BANTEN POS

Tag: Pemkot Cilegon

  • Dinas Koperasi Cilegon Fasilitasi Perizinan Sertifikat Produk Pangan UMKM

    Dinas Koperasi Cilegon Fasilitasi Perizinan Sertifikat Produk Pangan UMKM

    CILEGON, BANPOS – Dinas Koperasi  dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Dinkop-UMKM) Kota Cilegon melakukan pembekalan sekaligus pelatihan dan difasilitasi perizinan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) bagi 240 pegiat UMKM di Aula Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kota Cilegon, Kamis 20 Juli 2023.

    Hal itu dilakukan, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM.
    Kepala Dinkop-UMKM Kota Cilegon Didin S Maulana mengatakan bahwa para peserta pelatihan merupakan para pegiat UMKM dari unsur ibu rumah tangga dengan kategori Perusahaan Rumah Tangga (PRT), sehingga perizinan SPP-IRT sangat dibutuhkan.

    “Manfaat PRT yaitu produk para peserta bisa diterima di Supermarket. Jika konsumen melihat SPP-PRT pada usaha pegiat UMKM, maka itu akan menambah kepercayaan terhadap produk yang dipasarkan,” kata Didin dalam sambutannya sebagaimana dirilis Diskominfo Kota Cilegon, Kamis 20 Juli 2023.

    Atas dasar itu, Didin berharap, para pelaku UMKM dapat serius mengikuti pelatihan dan perizinan SPP-IRT tersebut demi membangun usaha lebih maju.

    “Saya menginginkan para pegiat UMKM dapat serius dalam mengikuti pelatihan ini. Tujuannya, agar sama-sama bisa meningkatkan kualitas produk UMKM, sehingga usahanya terus maju,” ujar Didin.

    Sementara itu, Pegiat UMKM Kota Cilegon Dede Yati mengaku bersyukur bisa mengikuti acara pelatihan dan fasilitasi perizinan SPP-IRT tersebut.

    “Dengan adanya pelatihan ini, saya merasa bahagia bisa mempunyai surat (Perizinan SPP-IRT-red) buat nanti kedepannya dan tahu cara perizinan jualnya gimana,” ucap Dede Yati.

    Dalam hal ini, Dede berharap, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dapat terus meningkatkan informasi serta sosialisasi terkait UMKM.

    “Harapannya, usaha kami para UMKM lebih maju lagi dan pemerintah terus meningkatkan Sosialisasi dan Pelatihan, karena masih banyak yang belum paham bagaimana cara mengurus surat perizinan dan cara pemasarannya.(ADV)

  • Hasbi Sidik: Perbaikan SDN Bojong Baru Sudah Dianggarkan Rp195 Juta

    Hasbi Sidik: Perbaikan SDN Bojong Baru Sudah Dianggarkan Rp195 Juta

    CILEGON, BANPOS – Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Hasbi Sidik, mengatakan bahwa perbaikan untuk tiga ruang kelas SDN Bojong Baru sudah dianggarkan pada tahun ini. Nominalnya mencapai Rp195 juta.

    Hasbi mengatakan, Pemkot Cilegon melalui Dinas Pendidikan telah merencakanan anggaran perbaikan sejak tahun 2022. Tahun ini, perbaikan tersebut akan direalisasikan setelah disetujui bersama DPRD.

    “Kami sudah ketuk alokasi anggaran perbaikannya sejak tahun lalu dan tahun ini akan segera dilakukan perbaikan. Kami minta Dinas Pendidikan segera direalisasikan,” kata Hasbi kepada sejumlah media di kantornya, Jumat (14/7).

    Menurutnya, rencana perbaikan tersebut sudah dilakukan oleh Pemda Kota Cilegon, sebelum kondisi SDN Bojong Baru viral.

    “Kami sudah membuat langkah-langkah dan solusi konkret sejak tahun lalu kok. Tinggal tunggu waktu pembangunannya saja,” ungkap Hasbi.

    Di lain pihak, respons cepat Pemkot Cilegon yang akan memperbaiki SDN Bojong Baru pada tahun anggaran 2023 itu pun mendapat respons positif dari Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Cilegon.

    Ketua KIM Cilegon, Irwan Setiawan, mengapresiasi atas perhatian Pemkot Cilegon karena sebelum kerusakan SD tersebut viral, Pemkot Cilegon justru sudah membuat solusi dengan mengalokasikan anggaran dan akan memperbaikinya pada tahun ini.

