintas, jalanya terputus total, ” kata Intan.

    Beruntung, kata Intan, peristiwa longsor tersebut tidak sampai merenggut korban jiwa atau pun luka. Karena, saat terjadi longsor kondisi jalan sedang sepi.

    Intan mengakui jalan desa tersebut kondisinya memang sangat curam, sehingga sangat rawan tergerus air ketika hujan deras terus menerus mengguyur.

    Menurut Intan, meskipun jalan yang putus akibat longsor bukan jalan utama, namun sangat bermanfaat bagi warga karena menjadi akses penghubung masyarakat Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor atau sebaliknya.

    Sebelumnya, Jalan Desa Karang Tengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, amblas setelah diguyur hujan deras selama lebih dari 4 jam, Selasa (5/11/2024) sore. Jalan yang amblas akibat longsor diperkirakan sepanjang sekitar 300 meter.(Odi)

  • Pemkab Tangerang Rekrut Ratusan CPNS, Ini Daftar Formasinya

    Pemkab Tangerang Rekrut Ratusan CPNS, Ini Daftar Formasinya

    TANGERANG, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang tahun ini membuka penerimaan sebanyak 500 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang, Hendar Herawan, mengatakan bahwa pihaknya membuka formasi tenaga kesehatan sebanyak 272 dan tenaga teknis sebanyak 228.

    “Formasi ini berdasarkan usulan yang diajukan oleh kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tangerang dan telah diumumkan secara terbuka oleh Panitia Seleksi Daerah (Panselda) melalui website resmi,” ungkapnya, Jumat (6/9).

    Diketahui, alur penerimaan CPNS tahun 2024 yang semula diumumkan tanggal 19 Agustus hingga 2 September, kini menjadi 19 Agustus hingga 10 September 2024.

    Terdapat juga beberapa perubahan jadwal yang semula ditentukan seperti pendaftaran seleksi menjadi 20 Agustus hingga 10 September, seleksi administrasi 20 Agustus hingga 17 September serta Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 14 September hingga 19 September 2024.

    Perubahan jadwal ini serentak secara nasional dikarenakan adanya perbaikan sistem.

    Hendar menegaskan, per tanggal 6 September pukul 08.00 WIB, sebanyak 7.269 pelamar sudah melakukan submit pada Sistem Seleksi Calon ASN (SSC ASN) 2024 untuk memilih formasi di pemerintah Kabupaten Tangerang.

    Terdapat formasi favorit untuk lulusan SMA/sederajat, pelamar memilih pemadam kebakaran pemula yang didaftar oleh 862 orang serta penguji kendaraan bermotor pemula yang didaftar oleh 786 orang.

    Terdapat juga formasi favorit untuk lulusan D-III seperti bidan terampil yang didaftar oleh 767 orang, dan perawat terampil yang didaftar oleh 595 orang.

    Sedangkan lulusan S-1 ormasi favorit terdapat perawat ahli pertama yang didaftar oleh 522 orang serta pengawas penyelengaraan urusan pemerintahan daerah ahli pertama yang didaftar oleh 439 orang.

    “Formasi Guru tidak dibuka untuk alokasi CPNS, dikarenakan formasi tersebut sesuai kebijakan nasional dilakukan pada penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” tegasnya.

    Ia mengimbau kepada masyarakat, khususnya para pelamar CPNS tahun 2024, untuk teliti saat meng-upload dokumen pada sistem. Jika salah upload maka indikatornya akan gagal.

    Kemudian terkait materai, saat ini pelamar bisa menggunakan materai tempel dan materai elektronik. Hal ini ditetapkan oleh Panselnas karena dengan adanya kendala yang terjadi dalam pembubuhan meterai elektronik.

    “Semangat menjalani proses CPNS 2024, tetap belajar dan berdoa, agar apa yang di cita-citakan terwujud bagi semua pelamar. Dan jangan mudah percaya kepada siapapun yang menjanjikan kelulusan pada tahapan CPNS dengan menggunakan orang dalam karena hasil yang dikerjakan oleh pelamar itu real time,” imbaunya.

    Sebagai informasi, seluruh pelaksanaan seleksi GRATIS / Tidak dipungut biaya, terdapat beberapa kanal informasi yang dapat masyarakat akses untuk update informasi seputar CPNS 2024 di Kabupaten Tangerang.

