BANTEN POS

Tag: Pemkot Serang

  • Ada Kasus OTG, MUI Kota Serang Minta Masyarakat Tarawih di Rumah

    Ada Kasus OTG, MUI Kota Serang Minta Masyarakat Tarawih di Rumah

    SERANG,BANPOS- Terkonfirmasinya kasus positif orang tanpa gejala (OTG) di Kota Serang menandakan bahwa Covid-19 bukan hanya perlu diwaspadai pada orang yang terlihat sakit saja, akan tetapi juga pada orang yang juga terlihat sehat.

    Maka dari itu, MUI Kota Serang meminta agar masyarakat Kota Serang benar-benar mengikuti imbauan dari pemerintah, khususnya mengenai salat tarawih di rumah. Sebab, menjaga keselamatan diri merupakan wajib hukumnya.

    Demikian disampaikan oleh Sekretaris MUI Kota Serang, Amas Tadjudin. Menurutnya, dengan ditemukannya kasus OTG di Kota Serang, maka saat ini sudah tidak ada lagi zona aman untuk menggelar salat tarawih berjamaah di masjid.

    “Bahwa penyebutan zona aman dan tidak aman yang menjadi kewenangan pemerintah, bukan lagi berdasarkan fakta dengan gejala terpapar. Melainkan tanpa gejala pun sudah ada yang dipastikan terpapar (OTG). Maka seluruh wilayah Kota Serang (bisa) dinyatakan zona tidak aman,” ujarnya melalui pesan WhatsApp, Rabu (29/4).

    Menurutnya, kekhawatiran akan adanya OTG yang membuat MUI, Kemenag serta Pemkot Serang mengeluarkan imbauan agar masyarakat dapat menggelar salat tarawih bersama keluarga inti saja di rumah.

    “Itulah makna dari imbauan Walikota terkait dengan tarawih di rumah saja. Ini juga sesuai dengan rekomendasi MUI Kota Serang nomor 26 poin 2 dan 3,” ucapnya.

    Bahkan menurutnya, untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 pada klaster masjid yang menggelar tarawih, pihak kepolisian dapat langsung mengeksekusi berdasarkan maklumat Kapolri. Tak perlu menunggu fatwa MUI.

    “Tapi, apakah harus bagitu? Betapa masyarakat tidak sadar untuk kesehatan dan kesalamatan bersama. Menjaga keselamatan (itu) fardu ain. Salawat, tarawih dan berjamaah (itu) sunah,” tegasnya.

    Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas penanganan Covid-19 Kota Serang, W. Hari Pamungkas, mengatakan bahwa saat ini pihaknya memang mulai mewaspadai dengan adanya OTG.

    “Saran saya kepada Dinkes memang agar membuat zonasi. Karena ini berkaitan dengan adanya pelaksanaan ibadah dalam hal ini tarawih. Karena dalam imbauan memang tarawih boleh dilaksanakan berjamaan hanya di zona aman saja,” ucapnya.

    Kendati demikian, ia menegaskan bahwa dengan adanya kasus OTG di Kota Serang, maka memang sebaiknya masyarakat sudah mulai melaksanakan ibadah tarawih di rumah masing-masing sesuai dengan imbauan.

    “Memang harapannya, bagi mereka yang berstatus ODP dapat benar-benar mengisolasi diri. Khawatir mereka adalah OTG dan membawa virus. Ini juga memang harus segera diperiksa, baik dengan Rapid Test atau langsung test swab untuk memastikan,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Sekarep Dewek! Lurah Mainin HP Saat Walikota Serang Kasih Wejangan

    Sekarep Dewek! Lurah Mainin HP Saat Walikota Serang Kasih Wejangan

    SERANG,BANPOS- Walikota Serang, Syafrudin, kembali menegaskan kepada para lurah agar jangan sampai kasus yang menimpa keluarga mendiang Yuli Amelia, kembali terulang. Syafrudin meminta para lurah untuk meningkatkan kepekaan terhadap warganya.

    Wejangan tersebut disampaikan oleh Syafrudin, saat penyerahan secara simbolis bantuan untuk janda dan lansia yang ada di Kecamatan Serang di depan para lurah. Namun sayangnya, tatkala Syafrudin menyampaikan wejangan itu, banyak dari lurah berprilaku ‘sekarep dewek’ karena mereka justru sibuk bermain telepon genggam.

