BANTEN POS

Tag: Pemkot Cilegon

  • KPU Banten Sebut Persiapan Pemilu 100 Persen

    KPU Banten Sebut Persiapan Pemilu 100 Persen

    SERANG, BANPOS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten mengklaim, persiapan logistik penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di 2024 nanti sudah sepenuhnya siap. Bahkan jika dipresentasikan, kesiapan tersebut sudah mencapai 100 persen.

    Hal itu diungkapkan langsung oleh anggota Komisioner KPU Provinsi Banten, Aas Satibi kepada BANPOS saat ditemui usai mengisi acara di salah satu universitas di Kota Serang pada Selasa (31/10).

    “Secara umum, seluruh gudang di tingkat provinsi kemudian di tingkat kabupaten/kota itu semua sudah aman, sudah ada semua, sudah ready semua,” katanya.

    Dia menegaskan, secara persiapan, penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Banten sudah mencapai 100 persen.

    Meski secara kesiapan disebut sudah mencapai 100 persen, namun ia juga menjelaskan pada beberapa aspek kebutuhan ada yang masih dalam proses. Misalnya dalam pembuatan kotak suara, dan lain sebagainya.

    “Kalau aspek persiapannya sudah 100 persen, tapi kalau proses cetaknya belum karenakan masih berjalan,” ujarnya.

    Secara keseluruhan, Aas juga mengatakan, semuanya dalam keadaan terkendali. Ia menyebutkan hingga sejauh ini tidak ada kendala yang begitu berarti yang dihadapi oleh KPU Provinsi Banten sebagai penyelenggara Pemilu di Banten.

    “Sejauh ini sih belum ada kendala yang berarti, semoga saja Pemilu ini bisa berjalan sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan,” imbuhnya.

    Kemudian terkait dengan kebutuhan logistik, Aas mengatakan bahwa dari delapan kota/kabupaten di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang menjadi daerah yang paling besar kebutuhan logistiknya.

    Pasalnya, hal itu didasarkan pada data jumlah pemilih tetap di Kabupaten Tangerang yang angkanya jauh lebih besar bila dibandingkan dengan delapan kota/kabupaten lainnya di Banten.

    Aas menyebutkan, jumlah pemilih tetap di Kabupaten Tangerang mencapai angka sekitar 2 juta pemilih.

    “Kabupaten Tangerang (paling banyak), karena daftar pemilihnya terbanyak 2 juta lebih pemilihnya,” tuturnya.

    Berkebalikan dari Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon disebut-sebut sebagai daerah dengan jumlah pemilih paling sedikit di Provinsi Banten.

    Ia menyebutkan bahwa jumlah pemilih tetap di Kota Cilegon angkanya kurang dari 500 orang pemilih.

    “Paling sedikit Cilegon. Kota Cilegon itu daftar pemilihnya sekitar cuman 300 an,” tandasnya. (CR-02/AZM)

  • Pemkot Cilegon Diminta ‘Rebut’ Beach Merak

    Pemkot Cilegon Diminta ‘Rebut’ Beach Merak

    CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dibawah kepemimpinan Walikota Helldy Agustian menutup kegiatan Dialog Capaian Pembangunan Kota Cilegon Tahun 2023 di Halaman Kantor Kecamatan Pulomerak, Kamis (26/10).

    Kecamatan Pulomerak merupakan kecamatan kedelapan atau terakhir pelaksanaan program tersebut setelah sebelumnya digelar secara bergiliran di 7 kecamatan lain di Kota Cilegon.

    Pada kesempatan tersebut, salah satu isu yang muncul adalah permintaan terhadap Pemkot Cilegon untuk mengambil alih Hotel Beach Merak.

    Camat Pulomerak Hoero Sanjaya mengatakan bahwa Dialog Capaian Pembangunan merupakan bentuk tanggung jawab atas program kerja yang sudah dicapai Pemkot Cilegon dibawah kepemimpinan Wali Kota Helldy Agustian dan Wakil Walikota Sanuji Pentamarta.

    “Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal, diantaranya saya berharap kepada Pak Wali Kota Cilegon agar mengambil alih Hotel Beach Merak untuk pemberdayaan pemuda Kecamatan Pulomerak. Tentu langkah ini harus sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Hoero, Kamis (26/10).