    WhatsApp : 0852-8001-0021 (Hanya Pesan WhatsApp), Instagram : @bkpsdm.tangkab, Website : https://tangerangkab.go.id dan E-mail : helpdesk-CASN@tangerangkab.go.id (DZH)

  • Kapal Pengangkut Sampah Sumbangan Coldplay Mendarat di Cisadane

    Kapal Pengangkut Sampah Sumbangan Coldplay Mendarat di Cisadane

    TANGERANG, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang secara resmi menerima unit Kapal Neon Moon II atau kapal pengangkut sampah bantuan dari The Ocean Cleanup dan Coldplay pada Senin (27/11).

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Moch Maesyal Rasyid, mengatakan bahwa kapal berjenis interceptor tersebut sudah berlabuh di Sungai Cisadane Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluknaga.

    “Kita semua berharap dengan hadirnya Kapal Neon Moon II ini upaya penanganan sampah terutama sampah plastik di sungai menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.

    Ia menyampaikan bahwa kapal pembersih sampah Sungai Cisadane itu nantinya saat dioperasikan dapat menampung kurang lebih enam ton sampah plastik dari Sungai Cisadane, yang selanjutnya dibawa ke penampungan sampah dan diolah kembali.

    “Kapal Neon Moon ini saat dioperasikan dapat menampung enam ton sampah plastik dari Sungai Cisadane dan selanjutnya dibawa ke penampungan sampah untuk diolah kembali,” katanya.

    Dia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Coldplay dan The Ocean Cleanup Amsterdam, Belanda, atas bantuan kapal pembersih sampah untuk Pemkab Tangerang yang saat ini sudah berlabuh di Tanjung Burung.

    “Terima kasih kepada Coldplay dan The Ocean Cleanup Amsterdam, semoga kapal ini segera dapat kita operasikan untuk mengurangi sampah-sampah plastik yang terbawa aliran Sungai Cisadane, dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama nantinya,” tuturnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang, Fachrul Rozi, menambahkan bahwa sebanyak 12 petugas telah diberikan pelatihan agar dapat mengoperasikan kapal penyedot sampah Neon Moon II, dan diharapkan nantinya akhir Januari 2024 bisa dioperasikan secara penuh.

    Selanjutnya, sampah yang didapat akan dibawa ke TPS untuk dipilah dan akan dimanfaatkan sebagai pupuk dan didaur ulang menjadi produk-produk yang dapat dipakai kembali oleh masyarakat.

    “Saat ini kita sudah menyiapkan 12 pekerja untuk dilatih pengoperasiannya, dan Januari 2024 diharapkan kita operasikan secara menyeluruh,” tandasnya. (DZH/ANT)

  • Disperindag Kabupaten Tangerang Genjot Pengawasan Industri

    Disperindag Kabupaten Tangerang Genjot Pengawasan Industri

    CURUG, BANPOS – Guna memaksimalkan pengawasan terhadap dunia perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Tangerang menggelar Expose Pengawasan Industri, Selasa (21/11). Expo pengawasan dilakukan untuk menggenjot Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Regulasi Sektor Industri di Kabupaten Tangerang.

    Kepala Disperindag Kabupaten Tangerang, Resmiyati Marningsih, mengatakan bahwa untuk memaksaimalkan pengawasan, pihaknya mendatangkan narasumber dari Kementerian Perindustrian, Wahyu Firdianto.

    Resmiyati menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 25 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Industri pada pasal 2 disebutkan ‘Pengawasan dan Pengendalian dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang perindustrian yang dilaksanakan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri’.

    “Dengan regulasi ini, akan tercipta kesesuaian antara rencana visi strategis perusahaan industri dengan implementasi yang akan dilakukan,” ujarnya saat membuka acara di Hotel Yasmin, Kecamatan Curug.

    Resmiyati melanjutkan, dengan regulasi tersebut, perlu adanya pemantauan terhadap pemenuhan kepatuhan. Terlebih dalam UU Cipta Kerja juga disampaikan semangat pengawasan dan pengendalian (Wasdal) adalah demi mendorong terciptanya kemudahan dalam kegiatan investasi.

