Tag: pemkab tangerang

  • Pemkab Tangerang Siapkan Mitigasi El Nino, Agustus-September Berpotensi Kering

    Pemkab Tangerang Siapkan Mitigasi El Nino, Agustus-September Berpotensi Kering

    TANGERANG, BANPOS – Pemkab Tangerang telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi guna mencegah dampak kekeringan menghadapi potensi puncak fenomena El Nino, yang diperkirakan terjadi pada Agustus-September. Terlebih, beberapa kecamatan berpotensi terjadi kekeringan.

    Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang, Asep Jatnika Sutrisno, mengatakan bahwa langkah awal mitigasi tersebut adalah dengan melakukan pemetaan geografis terhadap wilayah rawan bencana kekeringan.

    “Prediksi akan ada sembilan kecamatan yang mengalami kekeringan, yakni Kecamatan Sindang Jaya, Jambe, Kronjo, Kresek, Jayanti, Gunung Kaler, Mauk dan Kemiri,” katanya kepada awak media, Senin (7/8).

    Sementara untuk langka penanganannya, Asep menuturkan bahwa pemerintah daerah akan segera mendistribusikan bantuan benih padi varietas tahan kering untuk 1.000 hektare, di area pertanian yang terdampak tersebut.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, untuk bantuan benih yang tahan terhadap kekeringan atau pola tanam hemat air untuk 1.000 hektare, dan kita sudah siap untuk mendistribusikan ke setiap daerah yang terdampak El Nino,” ungkapnya.

    Selain itu, pihaknya juga bakal menurunkan sebanyak delapan unit mesin pompa air, untuk menanggulangi kekurangan air yang diperkirakan akan melanda di daerah pertanian pada sembilan kecamatan tersebut.

    “Kami sudah menyiapkan delapan unit mesin pompa air untuk menanggulangi kekurangan air di area terdampak. Monitoring dan intervensi juga terus kami lakukan pada area yang mengalami kekeringan, salah satunya dengan melakukan pemantauan sumber air di area tersebut,” terangnya.

    Untuk diketahui, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mengingatkan semua pihak terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari fenomena El Nino. Namun, El Nino yang dihadapi sejak Juli kemarin, masih disebut lemah.

    “Jadi El Nino itu sesuai hasil prediksi sudah mulai terjadi di Indonesia sejak Juli. Tapi sesuai hasil prediksi juga, El Nino-nya masih lemah di awal-awal Juli itu,” kata Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati.

    Dalam hal ini menurutnya, dampak dari El Nino pada awal Juli masih kurang signifikan atau kurang terasa karena El Nino-nya masih lemah. Akan tetapi beberapa hari lalu, sesuai hasil prediksi, indeks El Nino semakin menguat dari yang awalnya masih lemah mulai menjadi moderat.

    “Nah, ini baru mulai menjadi moderat. Makanya kami terus gencar mengimbau, mengingatkan, dengan El Nino yang semakin moderat atau semakin menguat, tentunya dampaknya akan menguat juga,” ujarnya.

    Dengan demikian, puncak terjadinya El Nino diprediksi akan berlangsung pada bulan Agustus-September, dan hal itu akan berakibat pada musim kemarau yang lebih kering dari kemarau saat tidak terjadi El Nino, seperti pada tahun 2020, 2021, dan 2022.

    Dia mengatakan, jika kondisinya semakin kering, dampak lanjutnya adalah lahan dan hutan menjadi mudah terbakar. Selain itu, dampak yang diberikan itu kepada para petani karena air semakin kurang, sehingga sektor pertanian akan terganggu. (DZH/ANT)

  • Mad Romli: Anak Berhak Dapat Pengasuhan yang Layak

    Mad Romli: Anak Berhak Dapat Pengasuhan yang Layak

    TANGERANG, BANPOS – Pengasuhan yang layak merupakan hak dari setiap anak. Maka dari itu, Pemkab Tangerang mengajak masyarakat untuk memenuhi hak mendasar anak tersebut, guna mencetak generasi yang baik.

    Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Mad Romli, mengatakan bahwa pengasuhan anak yang layak merupakan agenda nasional dan hak anak harus dipenuhi.

    Hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan yang layak dari orang tuanya.