    Menurut Hoero, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya terkait pengambilalihan Hotel Beach Merak tersebut, diantaranya dengan menggelar rapat dengan lintas komisi, yakni Komisi 1, 2, 3 DPRD Kota Cilegon.

    “Mudah-mudahan pak ketua dewan bisa bantu mendorong. Selain itu, kami juga berharap agar pak wali bisa mengarahkan bagian asset untuk terus mengurus HGB (Hak Guna Bangunan) yang sudah selesai di Hotel Beach Merak,” tuturnya.

    Sementara itu, Walikota Cilegon Helldy Agustian mengatakan, pihaknya akan terus berusaha secara maksimal untuk melaksanakan program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon.

    “Kami sudah memerintah di Kota Cilegon selama 2 tahun lebih, sehingga kami sesungguhnya baru bisa melaksanakan anggaran pemerintahan (APBD-red) yang kami susun sekitar 1 tahun 9 bulan, karena pada tahun pertama kami melaksanakan anggaran yang disusun (Pemerintahan-red) sebelumnya. Periodisasi kami (Helldy-Sanuji-red) juga hanya terhitung 3 tahun lebih, karena masa jabatannya habis tahun 2024 berdasarkan Pilkada serentak, sehingga efektif kami hanya menyusun anggaran dalam 3 tahun dan ada 2 tahun anggaran yang tidak dapat diserap. Atas dasar itu, kami menyampaikan permohonan maaf jika janji-janji kampanye kami masih ada yang belum tuntas, namun dari 10 program prioritas itu sudah dilaksanakan dengan baik,” katanya.

    Dalam hal ini, Helldy menjelaskan bahwa pihaknya akan terus berusaha keras melakukan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon.

    “Alhamdulillah berbagai penghargaan dan apresiasi sudah diterima Pemkot Cilegon. Kemarin kita menerima penghargaan dari Universitas Islam Negeri (UIN) sebagai daerah yang dinilai peduli terhadap pendidikan (Melalui program beasiswa full sarjana-red) dan hari ini kita juga mendapatkan penghargaan Nasional dari Kemenhub (Kementerian Perhubungan) terkait program palang pintu kereta api (Kepedulian terhadap keselamatan perkeretaapian-red). Mari kita bersama-sama membangun Kota Cilegon yang tercinta ini agar lebih maju dan sejahtera,” jelasnya.(LUK/PBN)

  • KLHK Cilegon Bantu Alat Pengukur Udara

    KLHK Cilegon Bantu Alat Pengukur Udara

    CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mendapat bantuan alat pengukur indeks standar pencemaran udara (ISPU) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon, Sabri Mahyudin mengatakan, bantuan alat pengukur ISPU ini diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK). Setelah sebelumnya Pemkot Cilegon mengajukan usulan bantuan. Alat pengukur ISPU ini, kata Sabri akan dipasang di wilayah Kecamatan Pulomerak tepatnya di Kantor Kecamatan Pulomerak.

    “Kami menerima bantuan ISPU ini dari Kemen LHK dan alatnya ditempatkan di Kantor Kecamatan Pulomerak,” ujarnya, Kamis (26/10).

    Kemudian Sabri menuturkan, ISPU yang ada di Kota Cilegon saat ini berjumlah 5 unit yakni di Lampu Merah PCI, Simpang Landmark, Lingkungan Kepuh, Kecamatan Ciwandan, Kecamatan Grogol dan 1 unit di Kawasan Industri Krakatau Steel. Dengan adanya penambahan di Kecamatan Pulomerak, jumlah ISPU menjadi 6 unit.

    “Eksisting saat ini ada 5. Yang lima itu, 4 diantaranya milik Pemkot, dan 1 milik Kiec. Ini tambahan satu dari Pusat berarti jumlahnya menjadi 6,” tuturnya.

    Sabri menuturkan, selama ini alat pengukur ISPU untuk mengontrol kualitas udara di wilayah Kecamatan Pulomerak masih belum ada. Yang terdekat, ISPU hanya berada di wilayah Grogol. Dengan adanya ISPU di Pulomerak, kualitas udara dapat lebih dikontrol.

    “Selama ini kan yang paling jauh ada di Grogol. Sementara ISPU di Grogol belum dapat menjangkau (kualitas udara) di Merak dan sekitarnya. Makanya kita pasang ini untuk memantau kondisi udara di Merak dan sekitarnya,” terangnya.