    “Kami bersyukur dan mengapresiasi Pemerintah Kota Cilegon saat ini yang di nahkodai Bapak Helldy Agustian, beliau begitu peduli sekali terhadap dunia pendidikan. Salah satunya cepat tanggap ketika mendapati adanya gedung pendidikan yang kondisinya rusak seperti di SDN Bojong Baru,” papar Irwan Setiawan.

    Kepedulian Walikota, kata Irwan, bukan hanya soal perbaikan fasilitas sekolah yang rusak. Di bidang pendidikan lainnya, Pemkot Cilegon juga sangat perhatian, seperti program bea siswa full sarjana, Lembar Kerja Siswa (LKS) gratis di seluruh SDN dan SMP Negeri, penambahan empat SMP Negeri dan lain-lain.

    “Kalau bicara soal kerusakan di SDN Bojong Baru, ini kan sebetulnya sekolah sudah bertahun-tahun rusak. Tapi alhamdulillah baru di zaman Pak Helldy langsung mendapat bantuan rehab,” jelas Irwan.

    Diketahui, SDN Bojong Baru yang berlokasi di Lingkungan Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon ini sudah bertahun-tahun bangunannya mengalami kerusakan cukup parah. Hal ini menjadi perhatian khusus Pemkot Cilegon.(BAR/DZH)

  • Pembuatan Badan Hukum Koperasi Syariah di Kota Cilegon Gratis

    Pembuatan Badan Hukum Koperasi Syariah di Kota Cilegon Gratis

    CILEGON, BANPOS – Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-76, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro (Diskop UKM) Kota Cilegon menggelar tumpengan dengan mengundang Pengurus Dewan Koperasi Indonesia di Kota Cilegon, seperti koperasi karyawan, koperasi warga dan koperasi perempuan, di kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Cilegon, Gedung Graha Edhi Praja, Kota Cilegon, Rabu (12/7).

    Kepala Diskop UKM Kota Cilegon, Didin S Maulana, mengatakan, bahwa tujuan kegiatan tumpengan tersebut guna menjalin silaturahmi serta mempererat antar pengurus koperasi di Kota Cilegon, sehingga nantinya dapat tercetus gagasan untuk menambah kemajuan ekonomi di Kota Cilegon melalui koperasi.

    Diantaranya akan mengoptimalkan koperasi dengan mengadakan pelatihan pemahaman koperasi bagi para anggota koperasi dan membesarkan pembentukan koperasi syariah.

    Dijelaskan Didin, bahwa masih ada dari para anggota koperasi yang belum memahami secara keseluruhan tentang koperasi. Dimana dari 668 koperasi yang terdata di Kota Cilegon, 50 persennya banyak yang mengalami turun naik dalam keaktifannya.

    Didin menambahkan, selain akan mengadakan pelatihan pemahaman koperasi, dirinya juga akan membantu menggratiskan badan hukum untuk berdirinya koperasi syariah.

    “Tahun ini, kita sebelumnya sudah lakukan sosialisasikan terkait koperasi syariah ke madrasah, pesantren dan ke DKM. Dan alhamdulillah, sudah ada 10 yang berminat untuk membentuk koperasi syariah, 4 diantaranya sudah miliki badan hukum yang didapat secara gratis dan sisanya masih dalam proses. Nantinya kita yang akan membiayai badan hukumnya yang berjumlah kurang lebih Rp 4 juta,” ujar Didin.

    Dengan hadirnya koperasi syariah di Kota Cilegon, dirinya pun telah membentuk dewan pengawas koperasi syariah, guna mengawasi berjalannya koperasi tersebut.

    “Nantinya, tugas dewan pengawas koperasi syariah ini mengawasi koperasi, apakah menerapkan pola syariah atau tidak,” tandasnya. (LUK/ENK)

  • Kejari Cilegon Gelar Kejaksaan Fair

    Kejari Cilegon Gelar Kejaksaan Fair

    CILEGON, BANPOS – Dalam rangka Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-63, Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon menggelar Kejaksaan Fair, Rabu (12/7). Kegiatan yang digelar di halaman kantor Kejari Cilegon itu, diisi dengan beberapa pelayanan untuk masyarakat Cilegon.

    Mulai dari pelayanan hukum gratis dari Kejari Cilegon, layanan Disdukcapil, layanan BPJS, layanan Paspor dari Imigrasi Kota Cilegon, dan layanan perpanjangan SIM dari Satlantas Polres Cilegon. Selain itu, ada juga pemeriksaan kesehatan gratis dari Dinkes Kota Cilegon, sunatan massal, donor darah, pasar murah, stand UMKM hingga pameran inovasi dari Kejari Cilegon.

    Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten, Didik Farkhan Alisyahdi didampingi Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pertamarta dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Cilegon, Diana Wahyu Widiyanti.

    “Kami membuka Kejaksaan Fair yang isinya luar biasa ada pelayanan perpanjangan SIM, pembuatan paspor, BPJS dan masih banyak lagi,” kata Didik kepada awak media usai membuka kegiatan, Rabu (12/7).

    Dikatakan Didik, pihak Kejari Cilegon mengundang sejumlah pelaku UMKM. Tujuannya yaitu sebagai bagian dalam kontribusi Kejaksaan, untuk geliat ekonomi di Kota Cilegon. “Agar para UMKM diberdayakan, termasuk tadi juga ada sunatan massal, donor darah ini sebagai sumbangsih kejaksaan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.

    Didik menyampaikan, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kejari Cilegon mempunyai sejumlah inovasi. “Bentuk inovasi, mulai dari rumah RJ (restorative justice, red) virtual, posko pemilu virtual hingga wisata literasi hukum,” terangnya.

    Wisata literasi hukum juga sengaja disediakan, untuk memberikan pemahaman hukum kepada anak-anak di Kota Cilegon. “Jadi anak-anak sekolah diajak ke perpustakaan kita untuk diberi pemahaman tentang hukum, seperti berwisata tapi juga ada edukasi di sana tentang hukum,” paparnya.

    Di tempat yang sama, Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pertamarta turut mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Kejari Cilegon. Menurutnya, penegakan hukum harus ditegakkan secara tegas dan humanis. “Penegakan hukum yang tegas dan humanis itu, tegas tapi suasana ceria, humanis tapi tetap tegas,” ujarnya.

    Terlebih dalam kegiatan ini terdapat sejumlah layanan dasar yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurutnya, kegiatan semacam itu perlu dilakukan lebih banyak lagi untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat.

    “Seperti pembuatan paspor, SIM, KTP semua acara di Cilegon bagus, semua pelayanan dasar ada buat masyarakat. UMKM juga selalu dilibatkan agar geliat ekonomi bergairah,” tandasnya.

    Sementara itu, Kajari Cilegon, Diana Wahyu Widiyanti menambahkan, bahwa kegiatan ini diikuti kurang lebih 50 peserta. Sebanyak 30 stand disediakan oleh pihak kejaksaan, sementara 20 stand lainnya di bawa masing-masing instansi terkait. “Stand ada 30 tapi ada stand bawa pelayanan sendiri, totalnya ada 50 an yang ikut serta,” ujarnya.

    “Sementara kegiatan sosial kita tadi ada pelayanan donor darah, sunatan massal, pelayanan kesehatan gratis, pelayanan hukum gratis dan beberapa pelayanan lainnya,” tambahnya.

    Selain itu, di momen ini, Kejari Cilegon memperkenalkan sejumlah fungsi dan tugas Kejaksaan melalui inovasi yang sudah dilakukan oleh lembaganya. Seperti, rumah restoratif justice, posko pemilu virtual, dan wisata Literasi hukum.

    “Melalui event ini, kami kenalkan ke masyarakat sejumlah inovasi kita mulai dari rumah restoratif justice, posko pemilu virtual dan wisata Literasi hukum,” kata Diana.

    Selain itu, lanjut Diana, di stan Kejari Cilegon juga ditampilkan sejumlah barang bukti hasil sitaan, seperti rokok tanpa cukai, sejumlah narkotika dan obat-obatan terlarang. “Dari barang bukti itu kita juga dilakukan cara pemusnahan barang bukti sehingga transparansi di kita ada,” katanya.

    Dirinya berharap, dari sejumlah inovasi yang disuguhkan Kejari Cilegon melalui pameran tersebut, masyarakat dapat mengetahui tentang hukum yang berlaku di Indonesia serta bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik.

    “Ini merupakan event perdana di Cilegon dalam peringatan HBA, semoga ke depan masyarakat bisa lebih mengenal dan mengetahui hukum yang berlaku di Indonesia dan Korps Adhyaksa bisa lebih dekat dengan masyarakat luas,” tutupnya. (LUK/ENK)

  • Puluhan Kader Ulama Kota Cilegon Ikuti Pembinaan Dakwah Digital

    Puluhan Kader Ulama Kota Cilegon Ikuti Pembinaan Dakwah Digital

    CILEGON, BANPOS,- Puluhan Kader Ulama Kota Cilegon diajarkan menguasai teknologi Berbasis Android. Hal ini dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di era digital saat ini.