    Pantauan BANPOS di lapangan, Syafrudin dalam wejangannya menegaskan bahwa jangan sampai ada kasus seperti mendiang Yuli yang sempat dua hari tidak makan, lantaran kondisi ekonomi keluarganya yang sedang tidak memungkinkan untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

    “Saya tidak mau yah, kejadian seperti kemarin (mendiang Yuli) sampai terjadi lagi. Dua hari tidak makan dan hanya minum air galon, ini tidak boleh kembali terjadi,” ujar Syafrudin di depan para lurah, Senin (27/4).

    Menurut Syafrudin, sebenarnya jika lurah mau proaktif dalam mengawasi kondisi warganya, kejadian tersebut tidak perlu terjadi dan ramai di media massa.

    “Saya rasa kalau kejadiannya seperti kemarin, itu lurah bisa menyelesaikan lah. Memberikan bantuan Rp100 ribu atau Rp200 ribu saya kira tidak berat untuk lurah,” jelasnya.

    Sementara Syafrudin sedang menyampaikan wejangannya, justru beberapa lurah terpantau sedang asyik bermain telepon genggamnya. Kondisi tersebut pun berlangsung cukup lama.

    Berbeda-beda para lurah memainkan telepon genggamnya. Ada yang sambil menutupi telepon dengan tangan satunya agar tidak terlihat bahwa ia sedang bermain telepon genggam.

    Lalu, ada yang memainkan telepon genggam di bawah mejanya. Bahkan ada juga yang secara terang-terangan memainkan telepon genggamnya.

    Dikonfirmasi seusai kegiatan, Syafrudin mengaku bahwa hal tersebut bukanlah urusan dirinya. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh para lurah pada saat dirinya sedang menyampaikan wejangan, tak perlu dipertanyakan.

    “Main handphone apanya? Itumah urusan mereka geh (bukan urusan saya). Jangan tanya yang aneh-aneh,” kata Syafrudin menutup pertanyaan tersebut.

    Di tempat yang sama, Camat Serang, Tb. Yassin, mengaku bahwa apa yang dilakukan oleh lurah itu bukanlah masalah. Sebab menurutnya, bisa saja mereka sedang menjawab informasi dari bawahannya.

    “Main handphone tidak masalah. Bukan berarti mengabaikan pak wali. Bisa saja mereka sedang membalas informasi dari bawah yang harus segera dibalas. Kan mereka tidak tahu kalau kami sedang rapat,” tutur Yassin.

    Namun, Yassin berani bertanggungjawab apabila ada lurah yang tidak menjalankan amanat dari Walikota. Ia siap melakukan pembinaan kepada lurah tersebut dan meluruskan tindakannya.

    “Tugas saya kalau ada yang miskomunikasi di lapangan, untuk meluruskan. Nanti saya akan mempertegas terkait dengan amanah yang disampaikan pada kegiatan tadi,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Setengah Miliar Anggaran Pendampingan Kejaksaan Dikritik Pattiro Banten

    Setengah Miliar Anggaran Pendampingan Kejaksaan Dikritik Pattiro Banten

    SERANG, BANPOS – Pusat Telaah Informasi Regional (Pattiro) Banten mengkritik anggaran pendampingan Covid-19 untuk Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang sebesar Rp500 juta. Pasalnya, mereka menilai besaran anggaran tersebut tidak sesuai dengan tanggung jawab dan beban tugas yang diemban oleh Kejaksaan.

    Direktur Eksekutif Pattiro Banten, Angga Andrias, menjelaskan bahwa dalam SE Mendagri Nomor 440/2622/SJ, Kejari hanya memiliki tanggungjawab dalam hal akuntabilitas dan pengawasan. Kejari juga bertugas melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja dibantu oleh BPBD dan Inspektorat Daerah.

    Sementara untuk Kodim maupun Polres, memiliki beban tanggungjawab dan juga memiliki tugas yang lebih banyak. Sehingga menurutnya, besaran anggaran pendampingan Kejari tidak rasional juga diperbandingkan dengan beban yang diemban oleh Kejari.

    “Sehingga perlu ada rasionalisasi anggaran pendampingan Kejaksaan Negeri Serang berdasarkan beban tugas dan letak geografis Kota Serang. Karena wilayah Kota Serang yang terjangkau dan mudah diakses tidak perlu memakan biaya yang besar dalam melakukan pengawasan,” ucap Angga, Minggu (28/4).

    Hasil rasionalisasi anggaran pendampingan tersebut, diharapkan dapat menambah jumlah bantuan baik itu jaring pengaman sosial (JPS) maupun pemulihan dampak ekonomi seperti stimulus UMKM. Sehingga, cakupan bantuan tersebut menjadi semakin luas.