    Sabri menerangkan, saat ini alat pengukur ISPU di Pulomerak dalam proses pembangunan konstruksi.

    “Ini dalam tahap konstruksi. Letaknya di halaman kantor kecamatan Pulomerak. Pemeliharaannya Pemerintah Pusat, kita hanya untuk menempatkan lokasinya,” terangnya.

    Ia mengungkapkan, saat ini DLH Cilegon juga tengah mengajukan bantuan alat Pengukur ISPU ke industri untuk di wilayah Kecamatan Ciwandan.

    “Mudah-mudahan ISPU yang ketujuh bisa dibantu Kiec, untuk ditempatkan di kawasan KIEC 2. Sudah kita ajukan,” tandasnya.(LUK/PBN)

    FOTO LEPAS
    Caption:
    LUKMAN HAPIDIN/BANTEN POS
    PEKERJA RENTAN.
    Sejumlah pekerja sedang mengerjakan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) di Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon. BPJS Ketenagakerjaan menjamin keselamatan para pekerja proyek tersebut.

  • PKS Minta Helldy Profesional

    PKS Minta Helldy Profesional

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian diminta bersikap profesional dalam memilih eselon II hasil open bidding atau lelang jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon.

    Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Cilegon, Abdul Ghoffar mengingatkan Walikota Cilegon Helldy Agustian bersikap profesional dalam memilih pejabat eselon II hasil open bidding. “Kita berharap open bidding itu betul-betul sesuai dengan kriteria tentang bidang yang mau di open bidding kan, harapannya memang yah profesional aja,” kata Ghoffar saat ditemui di DPRD Kota Cilegon, Senin (23/10).

    Diketahui, saat ini proses open bidding eselon II Pemkot Cilegon sudah memasuki tahapan tiga besar.

    Kemudian Ghoffar menjelaskan, jika sudah memasuki tahap tiga besar. Maka, penentuan siapa yang akan menjadi eselon II ada di tangan Walikota Cilegon. “Kan keputusan ada di pimpinan, mau ngambil siapa, yang paling cocok, dengan cara seperti itu mudah-mudahan seobjektif mungkin,” tuturnya.

    Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap proses open bidding di Cilegon dilakukan secara profesional dan dipilih sesuai bidangnya. “Kan salah satu dari target janji di RPJMD kan menuju Cilegon berwibawa, itu salah satunya adalah ASN atau pegawai yang mempunyai profesionalisme,” terangnya.

    Selain itu, Ghoffar juga meminta kepada Walikota Cilegon agar segera menyelesaikan proses open bidding secepatnya. “Kita berharap secepatnya karena dengan kondisi yang apalagi sekarang masa-masa tahun politik,” ujarnya.

    “Jangan sampai kemudian kita jadi terlena dengan kebutuhan pokok, dengan pelayanan dasar, contoh dinas pu (DPUPR), itu pu kan masih diisi plt, itu kan harus segera ditetapkan,” sambungnya.

    Sebelumnya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cilegon baru saja mengumumkan hasil seleksi open bidding jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama di lingkungan Pemkot Cilegon.

    Tim panitia seleksi (pansel) jabatan pimpinan tinggi pratama telah menetapkan nama-nama calon yang masuk tiga besar. Penetapan 3 besar itu tertuang dalam Surat Keputusan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama nomor NOMOR: 480/51/PANSEL/X/2023 tentang Penetapan 3 besar peserta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tahun 2023.

    Surat keputusan itu telah ditandatangani langsung oleh ketua Panitia Seleksi bersama empat anggota lainnya per tanggal 20 Oktober 2023.(LUK)

  • Damkar Jamin Pasokan Air Hydrant Aman

    Damkar Jamin Pasokan Air Hydrant Aman

    CILEGON, BANPOS – Meski kemarau berkepanjangan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Cilegon memastikan pasokan air hydrant untuk kebutuhan proses pemadaman api bilamana terjadi kebakaran masih aman.

    Kepala DPKP Kota Cilegon, Achmad Jubaedi mengungkapkan, bahwa pasokan air hydrant di Kota Cilegon untuk melakukan proses pemadaman saat terjadi kebakaran masih aman.

