BANTEN POS

Tag: Pemkot Cilegon

  • Sertifikat BMD Akan Jadi Elektronik

    Sertifikat BMD Akan Jadi Elektronik

    CILEGON, BANPOS – Terkait adanya penerapan penerbitan sertifikat elektronik Barang Milik Daerah (BMD) yang diprogramkan Pemerintah Pusat, Pemkot Cilegon menyambut baik. Hal ini dikatakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon, Dana Sujaksani setelah mengadakan pertemuan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cilegon, bulan lalu.

    Kepala BPKPAD Cilegon Dana Sujaksani mengatakan, penerbitan sertifikat elektronik merupakan program Kementerian ATR/BPN. Dimana sertifikat konvensional dialih mediakan menjadi sertifikat berbasis elektronik.

    Dana mengungkapkan, pihaknya merespon positif program tersebut karena program tersebut bertujuan baik menyangkut pengamanan aset. “Sekitar Agustus, kita sudah koordinasi (dengan BPN Cilegon) kaitan dengan alih media sertifikasi dari yang fisik ke digital. Memang ini untuk mengurangi penyimpanan arsip-arsip di BPN-nya atau di Kantor Pertanahan. Kita sangat menyambut baik itu,” ujarnya, Senin (2/10).

    “Kami sangat merespon, karena menyangkut pengamanan aset,” tambahnya.

    Kemudian dikatakan Dana, saat ini pihaknya untuk menerapkan penerbitan sertifikat elektronik BMD tengah melengkapi seluruh persyaratannya. Nanti jika seluruh persyaratan lengkap baru kemudian diserahkan ke BPN Cilegon.

    “Secara teknis kita melengkapi persyaratannya, untuk teknis digitalisasinya ada di BPN. Kita kaitannya dengan aset kita, memberikan dokumen yang lengkap, ini tanah kita, ini aset kita. Kalau sudah lengkap kita sampaikan ke BPN untuk sertifikat dengan digitalisasi,” tuturnya.

    Dana mengungkapkan, upaya untuk mensertifikatkan BMD menjadi sertifikat elektronik tengah dilakukan secara simultan.

    Karena seiring itu saat ini ada sekitar 30 persen BMD yang masih belum bersertifikat. Pihaknya akan melakukan sertifikat pada BMD yang belum bersertifikat. Barulah kemudian seluruh BMD disertifikatkan secara digital.

    “Masih ada sekitar 30 persen yang belum bersertifikat. Angkanya saya lupa. Hanya prinsipnya begini, ini kan simultan, masih ada yang aset-aset kita temukan (belum bersertifikat). Contoh di Kedaleman, ada 4 bidang yang sebelumnya tidak terdata di kita, ternyata itu aset kita, langsung kita sertifikat 4 bidang. Jadi tetap kita mencari aset kita yang ada di kecamatan, disamping kita sertifikatkan aset yang ada di kita,” paparnya.

    Dana berharap, seluruh BMD di Cilegon dapat disertifikatkan. Dengan begitu, sertifikat digital dapat diterapkan. “Kita simultan mengejar itu karena ini (manajemen aset) pun menjadi atensi KPK. Mudah-mudahan 2024 bisa selesai semua,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Situ Rawa Arum Cilegon Jadi Rest Area

    Situ Rawa Arum Cilegon Jadi Rest Area

    CILEGON, BANPOS – Setelah puluhan tahun dibiarkan tanpa akses jalan, Pemkot Cilegon akhirnya membebaskan lahan menuju Situ Rawa Arum dari arah jalan nasional Cilegon-Merak.

    Hal itu mendapat apresiasi dari Ketua LSM Gerakan Peduli Pembangunan Rakyat (Gappura) Banten Husen Saidan, selaku pengelola Situ Rawa Arum. Husein mengaku terharu dengan kepedulian Walikota Helldy Agustian terhadap pengembangan Situ Rawa Arum.