    Selain itu, Angga juga mendorong agar Pemkot Serang dapat lebih transparan dalam melakukan penanganan Covid-19. Transparansi tersebut dapat berupa transparansi anggaran maupun transparansi kegiatan.

    “Pemkot harus melakukan transparansi pengadaan barang dan jasa dalam penanganan Covid-19. Transparansi tersebut dapat dipublikasikan baik dalam website dan media resmi pemerintah Kota Serang,” katanya.

    Menurutnya, peta persebaran bantuan baik penanganan untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (JPS) dan dampak ekonomi harus dibuat oleh Pemkot Serang. Hal ini agar pihak swasta atau masyarakat yang membantu dapat memberikan bantuan tepat sasaran.

    “Tranparansi terkait bantuan dari swasta dan organisasi sosial serta bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi pun harus dilakukan, agar tidak ada bantuan ganda dan masyarakat Kota Serang mendapatkan bantuan yang merata dan tepat sasaran,” tegasnya.

    Sementara itu, BANPOS berupaya untuk melakukan konfirmasi kepada Kepala Kejari Serang, Azhari, terkait peruntukkan anggaran tersebut. Namun, pesan WhatsApp yang dikirim oleh BANPOS hanya dibaca saja oleh Azhari. Selain itu, BANPOS juga berupaya untuk melakukan konfirmasi melalui sambungan telepon. Sayangnya, panggilan telepon BANPOS pun tak kunjung diangkat olehnya. (DZH)

  • JPS Ditambah Stimulus UMKM Dikurangi, Kota Serang Gunakan Bankeu

    JPS Ditambah Stimulus UMKM Dikurangi, Kota Serang Gunakan Bankeu

    SERANG,BANPOS- Kuota penerima jaring pengaman sosial (JPS) yang semulanya sebanyak 35 ribu KK, kini kembali ditambah oleh Pemkot Serang menjadi 50 ribu KK. Namun, kuota penerima stimulus UMKM yang sebelumnya dianggarkan untuk 14.238 UMKM, dikurangi menjadi 10.238.

    Berdasarkan data yang diterima BANPOS, besaran bantuan JPS setelah ada penambahan kuota tersebut saat ini menjadi Rp30 miliar dengan masing-masing KK akan menerima bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan selama tiga bulan.

    Sementara anggaran untuk stimulus UMKM menjadi Rp5,1 miliar dengan masing-masing UMKM akan mendapatkan Rp500 ribu.

    Selain itu, Pemkot Serang juga menganggarkan stimulus untuk 65 kelompok wanita tani dan 2.545 nelayan yang terdampak ekonomi. Untuk kelompok wanita tani (Pokwatan), masing-masing akan mendapatkan stimulus sebesar Rp3 juta dengan total anggaran sebesar Rp195 juta.

    Sedangkan untuk nelayan masing-masing akan mendapatkan Rp500 ribu dengan total anggaran yang dipersiapkan yakni sebesar Rp1,2 miliar.

    Sehingga, total bantuan untuk penanganan dampak ekonomi akibat Covid-19 di Kota Serang saat ini sekitar Rp36,5 miliar.

    Adapun anggaran masing-masing bantuan tersebut terbagi menjadi dua sumber, yakni hasil dari realokasi anggaran APBD Kota Serang dan bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi Banten.

    Untuk stimulus bagi UMKM, nelayan maupun Pokwatan, berasal dari realokasi anggaran. Sedangkan untuk JPS berasal dari Bankeu provinsi.

    Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, membenarkan bahwa terdapat penambahan kuota JPS di Kota Serang.

    Menurutnya, penambahan kuota menjadi 50 ribu untuk menutupi lonjakan data penerima JPS yang mencapai 81 ribu KK. Sedangkan sisanya, akan dibantu oleh pusat dan provinsi.

    “Dari 81 ribu penerima JPS, Pemerintah Pusat dan provinsi akan membantu masing-masing 16 ribu KK. Sisanya 50 ribu menjadi tanggungan Pemkot Serang selama 3 bulan ke depan,” ujarnya seusai memberikan bantuan sembako di Kantor Kecamatan Cipocokjaya, Kamis (23/4).

    Subadri menjelaskan, penambahan kuota penerima JPS tersebut dikarenakan hasil pendataan tim Gugus Tugas tingkat kelurahan mendapati jumlah masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan JPS melebihi kuota yang ada.