    “Karena memang sudah tersedia hydrant dipasok oleh PDAM, jadi sejauh ini kita masih bisa teratasi, air hydrant untuk pemadaman masih tersedia, masih aman, masih bisa ditangani,” kata Jubaedi kepada awak media saat ditemui Pemkot Cilegon, Rabu (11/10).

    Dikatakan Jubaedi, pihaknya sudah bekerja sama dengan PDAM atau Perumda Mandiri Cilegon sejak lama. Sehingga apabila ada insiden kebakaran yang terjadi di Cilegon, Damkar bisa dengan mudah mengambil air di beberapa titik hydrant yang telah disediakan PDAM. “Ada beberapa titik air hydrant yang bisa dimanfaatkan saat melakukan proses pemadaman ketika terjadinya kebakaran,” tuturnya.

    Kata Jubaedi, selain bekerja sama dengan PDAM, pihaknya juga telah bekerja sama dengan swasta.

    “Kita juga bekerjasama dan bersinergi dengan pihak swasta di antaranya di Merak yaitu di rumah makan Dana Raya itu kita sudah bekerjasama dan bersinergi,” ujarnya.

    “Sehingga ketika terjadi kebakaran di wilayah Merak, untuk mempercepat akses dan memperoleh air hydrant kita bisa ke Dana Raya, atau perusahaan lain yang telah bekerjasama,” tambahnya.

    Diungkapkan Jubaedi hingga Oktober 2023 telah terjadi puluhan kasus kebakaran di Kota Baja. Lanjut dia, hampir mayoritas jenis kebakaran yang terjadi di Cilegon yaitu kebakaran lahan atau ilalang.

    “Umumnya kebakaran lahan, semak-semak yang banyak terjadi hampir 5 sampai 7 kali terjadi dalam sehari,” tandasnya.(LUK/PBN)

    Caption:
    LUKMAN HAPIDIN/BANTEN POS
    Kepala Damkar Kota Cilegon, Ahmad Jubaedi saat memberikan keterangan kepada awak media, Rabu (11/10).

  • Kemarau Panjang, Helldy Imbau Masjid-masjid Gelar Salat Istisqa

    Kemarau Panjang, Helldy Imbau Masjid-masjid Gelar Salat Istisqa

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon, Helldy Agustian bersama jajaran pegawai Pemerintah Kota Cilegon menginisiasi shalat Istisqa, di halaman Kantor Walikota, Rabu 11 Oktober 2023.

    Menurut Helldy, ini adalah niatan mulia untuk meminta hujan kepada Allah SWT karena selama beberapa bulan Kota Cilegon dan sekitarnya belum turun hujan.

    “Kita ketahui bersama beberapa bulan ini Kota Cilegon dilanda panas tanpa turunya hujan. Maka dari itu saya mengajak ASN di lingkup Kota Cilegon untuk ikut memanjatkan doa, meminta hujan kepada Allah melalui shalat istisqa,” kata Helldy, Rabu (11/10).

    Helldy menyebut, doa dan shalat Istisqa itu merupakan bentuk ikhtiar untuk turun hujan sebagaimana diajarkan dalam agama Islam.

    “Tentunya salah satu tugas manusia adalah ikhtiar, dan ini adalah bentuk ikhtiar kami, pemerintahan Kota Cilegon untuk mengurangi dampak panas berkepanjangan ini,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Helldy mengajak masjid-masjid di Kota Cilegon untuk menggerakkan masyarakatnya menggelar salat Istisqa bersama dan bermunajat dengan harapan hujan segera datang.

    “Tentunya saya berharap Allah meridhoi doa-doa kami semua untuk menurunkan hujan karena saya percaya bahwa doa adalah senjatanya orang mukmin,” tuturnya.

    Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Purwakarta, KH. Jazuli yang didaulat sebagai imam shalat menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Cilegon karena untuk pertama kalinya menggelar shalat istisqa.

    “Ini bentuk kepedulian pemerintah Kota Cilegon dalam upaya menurunkan hujan setelah panas yang berkepanjangan,” ungkapnya.

    Sedangkan KH Inas Nasrullah, yang bertindak sebagai khatib, mengajak kaum muslimin untuk introspeksi dan memperbaiki hubungannya dengan Allah SWT.