    Para kader ulama ini mengikuti pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh MUI setempat, di Aula Dinas Kominfo beberapa waktu lalu.

    Walikota Cilegon Helldy Agustian dalam amanahnya menyatakan bahwa kan pentingnya teknologi karena merupakan salah satu visi misi Kota Cilegon, yakni membawa kota ini ke arah yang lebih modern.

    “Oleh karenanya saya mengajak kepada semua pihak, termasuk para ustad dan alim ulama untuk lebih adaptif terhadap teknologi sehingga tidak tergerus dengan zaman,” ujar Helldy yang juga politisi Partai Gerindra.

    Menurutnya, dengan perkembangan teknologi membuat Kota Cilegon menjadi percontohan nasional.

    “Cilegon telah berhasil menjadikan kota percontohan nasional dalam berbagai bidang, seperti pengelolaan sampah dan KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah),” terangnya.

    Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju, lanjutnya, membuat Pemkot Cilegon kini tengah fokus dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Antara lain dengan program beasiswa full sarjana.

    “Kami berharap dengan pembangunan SDM berdasarkan teknologi, generasi muda Kota Cilegon nantinya akan mampu bersaing di era globalisasi,” paparnya.

    Dirinya berharap peserta Pembinaan Teknologi Berbasis Android bagi Kader Ulama Kota Cilegon dapat memanfaatkan dan menyerap ilmu yang disampaikan.

    “Kami ucapkan terima kasih kepada panitia dan MUI Kota Cilegon yang sudah menggelar kegiatan ini. Mudah-mudahan para peserta dapat menyerap ilmu yang diberikan dan bermanfaat untuk dakwah kepada umat,” harapnya.

    Hadir dalam kesempatan itu Asisten Daerah 1 Kota Cilegon Tatang Muftadi, Ketua Umum MUI Kota Cilegon KH Zubaidi Ahyani beserta puluhan kader ulama.

    Sementara itu Ketua Umum MUI Kota Cilegon KH Zubaidi Ahyani menyampaikan pentingnya digitalisasi di era globalisasi, termasuk dalam media dakwah.

    “Dahulu disetiap pesantren dapat kita lihat banyak kitab yang membutuhkan ruang yang besar. Tapi saat ini kita hanya butuh flashdisk yang kecil untuk menyimpan ratusan bahkan ribuan data kitab,” ucap Zubaidi Ahyani.

    Zubaidi juga menyampaikan ulama di Kota Cilegon Wajib mengerti dan mengikuti perkembangan teknologi informasi.

    “Saya tegaskan ulama di Kota Cilegon wajib untuk mengerti digitalisasi, supaya tidak terlindas zaman yang semakin berkembang sekarang,” tandas Zubaidi.

    Ia juga mengapresiasi ulama di Kota Cilegon yang sudah banyak yang mengerti digitalisasi. Termasuk di antaranya sudah menggunakan kitab kuning digital.

    “Saya berharap semoga peserta kegiatan dapat diberi kelancaran dan kemudahan dalam pembinaan dan dapat bermanfaat untuk kita semua,” tutur Zubaidi. (ADV)

  • Kota Cilegon Barometer Kendalikan Inflasi di Banten

    Kota Cilegon Barometer Kendalikan Inflasi di Banten

    CILEGON, BANPOS,- Kota Cilegon merupakan salah satu dari 90 kota/kabupaten yang menjadi barometer pengendalian inflasi di Indonesia.

    Dimana, Kota Cilegon telah memberikan kontribusi signifikan dan menjadi yang terbaik dalam mengendalikan inflasi 2022 hingga awal 2023 di Provinsi Banten.

    Demikian terungkap pada acara Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon di Rumah Dinas Wali Kota Cilegon, beberapa waktu lalu.

    “Pasar Kranggot (Kota Cilegon-red) menjadi barometer inflasi. Dimana, di Provinsi Banten hanya ada tiga wilayah yang dijadikan barometer pengendalian inflasi yaitu Kota Cilegon, Kota Serang dan Kota Tanggerang,” ujar Walikota Cilegon Helldy Agustian sebagaimana dirilis Diskominfo Kota Cilegon, Senin 26 Juni 2023 lalu.

    Menurut Helldy, Kota Cilegon telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengendalikan inflasi 2023 hingga awal 2023 dan menjadi yang terbaik di Provinsi Banten.

    Kota Cilegon di tahun 2022 dan awal tahun 2023 menjadi kota terbaik dalam mengendalikan inflasi di Provinsi Banten, sehingga diharapkan dapat menjadi proyek percontohan secara Nasional.