    “Semula kan 25 ribu, ditambah warga miskin baru yang terkena dampak, seperti tukang ojek, tukang asongan dan yang terkena PHK, maka ada penambahan 10 ribu, jadi totalnya 35 ribu. Tetapi berdasarkan hasil pendataan dari RT dan RW, jumlahnya sebanyak 81 ribu,” jelasnya.

    Subadri mengatakan, 50 ribu KK yang ditanggung oleh Pemkot Serang nantinya akan mendapatkan bantuan berupa sembako senilai Rp200 ribu rupiah selama tiga bulan kedepan.

    Namun jika dalam kurun waktu tiga bulan ke depan masih belum pulih, Pemkot Serang akan menambah masa pemberian bantuan selama 6 bulan.

    “Kami berharap Covid-19 ini akan selesai dalam tiga bulan. Tapi kalaupun tidak, kami akan anggarkan dalam 6 bulan,” terangnya.

    Subadri menargetkan, pembagian bantuan tersebut akan dilakukan pada akhir bulan ini, yang akan disalurkan secara langsung ke rumah warga melalui RT dan RW di lingkungannya masing-masing berdasarkan data yang telah masuk.

    “Perwal untuk penyaluran bantuan yang 81 ribu kemarin sudah ditandatangani, saya sih berharap di akhir bulan ini, satu atau dua hari puasa lah. Penyaluran nanti dari Dinsos langsung ke kelurahan masing-masing. Nanti dari kelurahan disalurkan langsung door to door melalui RT dan RW,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala Disperdaginkop UKM Kota Serang, Yoyo Wicahyono, membenarkan adanya pengurangan kuota stimulus UMKM.

    Ia mengatakan bahwa terjadinya pengurangan kuota penerima stimulus UMKM sebanyak 4 ribu dikarenakan adanya kajian data UMKM yang terdampak Covid-19. Diperkirakan, 30 persen pelaku UMKM dapat bertahan dari dampak Covid-19.

    “Dari sejumlah database yang ada itu, ternyata hanya 70 persen pelaku UMKM yang terdampak. Jadi tidak semuanya terdampak Covid-19. Makanya kami mengurangi kuota tersebut sebanyak 4 ribu, jadi sekarang yang akan menerima hanya 10.238 saja,” kata Yoyo saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

    Terpisah, Kepala Distan Kota Serang, Edinata, mengatakan bahwa stimulus untuk nelayan nantinya akan diberikan dalam bentuk uang tunai. Sedangkan untuk Pokwatan akan diberikan dalam bentuk bibit tanaman.

    “Nelayan bentuk uang Rp500 ribu per KK. Jumlahnya yakni sebanyak 2.545 KK di dua kelurahan yakni Banten dan Margaluyu. Peruntukannya yaitu untuk beli solar atau beli jaring jika rusak. Sedangkan Pokwatan berupa bibit-bibitan untuk ditanam,” ucapnya.

    Untuk buruh tani atau petani penggarap, Edinata mengatakan bahwa mereka akan tercakupi dalam JPS yang telah dianggarkan oleh Dinsos Kota Serang.

    “Kalau buruh tani atau penggarap sudah tercover oleh Dinsos, JPS mendapat sembako,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Bukan Korona dan Kelaparan, Yuli Disebut Meninggal Karena Serangan Jantung

    Bukan Korona dan Kelaparan, Yuli Disebut Meninggal Karena Serangan Jantung

    SERANG, BANPOS – Juru Bicara Gugus Tugas penanganan Covid-19 Kota Serang, W. Hari Pamungkas, mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang telah ia himpun, mendiang Yuli yang sempat tidak makan selama dua hari dan hanya minum air galon, meninggal akibat serangan jantung. Bukan terpapar Covid-19 ataupun kelaparan.

    “Visum resmi besok akan disampaikan, saya pastikan bukan terkait sama Covid. Bukan karena kelaparan, tapi karena serangan jantung. Yang bersangkutan dapat pertanyaan berat dari orang sekelilingnya,” ujarnya, Senin (20/4) malam.

    Hal itu sekaligus membantah pernyataan bahwa mendiang meninggal dunia akibat penanganan pemerintah terkait dampak ekonomi Covid-19 yang lambat.

    “Yang bersangkutan sudah menerima bantuan tanggal 18 April sama camat dan lurah untuk melihat langsung keadaannya. Bantuan telah diberikan dan setelah dicek termasuk dalam pendataan JPS. Artinya dalam sisi tanggungjawab pemerintah kami gerak cepat untuk menyelesaikan permasalahan itu,” ucapnya.

    Untuk teknis pemakaman, Hari menuturkan bahwa dalam kondisi pandemi seperti saat ini, maka seluruh kegiatan pemakaman dilakukan dengan protokol kesehatan Covid-19.