    “Bukan Allah tidak penyayang, tapi manusia itu sendiri yang berubah menjadi sosok yang tak layak untuk disayang. Akhirnya Allah akan memberikan kesulitan dan kesengsaraan. Marilah kita bertaubat kepada Allah SWT. Perbanyak istighfar agar Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita, salah satunya dalam bentuk air hujan,” katanya.

    Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta, Sekretaris Daerah Kota Cilegon Maman Mauludin, Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi’raj, para kepala dinas, dan perwakilan unsur Forkopimda, serta anggota MUI, PGRI dan Baznas. (LUK)

  • Kemenkes Beri Bantuan Alat Untuk Kasus Stunting Cilegon

    Kemenkes Beri Bantuan Alat Untuk Kasus Stunting Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Pemkot Cilegon mendapat bantuan 289 Antropometri Kit dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Ini adalah alat untuk pertumbuhan tubuh bayi atau balita sebagai indikasi mengetahui asupan gizi pada anak untuk mengurangi stunting.

    Kepala Dinkes Kota Cilegon drg. Ratih Purnamasari mengatakan, setelah diterima oleh tim Dinkes Kota Cilegon, bantuan tersebut langsung didistribusikan ke masing-masing Puskesmas se-Kota Cilegon untuk selanjutnya diserahkan ke Posyandu.

    “Kami punya 389 Posyandu. Selama ini Antropometri yang kita miliki masih sangat sedikit, pada 2022 kita punya 71 unit. Kemudian pada 2023 ini kita beli dari dana APBN sebanyak 13 unit dan dari APBD 35 unit,” jelas Ratih, Kamis (5/10).

    Selama ini, kader-kader Posyandu masih banyak yang menggunakan timbangan beras untuk menimbang bayi. Padahal sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak, setiap Posyandu harus memiliki alat yang terstandar.

    “Alhamdulillah setelah kita berjuang sampai pusat, akhirnya kita dapat alokasi bantuan Antropometri Kit ini. Otomatis nanti timbangan dacin (biasa digunakan untuk beras) sudah tidak akan kita gunakan lagi,” kata Ratih.

    Ratih berharap dengan menggunakan Antropometri Kit, kasus stunting di Kota Cilegon bisa lebih tertangani dengan baik. Alat ini tidak hanya bisa mengukur berat badan bayi, tapi juga lingkar kepala bayi, tinggi badan, serta lingkar lengan ibu hamil.

    “Dari sisi SDM kita sudah latih kader-kader Posyandu untuk bisa menggunakan alat ini. Jadi ini sudah sesuai dengan salah satu janji kampanye Pak Wali Kota, yakni meningkatkan sarana prasarana kesehatan, termasuk SDM dan juga utilitas,” jelasnya

    Sementara itu, Sekretaris Dinkes Kota Cilegon Evelyn Yolanda Panggabean juga mengaku senang dengan adanya bantuan Antropometri Kit ini. Terlebih selama ini banyak kader Posyandu di Kota Cilegon yang masih menggunakan timbangan jaman dulu alias jadul.

    “Timbangan beras itu kan kalau tidak dikalibrasi, tidak akurat. Misal yang gizi kurang dibilang baik, sebaliknya gizi baik dibilang kurang. Nah dengan Antropometri Kit ini kan kita bersyukur. Apalagi ini cukup mahal. Katanya sih satu unitnya sampai Rp10 juta. Kalau sebanyak 289 unit kan bisa lebih dari Rp2 miliar nilai bantuannya,” tandas Yolanda.(LUK/PBN)

  • Realisasikan Perlindunagan Ketenagakerjaan Buruh Bangunan, Pemkot Cilegon Raih Penghargaan

    Realisasikan Perlindunagan Ketenagakerjaan Buruh Bangunan, Pemkot Cilegon Raih Penghargaan

    CILEGON, BANPOS – Perhatian dan komitmen Pemerintah Kota Cilegon akan Program Jamaninan Sosial Ketenagakerjaan berbuah penghargaan. Cilegon berhasil meraih penghargaan Paritrana Award Tingkat Provinsi Banten 2023.

    Capaian ini merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi Banten dan BPJS Ketenagakerjaan wilayah Banten dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, termasuk bagi pekerja non-formal.

    Penghargaan diberikan Pj Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgojanti dan Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Banten, Kunto Wibowi. Sedangkan dari Pemkot Cilegon diwakili Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Panca N Widodo.