    “Puluhan tahun Rawa Arum tidak diperhatikan. Sekarang Rawa Arum punya pintu gerbang berkat upaya Pak Wali yang bisa membebaskan lahan untuk pintu akses Rawa Arum. Ini bukti bahwa Pak Wali peduli,” kata Husen Saidan, saat sambutan Mancing Bareng dan Gebyar UMKM di Situ Rawa Arum, dalam Rangka Hari Kesaktian Pancasila dan Syukuran atas Ditetapkannya KM 97A sebagai Rest Area, Minggu (1/10).

    Husen mengaku sering mengkritik kebijakan Walikota Cilegon. Tapi kali ini, dirinya harus mengapresiasi karena Pemkot Cilegon di bawah kepemimpinan Helldy Agustian telah menunjukkan kepeduliannya terhadap pengembangan Situ Rawa Arum.

    “Kita harus sportif. Kalau bagus, bilang bagus. Jangan yang bagus, dijelek-jelekkan di media sosial. Hari ini kami sangat terharu dan bahagia bahwa Pak Walikota sudah merubah Kota Cilegon. Bukan tidak ada kekurangan, tapi ayo kita bantu. Saya bukan orang politik. Tidak kepentingan buat saya,” tegas Husen.

    Sementara itu, Plh Asda II Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra mengatakan, pemerintah akan membangun Rest Area KM 97 Jalan Tol Tangerang-Merak. Tahun ini akan dilakukan pembebasan, sementara penetapan lokasi sudah dilakukan persis di samping Situ Rawa Arum.

    “Kami melihat ada potensi Situ Rawa Arum untuk bisa dikembangkan. Maka tahun ini sudah dibebaskan kurang lebih sepanjang 40 meter dengan luas sekitar 30-40 meter. Tahun depan akan dibuat master plan oleh Disparpora (Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata),” jelas Aziz.

    Sementara, Walikota Cilegon Helldy Agustian optimistis Situ Rawa Arum bisa dikembangkan sebagaimana Kampung Laut di Semarang, Jawa Tengah. Selain menjadi penampung sekaligus resapan air, juga menjadi pusat kuliner dan pariwisata.

    “Ini sangat strategis karena nanti akan bersebelahan dengan KM 97. Kami baru tandatangani 2,8 hektare rest area. Jadi nanti orang mau pergi ke Sumatera bisa mancing, atau happy-happy (senang-senang) dulu di sini menunggu penyeberangan,” kata Helldy.(LUK/PBN)

  • IMC Minta Pemkot Cilegon Segera Beri Solusi Kekeringan

    IMC Minta Pemkot Cilegon Segera Beri Solusi Kekeringan

    CILEGON, BANPOS – Kondisi kekeringan akibat kemarau panjang masih dirasa oleh warga di wilayah Cipala, salah satunya di Lingkungan Gunung Penawen, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak.

    Melihat kondisi tersebut, Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC), berinisiatif mengirimkan bantuan air bersih bagi masyarakat di Lingkungan Gunung Penawen.

    “Alhamdulillah kita berkesempatan ikut membantu menyalurkan air bersih di wilayah Cipala, kita hanya mampu menyalurkan 2 tangki mobil untuk saat ini,” kata Ketua Umum Pusat IMC, Arifin Solehudin, Selasa (26/9).

    Arifin menyampaikan, gerakan sosial yang dilakukan IMC tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat serta melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh DPD KNPI Kota Cilegon.

    “Tujuan gerakan ini tidak lain adalah untuk membantu warga yang masih butuh Air bersih,” ujarnya.

    Sebagai organisasi mahasiswa, lanjut Arifin, IMC ingin menunjukan kepada masyarakat bahwa mahasiswa tidak hanya sekedar melakukan aksi demo saja.

    “Untuk gerakan sosial pun kita siap, meski dengan segala keterbatasan kita. Semoga dengan sedikit bantuan air bersih ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Lingkungan Gunung Penawen, meskipun hanya sementara,” ucapnya.

