BANTEN POS

Tag: Pemkot Cilegon

  • Isro Mi’raj Sosok yang Merakyat dan Perjuangkan Kepentingan Rakyat

    Isro Mi’raj Sosok yang Merakyat dan Perjuangkan Kepentingan Rakyat

    CILEGON, BANPOS – Walaupun ditengah kesibukan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon. Isro Mi’raj selalu menyempatkan diri memenuhi undangan kepada masyarakat. Seperti ketika ada undangan untuk menghadiri acara aqiqah, dirinya selalu menyempatkan hadir bila sedang berada di Cilegon.

    “Kalau tradisi di Ciwandan kan, kalau aqiqah atau istilahnya cukuran jam 7 pagi itu sudah marhaban, ya kita selalu menyempatkan kalau ada di rumah. Selalu keliling-keliling apabila ada masyarakat yang ngundang di kampung maupun di luar kampung, kita pagi-pagi sudah ngumpul sama ustadz, sama kiyai, menjadikan momen itu sambil menyerap aspirasi sambil juga bercengkrama dengan ustadz apa keluhan, keinginan dan menjadi ajang silaturahmi,” terang Isro kepada BANPOS, Selasa (29/11/2022).

    “Kemudian pagi-pagi makan rabeg, bercengkrama dengan masyarakat sambil juga melihat kondisi riil di lapangan, sambil bawa motor, karena kadang-kadang undangan hanya bisa dilewati motor saja jalannya tidak bisa dilewati mobil,” sambungnya.

    Ketua DPRD Kota Cilegon, Isro Mi’raj tengah berbincang dengan masyarakat beberapa waktu lalu.

    Politisi Partai Golkar ini juga memikirkan bagaimana sebagai Ketua DPRD ini bisa menunaikan kepercayaan partai, sehingga bagaimana manfaat yang akan diberikan kepada masyarakat Kota Cilegon dan adanya inovasi kinerja di parlemen untuk masyarakat.

    “Tentu kemudian ada yang beda di DPRD bisa dilihat dari peningkatan kinerja akan kami tunjukkan bahwa DPRD itu perannya sangat dirasakan oleh masyarakat, perannya sangat dinantikan oleh masyarakat baik terkait kasus-kasus hubungan industrial dengan para buruh maupun persoalan-persoalan yang lain terkait pemerintahan. Peran aktif DPRD sangat luar biasa terhadap pembangunan Kota Cilegon,” tutur Isro.

    “Makanya itu, yang ada di benak saya, yang ada di pemikiran saya, saya akan coba bagaimana informasi yang seluas-luasnya terkait dengan kinerja DPRD maupun apa yang dilakukan DPRD Kota Cilegon terhadap masyarakat Kota Cilegon,” tutupnya. (ADV)

  • Ratusan Kendaraan Dinas Rusak Milik Pemkot Nunggak Pajak

    Ratusan Kendaraan Dinas Rusak Milik Pemkot Nunggak Pajak

    CILEGON, BANPOS – Sebanyak 500 unit kendaraan dinas milik Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menunggak pembayaran pajak. Angka ini diperoleh berdasarkan data dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD PPD) atau Samsat Kota Cilegon.

    Kepala UPTD PPD Cilegon Sutirja Wijaya mengatakan kendaraan dinas milik Pemkot Cilegon yang menunggak pajak tersebut dikarenakan kondisi kendaraan yang rusak.

    “Total unit yang ada 2.300an unit kendaraan (milik Pemkot Cilegon) kalau tidak salah semuanya secara keseluruhan 500 an yang menunggak,” kata Sutirja Wijaya kepada BANPOS beberapa waktu lalu.

    Sutirja mengatakan kendaraan yang menunggak pajak milik Pemkot Cilegon tersebut didominasi oleh kendaraan roda dua. Lanjut Sutirja berdasarkan data yang diterima Samsat Cilegon per 30 September 2022 kendaraan dinas milik Pemkot Cilegon tercatat 2.300 unit terdiri dari 905 unit kendaraan roda empat dan 1.395 unit kendaraan roda dua.

    “Kebanyakan roda dua (yang menunggak pajak),” ujarnya.

    Sutirja menduga alasan ratusan kendaraan itu nunggak pajak karena mungkin ketidaktahuan para pejabat di lingkungan Pemkot Cilegon tentang kendaraan yang rusak tidak dibayar pajaknya padahal pajak kendaraan harus tetap dibayar.

    “Itu mungkin ketidaktahuan sehingga tidak dianggarkan,” tuturnya.

    Sutirja menyarankan agar kendaraan yang rusak tersebut segera dilelang atau dihapuskan sebagai aset milik Pemkot Cilegon agar tagihan pajak kendaraan tidak terus membengkak.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon Hendra Pradipta mengatakan bahwa terkait dengan pajak kendaraan merupakan tanggung jawab masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Cilegon. “Terkait pajak kendaraan dianggarkan di masing-masing OPD,” ujarnya.

    Hendra menambahkan termasuk kendaraan yang sudah rusak untuk pembayaran pajaknya menjadi tanggung jawab OPD masing-masing. “Yah selama masih tercatat,” tutupnya.