    Helldy yang juga politisi Partai Gerindra mengungkapkan, kegiatan Gerakan Pangan Murah memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

    Melalui program tersebut, masyarakat dapat memperoleh bahan pokok makanan dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    “Gerakan pangan murah ini sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sebab, harga yang ditawarkan itu pasti akan jauh lebih murah dari harga pasar,” papar Helldy.

    Menurutnya, dalam menyikapi persoalan ketahanan pangan, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon akan menciptakan sebuah aplikasi khusus yang memungkinkan para petani dapat memasarkan hasil tani secara langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara.

    Harapannya, hal itu dapat meningkatkan pendapatan petani dan memberikan akses lebih mudah bagi konsumen untuk mendapatkan produk pertanian segar langsung dari sumbernya.

    “Kami berencana akan membuat aplikasi untuk para petani. Aplikasi tersebut nantinya bisa digunakan para petani untuk memasarkan hasil taninya langsung kepada konsumen. Jadi, tidak perlu lagi ada perantara untuk memasarkan hasil panen nya nanti,” terangnya.

    Sementara itu, Eva Sarifah selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon mengatakan, pihaknya terus berkomitmen melaksanakan kegiatan serupa guna menjaga ketahanan pangan di Kota Cilegon.

    “Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok di Kota Cilegon. Gerakan Pangan Murah ini berfokus dalam menyediakan berbagai komoditas kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, terigu, telur, gula, cabai, dan lainnya dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat,” tandas Eva.(ADV)

  • Fortrah Minta Pemkot Cilegon Sediakan Jalur Afirmasi Jadi ASN

    Fortrah Minta Pemkot Cilegon Sediakan Jalur Afirmasi Jadi ASN

    CILEGON, BANPOS – Lantaran unsur pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon tidak hadir, Rapat dengar pendapat (RDP) lintas Komisi I, III dan IV DPRD Kota Cilegon dengan Pemkot Cilegon dan Forum Komunikasi Tenaga Teknis dan Administrasi Honorer (Fortrah) Kota Cilegon berakhir deadlock atau tidak menghasilkan keputusan, Senin (10/7).

    RDP tersebut berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kota Cilegon. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I, Masduki, dihadiri Ketua Komisi III, Abdul Ghoffar, Ketua Komisi IV, Erik Airlangga dan sejumlah anggota DPRD lainnya.

    Dari unsur pemerintahan terlihat diwakili oleh Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian pada BKPSDM Kota Cilegon, Anas dan Kepala Bagian Organisasi Setda Cilegon Ardiansyah.

    Saat RDP berlangsung, para honorer mengungkapkan sejumlah hal. Salah satunya meminta agar Pemkot Cilegon dapat mengakomodir tenaga honorer khusus tenaga teknis dan administrasi untuk menjadi ASN lewat jalur afirmasi.

    Koordinator Presidium Fortrah Kota Cilegon, Muhammad Fatoni mengatakan, nasib honorer khususnya tenaga teknis dan administrasi, kian hari kian berat sehubungan dengan rencana penghapusan honorer yang akan diberlakukan 28 November 2023 mendatang.

    Lebih lanjut, Fatoni mengungkapkan, berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari pusat oleh pihaknya muncul kembali, utamanya perubahan pada UU ASN nomor 5 dan 2014 dan 49 tahun 2018 terkait dengan skema PPPK paruh waktu atau part time.

    Menurutnya, skema tersebut semakin membuat nasib honorer makin berat. “Ini kemudian semakin berat saja perjuangan honorer tenaga teknis dan administrasi,” tuturnya.

    Kemudian Fatoni menyatakan, pihaknya telah mencari dan mengajukan informasi tersebut ke Pemkot Cilegon namun belum mendapat kejelasan. Padahal di level pemerintah pusat telah ramai dibahas.

    Tidak heran jika tidak ada pembahasan, pihaknya mempertanyakan nasib sebanyak 3.475 orang tenaga teknis dan administrasi di lingkungan Pemkot Cilegon.

    “Kami belum dengar apapun regulasi apapun, tindakan apapun yang bisa menyenangkan dan menenangkan hati kami. Utamanya tenaga honorer dan administrasi,” ungkapnya.

    Kemudian, dalam RDP, Fatoni juga menyinggung soal opsi afirmasi. Pihaknya berharap kebijakan tersebut dapat diberlakukan terhadap tenaga honorer bidang teknis dan administrasi.

    “Kebijakan afirmasi yang kita harapkan, sama seperti tenaga honorer guru ataupun tenaga kesehatan. Ini sejauh mana pemerintah kota diperjuangkannya seperti apa,” terangnya.