    Pada kesempatan itu, Arifin juga mengatakan, kondisi kekeringan yang dialami warga khususnya di Lingkungan Gunung Penawen, Cipala itu, seakan tak kunjung ada solusi dari Pemkot Cilegon.

    “Kami berharap semoga segera ada solusi terbaik dari Pemkot Cilegon untuk mengatasi permasalahan kekeringan yang masih sering terjadi di beberapa wilayah di Kota Cilegon,” tuturnya.

    “Dan kami juga mengajak seluruh stakeholder, baik pemerintah, masyarakat, ormas, ormawa dan lainnya untuk terus membantu saudara-saudara kita yang sampai hari ini masih membutuhkan air bersih,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua RT 05 Lingkungan Gunung Penawen, Jemari mengatakan, bantuan yang diberikan oleh mahasiswa tersebut sangat membantu masyarakat ketika menghadapi kondisi kemarau seperti saat ini.

    “Mewakili masyarakat, saya mengucapkan terimakasih banyak kepada Ikatan Mahasiswa Cilegon dan DPD KNPI Kota Cilegon atas bantuan air bersih yang diberikan. Insya Allah ini sangat bermanfaat untuk masyarakat disini. Semoga mahasiswa tidak kapok,” katanya.(LUK/PBN)

  • Fasilitas Sampah di TPSA Bagendung Jadi Perhatian KPK

    Fasilitas Sampah di TPSA Bagendung Jadi Perhatian KPK

    CILEGON, BANPOS – Fasilitas pengolahan sampah untuk bahan bakar jumputan padat (BBJP) di TPSA Bagendung berpotensi terjadi korupsi. Hal ini terungkap setelah Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) pada lembaga KPK melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon di Ruang Rapat Walikota Cilegon, Senin (25/9).

    Tim Stranas-PK juga mewanti-wanti Pemkot Cilegon terhadap tindakan korupsi pada fasilitas pengolahan sampah untuk BBJP. Tim Stranas-PK menilai, kerawanan korupsi ada pada sektor persampahan seperti pengelolaan hingga pengadaan barang dan jasa.

    Tenaga Ahli Stranas Pencegahan Korupsi KPK Juhanah menyampaikan, sektor persampahan ini menjadi perhatian, termasuk di dalamnya juga harus dilakukan mitigasi risiko dalam pengelolaan sampah ini agar tidak terjadi korupsi.

    “Beberapa kajian yang sudah kami lakukan memang potensi korupsi itu kan berada pada semua sektor, baik itu dari sisi tata kelolanya, SDM-nya. Kalau sudah ada konflik kepentingan, ini potensi itu akan ada,” kata Juhanah kepada awak media saat ditemui di Kantor Walikota Cilegon, Senin (25/9).

    Selain itu, KPK mendorong agar fasilitas pengolahan sampah menjadi BBJP itu dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Stranas KPK sendiri tengah mengkaji mana yang lebih efektif untuk mengelola fasilitas tersebut.

    “Syukur-syukur tata kelolanya ini bisa kita dorong diproyeksikan kepada badan usaha di pemerintah, apakah nanti di BLUD atau BUMD, kami masih mencari pola yang terbaik itu ada di mana. Karenakan masing-masing ada mekanisme pembentukannya. Sekiranya yang paling tepat dan implementatif itu dilakukan terhadap pengelolaan sampah, mulai dari hulu sampai dengan hilir dan kemudian ini bisa diterima oleh off taker pada beberapa sektor,” paparnya.

    Di tempat sama, Plt Asda II Pemkot Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra mengatakan, fasilitas pengolahan sampah menjadi BBJP seluruhnya merupakan bantuan dari PT PLN dan Kementerian PUPR berupa peralatan dan bangunan. Artinya, kata dia, Pemkot Cilegon tidak mengelola proses pengadaan barang dan jasa fasilitas tersebut.

    Sementara menanggapi dorongan Stranas-PK agar dibentuk BLUD maupun BUMD, Aziz bilang, pihaknya telah melakukan hal itu. Ini dilakukan agar bisa melakukan transaksi untuk menjual hasil produknya berupa BBJP kepada PT Indonesia Power.