    Diketahui, hingga Oktober 2022 realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) Samsat Cilegon tercatat sudah 80 persen atau sebesar Rp115 miliar dari target Rp143 miliar. Capaian lainnya yang berhasil Samsat Cilegon raih yakni penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

    (BBNKB) yang terealisasi sebesar Rp80 miliar dari target 116 miliar. Kemudian pada tahun 2021 juga Samsat Cilegon mencapai target PKB dari target Rp120 miliar berhasil terealisasi Rp130 miliar. (LUK)

  • Terkait Proyek Pemagaran, PT KS Pastikan Tidak Rugikan Masyarakat Cilegon

    Terkait Proyek Pemagaran, PT KS Pastikan Tidak Rugikan Masyarakat Cilegon

    CILEGON, BANPOS- Kisruh pemagaran oleh PT Krakatau Sarana Infrastruktur (PT KSI) direspon cepat oleh Walikota Cilegon, Helldy Agustian. Hal ini dilakukan dengan memanggil manajemen PT KS. Pemanggilan itu setelah Helldy menerima aspirasi dari warga di dua kecamatan, yakni Citangkil dan Ciwandan.

    “Meski kapasitas Walikota bukan penentu kebijakan dalam kisruh pemagaran ini, kami tetap berupaya memfasilitasi aspirasi masyarakat Cilegon dengan pihak PT KS. Kita harapkan ada titik temu dan permasalahan selesai. Seperti yang disampaikan manajemen PT KS tadi bahwa pemagaran tidak untuk menggusur pasar Cigading dan Krenceng,” tandas Walikota Cilegon Helldy Agustian disela menerima perwakilan PT KS.

    Menurut Helldy, agar warga tidak resah, maka sudah dipastikan dua pasar wisata yakni pasar wisata Kerenceng dan pasar wisata Cigading tidak masuk dalam flot untuk di pagar.

    Sementara, menurut Direktur Utama PT PT KSI Agus Nizar Vidiansyah yang merupakan anak perusahaan PT Krakatau Steel, mengaku hanya melakukan pemagaran dengan maksud membuat batas atas tanah Negara.

    Penegasan Agus Nizar Vidiansyah yang didampingi didampingi Vice President Security and General Affair Krakatau Steel, Syarif Rachman di sela – sela pertemuan dengan Walikota Cilegon Helddy Agustian di ruang kerja Walikota, Rabu (15/6/2022).

    “Kami hanya ingin menata asset perusahaan yang merupakan asset negara. Pemagaran yang kami lakukan hanya dimaksudkan sebagai tanda pembatas bahwa tanah itu tanah asset Negara. Intinya pemagaran untuk menata asset,” ujar Vidiansyah.

    Vidiasyah menjelaskan, prihal pemagaran tersebut juga mendaklanjuti saran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) terkait penataan asstem milik PT KS.

    “Saya pastikan untuk dua pasar yakni pasar wisata Kerenceng yang masuk Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil dan pasar Wisata Cigading Kelurahan Tegal Ratu, Kecamatan Ciwandan tidak masuk dalam area pemagaran,” papar Vidiansyah.

    Sebagaimana diketahui, sejumlah warga Citangkil dan Ciwanadan serta pelaku usaha di Pasar Wisata mulai resah dengan adanya pemagaran yang dilaksanakan PT KSI. Hal ini terjadi karena masih adanya informasi yang simpang siur di lapangan.

    Sampai pada akhirnya Walikota Cilegon Helldy Agustian melakukan langkah fasilitasi permasalahan pemagaran tersebut, dengan menamung aspirasi masing- masing pihak. Baik itu aspirasi warga dan manajegen PT KS. (BAR)

  • Dukung Program Pemagangan, Krakatau Posco Diapresiasi Pemkot Cilegon

    Dukung Program Pemagangan, Krakatau Posco Diapresiasi Pemkot Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mengapresiasi PT Krakatau Posco yang telah mendukung program pemagangan. Dengan adanya program tersebut mendukung juga pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Kota Cilegon. Program yang bertajuk Krakatau Posco Apprentice Program 2022 terbukti telah memberikan kesempatan kepada ratusan peserta untuk magang di Krakatau Posco.

    Hal ini diungkapkan Walikota Cilegon Helldy Agustian saat menghadiri seremoni Penutupan Krakatau Posco Apprentice Program 2022 yang digelar di Gedung Human Resource & Development Center (HRDC) Krakatau Posco, Gunung Pinang, Rabu (8/6/2022).

    Atas keberhasilan program pemagangan Krakatau Posco Apprentice Program 2022, Walikota Helldy menyampaikan apresiasinya karena Krakatau Posco telah membantu dan sejalan dengan program pemerintah meningkatkan kualitas SDM di Cilegon.

    “Kami bersyukur dan tentunya mengucapkan terima kasih kepada Krakatau Posco sebagai salah satu pendukung dalam mencerdaskan orang-orang Cilegon secara skill dan bagi para peserta magang terpilih, pesan kami, ilmu yang diperoleh dan diambil harus betul-betul dimaknai, bahwa ini adalah kesempatan bagi kalian semua untuk menjadi orang yang berhasil. Sukses untuk semua peserta dan sekali lagi, terima kasih kepada Krakatau Posco atas dukungan terhadap SDM di Kota Cilegon,” tutur Helldy.

    Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Komandan Kodim 0623 Cilegon Letkol Inf Ari Widyo Prasetyo, dan Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan Panca N. Widodo, Presiden Direktur Krakatau Posco, Kim Kwang Moo dan jajaran perusahaan. Acara dirangkai dengan berbagai kegiatan mulai dari seremoni militer yang dipimpin oleh Dandim Cilegon Letkol Inf Ari Widyo Prasetyo dan penandatanganan Kontrak Magang yang dilakukan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Cilegon dan Direktur HR & GA Krakatau Posco.

    Presiden Direktur Krakatau Posco, Kim Kwang Moo mengatakan, sebagai perusahaan yang akan terus berkembang dan menjadi perusahaan baja terkemuka di kancah global, Krakatau Posco akan terus berupaya mengembangkan program-program untuk membentuk generasi muda Cilegon. Yakni membentuk dengan memiliki wawasan global dengan tetap berpegang teguh pada kearifan lokal melalui berbagai program pemagangan, pelatihan berkelanjutan, serta pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi di Cilegon.

    “Kami akan terus berkontribusi membangun semangat generasi muda Cilegon untuk bangkit membentuk masa depan yang gemilang bagi Kota Cilegon,” ungkap Kim Kwang Moo.

    Untuk diketahui, Krakatau Posco mulai menjalankan program pemagangan sejak Tahun 2020. Selaras dengan program Walikota Cilegon di tahun 2022, Krakatau Posco mengadakan program magang dengan tajuk Krakatau Posco Apprentice Program 2022.

    Program diprioritaskan bagi warga sekitar perusahaan dan fokus terhadap jenjang lulusan SMA maupun SMK di bidang Teknik. Program magang ini diselenggarakan dengan berdasar pada salah satu pilar Corporate Citizenship yakni “Society with Krakatau Posco” di mana perusahaan sebagai masyarakat industri merangkul masyarakat di lingkungan terdekat. Dengan tujuan perusahaan memberikan pengalaman kerja terbaik yang bermanfaat bagi kehidupan di masa yang akan datang ketika telah benar-benar terjun langsung di dunia kerja yang sesungguhnya.

    Program Krakatau Posco Apprentice Program 2022 dibuka pada bulan Januari 2022 dan dilanjutkan dengan proses seleksi kemudian terpilih 100 peserta. Kegiatan dirangkai dengan pelatihan persiapan di tiap-tiap batch, penempatan di beberapa unit kerja di perusahaan baik di lokasi plant maupun di lokasi office.

    Bersamaan dengan itu, anak perusahaan Krakatau Posco yakni KPSE- turut menjalankan program yang sama dengan nama Youth Training. Peserta magang yang diikutsertakan sebanyak 58 orang. Peserta magang merupakan warga kota Cilegon yang berada di sekitar area perusahaan. (LUK)

  • Lepas Pemudik, Helldy Ingin Jadikan Mudik Gratis Sebagai Program Tahunan

    Lepas Pemudik, Helldy Ingin Jadikan Mudik Gratis Sebagai Program Tahunan

    CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon bekerjasama dengan industri Kota Cilegon tahun ini memberangkatkan 11 armada bus mudik gratis yang pemberangkatannya dilaksanakan secara simbolis oleh Wali Kota Cilegon Helldy Agustian didampingi Sekretaris Daerah Kota Cilegon Maman Mauludin bertempat di halaman Kantor Wali Kota Cilegon, Sabtu (29/4/2022).

    Mudik gratis ini merupakan salah satu rangkaian program Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Cilegon ke 23 dan sebagai salah satu kado untuk masyarakat Cilegon yang masih memiliki orang tua di luar daerah agar supaya dapat berkumpul bersama dan berbagi kebahagian pada momen Idul Fitri 1443 H.

    Tercatat kurang lebih sebanyak 473 orang masyarakat Cilegon telah mendaftar pada program mudik gratis ini dengan rincian Jawa Barat 217 orang, Jawa Tengah 216 orang dan Jawa Timur 40 orang.

    Adapun untuk rute yang dilalui sebagai berikut :

    Jawa Barat meliputi Cikampek – Subang – Indramayu – Cirebon – Kuningan – Purwakarta – Sumedang – Majalengka – Bandung – Garut – Singaparna – Tasikmalaya – Malangbong – Ciamis dan Banjarnegara.

    Jawa Tengah meliputi Brebes – Tegal – Pemalang – Pekalongan – Batang – Kendal – Semarang – Demak – Pati – Rembang – Cilacap – Wangon – Gombong – Kebumen – Purwokerto – Yogyakarta – Wonosobo – Magelang – Klaten – Surakarta.

    Jawa Timur meliputi Bojonegoro – Tuban – Lamongan – Gresik – Surabaya – Ngawi – Madiun – Nganjuk – Mojokerto – Ponorogo – Trenggalek – Tulungagung – Blitar – Kepanjen – Malang.

    Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian mengajak industri untuk bersama mensukseskan program yang ada di Kota Cilegon sesuai dengan tema HUT Kota Cilegon ke-23, “Dengan Semangat Kebersamaan Kita Wujudkan Cilegon Baru Modern dan Bermartabat”

    Dalam kesempatan itu, Helldy mengucapkan terima kasih kepada industri di Kota Cilegon yang ikut serta merealisasikan program mudik gratis.

    “Pada kesempatan ini, saya selaku Wali Kota Cilegon mengucapkan terima kasih PT. Krakatau Steel, PT. Indonesia Power, PT. Chandra Asri, PT. Asahimas Chemical, PT. Nippon Shokubai, dan Lotte Chemical yang sudah ikut serta dalam merealisasikan program Mudik Gratis Penuh Berkah,” tuturnya.

    Helldy berharap agar supaya program Mudik Gratis Penuh Berkah bisa menjadi program atau agenda tahunan Pemerintah Kota Cilegon kedepannya.

    “Saya berharap semoga ini bisa menjadi agenda tahunan kita kedepannya,” tutupnya.

    Sebagai informasi, industri Kota Cilegon yang bekerjasama pada program Mudik Gratis ini yaitu PT. Krakatau Steel, PT. Indonesia Power, PT. Chandra Asri, PT. Asahimas Chemical, PT. Nippon Shokubai, dan Lotte Chemical. Serta didukung oleh Bank BRI, BJB, dan BNI. (LUK)

  • Inspektorat Cilegon Sidak Kehadiran Pegawai di Sejumlah OPD Jelang Libur Panjang

    Inspektorat Cilegon Sidak Kehadiran Pegawai di Sejumlah OPD Jelang Libur Panjang

    CILEGON, BANPOS – Inspektorat Kota Cilegon melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, Kamis (28/4).

    Hasil pantauan di lapangan, sidak tersebut dimulai sekitar pukul 09.00 hingga pukul 12.00 WIB dipimpin langsung oleh Inspektur Kota Cilegon Mahmudin didampingi Tim Pengawas dari Inspektorat Cilegon. Diketahui, sidak ini, untuk memastikan kehadiran pegawai pada hari terakhir ASN masuk kerja sebelum cuti bersama Hari Raya Idul Fitri.

    Inspektur Kota Cilegon, Mahmudin mengatakan, dari hasil sidak yang dilakukan kali ini secara umum tingkat kehadiran para PNS tergolong baik. Meski begitu, dirinya sempat menemukan beberapa pegawai yang tidak hadir dengan berbagai alasan, yaitu cuti tanpa menunjukkan bukti keterangan cuti, rumah kebanjiran serta berbagai alasan lainnya.

    “Berbagai alasan kami temukan saat sidak ke OPD. Saat kami tanyakan ke beberapa OPD terkait kehadiran pegawai, justru mereka kelabakan mencari-cari surat cuti tersebut. Tapi jika ada ASN yang izin karena semalam kebanjiran dan sedang bersih-bersih rumah, kami izinkan. Tapi, kalau mereka izin tapi domisilinya bukan di Cilegon, jangan-jangan hanya modus saja,” kata Mahmudin kepada awal media usai sidak ke sejumlah OPD, Kamis (28/4/2022).

    Mahmudin menambahkan, dalam sidak ini pihaknya membagi enam tim yang disebar ke beberapa OPD, seperti, BKPP, Disperkim, DP3AKB, Disdukcapil, Disperindag, Diskominfo, Bappeda, Lingkup Setda, Dindik, Dinkes, kelurahan, kecamatan, dan BPKAD.

    “Dari hasil kesimpulan yang kami lakukan, tingkat kehadiran pegawai 80 persen masuk semua. 80 persen tingkat kehadiran ini dilihat dari tingkat absensi yang tinggi. Saat kami cek absensi orangnya ada. Berbeda kalau mereka absen tapi orangnya tidak ada langsung berarti kan mereka titip absen. Makannya saya coret. Di sini, saya ingin tanya kejujuran mereka (pegawai),” paparnya.

    Lebih lanjut Mahmudin mengungkapkan sidak yang dilakukan Inspektorat Kota Cilegon ini menindaklanjuti dikeluarkannya SKB 3 menteri yang ditandatangani Menag Yaqut Cholil Qoumas, Menaker Ida Fauziyah, dan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo pada tanggal 7 April tersebut pemerintah menambahkan empat hari cuti bersama, yaitu pada tanggal 29 April dan 4-6 Mei 2022.

    “Jadi SKB 2 menteri ini kan udah jelas kapan libur dan masuk. Mereka ini kan pelayan publik semestinya pelayanan publik melayani masyarakat yang ingin membutuhkan pelayanan. Dan ini catatan bagi kami (Inspektorat) kedepan. Bila perlu hasil sidak ini kami laporkan ke pimpinan (walikota) jika perlu ada sanksi atau teguran kami tegur,” tegas Mahmudin.

    Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPMPTSP Kota Cilegon, Heri Suheri mengucapkan terimakasih atas kedatangan Tim Pengawas Inspektorat Cilegon yang telah memberikan perhatian dan kunjungannya ke PTSP dalam memastikan tingkat kehadiran pegawai.

    “Terimakasih atas kedatangannya (Tim Inspektorat) ini jadi perhatian kita kedepannya. Sebagai pegawai ada rambu-rambu yang harus kita patuhi,” tandasnya. (LUK)

  • Pemkot Cilegon Dikawal Irjen Kemendagri, Helldy Klaim Tata Kelola Pemerintahannya Lebih Baik

    Pemkot Cilegon Dikawal Irjen Kemendagri, Helldy Klaim Tata Kelola Pemerintahannya Lebih Baik

    CILEGON, BANPOS,- Walikota Cilegon Helldy Agustian menegaskan pihaknya sangat berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, termasuk penerapan pengawasan atau yang sekarang sedang dirancang oleh Dirjen Kendagri untuk memaksimalkan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di daerah secara digital dengan aplikasi e-review.

    Oleh Dirjen Wilayah II Kemendagri, Kota Cilegon dipilih sebagai wilayah percontohan 10 besar penerapan e-reviev. Pemilihan Pemkot Cilegon ini karena wilayah di ujung Pulau Jawa itu dinilai telah melaksanakan regulasi tata kelola pemerintahan, meliputi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan sesuai regulasi yang ada.

    Politisi Partai Berkarya ini berkomitmen akan terus berupaya agar seluruh tahapan tata kelola pemerintahan jauh lebih baik lagi kedepannya. Ia akan bekerja sekuat tenaga guna mencegah terjadinya kecurangan dalam perencanaan.

    “Intinya dari provinsi kabupaten kota se Indonesia, Kota Cilegon masuk 10 besar melihat pelaporan perencanaan. Hal itu berdasarkan penilaian data- data oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri. Kita ingin Cilegon lebih baik lagi dari pemerintahan sebelumhya,” ujar Helldy didampingi Inspektur Wilayah II Kemendagri Ucok Abdulrauf Damenta, di kantornya, Jum’at (1/4).

    Untuk diketahui, sejak sepekan ini Pemkot Cilegon tengah kedatangan tim Irjen Kemendagri dalam rangka memonitor langsung penerapan pelaporan perencanaan melalui aplikasi e-reiew. Sebelumnya pelaksanaan pelaporan perencanaan pembangunan masih secara manual.

    Irjen Wilayah Dua Kemendagrai, Ucok Abdul Rauf mengingatkan agar Walikota Helldy secara konsisten dalam tata kelola pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

    “Saya berharap Cilegon terus konsisten dengan data pelaporan yang sudah kami lihat. Perencanaan Pemkot Cilegon sudah selaras dengan program dan visi misi Presiden Jokowi. Program itu meliputi enam layanan dasar dan lainnya sesuai dengan janji politik Helldy yang disesuaikan dengan kearifan lokal,” papar Ucok.

    Kedepannya, kata Ucok pihaknya akan menerapkan pola pembinaan dan pengawasan yang ketat untuk menghindari terjadinya fraud atau kecurangan tersistem.

    “Jadi nantinya tidak ada perencanaan program yang aneh-aneh. Kita hindari dan kita wanti-wanti agar jangan terjadi fraud atau kecurangan dalam perencanaan pembangunan agar tidak keluar dari aturan,” tandas Ucok.

    Ucok menandaskan, bersama jajarannya sedini mungkin mencegah terjadi kecurangan perencanaan pembangunan. Contoh saat ini Cilegon yang juga masuk penilaian 10 besar Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD). Seluruh program diawasi agar sesuai aturan.

    “Sebagaimana saat ini Cilegon juga masuk 10 besar penilaian PPD. Apakah program yang dilakukan hanya sebatas usulan atau memang dilaksanakan. Membaut program harus sesuai dan dilaksanakan. Jangan-jangan program tidak dimaksimalkan hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Ini semua kita nilai dan kita awasi,” papar Ucok.

    Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Cilegon Mahmudin mengungkapkan, dengan sistem tersebut pihaknya akan semakin bisa memaksimalkan pengawasan. Dimana semua perencanaan seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau (Musrenbang), rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) akan dilakukan dengan aplikasi e-review.

    Mahmudin menjelaskan, Pemkot Cilegon saat ini menjadi salah satu kota percontohan karena dinilai cukup bagus dalam pengawasan. Ia mengaku optimis Cilegon dengan system aplikasi e-review yang baru ditetapkan Irjen Kemendagri.

    Mahmudin berharap dengan sistem aplikasi e-review menjadi bagian bagaimana menerapkan manajemen birokrasi yang bersih terhadap praktek korupsi. Hal itu karena banyak kepentingan para pihak yang masuk ke lini pemerintahan.