    “Hak-hak anak yang tidak terpenuhi dengan baik seperti hak kesehatan dan hak perlindungan dan pengasuhan yang tidak layak, akan menimbulkan perasaan mudah tersinggung dan mudah putus asa bagi anak. Bahkan dapat mengakibatkan anak memiliki daya juang yang lemah,” katanya, Selasa (18/7).

    Oleh karena itu, ia mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk peduli dan memastikan semua anak terlindungi. Hal itu bertujuan agar anak-anak menjadi generasi penerus bangsa yang produktif dan berkualitas.

    “Mari jadikan peringatan Hari Anak Nasional ini sebagai satu pelecut semangat, untuk mendorong kembali berbagai pihak untuk turut serta memberikan kepedulian langsung di tengah-tengah masyarakat,” ungkapnya. (DZH)

  • Pak Dewan, Kata Zaki Segera Bahas dan Sahkan Dua Raperda Usulan Pemkab Tangerang

    Pak Dewan, Kata Zaki Segera Bahas dan Sahkan Dua Raperda Usulan Pemkab Tangerang

    TANGERANG, BANPOS – Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, meminta DPRD Kabupaten Tangerang segera membahas dan mengesahkan dua rancangan peraturan daerah (raperda) yang telah diserahkan ke Dewan.

    Zaki mengatakan, dua raperda yang diusulkan Pemkab Tangerang ke DPRD menyangkut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Raperda Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

    “Mudah-mudahan dua raperda dari Pemerintah Kabupaten Tangerang bisa segera dibahas dan bisa segera disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang,” kata Zaki usai menyampaikan dua raperda di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Kamis (13/7).

    Menurutnya, Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pembaharuan dari perda sebelumnya. Perda ini merupakan penggabungan dari beberapa perda yang dijadikan menjadi satu.

    “Ada beberapa Perda yang harus dijadikan satu karena sama semuanya, ngurusin pendapatan daerah baik itu melalui pajak maupun retribusi,” jelasnya.

    Sementara Raperda Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan menurutnya, sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada para nelayan dan pembudidaya ikan di Kabupaten Tangerang.

    “Kenapa Raperda ini dirasa penting terutama untuk perlindungan, pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan? Karena garis pantai Kabupaten Tangerang kurang lebih sekitar 51 km. Tentunya banyak masyarakat yang berada di pinggir pantai yang bergantung penghidupannya terhadap hasil laut dan juga hasil perikanan,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Tangerang, Ahmad Syahril, mengatakan bahwa DPRD Kabupaten Tangerang juga menyampaikan penjelasan Raperda inisiatif DPRD tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Raperda Kepemudaan.

    “Terkait dengan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan perlu karena menjadi kebutuhan prioritas dalam pembangunan di sektor pendidikan dan sejalan dengan RPJMD Kabupaten Tangerang. Terkait dengan Raperda Kepemudaan diharapkan mampu menjadi pendukung terwujudnya visi misi Kabupaten Tangerang,” tandasnya. (DZH)

  • Puluhan PMKS di Kabupaten Tangerang Terjaring Razia

    Puluhan PMKS di Kabupaten Tangerang Terjaring Razia

    TANGERANG, BANPOS – Sebanyak 29 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang kerap nongkrong di sejumlah titik jalan raya di Kabupaten Tangerang, diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

    Puluhan PMKS itu diamankan dalam dua waktu operasi razia pada Rabu (13/7) di pagi hari dan siang hari.

    Para PMKS itu diamankan dari Lampu Merah Tigaraksa, Pasar Cikupa, Gelam Jaya, Cilongok, Lampu Merah Balaraja Timur, Cisoka, Pasirnangka, Bundaran Bugel dan Pom Bensin Bugel.

    “Dalam razia tersebut diamankan sebanyak 29 PMKS. Selanjutnya mereka akan dibawa ke Panti Rehabilitasi Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tangerang guna mendapatkan pembinaan lebih lanjut,” kata Kepala Satpol PP Kabupaten Tangerang, Fachrul Rozi.

    Menurut Rozi, razia tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengguna jalan.

    Kegiatan ini juga sebagai langkah meminimalisir atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Cikupa, dan Kecamatan Pasar Kemis.

    Fachrul Rozi pun berharap para PMKS yang sudah terjaring razia agar tidak kembali lagi ke jalan. Selain mengganggu para pengguna jalan, aktivitas PMKS ini juga membahayakan dirinya sendiri.

    “Upaya penertiban ini sebagai jembatan bagi para PMKS untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, Dinas Sosial akan merekomendasinya dengan berkoordinasi dengan Disnakertrans Kabupaten Tangerang,” tuturnya.