    “Adapun kedepannya tidak menutup kemungkinan BLUD ditingkatkan menjadi BUMD, itu harus memenuhi segala persyaratan yang sudah ditentukan dari Kemendagri. Peluang itu memang ada, tapi untuk fokus kita sekarang kita menggunakan BLUD,” tutur Aziz.

    Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon Sabri Mahyudin menambahkan, produktivitas pembuatan BBJP yang dilakukan PT Indonesia Power saat ini bersifat fluktuatif. Hal ini karena dipengaruhi pola pemilahan sampah. Kendati begitu, Sabri berujar, fasilitas pengolah sampah itu mampu memproduksi BBJP paling tinggi sebanyak 29 ton.

    “Sejauh ini per harinya sekitar paling tinggi mengelola sampah 29 ton per hari, kalau rata-rata 10-15 ton per hari. Produk sampai saat ini masih diambil oleh Indonesia Power,” ujarnya.

    Dari pola bisnis, pihaknya belum melakukan take over dengan PT Indonesia Power meskipun sudah terbentuknya BLUD. Menurut dia, pihaknya tengah menyusun regulasi seperti peraturan walikota (Perwal) untuk melaksanakan BLUD yang ditargetkan Januari 2024 sudah bisa dilakukan take over. Selain itu, saat ini juga belum ada keuntungan bisnis yang didapat dari pengolahan sampah menjadi BBJP.

    “Sekarang belum ada keuntungan bisnis, tapi kami berusaha dengan plan yang ada bisa semaksimal mungkin mengelola sampah,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Pemkot Cilegon Buka Lowongan PPPK Nakes dan Guru Tanpa Tenaga Teknis

    Pemkot Cilegon Buka Lowongan PPPK Nakes dan Guru Tanpa Tenaga Teknis

    CILEGON, BANPOS – Pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Cilegon kembali dibuka tahun 2023 ini. Dimana ada sebanyak 271 formasi untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan yang dibutuhkan.

    Kepala Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cilegon Joko Purwanto menyebutkan, adapun untuk PPPK tenaga guru sebanyak 115 formasi dan tenaga kesehatan sebanyak 156 formasi.

    “Sudah diumumkan buat PPPK buat Kota Cilegon dan kuotanya 271 PPPK Kota Cilegon untuk tenaga kesehatan dan guru,” kata Joko saat ditemui di Kantor Dishub Cilegon, Selasa (19/9).

    Kemudian Joko mengatakan, untuk PPPK Tenaga Teknis tahun ini Kota Cilegon tidak mendapatkan formasi. Namun, pihaknya masih menunggu kebijakan dari Pemerintah Pusat.

    “Nggak dapat tahun ini buat teknis. Kan mereka sudah masuk di database BKN itu, nanti tunggu dari kebijakan dari pusat,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian pada BKPSDM Kota Cilegon, Anas berharap rekrutmen PPPK bisa menjadi kesempatan bagi para tenaga honorer untuk dapat menjadi ASN di lingkup Pemkot Cilegon. Hal ini tak lepas dari kinerja para honorer dalam membantu proses pelayanan di lingkup pemerintahan.

    “Semoga dengan perekrutan pegawai PPPK ini bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat yang akan menjadi pegawai negeri di Pemkot Cilegon,” ujarnya.

    Diketahui, pendaftaran seleksi PPPK 2023 akan dibuka mulai 20 September 2023 hingga 9 Oktober 2023, yang dilakukan secara online melalui laman resmi BKN yakni sscasn.bkn.go.id atau website BKPSDM bkpsdm.cilegon.go.id.(LUK/PBN)

  • Walikota Helldy Resmi Buka Turnamen Sepak Bola U 22

    Walikota Helldy Resmi Buka Turnamen Sepak Bola U 22

    CILEGON, BANPOS,- Perhatian Walikota Cilegon Helldy Agustian terhadap dunia olah raga nampak begitu serius. Setidaknya hal ini bisa tergambar dari porsi anggaran dengan menggelontorkan Rp8 milliar pada APBD 2023 untuk para atlet berprestasi.