    “Maka dari itu para petugas APIP dan inspektorat harus bekerja secara maksimal. Kita harus mendukung upaya Walikota Cilegon bahwa pemerintah menegaskan perilaku praktek korupsi,” tandas Mahmudin.(BAR)

  •  Pensiunan Janda dan Duda ASN di Pemkot Cilegon Dapat Uang Saku

     Pensiunan Janda dan Duda ASN di Pemkot Cilegon Dapat Uang Saku

     

    CILEGON, BANPOS – Puluhan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon yang masuk dalam kategori batas usia pensiun (BUP) menerima penghargaan dan uang saku sebagai tanda apresiasi atas kinerja selama mereka bekerja.

    Selain pensiunan, Pemkot Cilegon juga memberikan apresiasi serupa untuk ASN dengan status perkawinan janda dan duda akibat pasangannya meninggal dunia.

    “Saya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PNS (ASN-red), di Kota Cilegon yang telah memasuki batas usia pensiun periode 01 Februari 2022 dan 01 April 2022,” kata Walikota Cilegon, Helldy Agustian, dalam sambutan pemberian penghargaan tersebut di salah satu hotel di Kota Cilegon, Senin (28/3).

    Penghargaan diberikan Pemkot Cilegon dalam bentuk sertifikat dan uang senilai saku puluhan juta rupiah. “Bentuk kepedulian ini kami berikan kepada 48 yang menerimanya, sesuai kriteria. Semoga apa yang Pemkot Cilegon berikan bisa diterima dengan baik,” ujarnya.

    Helldy berjanji akan terus menggelar program serupa setiap tahunnya, untuk menumbuhkan rasa semangat, terutama kepada para pegawai yang masih bekerja atau akan memasuki masa BUP. 

    “Pemerintah Kota Cilegon merupakan salah satu Pemerintahan di Indonesia yang peduli terhadap ASN yang telah mencapai batas usia pensiun, jadi kami ingin acara pemberian penghargaan seperti ini tetap berlanjut, sebagai ungkapan rasa terima kasih atas kerja keras dan kerja cerdas nya selama menjalankan pengabdian di Pemerintahan Kota Cilegon,” katanya.

    Helldy mengatakan pemberian penghargaan bagi PNS ini diberikan atas dasar pengabdian dan dedikasi kepada masyarakat. “Kami Pemerintah Kota Cilegon memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dasar pengabdian dan dedikasi kepada masyarakat tentunya, dimana secara keseluruhan bersamaan dengan pemberian penghargaan bagi PNS yang telah mendahului kita,” tutup Helldy.

    Sebagai Informasi, Pemberian Penghargaan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon diberikan kepada 48 orang PNS yang mencapai BUP dan janda/duda PNS yang telah meninggal dunia. (LUK/RUL)

  •  Belanja 2021 Pemkot Cilegon Masih Jadi Pekerjaan Rumah

     Belanja 2021 Pemkot Cilegon Masih Jadi Pekerjaan Rumah

     

    CILEGON, BANPOS – Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Cilegon 2021 kepada DPRD Kota Cilegon, di laksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon, Senin (28/3).

    Dalam rapat paripurna tersebut, terungkap realisasi pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon tahun anggaran 2021 tidak mencapai target. Diketahui target pendapatan daerah tahun anggaran 2021 adalah senilai Rp1,860 triliun namun hanya tercapai Rp1,780 triliun. 

    Walikota Cilegon Helldy Agustian menyatakan, tahun 2021 merupakan tahun transisi dari RPJMD 2016-2021 ke periode RPJM Kota Cilegon periode 2021-2026. Berbagai kebijakan tertuang dalam RPJMD Kota Cilegon tahun 2021-2026 dalam mewujudkan program prioritas pembangunan daerah sebagai turunan dari janji politis kepala daerah terpilih periode 2021-2024. 

    “Walaupun dokumen RPJMD mengalami peralihan periode, namun esensi pembangunan Kota Cilegon masih tetap mengacu pada dokumen RPJPD Kota Cilegon tahun 2005-2025 dan beberapa program merupakan kelanjutan dari RPJMD sebelumnya,” katanya.

    Kemudian, Helldy mengatakan fokus pembangunan RPJMD 2021-2026 adalah terkait dengan peningkatan akuntabilitas pemerintahan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.

    Ada juga berbagai aspek pemenuhan sarana dan prasarana publik yang memadai demi menunjang aktivitas sosial-ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Cilegon.

    Kemudian, pada aspek capaian pembangunan makro Kota Cilegon, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cilegon tahun 2021 meningkat cukup signifikan dari 73,05 menjadi 73,35. IPM Kota Cilegon merupakan yang ke-3 tertinggi di Provinsi Banten. Sedangkan dari sisi persentase peningkatan IPM, Kota Cilegon adalah yang tertinggi ke-2 setelah Kabupaten Tangerang.

    “Salah satu penyumbang terbesar peningkatan IPM Kota Cilegon adalah peningkatan rata-rata lama sekolah yang berhasil meningkat secara signifikan dari 9,87 tahun menjadi 10,08 tahun di 2021,” ujarnya.

    “Capaian ini merupakan indikasi bahwa ekosistem pendidikan dan cakupan layanan pendidikan di Kota Cilegon semakin membaik,” sambungnya.