    Sebagai informasi, penertiban PMKS akan terus dilakukan bersama Dinas Sosial Kabupaten Tangerang di wilayah Kabupaten Tangerang. (DZH)

  • Komitmen Seribu Kepsek dan Guru se-Kabupaten Tangerang Digodok Terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

    Komitmen Seribu Kepsek dan Guru se-Kabupaten Tangerang Digodok Terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

    TANGERANG, BANPOS – Komitmen dari seribu Kepala Sekolah (Kepsek) dan guru se-Kabupaten Tangerang digodok oleh Pemkab Tangerang, dalam webinar pendidikan bertajuk ‘Anak Terlindungi Indonesia Maju’.

    Webinar tersebut merupakan rangkaian dari peringatan menyambut Hari Anak Nasional (HAN) 2023, dan digelar pada Selasa (11/7) kemarin. Pesertanya merupakan perwakilan dari masing-masing sekolah, yang berada di bawah naungan Pemkab Tangerang.

    Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda I), Yani Sutisna, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan momentum untuk membangun komitmen bersama, dalam memenuhi hak anak serta membentuk generasi tangguh di masa mendatang.

    “Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijamin pemenuhan hak dan perlindungannya. Tentu bentuk kepedulian dan partisipasi seluruh komponen, terutama pada keluarga sebagai unit terdepan, sangat diperlukan guna menciptakan generasi anak yang Genius (Gesit, Empati Berani, Unggul dan Sehat),” kata Yani dalam keterangan tertulis, Rabu (12/7).

    Dia menuturkan, Pemkab terus berupaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak mulai dari tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat kelurahan/desa.

    Upaya tersebut terus mendapatkan dukungan secara optimal salah satunya dengan membentuk Forum Anak dan Puskesmas Ramah Anak serta perlindungan anak terhadap kekerasan.

    Menurutnya, tahun ini tercatat sebanyak 44 kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Tangerang, yang terakumulasi hingga Juni 2023.

    Sedangkan, pada tahun sebelumnya kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Tangerang mencapai 191 kasus.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Tangerang, Asep Suherman, mengatakan pihaknya terus melakukan upaya-upaya dalam pemenuhan hak anak, sehingga dapat terjamin hak kelangsungan hidup yang baik bagi anak.

    Serangkaian upaya dilakukan mulai dari sosialisasi hak-hak anak, pembinaan sekolah ramah anak, dan penyediaan fasilitas kesehatan ramah anak.

    Selain itu, ada Satuan Pendidikan Ramah Anak, Pusat Kreativitas Anak, Rumah Ibadah Ramah Anak, hingga pembentukan Forum Anak.

    “Pembentukan forum anak daerah ini akan menjadi wadah partisipasi anak. Hak-hak anak dapat terpenuhi dan kami juga melakukan sosialisasi tentang konvensi hak anak, sehingga masyarakat paham akan pentingnya hak anak dan hak anak itu sendiri dapat terpenuhi,” tuturnya.

    Ia berharap ke depan pemerintah, orang tua serta seluruh elemen masyarakat lebih optimal memperhatikan hak anak serta partisipasi anak tanpa adanya diskriminasi, sehingga nantinya dapat mewujudkan Kabupaten Layak Anak untuk Indonesia Layak Anak 2030. (DZH)

  • Alhamdulillah, Ribuan Guru Ngaji di Kabupaten Tangerang Dapat Insentif dari Pemerintah

    Alhamdulillah, Ribuan Guru Ngaji di Kabupaten Tangerang Dapat Insentif dari Pemerintah

    TANGERANG, BANPOS – Pemerintah Kabupaten Tangerang memberikan insentif kepada 4.110 guru ngaji di Kabupaten Tangerang.

    Insentif tersebut diberikan melalui program unggulan Tangerang Religi dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

    Salah satu program Tangerang Religi yaitu pemberian insentif terhadap guru ngaji dan pemulasaran jenazah. Saat ini, program tersebut sudah memasuki tahap 1, di mana insentif baru diberikan untuk guru ngaji.

    “Di tahun 2023, Alhamdulillah insentif tersebut sudah tersalurkan kepada 4.110 guru ngaji di desa dan kelurahan di Kabupaten Tangerang, sebelumnya sudah ditarget sebanyak 17.810 guru ngaji yang mendapat insentif di tahun ini,” ujar Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat H. Luki Lukman Fauzi, Rabu (12/7).