    Upaya ini dilakukan Politisi Parta Gerindra untuk mendorong pemuda-pemudi beprestasi dan menyongsong generasi emas 2045. Bukan hanya porsi anggaran, Helldy juga sering mendorong program pembinaan bagi para atlet, di antaranya melalui kegiatan turnamen Turnamen Sepakbola Piala Walikota Cilegon U-22 yang digelar di Stadion Gelora Krakatau, pada Minggu (17/9) lalu.

    “Kota Cilegon ini haus akan prestasi. Oleh karena itu, Pemkot Cilegon selalu memberikan apresiasi kepada atlet-atlet Cilegon yang berprestasi, secara total kita sudah memberikan Rp8 milliar untuk atlet-atlet berprestasi di Kota Cilegon,” ujar Helldy saat membuka Turnamen Sepak bola Piala Walikota.

    Pemberian hadiah bagi atlet berprestasi tersebut, kata Helldy sebagai langkah untuk memberikan apresiasi dan mendorong semangat para atlet Kota Cilegon.

    Pada kesempatan tersebut, orang nomor satu di kota baja ini sempat menyampaikan nilai dan semangat perjuangan pada Geger Cilegon.

    “Harus ada pada diri adik-adik sekalian semangat Geger Cilegon. Karena tidak ada Geger- Geger di daerah lain kecuali di Cilegon. Dengan semangat Geger Cilegon ini, maka prestasi akan datang karena semangat adalah salah satu bagian yang tidak terlepaskan dari kompetisi,” tandas cucu dari tokoh Geger Cilegon KH Arsyad Thawil dengan nada semangat.

    Membangun generasi emas 2045 kedepan, ucap Helldy bukan lah pencitraan. Banyak hal yang sudah kita lakukan dari program Pemkot Cilegon di antaranya, beasiswa full sarjana, penambahan 4 SMP Negeri, dan pemberian apresiasi kepada atlet, juga salah satu upaya kami untuk membangun generasi emas di Kota Cilegon.

    Pada kesempatan tersebut, Helldy juga meminta kepada pengurus Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Kota Cilegon untuk selalu mengadakan komptesi untuk membentuk bibit atlet Sepak bola Cilegon.

    Sementara itu, Ketua PSSI Kota Cilegon Robinsar mengatakan, kompetisi atau turnamen tersebut merupakan langkah untuk mencari potensi sepak bola di Kota Cilegon.

    “Piala Walikota U-22 ini dilaksanakan dalam rangka mencari potensi sepak bola, pemuda terbaik di Kota Cilegon yang nantinya akan kita pantau untuk kita pilih di Liga tiga mewakili Cilegon,” terang Robinsar.

    Atas dasar itu, Robinsar berharap, pihaknya bisa konsisten mengadakan kompetisi tersebut dalam rangka membangun sepakbola Kota Cilegon berprestasi, sebagaimana arahan Walikota Cilegon Helldy Agustian.(Adv)

  • KPU Diguyur Rp32 Miliar

    KPU Diguyur Rp32 Miliar

    CILEGON, BANPOS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon dan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Dimana nilai yang akan digelontorkan Pemkot Cilegon dalam Pilkada 2024 mencapai Rp32 miliar.

    Walikota Cilegon Helldy Agustian menyatakan, sebagai walikota berkewajiban secara undang-undang untuk mengalokasikan APBD sebagai biaya Pilkada, sehingga pada Pilkada sekarang ada sebesar Rp32,8 miliar yang diberikan.

    “Sesegera mungkin karena 2023 sudah mendekati dan bisa terealisasi,” katanya, usai penandatanganan NPHD Hibah Pilkada di Kantor Walikota Cilegon, Kamis (14/8).