    Kadisnaker Panca mengatakan, penghargaan ini diberikan karena komitmen pemerintah daerah terhadap perlindungan pekerja non-formal, seperti tukang bangunan, tenaga kebersihan, pedagang dan lainnya.

    “Kita sudah ada beberapa contoh yang dilakukan. Misalnya para peserta pelatihan yang ada di BLK (Balai Latihan Kerja) di Disnaker, itu kita daftarkan BPJS Ketenagakerjaan dengan harapan bahwa dalam melaksanakan latihan itu, mereka mempunyai keamanan apabila terjadi kecelakaan,” ujar Panca, sebagaimana dirilis Diskominfo Kota Cilegon, Selasa (3 Oktober 2023).

    Dengan adanya program jaminanan sosial ketenagakerjaan ini Panca berharap pemberian perlindungan terhadap tenaga kerja non-formal lebih ditingkatkan dengan kebijakan alokasi anggaran dari pemerintah daerah.

    “Sebetulnya program ini bukan hanya pekerja non-formal saja. Ke depannya termassuk para ketua RT dan RW, ojek, dan para pedagang juga kita usahakan bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Seharusnya semua bisa dianggarkan, tetapi saat ini belum kita ajukan,” ucap Panca.

    Meski begitu, pihaknya terus mendorong para pekerja non-formal untuk turut mendaftar BPJS Ketenagakerjaan. Terlebih saat ini premi yang dibayarkan tergolong murah, yakni hanya Rp16.800 per bulan dengan manfaat akan mendapat jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

    “Kami menyaksikan sendiri bagaimana manfaat punya BPJS Ketenagakerjaan. Ada seorang petugas kebersihan di TPS Bagendung yang meninggal karena kecelakaan mendapat terbukti mendapatkan santunan. Bahkan dua anaknya dijamin sampai kuliah,” jelas Panca.

    Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgojanti mengatakan, program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah hal positif bagi masyarakat.

    Masyarakat yang tergabung dalam program tersebut dapat merasa aman saat bekerja karena sudah terlindungi, baik melalui jaminan kecelakaan kerja atau jaminan kematian.

    Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Banten, Kunto Wibowi, mengapresiasi pemerintah daerah dalam memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi warganya.

    “Semoga Pemkot Cilegon melalui Pak Walikota Helldy Agustian terus dapat menjaga komitmen ini, serta mendorong untuk peningkatan bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan pada tahun-tahun berikutnya,” terang Kunto Wibowi.(adv)

  • Pemkot Cilegon Optimistis Retribusi Sampah Akan Lampaui Target

    Pemkot Cilegon Optimistis Retribusi Sampah Akan Lampaui Target

    CILEGON, BANPOS – Realisasi pendapatan asli daerah dari retribusi sampah pada 2023 telah melampaui target yang ditetapkan.

    Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan dan Pengawasan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon, Muhriji mengatakan, realisasi retribusi sampah hingga September 2023 yang dihasilkan dari Kota Cilegon mencapai Rp3 miliar. Jika dihitung dengan retribusi sampah yang diperoleh dari Kabupaten Serang diperkirakan keseluruhannya dapat mencapai RP7 miliar.

    “Untuk sampai saat ini retribusi sampah yang kita hasilkan dari Cilegon sendiri sudah Rp3 miliar. Kalau ditambah dengan Serang kemungkinan bisa mencapai Rp 7 miliar,” ujarnya, Rabu (4/10).

    Muhriji menyatakan, target retribusi sampah setiap tahunnya meningkat. Pada APBD Reguler 2022, target ditetapkan Rp1,8 miliar yang kemudian pada Perubahan ditetapkan naik menjadi Rp2,8 miliar. Pada tahun itu, realisasi retribusi sampah mencapai Rp4,4 miliar.

    Sementara pada APBD Reguler 2023, target retribusi sampah ditetapkan Rp2,2 milar dan pada Perubahan ditetapkan naik menjadi Rp7 miliar.

    Pihaknya, optimistis realisasi retribusi sampah hingga Desember nanti dapat melampaui target.

    “Dari hasil realisasinya kami optimis, bisa surplus. Dari komposisinya di luar (retribusi sampah) dari Serang, dari sisi target di Reguler, kita sudah melampaui. Kalau dihitung, kita tercapai kalau melihat dari target reguler,” tuturnya.