    Dia menuturkan, program pemberian insentif tersebut menargetkan 15 orang di tiap desa dan kelurahan. Masing-masing guru ngaji mendapatkan Rp1,5 juta pertahun.

    Untuk tahap pertama setiap orang menerima Rp 600.000, setara dengan Rp 150.000 setiap bulannya.

    “Untuk ketentuannya, penerima harus memiliki syarat mengajar ngaji dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun dan memiliki 10 murid. Jika memang persyaratan lainnya juga terpenuhi maka insentif tersebut akan disalurkan langsung ke rekening penerima manfaat,” jelasnya.

    Luki Lukman Fauzi berharap, program pemberian insentif tersebut dapat memotivasi serta memberikan semangat bagi para guru ngaji di Kabupaten Tangerang.

    Sehingga nantinya, dapat menuntaskan buta huruf Al-Quran juga meningkatkan kesejahteraan lembaga keagamaan dan tokoh agama di Kabupaten Tangerang. (DZH)

  • Bule Belanda Mampir ke Kantor Bupati Tangerang, Ada Apa?

    Bule Belanda Mampir ke Kantor Bupati Tangerang, Ada Apa?

    TANGERANG, BANPOS – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Moch Maesyal Rasyid, menerima kunjungan tim dari Dewan Air Belanda atau Dutch Water Authority (DWA). Tim DWA diterima di Ruang Coffee Morning, Kantor Bupati Tangerang.

    Sekda mengungkapkan, kunjungan Dewan Air Belanda dalam rangka pelaksanaan program Blue Deal 2023, yang dicanangkan Pemerintah Belanda. Program ini mendukung daerah dan kota di dunia, termasuk Kabupaten Tangerang, terkait penanganan banjir dan mitigasi perubahan iklim.

    “Selamat datang Mr. Toon Van Der Klugt di Kabupaten Tangerang. Penanganan banjir di Kabupaten Tangerang masih terus kita prioritaskan dan dirumuskan. Terima kasih atas kerja sama dan bantuannya,” ungkap Sekda, kemarin.

    Penanganan banjir yang akan dilakukan Pemkab Tangerang saat ini terletak di wilayah Perumahan Puri Permai Kecamatan Tigaraksa. Tim teknis dari Belanda juga akan meninjau lokasi untuk melihat sejauh mana upaya penanganan banjir oleh pemerintah di lokasi tersebut.

    “Tim teknis akan memberikan masukan dan evaluasi secara teknis. Semoga kerja sama ini manjadi pilot projects penangan banjir di kabupaten/kota yang lain,” ujarnya.

    Pemerintah Kabupaten Tangerang berupaya maksimal menangi dan mengatasi banjir yang kerap melanda wilayah Kecamatan Tigaraksa dan beberapa titik banjir seperti di Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Kelapa Dua, Curug dan Kecamatan Teluknaga.

    Pada kunjungan tersebut Sekda Moch Maesyal Rasyid didampingi oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Firzada Mahali, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Iwan Firmansyah, Kepala Bapeda Ujang Sudiartono, Kepala Dinas Tata Ruang Bangunan Hendri Hermawan dan Sekretaris Bappeda, Erwin Mawandy. (DZH)

  • ASN Pemkab Tangerang Siap ‘Tempur’ di Pornas XVI Korpri

    ASN Pemkab Tangerang Siap ‘Tempur’ di Pornas XVI Korpri

    TANGERANG, BANPOS – Para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberangkatkan ke perhelatan Pekan Olahraga Nasional (Pornas) XVI Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Semarang, siap tempur dan membawa nama baik Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten.

    Atlet ASN Pemkab Tangerang yang berjumlah 6 orang itu, dilepas menuju medan pertempuran oleh Sekda Kabupaten Tangerang, Moch Maesyal Rasyid, yang juga merupakan Ketua Korpri Kabupaten Tangerang.

    Sekda mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas serta menjaga nama baik Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten, saat mengikuti Pornas Korpri.

    “Jaga sportivitas dalam bertanding. Juara memang kita harapkan, namun menjaga nama baik daerah itu lebih utama, baik Kabupaten Tangerang maupun Provinsi Banten,” ujarnya, Senin (10/7).