    “Semua mengikuti protokol Covid-19 (dalam pemakaman) untuk antisipasi (penyebaran),” terangnya.

    Sementara berdasarkan pernyataan dari salah satu tetangga yang tak mau disebutkan namanya, menuturkan bahwa mendiang meninggal dunia tatkala sedang membungkus sembako di rumahnya.

    “Tiba-tiba dia terjatuh. Sekitar beberapa menit tidak kunjung sadarkan diri lalu dibawa ke Puskesmas Singandaru. Ternyata sudah meninggal dunia,” tandasnya.

    Sebelumnya diberitakan, Yuli, warga Kelurahan Lontarbaru, Kecamatan Serang yang sempat diberitakan tidak makan dua hari dan hanya minum air galon, meninggal dunia pada Senin (20/4) pada pukul 15.00 WIB.

    Berdasarkan pesan berantai yang beredar di aplikasi perpesanan WhatsApp, dikabarkan bahwa mendiang meninggal dunia akibat lambatnya penanganan dampak ekonomi Covid-19.

    “Innalillahi wa innailahi roojiun. Telah meninggal dunia ibu Yuli, warga Lontar Kota Serang, Banten hari ini jam 15.00. Ibu Yuli viral menahan lapar tidak makan, cuma minum air galon selama dua hari dampak penanganan Covid-19 yang lambat. Semoga husnul khotimah. Amiin,” tulis pesan berantai yang diterima BANPOS.

    Camat Serang, Tb. Yassin, membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan, mendiang dinyatakan meninggal pada pukul 15.00 WIB. Ia mendapatkan laporan tersebut dari Lurah Lontarbaru melalui pesan WhatsApp.

    “Infonya saya dari pak lurah (Lontarbaru) melalui telepon bahwa bu Yuli telah meninggal dunia. Saya sekitar 16.30 datang takziyah ke rumah almarhumah,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon. (DZH)

  • Innalillahi. Sempat Tahan Lapar Dua Hari, Yuli Hembuskan Nafas Terakhir

    Innalillahi. Sempat Tahan Lapar Dua Hari, Yuli Hembuskan Nafas Terakhir

    SERANG, BANPOS – Yuli, warga Kelurahan Lontarbaru, Kecamatan Serang yang sempat diberitakan tidak makan dua hari dan hanya minum air galon, meninggal dunia pada Senin (20/4) pada pukul 15.00 WIB. Kabar tersebut diketahui setelah adanya pesan berantai yang beredar di media perpesanan WhatsApp.

    “Innalillahi wa innailahi roojiun. Telah meninggal dunia ibu Yuli, warga Lontar Kota Serang, Banten hari ini jam 15.00. Ibu Yuli viral menahan lapar tidak makan, cuma minum air galon selama dua hari dampak penanganan Covid-19 yang lambat. Semoga husnul khotimah. Amiin,” tulis pesan berantai yang diterima BANPOS.

    Camat Serang, Tb. Yassin, membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan, mendiang dinyatakan meninggal pada pukul 15.00 WIB. Ia mendapatkan laporan tersebut dari Lurah Lontarbaru melalui pesan WhatsApp.

    “Infonya saya dari pak lurah (Lontarbaru) melalui telepon bahwa bu Yuli telah meninggal dunia. Saya sekitar 16.30 datang takziyah ke rumah almarhumah,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

    Ia mengaku tidak tahu penyebab meinggalnya mendiang Yuli. Namun yang ia ketahui, mendiang dinyatakan meninggal pada saat dibawa menuju Puskesmas Singandaru.

    BACA JUGA Warga Kelaparan di Rumah, Istri Wakil Walikota Malah Berbagi Makanan di Jalan

    “Saya kurang tahu itu karena apa-apanya meninggal dunia. Yang saya tahu itu ketika almarhum sedang dibawa ke Puskesmas Singandaru, sebelum sampai sudah tidak ada nyawa (meninggal dunia),” terangnya.

    Menurut Yassin, pada saat dirinya mendatangi kediaman mendiang Yuli pada Minggu (19/4), Yuli terlihat dalam kondisi segar bugar. Yassin mengaku, tidak melihat adanya tanda-tanda bahwa mendiang sedang menderita suatu penyakit.