    Dikatakan Helldy, jumlah tersebut, akan dibagi menjadi 3 kali pencarian atau termin. Tahapan pertama pada 2023, sisanya nanti dua kali pada 2024. “Rp32 miliar, nantinya akan 3 kali pencairan. Tahapan awal Rp14 miliar pada 2023, lalu Rp14 miliar termin kedua dan termin terakhir Rp4,8 miliar,” tuturnya.

    Helldy menyatakan, dalam Pilkada nanti diharapkan bisa dilakukan dengan tetap menjaga kondusifitas, serta jujur dalam pelaksanaan.

    “KPU menjadi elemen penting, sehingga harus menjadi penyelenggara yang berintegritas,” ujarnya.

    Ketua DPC Gerindra Cilegon ini menambahkan, jika penandatanganan NPHD tersebut merupakan yang kedua di Indonesia.

    “Alhamdulillah kami yang kedua di Indonesia seperti yang disampaikan Ketua KPU tadi,” ujarnya.

    Di tempat yang sama, Ketua KPU Kota Cilegon Patchurrohman menjelaskan, anggaran Rp32,8 miliar tersebut cukup untuk semua pembiayaan. Meski secara angsa sebenarnya sama pada Pilkada sebelumnya juga Rp32 miliar.

    “Kami akan berhemat, meski jumlah pemilih bertambah, TPS juga bertambah banyak dan penyelenggaranya juga, tapi Insya Allah cukup,” katanya.

    Patchurrohman menegaskan, angka tersebut juga sudah termasuk dalam anggaran jika nantinya terjadi dua putaran dalam Pilkada.

    “Semuanya sudah dihitung, termasuk dalam dua putaran jika itu terjadi, sehingga itu sangat cukup dan kami akan berhemat,” ujarnya.

    Dikatakan Patur, mulainya tahapan sendiri masih menunggu regulasi Peraturan KPU tentang pilkada soal kapan akan dimulai.

    “Masih kita tunggu, tapi tahun ini jadi memang KPU kota mengapresiasi karena berkomitmen dalam proses penyelenggaran sukses pemilu 2024,” terangnya.

    Disisi lain, secara pencapaian partisipasi pemilu sangat tinggi, sehingga langkah selanjutnya yakni bagaimana Pilkada bisa lebih punya substansi.

    “Alhamdulillah sudah tinggi, sekarang berarti akan melakukan apa dan kami ingin lebih jauh melangkah, salah satunya membangun demokrasi yang berkualitas,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Bahasa Korea Bisa Jawab Kebutuhan Industri

    Bahasa Korea Bisa Jawab Kebutuhan Industri

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian meninjau langsung proses kegiatan belajar mengajar kelas Bahasa Korea “K-Dream” yang diinisiasi PT Krakatau Posco bekerja sama dengan Pemkot Cilegon, di Graha Posco Community Learning Centre (CLC) Ciwandan Cilegon, Minggu (17/9).

    Helldy mengungkapkan, kelas Bahasa Korea merupakan kerjasama strategi Pemkot Cilegon dengan PT Krakatau Posco dalam bidang sumber daya manusia (SDM).

    Hal itu dilakukan untuk menjawab tantangan masyarakat akan kebutuhan komunikasi lantaran banyaknya investasi Korea Selatan di Kota Cilegon.

    “Saya yakin Kelas Bahasa Korea ini sangat bermanfaat untuk bekal komunikasi menghadapi dunia pekerjaan, dimana nantinya kebutuhan-kebutuhan industri terkait SDM yang mampu berbahasa Korea itu bisa difasilitasi dari kelas belajar ini,” kata Helldy, melalui siaran tertulis, Minggu (17/9).

    Pada kesempatan itu, Helldy mengajak kepada masyarakat Cilegon untuk mengikuti Kelas Bahasa Korea ini.
    “Karena program ini program yang bagus, saya mengajak masyarakat Cilegon untuk ikut serta mendaftarkan diri mengikuti kelas Bahasa Korea ini. Saat ini sudah ada dua kelas dengan satu kelas diisi 20 peserta, tentunya bisa bertambah lagi agar kebermanfaatannya bisa dirasakan orang banyak,” tuturnya.