    “Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Industri harus dilakukan secara sistemik meliputi struktur, susunan dan kebijakan yang akan menciptakan transparansi. Memberikan keadilan karena terciptanya perlakuan yang sama, menghilangkan distorsi akibat penyalahgunaan pengawasan, dan menghilangkan multitafsir terkait tata cara pengawasan dan pengendalian,” terangnya.

    Ia menambahkan, dengan adanya peraturan yang lebih jelas, maka akan mendorong terjadinya peningkatan pada sektor investasi. Di saat yang sama, hal itu juga bisa dijadikan sebagai tolok ukur untuk melihat pemenuhan kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri terhadap semua regulasi yang ada. Paling tidak dibutuhkan 4 tahap, agar wasdal sektor industri secara sistem dapat diwujudkan.

    Pertama, perumusan peraturan tata cara pengawasan dan pengendalian usaha industri dan usaha kawasan industri yaitu dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2021 Bab VI yang merupakan turunan dari UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja. Dan penyusunan peraturan alur kerja wasdal usaha industri dalam bentuk Peraturan Menteri Perindustrian maka sudah menunjukkan bahwa tahap pertama telah selesai dilakukan.

    Kedua yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Industri, maka tahap kedua inipun sudah dianggap selesai. Regulasi ini menjadi kewajiban bagi Pemeritah Kabupaten Tangerang sebagai pembina pelaku usaha industri untuk melaksanakan mekanisme fungsi pengawasan dan pengendalian usaha industri.

    Ketiga yakni pengembangan sistem informasi pengawasan dan pengendalian usaha industri yang akan menjadi submodul dari Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Tahap terakhir adalah uji coba, sosialisasi, dan penggunaan sistem informasi tersebut.

    Kepala Bidang Sarana Prasarana Industri pada Disperdag Kabupaten Tangerang, Samsul Romli menambahkan, pengawasan dan pengendalian perusahaan industri dan kawasan industri merupakan mekanisme penting untuk memastikan tidak hanya kepatuhan pelaku industri terhadap hukum, tapi juga penghormatan terhadap aspek lingkungan, sosial serta tata pengawasan dan pengendalian.

    Hadir pada kegiatan itu, Novriyadi selaku dari Disperindag Provinsi Banten, Ahmad Hadi Setiawan, selaku narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang, para tamu undangan Expose Pengawasan Industri dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Regulasi Sektor Industri di Kabupaten Tangerang Tahun 2023. (ODI/DZH)

  • Anak ASN Pemkab Tangerang Rudapaksa Gadis Belia

    Anak ASN Pemkab Tangerang Rudapaksa Gadis Belia

    TANGERANG, BANPOS – Seorang gadis belia berusia 15 tahun, menjadi korban rudapaksa oleh empat orang pelaku. Mirisnya, dari empat orang pelaku, tiga di antaranya masih di bawah umur. Selain itu, dari keempat pelaku, satu di antaranya merupakan anak dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Tangerang.

    Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Arief Nazarudin Yusuf, mengatakan bahwa korban yang masih berusia 15 tahun itu diduga dirudapaksa oleh empat orang pelaku, dimana tiga dari empat pelaku
    diketahui masih di bawah umur.

    Pelaku berinisial RM (19) sudah berhasil kami amankan di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan. Pelaku ini selalu berpindah-pindah tempat untuk mengelabui petugas. Sementara tiga pelaku lainnya merupakan anak pelaku (pelaku yang berstatus di bawah umur Red), ujarnya, Kamis (25/10).

    Ia menjelaskan, awal mula terjadinya penangkapan kepada empat pelaku tindak pidana rudapaksa itu, ketika orang tua dari korban yang berinisial LN, melapor kepada Polisi terkait musibah yang menimpa anaknya.

    Kemudian, pihak Kepolisian pun melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku di wilayah Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

    Kepada petugas, pelaku mengakui modus yang digunakan olehnya adalah dengan memberikan minuman keras kepada korban. Dimana, salah satu pelaku menjemput korban, kemudian dipaksa minum miras hingga tidak sadarkan diri.