    “Segar kok kondisinya. Sempat berbicara dengan saya juga. Sempat foto-foto dan berbicara. Jadi memang ketika mendengar bahwa hari ini beliau meninggal, saya cukup kaget. Cuma mungkin itu cara Allah untuk memberikan jalan yang terbaik,” tandasnya. (DZH)

  • Pemkot Serang Bobol, JPS Butuh 48,6 Miliar

    Pemkot Serang Bobol, JPS Butuh 48,6 Miliar

    SERANG, BANPOS – Pendataan jaring pengaman sosial (JPS) Kota Serang dilaporkan telah usai. Berdasarkan data yang sudah masuk, disebutkan bahwa warga yang terdata ‘jebol’ melebihi kuota yang ada, yakni sebanyak 81 ribu KK.

    Untuk diketahui, Pemkot Serang pada mulanya menganggarkan sebesar Rp15 miliar untuk memberikan bantuan sosial kepada 25 ribu KK terdampak ekonomi Covid-19. Setiap bulannya, penerima bantuan akan mendapatkan sembako senilai Rp200 ribu selama tiga bulan.

    Kekinian, Pemkot Serang menambah kuota penerima bantuan menjadi 35 ribu KK dengan nilai bantuan yang sama selama tiga bulan. Jadi, Kota Serang telah menambah anggaran untuk JPS menjadi Rp21 miliar.

    Dengan lebihnya data penerima JPS dari kuota, maka diketahui bahwa Pemkot Serang kekurangan kuota sebanyak 46 ribu dengan anggaran diperkirakan kurang sebesar Rp27,6 miliar.

    Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, mengatakan data yang sudah disetorkan kepada Dinsos Kota Serang, terdapat lonjakan KK yang terdata akan mendapatkan bantuan dari Pemkot Serang.

    “Hasil verifikasi dari RT dan RW kemarin, lalu disetorkan kepada kelurahan, kecamatan dan Dinsos, per Jumat kemarin yang sudah terdata itu ada 81 ribu KK yang terdampak ekonomi akibat Covid-19,” ujarnya seusai melalukan penyemprotan di Kecamatan Curug, Sabtu (18/4).

    Menurutnya, jumlah tersebut telah melebihi kuota yang telah dianggarkan oleh Pemkot Serang sebanyak 35 ribu. Ia mengaku, apabila Pemkot Serang masih bisa menangani jumlah itu, maka akan ditangani sendiri oleh Pemkot Serang.

    “Sepanjang memang hasil verifikasinya real, maka kami akan coba untuk pikul. Namun kalau tidak, kita kan punya pemerintah provinsi maupun pusat. Kita akan minta tolong mereka,” terangnya.

    Subadri juga mengatakan bahwa pihaknya tidak akan memangkas besaran bantuan yang akan diberikan, yakni Rp200 ribu per KK, untuk menutupi lebihnya jumlah KK yang terdata JPS.

    “Tidak kami akan belah (menjadi Rp100 ribu per KK. Mungkin akan kami upayakan untuk refocusing ulang supaya anggarannya mencukupi,” tandasnya. (DZH)

  • Syafrudin Bersedia Kota Serang Jadi Tempat Pemakaman Korona

    Syafrudin Bersedia Kota Serang Jadi Tempat Pemakaman Korona

    SERANG, BANPOS – Walikota Serang, Syafrudin, berubah pikiran terkait dengan penetapan Sayar, Kecamatan Taktakan, sebagai makam khusus korban Korona.

    Hal ini setelah Pemprov Banten mengutus Kepala Bapenda, Opar Sohari, untuk ‘menggoda’ keputusan Syafrudin pada Selasa (14/4) lalu.

    Menurut Syafrudin, dirinya berubah pikiran terkait dengan makam khusus Korona tersebut lantaran sudah ada koordinasi oleh pihak provinsi.

    Selain itu, selaku kepala pemerintahan, ia wajib mengikuti arahan dari pemerintah yang lebih tinggi.

    “Yah yang namanya pemerintah harus sepakat. Kemarin menolak itu karena dari provinsi belum ada pemberitahuan tadinya,” ujar Syafrudin saat ditemui di Puspemkot Serang usai rapat Forkopimda, Kamis (16/4).

    Ia pun mengaku berlepas tangan apabila masyarakat Sayar menolak keputusan Pemprov Banten, yang menetapkan Sayar sebagai makam khusus Korona.

    “Kalau masyarakat yang menolak itu urusan masyarakat, bukan urusan saya. Kalau saya sendiri tidak menolak (kebijakan pengadaan pemakaman itu),” terangnya.

    Untuk diketahui, Syafrudin pada Rabu (8/4) yang lalu mengaku tidak tahu terkait penunjukkan Sayar sebagai makam khusus Korona. Ia bahkan mengatakan akan menolak hal tersebut.