    Ia mengatakan bahwa Pornas ke-16 Korpri akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 21 Juli 2023 di Semarang, Jawa Tengah yang akan diikuti oleh 98 kontingen dari kementerian, lembaga dan provinsi di seluruh Indonesia dengan jumlah 7.000 peserta.

    Dia berharap, selain sebagai ajang silahturahmi para atlet ASN di seluruh Indonesia, kegiatan tersebut juga dapat membawa manfaat untuk kemajuan daerah.

    “Jadikan Pornas ini sebagai ajang silaturahmi dan menimba pengalaman, bertanding dengan para atlet ASN kabupaten/kota se-Indonesia, juga diharapkan membawa masukan untuk membawa kemajuan daerah masing-masing,” tuturnya.

    Sementara itu, atlet tenis lapangan Pemkab Tangerang, M. Didi Ali Subandi, yang juga seorang ASN di Dispora Kabupaten Tangerang bertekad semaksimal mungkin mempersembahkan yang terbaik untuk Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang.

    Dia juga memohon doa dan dukungan dari seluruh ASN di Pemkab Tangerang.

    “Kami para atlet ASN Kabupaten Tangerang bertekad mempersembahkan yang terbaik untuk Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang pada khususnya. Terima kasih Pak Sekda yang telah memberikan dukungan penuh kepada kami semua,” ungkap Didi.

    Adapun atlet asal Kabupaten Tangerang yang akan bertanding mewakili Provinsi Banten, di antaranya, Diyah Rahmawati cabang catur, Anwar Saddat cabang tenis meja, Idam Maulana Yusuf cabang basket. Lalu Wien Mussala, M. Didi Ali Subandi dan Edi Kurniadi untuk cabang tenis lapangan. (DZH)

  • Pemkab Tangerang Sebar Puluhan Sapi Kurban   ke 29 Kecamatan

    Pemkab Tangerang Sebar Puluhan Sapi Kurban ke 29 Kecamatan

    TANGERANG, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten menyalurkan bantuan hewan kurban, yakni sebanyak 30 ekor sapi yang disebarkan ke 29 kecamatan sebagai upaya membantu kepada masyarakat yang membutuhkan di daerah itu.

    “Pada Idul Adha kali ini, Pemkab Tangerang menyalurkan bantuan kurang lebih sebanyak 30 ekor sapi untuk disebar ke masing-masing kecamatan,” kata Wakil Bupati Tangerang Mad Romli usai menyerahkan bantuan hewan kurban secara simbolis ke Ketua DMI setempat di Tangerang, Kamis.

    Menurutnya, penyerahan hewan kurban ini, merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah khususnya Pemkab Tangerang kepada masyarakat Muslim yang tengah melaksanakan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha.

    “Dari 30 ekor hewan kurban ini, nantinya disebarkan ke seluruh wilayah kecamatan yang ada. Dengan masing-masing wilayah itu mendapat satu ekor,” tuturnya.

    Untuk hewan kurban yang diserahkan, lanjutnya, merupakan hewan yang berasal dari beli di sejumlah peternakan lokal. Hal itu dilakukan sebagai upaya bentuk dukungan pemerintah terhadap pemberdayaan peternak lokal yang ada di wilayahnya tersebut.

    Kemudian, selain bantuan hewan kurban, pemerintah juga telah memberikan bantuan berupa satu unit alat penyembelihan hewan atau restraning box.

    Alat tersebut diberikan, agar proses penyembelihan hewan kurban lebih aman, karena mampu menjepit tubuh hewan saat proses penyembelihan. Bahkan, alat itu dapat membuat proses pelaksanaan kurban lebih cepat.

    Ia pun berharap, kepada seluruh jajarannya seperti camat, lurah/kepala desa serta untuk bisa mengawal pelaksanaan pemotongan hewan kurban, dan pendistribusian hewan kurban tersebut.

    “Mudah-mudahan dengan berbagi ini bisa menambah rezeki kepada masyarakat, dan diharapkan bisa bermanfaat,” kata dia.(ENK/ANT)

  • Warga Teluknaga Ancam Blokir Jalan Akses Bandara

    Warga Teluknaga Ancam Blokir Jalan Akses Bandara

    TANGERANG, BANPOS – Buntut kekecewaan warga Desa Teluknaga lantaran belum ada kejelasan rencana proyek perluasan Jalan Raya Teluknaga-Bojongrenged, berujung pada ancaman unjuk rasa dengan memblokade Jalan Raya Teluknaga, sebagai akses utama menuju Bandara Soekarno-Hatta dari arah pantura Kabupaten Tangerang.