    Helldy menambahkan, pada 2021 Pemkot Cilegon telah mengoperasikan 4 SMPN baru, peningkatan penghasilan guru honorer, pemberian beasiswa full sarjana, dan lain sebagainya pada sektor pendidikan. Pada aspek pertumbuhan ekonomi, dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, nilai produksi barang dan jasa (PDRB) Kota Cilegon di sepanjang tahun 2021 mampu tumbuh siginifikan sebesar 4,81 persen.

    Lebih lanjut, capaian laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Cilegon lebih tinggi dibandingkan (LPE) Provinsi Banten maupun nasional. Kota Cilegon adalah kota dengan PDRB tertinggi ke-tiga di Provinsi Banten. Bahkan jika melihat PDRB per-kapita, Kota Cilegon berada di peringkat pertama di Provinsi Banten dan peringkat ke-4 di Indonesia.

    “Nilai PDRB kita sangat besar dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit. Kondisi ini merupakan peluang dan harus kita sikapi secara positif untuk mewujudkan penumbuhan perekonomian dan keberdayaan masyarakat Kota Cilegon di berbagai sektor lapangan usaha,” tuturnya.

    Mantan Kepala Cabang Toyota Cilegon ini mengatakan, Kota Cilegon juga berhasil mencapai laju pertumbuhan investasi sebesar 8,41 persen dengan total realisasi investasi sebanyak sekitar Rp17,8 triliun di sepanjang tahun 2021. Realisasi investasi di Kota Cilegonilegon merupakan yang terbesar se-provinsi Banten, dan peringkat ke-9 nasional. 

    “Patut kita banggakan pula bahwa Kota Cilegon mendapatkan penghargaan dari kepala badan koordinasi penanaman modal atas capaian realisasi investasi Kota Cilegon di tahun 2021,” pungkasnya.

    Menurutnya, tingginya nilai investasi di Kota Cilegon tentu saja merupakan peluang yang harus ditangkap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta menurunkan tingkat pengangguran di Kota Cilegon. Terkait ketenagakerjaan, tingkat pengangguran juga mengalami penurunan sebesar 2,56 persen, yaitu dari 12,69 persen menjadi 10,13 persen di tahun 2021. 

    Kemudian, akibat pandemi Covid-19 di 2020 lalu, sudah jauh membaik di tahun 2021, di mana sektor-sektor produksi sudah mulai beradaptasi terhadap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Di sepanjang 2021, berbagai pendekatan untuk perluasan lapangan pekerjaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas  usaha mikro dan kecil. Kemudian, pelatihan tenaga kerja, kerjasama pemagangan tenaga kerja atau vocational, dan program-program pembangunan lainnya terkait dengan pemberdayaan.

    Dikatakan Helldy, beralih pada gambaran pengelolaan keuangan daerah pada komponen pendapatan, secara keseluruhan realisasi pendapatan Kota Cilegon pada 2021 adalah sebesar 95,78 persen. Realisasi pendapatan Kota Cilegon tahun 2021 tercapai sebesar Rp 1,78  triliun  dari target Rp 1,86  triliun, atau kurang sekitar Rp 80 miliar. “Kinerja pendapatan daerah pada tahun 2021 disumbang dari capaian komponen pendapatan daerah, salah satunya dari pendapatan asli daerah dengan realisasi Rp 630,93 milyar dari target sebesar Rp 733,87 milyar atau 85,97 persen,” terangnya.

    Lebih jauh, Helldy mengungkapkan Pemkot Cilegon melaksanakan 39 urusan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan fungsi penunjang pemerintahan. Pelaksanaan urusan pemerintahan dituangkan ke dalam RKPD Kota Cilegon tahun 2021 yang terdiri dari 118 nomenklatur program, 231 nomenklatur kegiatan, dan 634 nomenklatur sub kegiatan yang dilaksanakan oleh 36 OPD beserta 105 sub unit perangkat daerah. Capaian realisasi total belanja pada APBD tahun 2021 memang hanya sebesar 75,13 persen, yaitu dari rencana sebesar Rp 2,2 triliun hanya terealisasi sebesar Rp 1,65 triliun, atau tidak terserap sekitar Rp 540 miliar. 

    “Meskipun demikian, secara pencapaian kinerja outcome maupun output, kinerja pembangunan cukup baik dengan rata-rata akumulasi capaian kinerja output sub kegiatan sebesar 88,23 persen, dan rata-rata capaian indikator program di atas 100 persen,” urainya.

    Dikatakan Helldy, tidak tercapainya realisasi belanja, terjadi karena belum tercapainya penyelesaian pembayaran lahan Jalan Lingkar Utara, dan adanya pembayaran pekerjaan yang melewati akhir tahun anggaran, sehingga dibayarkan pada awal tahun 2022. Di lain sisi, adanya berbagai efisiensi belanja operasional juga turut menyumbang selisih pencapaian belanja di 2021. “Kinerja belanja pada tahun 2021 kami akui masih menjadi pekerjaan rumah untuk bisa dioptimalkan lagi ke depannya,” katanya.

    Tidak tercapainya realisasi belanja, kata Helldy, terjadi karena belum tercapainya penyelesaian pembayaran lahan Jalan Lingkar Utara (JLU), dan adanya pembayaran pekerjaan yang melewati akhir tahun anggaran, sehingga dibayarkan pada awal tahun 2022. 