    Hal senada dikatakan Anggota Presidium Fortrah Kota Cilegon, Ficky. Ia mengungkapkan untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer teknis dan administrasi, Ia meminta agar Pemkot Cilegon dapat mengusulkan pengangkatan dengan jalur afirmasi.

    Ia mencontohkan, jika afirmasi untuk guru melalui sistem sertifikasi begitu pun juga tenaga kesehatan. Maka untuk tenaga teknis dan administrasi, pihaknya mengusulkan afirmasi dengan mempertimbangkan masa pengabdian sekurang-kurangnya 1 tahun.

    “Kami mengusulkan ke BKPSDM, afirmasinya melalui masa pengabdian sekurang-kurangnya 1 tahun,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, jawaban yang disampaikan perwakilan OPD tampak tidak memberikan jawaban yang jelas. Karena saat itu tuntutan yang disampaikan Fortrah tidak dapat diputuskan karena tidak terdapat kepala OPD terkait.

    Ketidakpuasan ini diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Kota Cilegon Masduki. Politikus PAN ini menilai Pemkot tidak serius mencari solusi untuk tenaga honorer khususnya tenaga teknis dan administrasi.

    “Hari ini paling tidak kita punya kesimpulan, pemerintah tidak serius menangani ini. Bukti ketidakseriusannya, diundang rapat saja hari ini, mengutus stafnya yang jawabannya tidak memuaskan. Padahal bicara kepastian terkait tenaga honorer itu, butuh jawaban yang tepat,” tegasnya.

    “Jadi tadi tidak memuaskan. Karena bukan pengambil keputusan,” tambahnya.

    Anggota DPRD dari Dapil Citangkil-Ciwandan ini meminta agar persoalan terkait penghapusan tenaga honorer dapat diselesaikan cepat oleh Pemkot Cilegon.

    Masduki sepakat dengan Fortrah agar pengangkatan tenaga teknis dan administrasi dapat dilakukan dengan jalur afirmasi.

    “Sepakat saya (lewat Afirmasi). Justru kita di DPRD itu, supaya kepala daerah itu memperjuangkan afirmasi ini betul-betul berhasil. Makanya teman-teman Fortrah dapat memperjuangkan afirmasi itu, dan bagaimana regulasinya, teman-teman dinas yang mengerti regulasinya,” tandasnya. (LUK/PBN)

  • 10 Orang Konsultasi, Belum Ada Pendaftar Lelang Jabatan di Kota Cilegon

    10 Orang Konsultasi, Belum Ada Pendaftar Lelang Jabatan di Kota Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Lelang jabatan kepala dinas atau Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau lazim disebut dengan open bidding jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon habiskan anggaran ratusan juta.

    Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cilegon menggelontorkan ratusan juta itu bersumber dari APBD 2023. Diketahui saat ini ada 9 jabatan eselon II yang dilelang yakni Kepala Dishub, Kepala DP3AP2KB, Kepala Disperindag, Kepala Disporapar, Kepala Disnaker, Kepala DPUPR, Kepala Pelaksana BPBD dan Direktur RSUD Cilegon.

    Diketahui Open bidding tersebut dibuka sejak Selasa, 27 Juli 2023 dan akan berakhir pada Senin, 10 Juli 2023 atau sepekan lagi. Hingga saat ini, belum ada satupun pejabat yang mendaftar dalam open bidding tersebut.

    Kepala Bidang Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja pada BKPSDM Kota Cilegon, Dhani Karna Rajasha mengatakan terkait dengan biaya open bidding mencapai ratusan juta.

    Namun ia tidak memaparkan secara rinci anggaran tersebut.

    “Kalau (anggaran open bidding sekitar) 100 (Rp100 juta) lebih,” ungkapnya.

    Dikatakan Dhani, ada 9 jabatan yang dilelang. Seleksi dilakukan oleh Tim Panitia Seleksi, sementara BPKSDM Cilegon hanya berlaku secretariat.

    “Harapannya pendaftar aktif, bisa terisi, jangan sampai ada jabatan tidak bisa dilelang karena pendaftar tidak ada,” kata Dhani.

    Dhani menjelaskan, pihaknya telah mengantisipasi beberapa jabatan tidak ada pelamar dengan mendorong para pejabat eselon III agar mendaftar open bidding tersebut.

    “Sampai saat ini belum ada satupun peserta yang datang ke sini untuk menyerahkan persyaratan,” tuturnya.