    Korban dijemput oleh salah satu pelaku. Kemudian korban dipaksa minum miras hingga tak sadarkan diri. Setelah itu, para pelaku ini menyetubuhi korban," tuturnya.

    Ia mengungkapkan, saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku RM dan tiga anak pelaku lainnya. Sementara, terkait dugaan adanya keterlibatan anak ASN Pemkab Tangerang yang menjadi pelaku pemerkosaan, dibenarkan oleh Arief.

    Iya (ada anak ASN). Pemeriksaan masih terus dilakukan. Untuk tiga anak pelaku dilakukan pemeriksaan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya," tandas Arief. (DZH/ANT)

  • Pemkab Tangerang Bareng PWI Kirim Air untuk Warga Pakuhaji

    Pemkab Tangerang Bareng PWI Kirim Air untuk Warga Pakuhaji

    PAKUHAJI, BANPOS — Musim kemarau nampaknya belum akan berakhir. Untuk itu, Pemkab Tangerang bersama PWI Kabupaten Tangerang mengirim bantuan air bersih dari Perumdam TKR, bagi warga Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, yang sudah beberapa pekan ini dilanda kekeringan.

    Dalam bakti sosial yang diselenggarakan pada Rabu (25/10) itu, sebanyak 105 ribu liter air bersih yang bersumber dari Perumdam TKR, disalurkan untuk membantu warga terdampak musim kemarau di
    kawasan pesisir utara Tangerang.

    Penjabat (Pj) Bupati Tangerang, Andi Ony Prihartono, didampingi Direktur Utama Perumdam TKR, Sofyan Sapar dan Ketua PWI Kabupaten Tangerang, Sri Mulyo, turun langsung mengalirkan bantuan air
    kepada warga Kohod.

    Andi mengatakan, penyaluran bantuan air bersih itu merupakan bentuk gotong royong Pemkab Tangerang, Perumdam TKR dan PWI Kabupaten Tangerang kepada warga yang sedang mengalami kesulitan air bersih akibat kemarau panjang.

    Air bersih yang disalurkan sebanyak 105 ribu liter. Kegiatan ini bisa dijadikan acuan bagi pihak-pihak yang peduli kepada warga yang sedang kesulitan, ujar Andi.

    Andi menambahkan, wartawan memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi dan menyuarakan isu penting bagi masyarakat. Dengan dukungan insan pers, kata Andi, dapat memberikan pemahaman yang benar dan memberikan pencerahan kepada warga akan pentingnya akses air bersih dan menjaga sumber daya alam.

    Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyaluran air bersih bagi warga terdampak kekeringan, katanya.

    Direktur Perumdam TKR, Sofyan Sapar, mengatakan bahwa sejak Juli sampai pertengahan Oktober 2023, pihaknya sudah menyalurkan empat juta liter air kepada warga Kabupaten Tangerang, yang sedang dilanda kesulitan air bersih.

    Untuk di Desa Kohod ini, kami salurkan bantuan sebanyak 105 ribu liter. Semoga dapat membantu kebutuhan air bersih bagi warga," katanya.

    Selain itu, lanjut Sofyan, Perumdam TKR juga memberikan potongan harga sebesar 50 persen untuk pemasangan sambungan baru untuk warga Kohod. Untuk biaya sambungan baru sebesar Rp600.000 dari seharusnya Rp.1.200.000. Sedangkan Ketua PWI Kabupaten Tangerang, Sri Mulyo mengatakan, bakti sosial penyaluran air bersih di Desa Kohod merupakan rangkaian dari program PWI Peduli.

    Ini kegiatan kami yang kedua di Kecamatan Pakuhaji berkolaborasi dengan Pemkab Tangerang dan Perumdam TKR, katanya seraya menyebut sebanyak 105 ribu liter air akan didistribusikan kepada warga di Desa Kohod selama empat ahri ke depan.

    Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, menyampaikan terima kasih atas bantuan air bersih yang diinisiasi PWI Kabupaten Tangerang bagi warga desanya.

    Terima kasih PWI Kabupaten Tangerang, Perumdam Tirta Kerta Raharja, warga diberi bantuan air bersih gratis, kata Arsin seraya berharap bantuan air bisa terus dilakukan selama kekeringan masih
    terjadi.(ODI/DZH)