    Selama mengikuti pembelajaran, Helldy memastikan para peserta tidak dipungut biaya alias gratis. “Saya harap masyarakat Kota Cilegon akan banyak yang mampu berbahasa Korea. Mudah-mudahan ini bisa menjawab kebutuhan kerja pada perusahaan-perusahaan atau investor dari Korea yang ada di Kota Cilegon,” harapnya.

    Sementara itu, Camat Ciwandan Agus Aryadi yang mendampingi Wali Kota Cilegon mengatakan, untuk warga yang berminat ikut mendaftar kelas Bahasa Korea, bisa menghubungi Kecamatan Ciwandan.

    “Ayo masyarakat Cilegon yang mau belajar Bahasa Korea bisa daftar ke kecamatan atau ke saya, bisa hubungi ke nomor saya langsung,” katanya.

    Agus berharap program ini akan membekali angkatan kerja warga Cilegon dengan keterampilan Bahasa Korea yang sangat dibutuhkan, terutama dalam menghadapi perkembangan investasi di kawasan industri Kota Cilegon.

    “Dengan meningkatnya kapasitas industri, akan ada peluang kerja dan berwirausaha yang lebih besar. Peningkatan ini juga akan membuka peluang di sektor pendukung seperti properti dan pangan. Peluang ini harus dimanfaatkan oleh warga sekitar,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, siswa-siswa K-Dream akan mendapatkan pelajaran bahasa dan budaya Korea selama kurang lebih 13 bulan, dengan dua kali pertemuan dalam seminggu. Tenaga pengajar didatangkan dari karyawan PT Krakatau Posco. Nantinya peserta akan mendapatkan fasilitas ruang belajar, makanan, minuman, serta biaya sertifikasi Bahasa Korea atau Test of Proficiency of Korean (TOPIK) yang ditanggung oleh perusahaan.

    Tujuan utamanya adalah agar siswa-siswa dapat lulus sertifikasi TOPIK level 4, sehingga mereka akan memiliki kemampuan yang sangat baik untuk bekerja di masa depan, seiring dengan meningkatnya investasi dari Korea di sektor industri di Kota Cilegon.(LUK/PBN)

  • Meresahkan Pengguna Jalan, Truk Pasir Basah Hanya Dibatasi Jam Operasional Namun Tidak Disanksi

    Meresahkan Pengguna Jalan, Truk Pasir Basah Hanya Dibatasi Jam Operasional Namun Tidak Disanksi

    CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon akan segera memberlakukan pembatasan jam operasional khusus bagi kendaraan truk pengangkut pasir basah yang melintas di Jalan Lingkar Selatan (JLS).

    Selain untuk mencegah kerusakan jalan, kebijakan tersebut diambil sebagai langkah untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terhadap aktivitas kendaraan truk pasir basah.

    “Hasil dari kesimpulan rapat hari ini (Kemarin-red) adalah terkait dengan pembatasan jam operasional angkutan pasir. Memang ini yang menjadi keluhan dari masyarakat terkait keberadaan truk pengangkut pasir,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan Keselamatan pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon Deny Yuliandi usai menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor Terkait Tindak lanjut Pemanfaatan JLS di Kantor Dishub Kota Cilegon, Senin (11/9).

    Dijelaskan Deny, pembatasan jam operasional tersebut akan segera diberlakukan. Dimana, kendaraan truk pasir basah hanya akan boleh melintas di JLS mulai dari pukul 22.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB.

    “Pemberlakuan jam operasional truk tambang pasir tersebut baru bisa diterapkan berdasarkan Perwal (Peraturan Walikota) yang saat ini masih dalam tahap penyusunan. Dimana, diluar pukul 22.00 WIB sampai 05.00 WIB tidak diperbolehkan,” jelasnya.

    Menurut Deny, selain mengganggu keamanan dan kenyamanan pengguna kendaraan lain, pembatasan jam operasional truk pengangkut pasir itu juga dilakukan untuk mencegah kerusakan jalan di JLS.