    Dhani mengklaim, sosialisasi telah dilakukan termasuk di apel pagi pada Senin, 3 Juli 2023.

    “Kalau melihat posisi eselon 3A ada 50 yang bisa mendaftar, eselon 3B ada sekitar 80. Tapi, kita lihat lagi syarat kepangkatan sudah memenuhi belum,” terangnya.

    Dhani menjelaskan, pejabat eselon III atau struktural wajib yang sudah mengikuti Diklatpim III, sementara untuk yang fungsional tidak perlu persyaratan tersebut.

    Di sisi lain, pejabat dari luar Pemkot Cilegon juga bisa mendaftar open bidding tersebut. “Kalau yang sudah konsultasi 10 orang ya ada,” katanya.

    Dhani mengklaim belum ada pelamar bukan karena adanya calon yang sudah disiapkan oleh kepala daerah.

    “Kayak asesmen, hasilnya tidak bisa diubah-ubah, saya rasa tidak ada (pengkondisian),” ujarnya.

    Hasil open bidding, kata Dhani, 3 besar per formasi nantinya ditentukan Tim Panitia Seleksi. “Ketika sudah 3 besar nanti menjadi hak Walikota untuk menentukan siapa yang akan jadi,” tuturnya.

    Masih sepinya pendaftaran open bidding 9 kepala dinas mendapat sorotan dari parlemen.

    Sekretaris Komisi I DPRD Kota Cilegon Agus Setiawan mengatakan open bidding jangan hanya untuk seremonial belaka.

    “Jangan sampai sudah ada calon yang dipersiapkan sehingga berdampak pada sepinya pendaftar. Karena menyerap anggaran yang tinggi (ratusan juta),” tuturnya.

    Agus juga meminta hasil dari tiga besar nanti nilainya untuk dibuka. “Harus ada transparansi, keterbukaan informasi itu ada,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Ulama Diminta Adaptif Terhadap Teknologi

    Ulama Diminta Adaptif Terhadap Teknologi

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian menghadiri sekaligus meresmikan agenda Pembinaan Teknologi Berbasis Android bagi Kader Ulama Kota Cilegon, di Aula Diskominfo Kota Cilegon, Minggu (25/6).

    Hadir dalam kesempatan itu Asisten Daerah 1 Kota Cilegon Tatang Muftadi, Ketua Umum MUI Kota Cilegon KH Zubaidi Ahyani beserta puluhan kader ulama.

    Saat sambutan, Helldy menyampaikan pentingnya teknologi karena merupakan salah satu visi misi Kota Cilegon, yakni membawa kota ini ke arah yang lebih modern.
    “Oleh karenanya saya mengajak kepada semua pihak, termasuk para ustad dan alim ulama untuk lebih adaptif terhadap teknologi sehingga tidak tergerus dengan zaman,” katanya.

    Helldy juga menyampaikan, dengan perkembangan teknologi membuat Kota Cilegon menjadi percontohan nasional. “Cilegon telah berhasil menjadikan kota percontohan nasional dalam berbagai bidang, seperti pengelolaan sampah dan KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah),” jelasnya.

    Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju, tambah Helldy, membuat Pemkot Cilegon kini tengah fokus dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Antara lain dengan program beasiswa full sarjana.

    “Kami berharap dengan pembangunan SDM berdasarkan teknologi, generasi muda Kota Cilegon nantinya akan mampu bersaing di era globalisasi,” ujarnya.

    Terakhir Helldy berharap peserta Pembinaan Teknologi Berbasis Android bagi Kader Ulama Kota Cilegon dapat memanfaatkan dan menyerap ilmu yang disampaikan.

    “Kami ucapkan terima kasih kepada panitia dan MUI Kota Cilegon yang sudah menggelar kegiatan ini. Mudah-mudahan para peserta dapat menyerap ilmu yang diberikan dan bermanfaat untuk dakwah kepada umat,” harapnya.

    Sementara itu Ketua Umum MUI Kota Cilegon KH Zubaidi Ahyani menyampaikan pentingnya digitalisasi di era globalisasi, termasuk dalam media dakwah.

    “Dahulu di setiap pesantren dapat kita lihat banyak kitab yang membutuhkan ruang yang besar. Tapi saat ini kita hanya butuh flashdisk yang kecil untuk menyimpan ratusan bahkan ribuan data kitab,” ucapnya.

    Zubaidi juga menyampaikan ulama di Kota Cilegon Wajib mengerti dan mengikuti perkembangan teknologi informasi. “Saya tegaskan ulama di Kota Cilegon wajib untuk mengerti digitalisasi, supaya tidak terlindas zaman yang semakin berkembang sekarang,” ujarnya.