    Bahkan, jika ditambah dengan retribusi sampah yang dihasilkan dari Kabupaten Serang maka diperkirakan dapat mencapai Rp10 miliar.

    “Rata-rata kalau (retribusi sampah) dari Kabupaten Serang itu perbulan Rp500 juta, berarti setahun sekitar Rp6 miliar. Kalau sampai Desember kerja sama dengan Serang terus berlanjut, mungkin bisa sampai Rp10 miliar,” paparnya.

    Kemudian Muhriji mengungkapkan, sumber PAD dari retribusi sampah di Kota Cilegon diperoleh dari industri dan rumah tangga. Pihaknya dalam merealisasikan target tetap mengedepankan pelayanan yan diberikan kepada masyarakat.

    “Sekarang ini dari Cilegon sudah Rp 3 miliaran, itu dari industri dan lingkungan,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Perwal Persampahan Kota Cilegon Disusun

    Perwal Persampahan Kota Cilegon Disusun

    CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon telah membentuk Badan Usaha Layanan Daerah (BLUD) untuk mengelola sampah bahan bakar jumput padat (BBJP) yang di Tempat Pembuangan Sampah (TPSA) Bagendung. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, Sabri Mahyudin mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyusun sejumlah Peraturan Walikota guna mendukung pengoperasian BLUD.

    “Untuk Surat Keputusan BLUD, sudah ada. Kami di LH pada perubahan anggaran ini sedang mengajukan pembuatan perwal-perwal pendukung dari operasional BLUD,” katanya, Senin (2/10).

    Kemudian, Sabri mengungkapkan, ada beberapa Perwal yang akan diajukan ke Walikota untuk mendukung pengoperasian BLUD.

    Pihaknya menerangkan, jika Perwal telah ditandatangani maka BLUD ditargetkan dapat dioperasikan pada Januari 2024. “Insya Allah, kalau tidak ada halangan, Januari itu, kita bisa mandiri melaksanakan BLUD secara penuh,” tuturnya.

    Dikatakan Sabri, saat ini pihaknya akan mengoptimalkan pengelolaan sampah BBJP dengan pengoperasian BLUD. Meski memang beberapa waktu lalu saat Stranas PK berkunjung ke Cilegon menyarankan dan memberikan masukan agar sampah BBJP dapat dikelola dengan BUMD.

    “Kita baru ke tahap BLUD, belajar dari kota lain, dan juga keinginan dari Stranas PK sampai BUMD, namun nanti kalau sudah ada dan menjanjikan, baru kita melangkah kesana,” paparnya.

    Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sampah pada DLH Cilegon, Muhriji menambahkan, sejauh ini sudah ada beberapa Perwal yang menjadi payung hukum pengoperasian BLUD. Namun sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD, ada beberapa Perwal yang perlu dilengkapi.

    Saat ini, pihaknya tengah menyusun 3 sampai 4 Perwal agar BLUD dapat dioperasikan. Diantaranya, draft Perwal terkait penyusunan penetapan perubahan RBA, penatausahaan dan akuntansi. “Untuk akhir tahun ini kita mengejar 3 sampai 4 Perwal, sehingga BLUD bisa running,” terangnya.

    Disamping Perwal terkait pengoperasian BLUD, kata Muhriji, pihaknya juga akan mengusulkan kepada kepala daerah terkait draft Perwal struktur kepengurusan BLUD. Dengan begitu BLUD dapat dioperasikan awal 2024.

    “Akhir ini kita akan mengusulkan ke Pak Walikota untuk SDM-nya. Jadi nanti kita akan usulkan dan memberi masukan, perwalnya kan sudah ada, tinggal SDM-nya yang belum. Sehingga (awal) 2024, sudah BLUD,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Pemkot Cilegon menjalin kerja sama dengan PT Indonesia Power membangun pabrik BBJP. Pabrik yang dibangun untuk memenuhi kapasitas BBJP 2.000 ton perhari yang dibutuhkan Indonesia Power ini diperkirakan akan menghasilkan 30 ton per hari. Selain itu saat ini Pemkot tengah mendapat bantuan dari Bank Dunia untuk membangun pabrik lanjutan BBJP. Proyek yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR itu akan menghasilkan kapasitas BBJP 200 ton per hari.(LUK/PBN)