    Sementara itu, di sisi lain, adanya berbagai efisiensi belanja operasional juga turut menyumbang selisih pencapaian belanja di 2021. “Kinerja belanja pada tahun 2021 kami akui masih menjadi pekerjaan rumah untuk bisa dioptimalkan lagi ke depannya,” pungkasnya.

    Ditempat yang sama, Pimpinan Rapat Paripuna DPRD Kota Cilegon Hasbi Sidik mengatakan, nanti akan ada pemandangan umum Fraksi DPRD Kota Cilegon, kemudian dibentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas LKPJ Walikota Cilegon 2021. “Nanti ada ranah panitia khusus yang akan membahas, kita juga minta pendapat Tim Pakar Pimpinan DPRD Kota Cilegon, nanti akan ada rekomendasi buat Walikota,” katanya.

    Kemudian dikatakan Hasbi, pihaknya juga belum membaca LKPJ Walikota 2021 secara lengkap, namun adanya pendapatan yang tak tercapai dan belanja yang tidak maksimal, harus menjadi bahan evaluasi eksekutif. Capaian realisasi total belanja pada apbd tahun 2021 memang hanya sebesar 75,13 persen, yaitu dari rencana sebesar Rp 2,2 triliun hanya terealisasi sebesar Rp 1,65 triliun, atau tidak terserap sekitar Rp 540 miliar. 

    “Meskipun demikian, secara pencapaian kinerja outcome maupun output, kinerja pembangunan cukup baik dengan rata-rata akumulasi capaian kinerja output sub kegiatan sebesar 88,23 persen, dan rata-rata capaian indikator program di atas 100 persen,” tuturnya.

    “Nanti ada ranah panitia khusus yang akan membahas, kita juga minta pendapat Tim Pakar Pimpinan DPRD Kota Cilegon, nanti akan ada rekomendasi buat Walikota,” tandasnya. (LUK/RUL)

  • Cilegon Masuk 10 Besar PPD Bappenas 2022

    Cilegon Masuk 10 Besar PPD Bappenas 2022

    CILEGON, BANPOS – Kota Cilegon berhasil melanjutkan tahapan ketiga dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Hal ini berdasarkan surat yang dikeluarkan Bappenas tanggal 23 Maret 2022, mengenai penyampaian hasil penilaian tahap II tingkat Kabupaten/Kota PPD 2022.

    Walikota Cilegon, Helldy Agustian mengucapkan terima kasih kepada tim Bappeda yang sudah bekerja keras dalam PPD ini. “Terima kasih kepada seluruh tim yang sudah berjuang mengenai PPD tentunya ini merupakan evaluasi tentang tahun 2021 yang sudah kita lewati bersama,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Helldy menjelaskan bahwa sebelumnya Cilegon yang mewakili Provinsi Banten bersaing dengan 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia.

    “Cilegon sendiri Alhamdulillah diberi kepercayaan mewakili Provinsi Banten, dari 514 Kabupaten/Kota, pada tahap kemarin ada 14 kota yang lanjut, diantaranya 5 kota dari Pulau Jawa, dan pada tahap saat ini dari 10 kota yang terpilih tinggal 3 kota yang berasal dari Pulau Jawa, ada Malang, Yogyakarta dan Cilegon sendiri,” jelasnya.

    “Kami meminta doa kepada masyarakat kota Cilegon agar supaya rencana pembangunan daerah ini menjadi yang terbaik secara nasional, minimal 3 besar,” sambung Helldy.

    Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Cilegon, Wilastri Rahayu menjelaskan penunjukan Kota Cilegon tidak lepas dari berbagai macam pembangunan yang dicapai Pemkot Cilegon sepanjang 2021.

    “Penunjukan Kota Cilegon sendiri tidak lepas dari capaian selama 2021, untuk itu saya berterima kasih kepada pemangku kebijakan terkait yang telah bersama-sama mewujudkan program kerja yang telah dicanangkan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Wilastri juga mengatakan bahwa capaian ini merupakan hasil komitmen bersama-sama. “Prinsip kami berusaha semaksimal mungkin memberikan data dan informasi sesuai yang kami kerjakan di Kota Cilegon, juga hal ini tidak lepas dari komitmen bersama bantuan rekan-rekan semua dari stakeholder membantu kami dalam proses pembangunan di Kota Cilegon,” tuturnya.

    Diketahui, Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) ini sendiri ada 3 tahapan dan rutin diselenggarakan oleh Bappenas sebagai bentuk apresiasi dan motivasi kepada pemerintah daerah dalam menghasilkan perencanaan berkualitas dan inovatif.

    Sebagai informasi 10 Kota yang lanjut ke tahap III yaitu verifikasi ini diantaranya Kota Cilegon, Kota Dumai, Kota Gorontalo, Kota Kotamobagu, Kota Malang, Kota Pagar Alam, Kota Palu, Kota Pare Pare, Kota Tarakan dan Kota Yogyakarta.(LUK/RUL)