    Zubaidi juga mengapresiasi ulama di Kota Cilegon yang sudah banyak yang mengerti digitalisasi. Termasuk diantaranya sudah menggunakan kitab kuning digital.

    “Saya berharap semoga peserta kegiatan dapat diberi kelancaran dan kemudahan dalam pembinaan dan dapat bermanfaat untuk kita semua,” harapnya.(LUK/PBN)

  • Terlalu Lama Kosong, Jabatan Direktur RSUD Cilegon Disorot

    Terlalu Lama Kosong, Jabatan Direktur RSUD Cilegon Disorot

    CILEGON, BANPOS – Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon sampai saat ini belum diisi pejabat definitif. Jabatan yang tergolong cukup lama kosong itu saat ini diisi oleh pelaksana tugas (plt).

    Saat ini pula, Pemerintah Kota Cilegon sedang mempersiapkan tahapan untuk melakukan seleksi terbuka atau open bidding untuk 9 jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama. Salah satu diantaranya open bidding jabatan direktur RSUD.
    Mengenai open bidding direktur RSUD, Ketua Komisi I DPRD Kota Cilegon, Masduki buka suara.

    Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, meminta terutama dalam seleksi pengisian direktur RSUD ini, Panitia Seleksi (Pansel) yang ditunjuk Pemkot Cilegon dapat konsen dan serius. Karena RSUD sangat berkaitan dengan pelayanan dasar ke masyarakat.

    “Menurut saya itu sangat (perlu konsentrasi) karena itu menyangkut dengan pelayanan dasar. Jadi perlu serius untuk mengisi itu,” ujar Masduki, Minggu (25/6).

    Masduki menegaskan, pengisian jabatan direktur RSUD diseriusi Pansel karena turut berkaitan dengan rencana pemerintah membangun RSUD lima lantai yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon 2021-2026.

    Ia khawatir, jika pengisian direktur RSUD tidak benar-benar diseriusi dan menetapkan cepat pejabat definitif, pembangunan lima lantai terancam terealisasi. Padahal pembangunan RSUD lima lantai telah dianggarkan.

    “Bicara Pembangunan 5 lantai itu masuk di RPJMD. Dan itu (di awal penyusunan RPJMD) didebatkan di rapat gabungan,” ujarnya.

    “Sekarang di DPRD sudah oke, Badan Anggaran sudah oke, sekarang tinggal diterjemahkan dengan SDM yang mumpuni. Otomatis segera ditetapkan, jangan di-Plt-kan. Karena nilai-(anggaran)-nya bukan kecil, nilainya besar dan ini berhubungan dengan pelayanan dasar,” tambahnya.

    Masduki menyatakan, memang pengisian direktur RSUD terbilang berbeda dengan jabatan yang lain karena terdapat kriteria-kriteria khusus. Kemudian diketahui juga setiap open bidding jabatan dirut RSUD yang lalu minim peminat. Karena minim dan syarat minimal pendaftar tidak terpenuhi, proses seleksi tidak dilanjutkan.

    Maka dari itu, pihaknya sebagai mitra eksekutif meminta agar Pansel benar-benar konsen.

    Sekretaris DPD PAN Cilegon ini berharap, jika nanti ada yang menduduki direktur RSUD bisa datang dari pejabat di internal Pemkot Cilegon karena dinilai telah mengetahui kultur masyarakat Cilegon. Meski memang lelang jabatan diterapkan terbuka.

    “Syukur-syukur didapatkan dari internal, karena secara kultur budayanya, dia tidak adaptasi panjang lagi. Karena kalau ada orang yang baru, mereka mempelajari lagi, akan lama lagi. Kalau ada internal, secara kriteria masuk, segera saja itu. Yang penting prosedurnya ditempuh,” terangnya.

    Hal yang sama juga disampaikan Masduki terkait pengisian 8 jabatan Kepala OPD yang lain. Harapannya, Pansel dapat melakukan seleksi secara profesional dan transparan.

    Karena, sebentar lagi masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta akan berakhir. Seiring itu juga target RPJMD harus selesai. Maka dari itu diperlukan kepala OPD yang berkualitas. Pejabat yang nanti mengisi posisi jabatan kepala OPD haruslah profesional dan mumpuni.

    “Target RPJMD yang kita buat, itu kan butuh perangkat yang berkualitas. (Kepala OPD yang ikut seleksi) bukan asal comot atau dasar suka atau tidak suka,” tandasnya.(LUK/PBN)