    “Belum menerima kordinasi dari Pemprov. Kami tunggu, bisa saja kami tolak (penetapan Sayar sebagai makam khusus Korona),” kata Syafrudin.

    Namun pada Selasa (14/4), Syafrudin langsung disambangi oleh Kepala Bapenda Provinsi Banten, Opah Sohari. Berdasarkan pantauan BANPOS, pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua jam di ruang kerja Walikota Serang.

    Sementara pada Rabu (15/4), Opar Sohari mengatakan bahwa Walikota Serang telah sepakat untuk menjadikan makam khusus Korona. Bahkan menurutnya, Syafrudin menyambut baik hal tersebut.

    “Enggak, jangan berkeberatan, beliau sudah nerima kok, sudah,” katanya.

    Ia menjelaskan, Pemprov Banten dalam hal ini akan membeli lahan tersebut, bukan hanya menumpang pada lahan yang ada di Sayar.

    “Tanah juga mau dibeli kok, bukan kami ikut (numpang). Iyah, kalau enggak setuju kan di situ peruntukkan makam, kuburan,” ujarnya.

    Disinggung soal anggaran yang disiapkan untuk pengadaan lahan makam khusus pasien Korona, ia belum bisa memaparkannya. Saat ini pihaknya ingin lebih dulu melakukan koordinasi.

    “Kalau masalah harga belum kan. Belum apa-apa sudah ribut. (Berapa luas lahan) belum tahu. Kalau beli tanah mah enggak bisa begitu dulu,” ungkapnya. (DZH/AZM)

  • ‘Santuy’ Kota Serang Belum Tetapkan KLB, Walikota Syafrudin: Baru Satu Meninggal

    ‘Santuy’ Kota Serang Belum Tetapkan KLB, Walikota Syafrudin: Baru Satu Meninggal

    SERANG, BANPOS – Kota Serang hingga saat ini masih belum menetapkan status kejadian luar biasa (KLB), kendati sudah ada tiga kasus terkonfirmasi positif dan satu di antaranya meninggal dunia.

    Padahal, Dinkes Kota Serang mengatakan bahwa berdasarkan kesehatan, dengan adanya satu orang terkonfirmasi positif, maka secara otomatis Kota Serang akan berstatus KLB.

    Sikap santai dari Pemkot Serang pun menjadi ‘teladan’ bagi masyarakat. Terbukti, hingga saat ini masyarakat masih banyak yang mengabaikan protokol kesehatan. Imbauan soal pembatasan sosial terlihat dianggap remeh oleh masyarakat.

    Pasar-pasar terlihat ramai. Kerumunan massa kerap terjadi di perkampungan warga. Bahkan imbauan untuk menggunakan masker setiap keluar rumah pun banyak yang mengabaikan.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa saat ini Kota Serang masih dalam status darurat bencana. Menurutnya, Kota Serang masih belum menetapkan status KLB lantaran saat ini kasus terkonfirmasi Covid-19 baru ada tiga.

    “Kan Kota Serang itu baru satu meninggal. Kemudian yang positif baru tiga. Jadi kategori KLB itukan mungkin lebih dari itu kejadiannya. Harus ada kajian cepat dari Dinkes dan BPBD,” ujar Syafrudin seusai mengikuti rapat Forkopimda Kota Serang, Kamis (16/4).

    Menurutnya, meskipun secara kesehatan Kota Serang sudah layak untuk ditetapkan status KLB, namun menurutnya Pemkot Serang masih harus menunggu hasil kajian dari BPBD Kota Serang.

    “Itu kajiannya dari BPBD belum masuk. Jadi belum bisa kalau hanya dari sisi kesehatan saja. Secepatnya lah insyaAllah (dibuat kajian oleh BPBD),” terangnya.

    Saat ditanya apakah Pemkot Serang akan menunggu penambahan kasus Covid-19 terlebih dahulu baru menetapkan status KLB, Syafrudin enggan menjawab.

    Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang, Diat Hermawan, mengatakan bahwa penetapan status KLB bukan merupakan ranah pihaknya. Sebab, BPBD hanya mengenal tiga status saja yakni siaga, tanggap dan pemulihan.

    “Jadi kami hanya mengenal tiga status saja. Penetapan KLB itu bukan ada pada kami, karena kan ini bencana non alam. Maka Dinkes yang memiliki tupoksi untuk menetapkan status KLB,” ujarnya.