    “Apabila tidak kita batasi ketahanan JLS ini tidak bertahan lama. Jadi, mudah-mudahan dengan dibatasi jam operasional, sehingga tidak berlama-lama beraktivitas di JLS,” tuturnya.

    Dalam hal ini, Deny mengaku, pihaknya sudah mengerahkan puluhan personilnya untuk melakukan pengawasan di JLS.

    “Selama ini kami sudah melakukan pengawasan dari pagi, sore sampai malam hari. Personil 20 orang untuk melakukan pengawasan di JLS masing-masing 1 shift berjumlah 6 orang,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Urusan (Kaur) Bina Operasi pada Satlantas Polres Cilegon Iptu Haris Munandar mendukung adanya pembatasan jam operasional pengangkut pasir di JLS.

    “Bila selama ini bebas melintas, ke depan dibatasi hanya pada malam hingga pagi hari. Hal itu karena banyak pengguna roda 2 (Sepeda motor-red) yang melintasi jalan licin akibat truk pasir basah yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan lain. Ini keluhan dari masyarakat. Kita dukung kegiatan pemerintah daerah,” katanya.(LUK/PBN)

  • Turut Berkontribusi Pajak Rp760 Millliar, Wajib Pajak Di Kota Cilegon Diberi Penghargaan

    Turut Berkontribusi Pajak Rp760 Millliar, Wajib Pajak Di Kota Cilegon Diberi Penghargaan

    CILEGON, BANPOS – Para wajib pajak di Kota Cilegon diberikan penghargaan atas ketaan mereka melaksanakan kewajibannya dengan melunasi pajak, baik pajak perorangan maupun pajak badan usaha. Para wajib pajak itu turut berkontribusi menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 sebesar Rp760 milliar.

    Penghargaan ini dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon tahun 2022.

    Penghargaan tersebut secara simbolis diberikan oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian, di Bandung, beberapa waktu lalu.

    Penghargaan ini diberikan dalam rangka memaksimalkan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah.

    Kegiatan ini diharapkan dapat membuka wawasan dan kesadaran wajib pajak supaya taat pajak sebagai wujud nyata partisipasi terhadap pembangunan Kota Cilegon.

    Kepala BPKPAD Kota Cilegon Dana Sujaksani mengatakan, pemberian penghargaan kepada wajib pajak dimaksudkan untuk memberikan apresiasi atas kontribusi pembayaran pajak daerah tepat waktu.

    “Kegiatan pemberian penghargaan bagi wajib pajak daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi PAD dari sektor pajak daerah terhadap APBD secara signifikan sebagai salah satu penilaian kemandirian daerah,” jelas Dana sebagaimana dirilis Dinas Kominfo Kota Cilegon.

    Menurut Dana, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Pemkot Cilegon. Dapat diinformasikan bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir pajak daerah memberikan kontribusi sekitar 77,84 persen dalam komponen PAD Kota Cilegon.

    Dikatakan, Pemerintah Kota Cilegon saat ini mengelola 10 jenis pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

    Kabid Pajak Ahmad Furkon menambahkan, terdapat 36 wajib pajak non-PBB dan 10 wajib pajak PBB yang diberikan penghargaan.

    Mereka adalah wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang masuk dalam Buku 5 potensial dan patuh dalam melakukan pembayaran pajak sebelum jatuh tempo tahun 2022 dan membayar pada periode Januari sampai dengan 30 Juni 2023.

    “Kemudian pemberian penghargaan kepada wajib pajak daerah non-PBB-P2 dengan kriteria lunas pajak dan pembayaran potensial tertinggi masa pajak tahun 2022,” terang Furkon.

    Untuk diketahui, saat ini realisasi PAD pada 2022 Kota Cilegon mencapai Rp760,5 miliar. Terdiri dari pajak daerah Rp 618,5 miliar, retribusi daerah Rp17,1 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp18,5 miliar, serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp106,2 miliar. (adv)