    “Sudah lima tahun ini tidak jalan. Proyek perluasan jalan sebelumnya sudah mangkrak. Sekarang proyek perluasan Jalan Raya Teluknaga tahap II akan bernasib sama,” ujar Ketua Forum Indonesia Bersama Teluknaga Iwan Rosidin kepada wartawan, Senin (29/5).

    Ancaman blokir jalan ditegaskan Iwan, akan dilakukan masyarakat Teluknaga jika Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak memberikan kejelasan terkait nasib lahan warga yang terancam digusur perluasan jalan tersebut.

    “Jalan akan kami blokir, karena ketidakjelasan wacana ini merugikan masyarakat khususnya pemilik lahan,” tegasnya.

    Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui instansi terkait menurut Iwan, telah berulangkali melakukan sosialisasi dan pengukuran lahan milik warga yang terkena gusur proyek. Kata dia, bahkan warga telah menyatakan setuju dan menyerahkan sejumlah dokumen ke Pemkab Tangerang.

    Namun hingga kini informasi kelanjutan pembayaran lahan dan rencana perluasan jalan itu tidak ada.

    “Malah kami mendapatkan informasi jika dana pembebasan lahan di APBD 2023 dihapus,” ucapnya.

    Untuk itu, Iwan meminta agar Kejaksaan Agung mengawasi APBD 2023 Kabupaten Tangerang, karena terindikasi adanya kepentingan politik. “Untuk penganggaran 2023 murni sudah ada, kenapa dicoret,” ucapnya.

    Ancaman serupa disampaikan Kepala Dusun Bojongrenged, Kecamatan Teluknaga, Suhardi yang mengatakan, penting bagi warga pemilik lahan yang tanahnya telah diukur dan menyerahkan dokumen ke Pemkab Tangerang untuk mengetahui kelanjutan proyek tersebut.

    “Sejak wacana ini digulirkan, pengukuran tiga kali dilakukan, berbagai spekulasi berkembang, dampaknya cukup besar bagi kalangan pemilik lahan yang jadi objek penggusuran,” kata Suhardi.

    Karena, menurut Suhardi, dari puluhan pemilik lahan yang akan digusur sebagian besar pemilik ruko, pemilik warung dan usaha lainnya. “Dari sisi bisnis sangat tidak menguntungkan, karena wacana penggusuran ini membuat ragu untuk membangun, investasi atau belanja barang lebih banyak lagi,” kata Suhardi.

    Dalam rencana perluasan Jalan Raya Teluknaga ini, Suhardi mengaku terancam kehilangan lahan seluas 200 meter yang saat ini dibangun empat unit Ruko. “Sejak Pemda rajin sosialiasi rencana penggusuran dan tiga kali dilakukan pengukuran, penyewa ruko saya banyak yang bingung mau perpanjang atau tidak,” katanya.

    Senada, Ketua RT 01, Ahmad Hidayat, mengatakan bahwa pihaknya berharap warga mendapatkan ganti untung bukan ganti rugi, dari penggusuran lahan ini, yakni dengan diberikan harga diatas pasaran. Di RT 01, sebanyak 20 bidang tanah dengan luas 400 meter akan tergusur.

    “Sebab, warga tidak berharap digusur karena mereka berusaha dan tidak mau repot pindah pindah lagi,” terangnya.

    Secara terpisah, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Tangerang, Iwan Firmansyah, memastikan jika tahun ini anggaran untuk perluasan Jalan Raya Teluknaga tidak ada.

    “Tahun ini memang tidak ada, mungkin akan direncanakan lagi tahun 2024,” kata Iwan saat dihubungi.

    Iwan mengakui tahap pengukuran telah dilakukan oleh instansi terkait seperti Kelurahan, Kecamatan, Dinas Perumahan Pemukiman, BPN dan Tata Ruang. “Setelah pengukuran tahap selanjutnya penilaian objek tanah oleh tim independen, tahap perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan proyek,” ujarnya.

    Menurut Iwan, perluasan Jalan Raya Teluknaga-Bojongrenged merupakan rencana Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk menata jalan perbatasan Kabupaten Tangerang-Kota Tangerang, yang merupakan jalan utama menuju Bandara Soekarno-Hatta. (DZH/BNN)