    Ia mengatakan, pihaknya memang berpartisipasi dalam pembuatan kajian cepat mengenai Covid-19 bersama dengan Dinkes Kota Serang. Namun itu untuk menetapkan status selain KLB.

    “Jadi waktu itu kan kami menetapkan status. Statusnya itu siaga darurat bencana non alam. Itu kami memang terlibat. Namun kalau untuk KLB itu bukan kami,” jelasnya.

    Kepala Dinkes Kota Serang, M. Ikbal, mengatakan bahwa pihaknya memang telah mengajukan status KLB kepada Setda Kota Serang. Hanya saja, berdasarkan keterangan bagian hukum, ternyata status saat ini lebih tinggi dari KLB.

    “Berdasarkan surat dari pemerintah pusat, jadi sebenarnya saat ini status kita lebih daripada KLB. Cuma memang kalau berbicara secara kesehatan, satu orang positif Covid-19 maka secara otomatis akan KLB,” tandasnya.

    Untuk diketahui, untuk kasus Orang Dalam Pemantauan (ODP) di Banten, hingga kemarin tercatat 2.220 warga Banten yang masih diawasi.

    Sementara ODP yang sudah dinyatakan aman jumlahnya mencapai 2.895. Dengan jumlah keseluruhan ODP di Banten adalah 5.115 orang.(DZH/ENK)

  • Proses Pembuatan E-KTP Lama dan Berbayar, Warga Kota Serang Kirim Surat Terbuka ke Presiden

    Proses Pembuatan E-KTP Lama dan Berbayar, Warga Kota Serang Kirim Surat Terbuka ke Presiden

    SERANG, BANPOS – Sulitnya membuat e-KTP membuat masyarakat frustasi. Bahkan, salah satu masyarakat Kota Serang membuat surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo pada linimasa Facebook miliknya, untuk mengadukan hal tersebut.

    Irwan Fachrudin, warga Kota Serang yang membuat surat terbuka tersebut mengatakan bahwa dirinya telah melakukan proses perekaman e-KTP pada Disdukcapil Kota Serang sejak tanggal 1 Oktober 2019 yang lalu.

    “Awal bulan Desember 2019 saya mendatangi kantor (Disdukcapil Kota Serang) untuk mengambil e-KTP, (ternyata) belum jadi juga dengan alasan blankonya habis,” tulis Irwan pada linimasa Facebooknya, Kamis (16/4).

    Kemudian, ia mengatakan bahwa pada pertengahan Maret 2020, dirinya kembali menyambangi kantor Disdukcapil Kota Serang untuk mengambil e-KTP miliknya. Namun pada saat itu, ia mengaku bahwa pihak Disdukcapil hanya meminta untuk fotokopi surat tanda terima, dan meninggalkan nomor telepon.

    “Di kantor (Disdukcapil) saya pun bergegas ke pegawai yang melayani dan saya di suruh untuk memfotokopi kertas tanda terima dan menuliskan nomor HP untuk ditelfon, serta saya disuruh pulang karena pada saat itu ada himbauan tentang virus Corona. Dan sampai sekarang belum ditelfon oleh pihak pegawai,” cerita Irwan.

    Tak lelah, ia pun kembali menyambangi Disdukcapil Kota Serang pada hari ini. Berbeda dengan beberapa kesempatan yang lalu, kali ini ia hanya dapat dilayani oleh pihak keamanan. Sebab, gerbang menuju kantor Disdukcapil ditutup.

    “Kemudian saya kasih kertas tanda terima ke security, lalu security masuk ke dalam kantor. Saya menunggu di luar gerbang kantor. Setelah beberapa lama saya menunggu, jawaban dari security mengatakan ‘e-KTP sudah dikasih ke kelurahan masing-masing’,” tulisnya menirukan.

    Kejadian tak mengenakkan kembali terjadi tatkala dirinya menyambangi kantor kelurahan tempat ia berdomisili. Menurutnya, untuk mengambil e-KTP tersebut, harus membayar sejumlah uang.

    “Saya mendatangi kelurahan harus bayar sebesar Rp150 ribu. Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali, buat KTP harus bayar pakai duit. Apa makna demokrasi ‘dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat’ kalau pembuatan e-KTP pakai duit, rakyat tambah melarat,” tegasnya.

    Ia pun meminta agar warganet dapat membagikan tulisan dirinya di media sosial dengan harapan, Presiden, Gubernur dan Walikota dapat membaca pesan terbuka yang ia tulis.

    “Mohon kepada pengguna media sosial untuk membagikan postingan ini, agar bisa tersampaikan kepada kepala daerah dan presiden,” katanya. (MUF)